Ditemukan 90 dokumen yang sesuai dengan query
Mayanda Reynaldi Iriano, author
Klausul arbitrase sudah semakin lazim dimasukkan di dalam kontrak dagang. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dalam hal di antaranya adalah tentang sengketa utang piutang. Khusus mengenai kewenangan absolut pengadilan memeriksa permohonan pernyataan pailit, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang memuat ketentuan khusus berkenaan...
2016
S66766
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Dela Oktafriani Intansari, author
Skripsi ini menganalisispenagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atastransaksi pembiayaan murabahah berdasarkanasas kepastian hukum (Certainty). Indikator-indikator guna mengukur kesesuaian asas kepastian hukum (certainty) dalam penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan murabahah, antara lainkepastian atas subjek penagihan pajak, objek penagihan pajak, prosedur penagihan pajak, serta jaminan hukum...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
YFR. Hermiyan, author
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh valuation ruling schagai suatu kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), apakah dapat memberikan rasa kepastian, khususnya dalam hal valuation atau nilai pabean bagi para pengguna jasa (importir), sebagaimana prinsip perpajakan yang baik.
Valuation adalah (1) menentukan nilai atau harga dan (2) kewenangan Pabean...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22084
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sulastry Masnita, author
Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Peraturan Daerah yang bagaimanakah yang menghambat investasi di Indonesia? Bagaimana tinjauan yuridis terhadap peraturan daerah yang menghambat kegiatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T26646
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Rizky Thariq Ramadhani, author
Sengketa Pajak yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini terkait dengan sengketa pajak atas dividen terselubung dalam koreksi DPP PPh Pasal 26. Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi pembelian mesin kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa (pemegang saham) sehingga pemeriksa mengkoreksi bahwa atas transaksi tersebut terdapat pemberian dividen terselubung karena transaksi...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Saifudin, author
ABSTRAK
Gerakan reformasi 1998 telah melahirkan tuntutan demokratisasi dalam bentuk pemberdayaan rakyat di berbagai aspek kehidupan kenegaraan. Pembentukan UU sebagai bagian dari mengatur negara, dituntut pula adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal ini akan melahirkan produk UU yang demokratis dan berguna bagi penataan negara menuju texwujudnya good governance dengan UUD 1945...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
D1052
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Terry Heliawan, author
1989
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Saifudin, author
ABSTRAK
Gerakan reformasi 1998 telah melahirkan tuntutan demokratisasi dalam bentuk pemberdayaan rakyat di berbagai aspek kehidupan kenegaraan. Pembentukan UU sebagai bagian dari mengatur negara, dituntut pula adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal ini akan melahirkan produk UU yang demokratis dan berguna bagi penataan negara menuju texwujudnya good governance dengan UUD 1945...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
D607
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Aal Lukmanul Hakim, author
ABSTRAK
Indonesia with its majority Moslem population and even the biggest Moslem nation in the world has obligations to its citizens to assure the halal products (halal) for consumption and/or use as a constitutional obligation to be enforceable and applicable. The constitutional obligation is granted in the form of legal certainty...
University of Indonesia, Faculty of Law, 2015
pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Mutiara Zahroh, author
ABSTRAK
Lalu lintas dan angkutan jalan memegang peranan penting dalam mendukung
pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari memajukan
kesejahteraan umum. Dalam pelaksanaannya permasalahan lalu lintas masih
sering terjadi, salah satunya kemacetan. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa permasalahan lalu lintas dapat
diselesaikan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas,...
2017
S66324
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
