Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Krisis moneter yang dialami oleh Indonesia dan negara-negara Asia pada sekitar tahun 1997-1998 dampaknya masih terasa sampai saat ini khususnya pada industri perbankan. Pemerintah telah melakukan program rekapitalisasi melalui obligasi rekap (yang dalam perkembangannya menjadi Surat Utang Negara atau SUN) kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang telah mengakibatkan ratio pemodalan (CAR) menjadi minus. Dalam perkembangannya, bank-bank yang terkena rekapitalisasi tersebut menghadapi tantangan yang besar dan serius dalam mengelola SUN. Instrumen ini mempunyai risiko yang besar khususnya risiko pasar akibat fluktuasi suku bunga. Mengingat besarnya risiko yang dihadapi perbankan tersebut, maka Bank Indonesia selaku pengawas perbankan telah mengeluarkan peraturan mengenai penerapan market risk bagi bank. Peraturan ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan rekomendasi Bank for International Settlement (BIS). Dalam peraturan tersebut BI mewajibkan bank mencadangkan dananya untuk mengcover capital charge karena market risk. Untuk menghitung capital charge, saat ini BI mewajibkan bank-bank untuk menghitung dengan standardized model. Namun demikian bank diijinkan untuk menghitung dengan pendekatan internal model. Perhitungan dengan pendekatan internal model dapat dilakukan dengan berbagai metode yaitu variance-covarinace, montecarlo dan historical simulation. Namun dalam penelitian karya akhir ini metode yang dipakai adalah variance-covariance. Dalam pengkajian karya akhir ini dipilih PT. XXX sebagai objek penelitian. PT. XXX adalah salah satu bank pemerintah dan sudah go public yang terkena kewajiban untuk menghitung capital charge market risk karena memiliki porfolio trading SUN yang cukup besar yaitu sekitar Rp.26,88 Trilyun per posisi 31 Maret 2004 atau sekitar 28% dari total asset yang berjumlah Rp. 94,5 Trilyun. Permasalahan yang akan dikaji dalam karya akhir ini adalah: (a) berapa besar capital charge SUN pada portfolio trading dan available for sale PT. XXX yang dihitung berdasarkan standardized model, (b) Berapa besar VaR SUN portfolio trading dan available for sale PT. XXX dengan perhitungan internal model berdasarkan pendekatan variance-covariance, (c) Manakah model terbaik berdasarkan perbandingan point a dan b serta (d) bagaimana pengaruh perhitungan capital charge tcrhadap CAR di PT. XXX melalui pendekatan standardized model dibandingkan dengan internal model? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah memberi masukan bagi PT.XXX dalam menentukan model terbaik sehingga capital charge yang dicadangkan dan pengaruh penurunan CAR adalah yang terkecil. Pengkajian dalam karya akhir ini dibatasi pada outstanding trading SUN khususnya posisi 31 Maret 2004 yang terdiri dari 11 seri SUN yaitu FR02, FR03, FR04, FR05, FR08, FRIO, FRl6, F R17, FR20, FR23 dan FR25.

Abstrak :
Penelitian tentang dampak perhitungan Capital Charge pada penerapan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8122/PBI/2006 terhadap kemampuan ekspansi pembiayaan telah dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Insani. Berdasarkan ketentuan tersebut maka BPRS harus menyediakan Capital Charge lebih tinggi dari actual lass. Baban penelitian ini adalah data pembiayaan murabahah bulan Januari-Desember 2007 dari BPRS Amanah lnsani, sebagai uji va1ldasi adalah data bulan Januari 2008. Metoda yang dilakukan adalah mengul'l.lr besamya Capital Charge dengan menggunakan model Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dan model altematif (CreditRisk+), validasi model dilakukan dengan back Jesting. Basil peneHtian bahwa, penggunaan C.·editRisk+ menghasilkan Capital Charge lebih rendah dari A TMR. Kesimpulan yang didapat adalah BPRS Amanah Insani dapat menggunakan CreditRisk+ sebagai model pengukuran risiko pembiayaan mendampingi model yang sudah digunakan. ......The research on impact of Capital Charge on applying the rules of Bank Indonesia (PBJ) No.8/22/PBU2006 was conducted , for analysis expansion of credit of Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah lnsani. The material used in these research was the data of expences murahahah of BPRS "Amanah lnsani from January to December 2007. and for validation was used data on Janoary 2008. The methods was measoring the level of Capital Charge by using model of ATMR (AI.'tiva Tertimbang Menurut Resiko) and altematif model of Credi!Risk+. The validation of these model was measuring by back testing. The results was using the model of CreditRisk+. yielding the Capital Charge lower than that of ATMR .. The conclusion is that BPRS could used CreditRisk+. model for measuring risk

Abstrak :
Baling-baling kapal adalah alat pendorong yang secara umum dipakai untuk menggerakkan kapal. Melalui perhitungan dan percobaan, baling ?baling yang dipasang pada sebuah kapal dipastikan memiliki effisiensi yang sudah optimal; meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk meningkatkan unjuk kerja baling-baling terhadap daya dorong, kavitasi, getaran dan olah gerak kapal, yaitu dengan memasang ?pengarah aliran?.Alat alat semacam ini sudah diterapkan di kapal untuk meningkatkan performances mesin penggerak kapal, sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar. Peralatan ini dapat dipasang di badan kapal pada bagian : sebelum baling-baling, di daerah baling-baling dan setelah baling-baling.Beberapa penelitian dan sudah diterapkan di kapal seperti : wake equalizing ducts, asymmetric stern, Grothues spoilers, reaction fins, Grim vane wheels, propellers with end plates, propeller boss fins, rudder bulb fins dan sebagainya.Penelitian ini juga bertujuan meningkatkan kecepatan aliran air yang masuk ke baling-baling melalui Tunnel yang dipasang dari bagian dasar kapal dan keluar pada samping dinding kapal sebelah belakang mengarah ke baling-baling. Melalui berbagai percobaan dengan kapal model dengan penggerak baling-baling : kapal model dengan Tunnel yang ditutup dibandingkan kapal model dengan Tunnel, kapal model dengan Tunnel yang diberi pengarah penuh, kapal model dengan Tunnel yang diberi pengarah setengah, kapal model dengan Tunnel yang diberi pengarah zig zag. Kapal model dengan Tunnel yang diberi pengarah zig zag dapat menghasilkan peningkatan kecepatan sebesar 12 s/d 18 %. ......Propeller is a boosting device which is used generally to move the ship. Through calculations and experiments, propeller installed in a ship leads to optimal efficiency. Despite, there is possibility to increase the performance of propeller towards impetus, cavitations, vibration, and ship movement by installing the water flow direction. These devices have been used in ship to increase the ship booster engines, not to mention to reduce the use of fuel. This device can be installed in the hull, specifically in parts like: before the propeller, in propeller area, and after the propeller. There are some researches that have been applied in ships like: wake equalizing ducts, asymmetric stern, Grothues spoilers, reaction fins, grim vane wheels, propellers with end plates, propeller boss fins, rudder bulb fins, and so on. This research also aims to increase the water current speed which enters the propeller through tunnel installed from the bottom part of the ship to the outside at the side of the back side of the ship which is pointed to the propeller. Through many kind of experiments using model and propeller booster: being compared between model?s speed with tunnel and model with closed tunnel, model in the tunnel which is given full water flow direction, model in the tunnel with half water flow direction, and model in the tunnel with zig-zag water flow direction. Graphic made from experiment?s data shows that model with zig-zag water flow direction can lead to speed raise up to 18 percent.

Abstrak :
Koagulasi terjadi karena adanya interaksi antara produk hidrolisa aluminum dengan kontaminan seperti partikel koloid. Berbagai spesies aluminum yang mungkin hadir pada kondisi tertentu perlu diperhatikan, mengingat bahwa mekanisme penurunan kekeruhan sangat tergantung pada spesies tersebut. PACl terdiri dari produk hidrolisa aluminum yang telah dibuat terlebih dahulu, dimana produk ini stabil pada pH di bawah 6 serta kurang sensitif dibandingkan dengan produk hidrolisa in situ yang dihasilkan dari alum. Keuntungan PACl dibandingkan alum diteliti sebagai fungsi dari pH dan dosis Al. Juga dibahas tentang kondisi spesifik dan spesies aluminum yang hadir dalam mekanisme koagulasi tertentu. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa PACl lebih efektif daripada alum pada rentang pH yang rendah dan pH tinggi, sedangkan penggunaan alum optimum pada kondisi netral.

---

Alum and PACl Coagulation. Coagulation occurs by interaction of aluminum hydrolysis products with the contaminant such as colloidal particles. It is necessary to consider the different aluminum species that may present during specific conditions, since the mechanism of turbidity removal is dependent upon them. PACl consists of preformed aluminum hydrolysis products, which are stable below pH 6 and less sensitive than in situ hydrolysis product, alum. The benefits of PACl relative to alum have been investigated as a function of pH and Al dosages. Specific conditions and aluminum species that exist during the certain mechanisms of coagulation are discussed. Results suggest that PACl is more effective than alum in lower pH range and high pH range, whereas alum is optimum in the neutral condition.

Abstrak :
Wilayah perairan Indonesia meliputi perairan Indonesia, yang terdiri dari Teritorial 0,3 juta Km2, Nusantara 2,8 juta Km2 dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta Km2, dengan potensi lestari sumberdaya hayati perairan tercatat sebesar 6.6 juta ton/tahun, meliputi berbagal jenis komoditi Ikan pelagis dan lion demersal, seperti Cakalang, tuna, udang, dan ikan karang. Sumber daya hayati perairan ini telah dimanfaatkan sekitar 60 %. Selama tahun 1989-1999, produksi perikanan laut cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1999 produksi perikanan taut mencapal 4 juta ton atau mencapai 75% dari total produksi perikanan di Indonesia (Ditjen Perikanan Tangkap, 2000). Karena potensi yang begitu besar, sub-sektor perikanan memberikan peranan yang berarti dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai salah satu mata pencarian utama bagi sebagian masyarakat pedesaan, terutama yang menetap di pesisir pantai dan daerah-daerah kepulauan, serta merupakan salah satu sumber devisa negara. Hasil sub-sektor perikanan selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga merupakan salah satu komoditas ekspor. Pengembangan sektor perikanan diharapkan dapat meningkatkan produksi ikan, memperbaiki tingkat hidup serta kesejahteraan nelayan dan petani ikan, yaitu melalui peningkatan pendapatan, konsumsi protein hewani, ekspor dan mengurangi impor hasil perikanan. Akan tetapi usaha pengembangan ini selama ini dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain : ciri hasil tangkapan nelayan yang membutuhkan penanganan khusus, misalnya : sifat sumberdaya perikanan yang mudah busuk, produksi yang sulit diramalkan, proses produksi sangat tergantung pada musim serta resiko ketidakberhasilan yang tinggi. Semua ini membuat nelayan berada pada posisi tawar yang rendah. Lemahnya posisi tawar ini juga disebabkan oleh system.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis pengaruh perubahan nilai tukar terhadap perubahan harga di Indonesia pasca penerapan sistem nilai tukar mengambang bebas dengan menggunakan model Struktural VAR. Bentuk struktural disusun berdasarkan model Pricing Along a Distribution Chain yang dikembangkan oleh McCharty, sehingga tingkat harga dibedakan menjadi tiga yaitu harga impor, harga perdagangan besar dan harga konsumen. Berdasarkan model Struktural VAR tersebut maka dapat dilakukan analisis Impulse Response Functions dan Variance Decomposition. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar direspons secara negatif oleh tingkat harga, artinya depresiasi nilai tukar Rupiah akan mendorong kenaikan harga baik harga impor, harga perdagangan besar maupun harga konsumen. Koefisien exchange rate pass-through menunjukkan bahwa pengaruh perubahan nilai tukar terhadap tingkat harga di Indonesia cukup besar dengan besaran yang berbeda-beda untuk masing-masing jenis harga. Depresiasi nilai tukar Rupiah akan menyebabkan kenaikan harga impor sebesar 51% dalam waktu enam bulan, kenaikan harga perdagangan besar sebesar 50% dalam waktu enam bulan dan kenaikan harga konsumen sebesar 25% dalam waktu tiga tahun. Temuan tersebut juga didukung oleh hasil analisis variance decomposition yang menunjukkan bahwa nilai tukar mempunyai kontribusi yang besar dalam menjelaskan perubahan harga. Shock nilai tukar mempunyai kontribusi sekitar 47% dalam menjelaskan perubahan harga impor pada bulan kedua, sekitar 58% dalam menjelaskan perubahan harga perdagangan besar pada bulan kedua dan sekitar 24% pada harga konsumen setelah delapan belas bulan. Temuan tersebut menunjukkan besarnya. pengaruh dan kontribusi pergerakan nilai tukar terhadap perubahan tingkat harga di Indonesia.

Abstrak :
[ABSTRAK
Setiap bank syariah mempunyai produk pembiayaan berdasarkan akad murabahah, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam prakteknya, tidak semua pembiayaan berdasarkan akad murabahah berjalan sesuai kesepakatan antara bank syariah dan nasabah debitur. Untuk keterlambatan pembayaran angsuran murabahah, pada umumnya bank syariah menjatuhkan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya disetujui oleh nasabah. Peraturan mengenai pengenaan denda terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana sumber hukum dalam agama Islam yaitu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam, fatwa-fatwa DSN, buku-buku mengenai jual beli dalam Islam, peraturan-peraturan mengenai bank syariah, hukum riba dan akad-akad murabahah secara Notariil ditelaah, diteliti dan dievaluasi untuk menuliskan klausul denda yang sesuai dengan ketentuan fatwa DSN dan memenuhi prinsip syariah sebagaimana ditentukan oleh Bank Indonesia. Selain menggunakan jenis data sekunder, penelitian ini juga menggali data dari karyawan di 3 (tiga) bank syariah yang berbeda. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi kaum muslimin agar memahami bahwa akad yang telah ditandatangani harus dipenuhi tepat waktu dengan itikad baik sehingga tidak terkena sanksi berupa denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban pada bank syariah.

---

ABSTRACT
Each shari'ah bank has a financing product based on a murabaha contract, namely a financing agreement of goods by affirming the purchase price to the client and the client pays them at a cost plus, as an agreed profit. In practice, it is not all of the financing based on murabaha contract goes according to the agreement between the shari'ah banks and its debtors. For the murabaha installment payment delays, the shari'ah banks are generally impose sanction in the form of a late charge of a sum of money in the amount approved by the client. The regulations regarding the late charge imposition is contained in the National Shari'ah Board fatwa No.17/DSN-MUI/IX /2000 on the sanctions for the capable clients who delay payments. In this study, the research uses a normative juridical, where the source of law in Islam namely the Al-Quran and the Hadith of Prophet Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, the DSN fatwas, the books on buying and selling in Islam, the rules regarding shari’ah banks, the usury laws and the murabaha-contracts is studied, researched and evaluated from the notary standpoint to write the late charge clause in accordance with the provisions of DSN fatwa and meet the shari’ah principles as determined by Bank Indonesia. In addition using the secondary data, this study also explores the data from the employees in three (3) different shari'ah banks. Results from this study are expected to be useful for the Muslims to comprehend that the contract that has been signed must be met on time in good faith so it is not exposed to a late charge due to late payment obligations to the shari'ah banksShari’ah Bank, Murabaha Contract, Late Charge, Fatwa of the National Shari’ah Board;Each shari'ah bank has a financing product based on a murabaha contract, namely a financing agreement of goods by affirming the purchase price to the client and the client pays them at a cost plus, as an agreed profit. In practice, it is not all of the financing based on murabaha contract goes according to the agreement between the shari'ah banks and its debtors. For the murabaha installment payment delays, the shari'ah banks are generally impose sanction in the form of a late charge of a sum of money in the amount approved by the client. The regulations regarding the late charge imposition is contained in the National Shari'ah Board fatwa No.17/DSN-MUI/IX /2000 on the sanctions for the capable clients who delay payments. In this study, the research uses a normative juridical, where the source of law in Islam namely the Al-Quran and the Hadith of Prophet Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, the DSN fatwas, the books on buying and selling in Islam, the rules regarding shari’ah banks, the usury laws and the murabaha-contracts is studied, researched and evaluated from the notary standpoint to write the late charge clause in accordance with the provisions of DSN fatwa and meet the shari’ah principles as determined by Bank Indonesia. In addition using the secondary data, this study also explores the data from the employees in three (3) different shari'ah banks. Results from this study are expected to be useful for the Muslims to comprehend that the contract that has been signed must be met on time in good faith so it is not exposed to a late charge due to late payment obligations to the shari'ah banksShari’ah Bank, Murabaha Contract, Late Charge, Fatwa of the National Shari’ah Board, Each shari'ah bank has a financing product based on a murabaha contract, namely a financing agreement of goods by affirming the purchase price to the client and the client pays them at a cost plus, as an agreed profit. In practice, it is not all of the financing based on murabaha contract goes according to the agreement between the shari'ah banks and its debtors. For the murabaha installment payment delays, the shari'ah banks are generally impose sanction in the form of a late charge of a sum of money in the amount approved by the client. The regulations regarding the late charge imposition is contained in the National Shari'ah Board fatwa No.17/DSN-MUI/IX /2000 on the sanctions for the capable clients who delay payments. In this study, the research uses a normative juridical, where the source of law in Islam namely the Al-Quran and the Hadith of Prophet Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, the DSN fatwas, the books on buying and selling in Islam, the rules regarding shari’ah banks, the usury laws and the murabaha-contracts is studied, researched and evaluated from the notary standpoint to write the late charge clause in accordance with the provisions of DSN fatwa and meet the shari’ah principles as determined by Bank Indonesia. In addition using the secondary data, this study also explores the data from the employees in three (3) different shari'ah banks. Results from this study are expected to be useful for the Muslims to comprehend that the contract that has been signed must be met on time in good faith so it is not exposed to a late charge due to late payment obligations to the shari'ah banksShari’ah Bank, Murabaha Contract, Late Charge, Fatwa of the National Shari’ah Board]

Abstrak :
Dalam pengoperasian jaringan pipa transmisi gas, selain menyediakan jasa pengangkutan gas bumi, sesungguhnya transporter juga menyediakan jasa penyimpanan gas bumi milik para shippers. Pada kenyataannya saat ini belum ada penerapan biaya penyimpanan gas (imbalance charge) untuk pengoperasian pipa gas. Perhitungan keekonomian pembangunan pipa transmisi gas biaya yang diperhitungkan saat ini hanya biaya jasa pengangkutan gas bumi dalam bentuk toll fee sedangkan untuk biaya jasa penyimpanan gas (imbalance charge) belum diperhitungkan sehingga kompensasi terhadap faktor resiko kegagalan pipa akibat proses penyimpanan gas belum dipertimbangkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengembangkan apakah penerapan imbalance charge dapat menjadi nilai tambahan dalam pengembalian investasi pada perusahaan transporter. Proses penelitian dimulai dari studi literatur fenomena linepack yang menyebabkan adanya keadaan imbalance gas, penerapan imbalance charge di negara Eropa yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data di lapangan untuk mendapatkan volume berlebih di dalam jaringan pipa EJGP, nilai imbalance charge dan metode imbalance charge yang cocok diterapkan di Indonesia berdasarkan pengoperasian shipper dominan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat volume berlebih sebesar 27.46 MMscf pada 3 bulan operasi, besaran nilai imbalance charge 0.17/MSCF sedangkan metode yang cocok adalah evaluasi kumulatif harian dengan toleransi batas atas sebesar 1/6 kapasitas pipa yang dipesan dan batas bawah 1/6 kapasitas pipa yang dipesan dan penerapan pinalti berjenjang.

---

In the operation of the gas transmission pipeline network, Transporters not only providing natural gas transportation services but also natural gas storage services belonging to the shippers. In fact, there is currently no implementation of gas storage costs (imbalance charge) for gas pipeline operations. The economic calculation of the cost of gas transmission pipeline construction that is taken into account is only the cost of natural gas transportation services called toll fee while the cost of gas storage services (imbalance charge) has not been calculated so compensation for risk factors for pipe failure due to gas storage has not been considered. Therefore, this study aims to analyze and develop whether the application of imbalance charge can be an additional value in returning investment for transporter. The research process starts from the literature study of pipe functions as a means of transporting and storing natural gas, the phenomenon of linepacks which causes the existence of gas imbalance, the application of charge imbalances in European countries, After that, the operation of one of the pipe segments is carried out, namely the EGJP pipe to get the phenomenon of the occurrence of linepacks, cost of imbalance charge and the concept of applying imbalance charge. Based on the results of the above observations, there is an excess volume of 27.46 MMscf at 3 months of operation, the amount of the charge imbalance value is 0.17 / MSCF while the suitable method is the daily cumulative evaluation with an upper limit tolerance of 1/6 reserve capacity and the lower limit of -1/6 reverse capacity and implementation of tiered penalties