Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Warga negara, penduduk, dan rakyat adalah tiga istilah yang berbeda. Rakyat adalah orang-orang diluar pemerintahan yang harus dilayani oleh pemerintah. penduduk adalah orang-orang yang bermukim disuatu wilayah. Warga negara adalah bagian dari penduduk yang menjadi unsur negara dan mempunyai hubungan timbal balik dalam bentuk hak dan kewajiban terhadap begara. Hak utama dari seorang warga negara yang membedakannya dengan penduduk lain yang bukan warga negara ialah hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan negara seperti bupati, gubernur, ataupun presiden. Khusus untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, pasal 6 UUD NRI Tahun1945 menyatakan bahwa warga negara yang bisa menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden hanyalah mereka yang telah menjadi warga negara sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Dengan demikian warga negara yang memperoleh kewarganegaraan melalui proses naturalisasi atau pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya tidak memenuhi persyaratan tersebut. Akhir-akhir ini muncul desakan agar syarat kewarganegaraan sejak lain untuk dicalonkan menjadi presiden atau wakil calon presiden haruslah orang indonesia asli seperti naskah awalnya. Alesannya ialah bahwa Indonesia adalah negara perjuangan yang dilahirkan oleh orang-orang asli Indonesia, sehingga merekalah yang memahami semangat kejuangan dan jati diri bangsa Indonesia. Usul ini tidak mudah diterapkan seketika karena harus merubah pasal yang berkaitan dengan itu dalam undang-undang dasar, atau menterjemah lebih lanjut maksud tersebut dalam undang-undang pelaksanaan.

Abstrak :
Hukum waris yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa adalah Hukum waris KUHPerdata. Hukum waris ini menjamin bagian mutlak anak sah apabila hak mewarisnya dikesampingkan oleh surat wasiat. Walaupun hukum waris ini telah sering dibahas dalam berbagai jurnal penelitian, namun masih banyak persoalan dalam hukum ini yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Salah satunya adalah Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.03/PK/Pdt/2006. Keputusan ini berisi penolakan terhadap tuntutan dari anak angkat pewaris atas pelaksanaan Surat wasiat tekait bagian mutlaknya (Legitime Portie). Padahal, dalam pengaturan pengangkatan anak, berdasarkan staatsbald 1917 : 129, jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 tentang pengangkatan anak, tertulis bahwa kedudukan anak angkat sama dengan anak sah.

---

Inheritance laws that apply to Chinese Citizens of Indonesia is the civil code. Inheritance law ensures the absolute right of a legitimate child if his inheritance right was ruled out by the testament. Although the law of inheritance has been frequently discussed in various research journals, but there are still many problems in this law that interesting to discuss further. One of them is the Republic of Indonesia Supreme Court Verdict No.03/PK/Pdt/2006. This verdict contains a rejection of the demands of the adopted child the heir of the absolute. In fact, in the regulation of adoption, based on staatsbald 1917: 129, jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 about the adoption, it said that the position adopted with a legitimate child is same.

Abstrak :
When a stare has no longer guaranteed the implementation of personal rights, social contract automatically will decease. The decease of social contract will cause the failing of state sovereignty. In this case, state is no longer has philosophic fundamental as supporting state. As a consequence of a state cannot protect its citizens rights, the enforcement of state sovereignty merely can be done through external hand; this is the part when the role of humanity begins to play. Humanity intervention will automatically stop when the norm and humanity law are enforced in the state and social contract are reconstructed.

Abstrak :
Dalam tiga dasawarsa terkhir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sanagat pesat, khusus nya teknologi telekomunikasi an media, telah memacu semakin cepat globalisasi dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Hal tersebut mendorong negara-negara didunia, termasuk Indonesia tersu memacu pemabangunan nasionalnya. Pemabnagunana ekonomis pihak, menipisnya nasionalisme dan menguatnya daya tarik menjadi warga negra dunia (World Citizen) dipihak lain, merpuakan kecenderungan yang seringkali terjadi pula. Tulisan ini ingin membahas bagaimana warga negara Indonesia tetap harus meningkatkan produktivitas, kompetensi, dan daya saingnya dalam memanfaatkan globalisasi, sert pada saat yang sama , tetap memperkaur komitmen dan kiprahnya sebagai warga negara Indonesia dalam turut berjuang dan bekerja membangun bangsa untuk memajukan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk melihat peranan dan partisipasi rakyat Sumatera Barat dalam revolusi, khususnya selama perang gerilya 1948-1949. Adanya kecenderungan penulisan sejarah Indonesia selama ini yang didominasi oleh sejarah politik yang bersifat elitis menyebabkan pemahaman publik terhadap sejarah menjadi berat sebelah dan tidak adil. Dalam arti kebanyakan orang beranggapan bahwa pelaku sejarah itu hanyalah kelompok elit saja, sementara rakyat dianggap sebagai orang yang tidak punya sejarah. Padahal realitas sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan perjuangan menghadapi Belanda dalam masa revolusi adalah berkat dukungan dan kerjasama berbagai kelompok. Penelitian ini dilakukan di daerah Sumatera Barat (1998-1999), terutama di tiga tempat, yakni Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Solok. Rakyat yang menjadi fokus penelitian ini diklasifikasikan atas lima kelompok: BPNK (Badan Pengawal Nagari dan Kota), Dapur Umum, Kurir/Mata-Mata, PMT (Pasukan Mobil Teras), dan TP (Tentara Pelajar). Di samping itu, kelompok di luar rakyat yang dalam hal ini dianggap sebagai kelompok elit juga dijadikan sebagai sasaran penelitian guna mendapatkan data yang lebih andal dan dapat dipercaya. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber tertulis (primer dan sekunder), serta sumber lisan (sejarah lisan). Sumber tertulis dalam bentuk primer terutama adalah dalam bentuk dokumen (arsip).