Pelaksanaan eksekusi dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pihak debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau dapat disebut wanprestasi, maka proses eksekusi dapat dilaksanakan oleh kreditur. Lain halnya jika perjanjian pokok dari perjanjian fidusia yaitu perjanjian pembiayaan konsumen belum berakhir atau dengan kata lain waktu pelaksanaan kewajiban debitur masih ada tetapi pihak kreditur melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang maupun dalam perjanjian. Penulisan ini akan membahas bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan penarikan paksaan atau dapat disebut juga sebagai eigenrichting (perbuatan main hakim sendiri) dengan menganilisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2455/K/PDT2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian adalah ketentuan dalam KUHP, KUHPerdata, POJK dapat menelaah unsur-unsur perbuatan yang disebut sebagai perbuatan main hakim sendiri. Sesuai dengan analisis dari peraturan tersebut, maka akan muncul akibat hukum berupa pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban perdata yang dibebankan pada Kreditur.
ABSTRACTThe enforcement of execution referred to Fiduciary Collateral Act Number 42 of 1999. The Debtor who could not finished their responsibilities called as default, so the proccess of execution could held by the creditor. In other case, if the principal contract of fiduciary contract which is consumer financing contract did not over yet or in other words the execution period of debtor responsibilities still existed, but the creditor did the action which not appropriate according to law. This thesis will elaborate how the regulation conducted about force redemption or eigenrichting by analyzing Supreme Court Verdict 2455K/Pdt/2017. This research using juridical normative methods with purely descriptive analytic. This study uses secondary data primary data collection method by which consist of primary law, secondary, and tertiary. For methods of analysis used is qualitative method. The results of this research are the provisions of Criminal Law, Civil Law, Financial Services Authority Regulation could analyzed the elements of it deed. According to the analysis, it will occured the consequences which was criminal liabilities and civil liabilities that charged to the creditor.
"
