Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Covernote yang diterbitkan oleh Notaris. Covernote adalah berupa surat keterangan yang berisi kesanggupan dari Notaris untuk menuntaskan pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas kewenangannya dalam menerbitkan akta otentik. Dalam praktik kenotariatan, Covernote lebih dikenal dengan istilah surat keterangan, surat ini digunakan untuk menerangkan atau menyatakan bahwa suatu akta sedang dalam proses pengurusan di kantor notaris yang bersangkutan. Tidak ada pengaturan mengenai Covernote dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, padahal surat keterangan merupakan salah satu produk dari notaris sehingga dapat dikatakan produk Covernote ini bukan wewenang notaris namun tidak dilarang untuk dibuat oleh notaris. Alasan kepercayaan dan ikatan moral dari masyarakat kepada Notaris/PPAT dalam menuntaskan pekerjaan dalam membuat akta adalah alasan utama diterbitkannya Covernote. Pembuatan Covernote harus diiringi dengan sikap cermat, hati-hati dan penuh tanggung jawab dari Notaris/PPAT sendiri agar dapat memberikan kepastian hukum dalam menjalan tugas jabatannya di masyarakat. Notaris/PPAT harus bertindak jujur dalam menyelesaikan tugasnya sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Apabila di kemudian hari terdapat suatu akibat hukum dari diterbitkannya Covernote dan menyebabkan para pihak merasa dirugikan, maka Notaris juga dapat dikenakan tuntutan untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga atas kerugian yang timbul.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the Covernote that is issued by the Notary. Covernote is a certificate of assurance that the notary will be able to issue original and authentic notarized documents. In practice, Covernote is better known as a reference letter/certificate, this letter is used as an explanation/statement that a deed still undergoes the legal process. There is no regulation that explicity regulates Covernote in the Notary Act 30 of 2004, despite the fact that a Covernote is considered as one of notarial products. Therefore, it can be stated that Notary has no authority to produce Covernote, yet such letter is not prohibited to be produced by Notary. The most significant reason for the issuance of Covernote is the beliefs and moral commitment of society to the Notary/Land Deed Official, in completion of a deed. Notary/Land Deed Official should underscore the importance of a carefully drafted Covernote. It is the ultimate responsibility of the Notary/Land Deed Official to function as an interpreter of the law thus ensuring the community of their legitimacy. Notary/Land Deed Official must proceed in an ethical and honest manner throughout the duration of work so as to avoid any controversies. In the future there is a legal consequence of the issuance of the Covernote and cause the parties to feel aggrieved, the Notary also could be charged to provide compensation, cost and interest for losses incurred.

Abstrak :
Surat Keterangan (covernote) merupakan salah satu produk hukum notaris yang dibuat dan ditandatangani notaris serta memiliki kekuatan hukum karena jabatannya itu sendiri. oleh karena itu isi Surat Keterangan (covernote) harus memberikan kepastian hukum kepada pihak yang bersangkutan. Notaris dalam merumuskan isi Surat Keterangan (covernote) harus dilakukan secara saksama dan penuh ketelitian untuk menghindari terjadinya salah penafsiran yang memberikan keraguan terhadap isi Surat Keterangan (covernote) notaris. Permasalahan yang diteliti adalah peran notaris dalam pembuatan Surat Keterangan (covernote)  terhadap PT Suka Bumi Maju dan tanggung jawab notaris bila Surat Keterangan (covernote) menimbulkan multitafsir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis normatif, dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut sifatnya, tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian bahwa notaris memiliki peran yang sangat penting dalam mengeluarkan Surat Keterangan (covernote), karena Surat Keterangan (covernote) adalah produk notaris yang berisikan pernyataan dari notaris itu sendiri. karena itu notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum terhadap pernyataannya tersebut. Notaris bertanggungjawab apabila pernyataan yang dituangkan dalam Surat Keterangan (covernote) tersebut menimbulkan kerugian terhadap berbagai pihak. notaris dalam merumuskan pernyataannya tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan saksama untuk menghindari kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

---

Covernote is a notary legal product that is made and signed notarized and has the power of law because the position itself. Therefore the contents of covernote must provide legal certainty to the parties concerned. Notary in formulating the contents of the covernote should be done carefully and conscientiously to avoid the occurrence of misinterpretation that gives doubt on the contents of the covernote. The problem being researched is the role of notary  in the making of covernote of PT Suka Bumi Maju and a notary responsibility when the Covernote raises the misinterpretation. The study uses research methods in the form of normative juridical research, with the method of data analysis used is a qualitative method. According to its nature, this type of research is a descriptive analytical with the type of data used is secondary data, and the data collection tools used are document studies and library materials. Based on the results of the study that the notary has a very important role in issuing the covernote as a covernote is a notary product that contains a declaration from the notary itself. Therefore notary is instrumental in ensuring the legal certainty of the statement. Notary is responsible if the statement set forth in the covernote inflict losses on various parties. A notary in formulating the statement must be done carefully to avoid possible violations committed by both intentional and accidental notary public.

Abstrak :
Notaris dapat memberikan jasanya kepada bank sebagai pihak terafiliasi didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (22) huruf c Undang-undang Perbankan. Salah satu jasa yang diberikan kepada perbankan adalah dalam pembuatan perjanjian kredit. Suatu perjanjian kredit mengakibatkan resiko yang besar. Resiko kerugian dapat diatasi dengan memerhatikan asas prekreditan yang sehat. Asas kepercayaan merupakan salah satu asas dalam hal menggunakan jasa Notaris. Diantaranya dengan penerbitan Covernote. Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai jaminan bahwa Notaris akan menjamin seluruh proses pengurusan baik suratsurat maupun dokumen hukum atas jaminan debitur ke kreditur dapat terlaksana. Namun, covernote sebagai dasar permberian kredit kredit memiliki resiko yang cukup tinggi, Undang- Undang Jabatan Notaris sendiri tidak menjelaskan tentang wewenang dan tugas seorang Notaris/PPAT untuk membuat covernote. Sebagaimana yang terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.yang telah“mencairkan kreditnya sebagai dasar covernote yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT NTA dimana terjadinya kesalahan bahwa objek jaminan hak tanggungan tidak dapat diikat secara penuh dikarenakan Pihak Notaris/PPAT tidak memenuhi kewajban sesuai covernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT tersebut. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif. Yaitu penelitian hukum kepustakaan. Jenis data menggunakan data sekunder berbentuk wawancara dengan narasumber atau Informan mengenai Covernote. Selain itu, data didapat berdasarkan studi kepustakaan. Covernote hanyalah perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Perjanjian tersebut termasuk kedalam perjanjian garansi sebagaimana pasal 1316 KUHPerdata. Covernote hanyalah layaknya persuratan biasa yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh suatu instansi atau lembaga yang menerangkan suatu hal berkaitan dengan pelaksanaan fungsinya. bentuk pertanggungjawaban yang dapat dituntut akibat kelalaian Notaris/PPAT dalam penerbitan covernote adalah pertanggungjawaban perdata berdasarkan wanprestasi atau pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Di dalam penerbitan covernote seorang Notaris diharapkan menetapkan standar khusus mengenai hal-hal yang harus dipenuhi. Saat pihak bank meminta Notaris untuk menerbitkan covernote, Notaris dapat memastikan kelengkapan dokumen dan meyesuaikannya dengan standar yang telah ditetapkan Notaris tersebut sehingga dalam penerbitannya dapat dipastikan tidak terjadi masalah di belakang hari. ......Notaries may provide services to banks as affiliated parties based on the provisions of Article 1 number (22) letter c of the Banking Law. One of the services provided to banks is in making credit agreements. A credit agreement creates a big risk so that banks in managing credit risk can minimize potential losses by observing sound precredit principles, including the principle of trust. One of the principles of banking trust in using notary services is the issuance of Covernote. Covernote issued by the notary as a guarantee for creditors that the notary will guarantee that the entire process of processing both letters and legal documents for debtor to creditor guarantees can be carried out. However, covernote as the basis for granting credit credit has a high enough risk, Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN) itself does not explain the authority and duties of a Notary / PPAT to make covernote. As happened to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Which has "disbursed its credit as the basis for the covernote issued by the Notary / PPAT NTA where an error occurred that the guarantee object of the mortgage could not be fully tied because the Notary Party / PPAT did not meet the appropriate obligations. covernote issued by the Notary / PPAT. This research takes the form of juridical normative. Namely, literature law research. This type of data uses secondary data in the form of interviews with informants or informants about Covernote. In addition, the data was obtained based on literature study. Covernote is simply an engagement born out of a contract or agreement. The agreement is included in the guarantee agreement as referred to in article 1316 of the Civil Code. Covernote can be said to be an ordinary administrative act carried out by a notary like an ordinary correspondent. Covernote is just like an ordinary correspondence issued or issued by an agency or institution that explains something related to the implementation of its function. As a result of the covernote, general legal provisions apply, both civil and criminal. Therefore, the form of accountability that can be prosecuted due to the negligence of the notary / PPAT in the covernote issuance is civil liability based on default or accountability for illegal acts. In the covernote publication, a notary is expected to set specific standards regarding things that must be met. When the bank asks the notary to issue a covernote, the notary can ensure the completeness of the document and adjust it to the standards set by the notary so that the issuance can be ascertained that there will be no problems later.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang "Covernote" yang sering juga dikeluarkan Notaris.PPAT terutama berkaitan dengan permohonan Pinjaman Kredit pada lembaga perbankan. Covernote sesungguhnya merupakan surat keterangan karena Notaris/PPAT belum menuntaskan pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta otentik. Misalnya dalam permohonan Perjanjian Kredit, apabila persyaratan untuk kelengkapan permohonan pengajuan kredit belum lengkap secara keseluruhan, seperti mengenai dokumen penjaminan. Adapun tujuan dari penelitian dalam tesis ini untuk Untuk mengetahui kepastian hukum tentang covernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT untuk kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi kredit perbankan dan untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi Notaris dan para pihak, bilamana pejabat (notaris/PPAT) tidak dapat atau gagal dalam penyelesaian covernote menjadi Hak Tanggungan. bentuk penelitian adalah secara yuridis normative. Dan dari penelitian Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT bahwa surat tanah yang dijadikan objek hak tanggungan sudah berada di tangan Notaris/PPAT dan sedang dalam proses penyelesaian di Kantor Instansi terkait tidak bisa memberikan kepastian hukum untuk kepentingan para pihak, karena Covernote hanya berisi surat keterangan dan bukan produk hukum sebagai bukti agunan seperti SKMHT, APHT, fiducia, personal garansi, borgtocht. Sehingga covernote tidak mungkin memilki kekuatan hukum yang mengikat secara hukum (legal binding) bagi debitur pemberi hak tanggungan dan kreditur pemegang hak tanggungan. Covernote hanya dapat dikatakan mengikat secara moral yang muncul berdasarkan praktik dan kebutuhan karena covernote sendiri tidak termasuk sebagai akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti walaupun dibuat oleh Pejabat Umum dalam hal ini Notaris/PPAT. Disamping itu dalam Undang-undang jabatan notaris/PPAT sendiri tidak dijelaskan tentang wewenang dan tugas seorang notaris/PPAT untuk membuat covernote. Konsekuensi hukum bagi Notaris dan para pihak, bilamana pejabat (notaris/PPAT) tidak dapat atau gagal dalam penyelesaian covernote menjadi Hak Tanggungan adalah bahwa pihak yang dirugikan nantinya adalah pihak kreditur, sedangkan debitur yang telah mendapat pinjaman kredit dari Bank maka apabila jaminannya ternyata tidak bisa dijadikan hak tanggungan maka debitur harus bertanggung jawab atas jaminan yang diberikannya, sedangkan bagi notaris sendiri covernote hanya mengikatnya secara moral saja, karena dikeluarkan atas permintaan para pihak. ......This thesis discusses the "Covernote" are often also excluded Notaris/PPAT mainly concerned with the application for Loans at banking institutions. Covernote actually a certificate for notary / PPAT has not finished his work on the tasks and authority to publish an authentic deed. For example, in the petition Credit Agreement, if the requirement to complete credit application submission is incomplete as a whole, such as the guarantee document. The purpose of this thesis to study in order to find out about the legal certainty covernote issued by the Notary / PPAT for the benefit of the parties involved in the banking and credit transactions to determine the legal consequences for the notary and the parties, when the official (notary / PPAT) can not be or failure in the completion of a Mortgage covernote. juridical form of research is normative. And from research Covernote issued by the Notary / PPAT that the letters were subjected to land mortgages were in the hands of Notary / PPAT and are in the process of resolving the related Agency's Office can not provide legal certainty for the benefit of the parties, because it contains only a statement Covernote and not the product of law as evidence of collateral such as SKMHT, APHT, fiducia, personal guarantees, borgtocht. So covernote not have the force of law may be legally binding (legally binding) to the debtor giving mortgage holders and mortgage lenders. Covernote can only be said to be morally binding that appears on the practice and the need for covernote itself is not included as an authentic act that can be used as evidence, although made by the officials in this case the Notary Public / PPAT. Besides, the law office of notary / PPAT itself does not explain about the powers and duties of a notary / PPAT to make covernote. Notary and legal consequences for the parties, when the official (notary / PPAT) is unable or fails in the completion of a Mortgage covernote is that the injured party is a party later lenders, while borrowers who have received loans from the bank guarantee if it can not be be borne by the debtor's right to be responsible for the security they provide, while the notary himself covernote only morally binding only, as issuedat the request of the parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam Praktik Kenotariatan, covernote lebih dikenal dengan istilah surat keterangan, surat ini digunakan untuk menerangkan atau menyatakan bahwa suatu akta sedang dalam proses pengurusan di kantor notaris yang bersangkutan. Tidak ada pengaturan mengenai covernote dalam Undang-undang Jabatan Notaris No.30 tahun 2004 padahal Surat keterangan merupakan salah satu produk dari Notaris sehingga dapat dikatakan produk covernote ini bukan wewenang Notaris namun tidak dilarang untuk dibuat oleh notaris. Dalam dunia perbankan, covernote hanya berfungsi sebagai jembatan antara pihak kreditur selaku bank dengan debitur yang membutuhkan kredit, supaya debitur tidak menunggu terlalu lama sampai semua sertipikat selesai maka dibuatlah covernote oleh notaris yang bersangkutan sebagai pegangan untuk bank dalam mencairkan kredit. Permasalahan dapat timbul apabila pada saat kredit sudah dicairkan kepada debitor dan ternyata agunan tidak diterima oleh kreditor, dalam tesis ini akan dibahas mengenai kekuatan hukum covernote dan tanggung jawab notaris terhadap pihak yang dirugikan akibatnya, metode penelitian adalah penelitian normatif yang bersifat yuridis normatif, tipologi yang dipakai adalah eksplanatoris dan preskriptif, jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan teknik analisis data dan pengambilan kesimpulan induktif (khusus-umum). Covernote dalam hal ini bukanlah akta otentik melainkan hanya surat yang menerangkan apa yang sedang diproses di kantor notaris bersangkutan, sehingga pada dasarnya covernote tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara debitur dengan kreditur. Karena covernote tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), maka akibat yang ditimbulkan oleh adanya covernote berlaku ketentuan hukum umum, baik secara perdata maupun pidana. Oleh karenanya bentuk pertanggungjawaban yang dapat dituntut kepada Notaris akibat dari kegagalan covernote yang disebabkan oleh adanya kesalahan atau kelalaian Notaris, adalah pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum atau berdasarkan wanprestasi. Pertanggung jawaban pidana hanya dapat dituntut kepada Notaris apabila adanya tindakan hukum dari Notaris yang secara sengaja dengan penuh kesadaran serta direncanakan oleh Notaris bersama debitor bahwa covernote yang diterbitkan tersebut untuk dijadikan suatu alat melakukan, turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu kebohongan/memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan pihak bank.

---

ABSTRACT
In practice, covernote is better known as a reference letter/certificate, this letter is used as an explanation/statement that a deed still undergoes the legal process. There is no regulation that explicitly regulates covernote in the Notary Act 30 of 2004, despite the fact that a covernote is considered as one of notarial products. Therefore, it can be stated that Notary has no authority to produce covernote, yet such letter is not prohibited to be produced by Notary. In the banking world, covernote only serves as a bridge between creditors as the bank and debtors in need of credits, so it is not necessary for the borrowers (debtors) to wait too long for all certificates to be finished; instead covernote can be produced by the notary as a guarantee for the bank to disburse the credit. Problems can arise if at the time the credit was disbursed to debtors and collateral apparently not accepted by the creditors, in this thesis will be discussed on legal powers and responsibilities of notaries covernote to the injured party as a result, the method of research is normative research with juridical normative characteristic, typology explanatory and prescriptive is used, the type of data used is secondary data with data analysis techniques and inductive inference making (special-general).Covernote in this case is not an authentic document but only a letter explaining what is still being processed at the notary's office, thus covernote does not have legal force which binds between a debtor and a creditor. Due to the fact that covernote is not regulated in Notary Law (UUJN), the consequence caused by the presence of covernote is the applicability of provisions of the general law, either in the context of civil or criminal law. As a result, a form of liability that can be charged to the Notary a result of the failure or negligence caused by Notary in producing the covernote, is a civil liability based on tort or breach of contract. Criminal liability may only be prosecuted/charged to the Notary if it is proven that the Notary has committed an intentionally action and with a full awareness has jointly planned with the debtor to issue the covernote as a tool to conduct, participate, perform or assist in providing false information which could be detrimental to the bank.

Abstrak :
Surat keterangan notaris atau yang dikenal dengan istilah covernote merupakan catatan penutup yang diterbitkan notaris untuk memberitahu pihak yang bersangkutan bahwa sedang ada akta yang diproses pada kantor Notaris. Covernote timbul dari kebiasaan dalam praktik perbankan sehingga tidak ada pengaturan khusus yang mengatur. PT Bank XYZ Kantor Cabang Kalimalang mencairkan Kredit Kepemilikan Rumah kepada Tuan KLT dengan dasar covernote yang objek jaminannya telah dijaminkan sebelumnya oleh Bank CBD. Dalam tesis ini akan dibahas kekuatan hukum covernote sebagai dokumen hukum dan tanggung jawab Notaris dalam pemecahan sertipikat tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat yuridis normatif, tipologi yang digunakan adalah eksplanatoris dan preskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik analisis data dan pengambilan kesimpulan induktif (khusus-umum). Covernote bukan suatu akta autentik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), jadi covernote tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kreditur dan debitur, namun mengikat Notaris yang bersangkutan untuk menyelesaikan akta-akta yang sedang diproses, karena covernote tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka bentuk pertanggungjawaban Notaris dapat dimintakan secara perdata maupun pidana, pertanggungjawaban secara perdata dapat dikenakan dengan dasar perbuatan melawan hukum dengan adanya kesalahan atau kelalaian, pertanggungjawaban secara pidana dapat dituntut dengan tindak pidana pemalsuan dokumen secara sengaja dengan kesadaran yang dilakukan Notaris menerbitkan covernote untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu kebohongan/memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan kreditur dan debitur.

---

Notary certificate or known by the term covernote a cover note issued by the notary to inform the parties concerned that there was a deed being processed at the Notary office. Covernote arise from convention in banking practices so that there is no specific legislation governing. PT Bank XYZ Kalimalang branch office liquefy the housing loans to Mr. KLT base on covernote which the object warranty has been pledged by CBD Bank. This thesis will discuss legal force covernote as legal documents and responsibilities Notaries in solving land certificate. The method used is a normative juridical research normative , typology used is eksplanatoris and prescriptive, the type of data used are secondary data with data analysis techniques and conclusions inductive ( specially - general ). Covernote not an authentic deed regulated in Law Number 2 of 2014 about changes to the Law Number 30 of 2004 about Position of Notary, so covernote not have binding legal force creditors and debtors, but bind Notary concerned to complete the deed which is being processed, because covernote not regulated in Law of Position of Notary, the form of responsibility Notary may be requested to civil liability or criminal liability, liability in civil may be imposed by an unlawful act with an false or negligence, liability in criminal can be charged with the crime of falsification of documents intentionally with awareness issuing publish covernote to be used as a means of doing a lie / giving false information that could harm the creditor and the debtor.

Abstrak :

Salah satu fungsi bank syariah adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan tersebut membutuhkan jaminan guna pemenuhan pembayaran utang nasabah. Seringkali proses pengikatan jaminan membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara nasabah membutuhkan dana pembiayaan dari bank sesegera mungkin. Dalam hal ini Notaris mengeluarkan covernote yang menjadi pegangan bagi bank agar dapat segera mencairkan pembiayaan. Tesis ini membahas mengenai dampak covernote bermasalah bagi bank syariah dalam pencairan pembiayaan murabahah serta tanggungjawab Notaris terhadap covernote bermasalah dalam kaitannya dengan pembiayaan murabahah di bank syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan dan didukung dengan hasil wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dibaca atau ditafsirkan sendiri oleh penelitinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak covernote bermasalah bagi bank syariah dalam pencairan pembiayaan adalah gagalnya bank mengikat jaminan sehingga jika nasabah wanprestasi, bank dapat mengajukan gugatan perdata untuk sita harta yang lain milik nasabah yang bersangkutan. Covernote bukanlah sebuah akta autentik, maka tanggung jawab covernote hanya mengikat Notaris sebagai pihak yang mengeluarkan covernote tersebut.

 

---

One of functions of sharia bank is to distribute financing fund to the public. The financing requires collateral to fulfill customer's debt. The process of guarantee's agreement takes time, while customers need the fund from the bank as soon as possible. In this case, the Notary issues a covernote which become a grip for bank to immediately disburse financing. This thesis discuss the the effect of covernote in the murabahah financing’s agreement in sharia bank and notary’s responsibility for problematic covernote in murabahah agreements in sharia bank. The research method used in this study is normative jurical research. Research typology used is descriptive analytical. The data used is secondary data through the library research. The data analysis method used is a qualitative method, namely data obtained, read or interpreted by the researchers themselves. The results of the study show that the existence of the covernote is as supporting document issued by the notary as bank’s partner in disbursing the contract. And due to the covernote is not an authentic deed, the responsibility is only binds for the Notary as the party who issued it.

 

Abstrak :
Keberadaan covernote yang dikeluarkan oleh Notaris pada praktiknya sangat berperan penting dalam pelaksanaan pencairan dana kredit yang diberikan oleh Bank. Hal ini dikarenakan seringkali objek jaminan kredit yang diberikan oleh debitur masih dalam proses yang belum dapat diselesaikan, sehingga diperlukan adanya keterangan dari Notaris yang dapat memberikan kepercayaan kepada bank bahwa proses pengikatan jaminan akan segera dilakukan. Dalam praktek, permasalahan dapat terjadi apabila kredit dicairkan dengan berdasar pada covernote, namun proses pengikatan dengan Hak Tanggungan belum terpenuhi dengan sempurna. Penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 5/PDT/2019/PT BJM, dimana bank telah mencairkan dana kredit padahal proses pembebanan Hak Tanggungan belum dilakukan, bahkan proses balik nama sertifikat keatas nama debitur belum selesai. Sehingga penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu mengenai kedudukan covernote sebagai dasar untuk pencairan kredit dan kekuatan covernote untuk pencairan dana kredit yang objek jaminannya belum dibebankan dengan Hak Tanggungan pada putusan Nomor 5/PDT/2019/PT BJM. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis kualitatif, menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kedudukan covernote hanyalah sebagai salah satu syarat untuk pencairan kredit.Dasar untuk dilakukannya pencairan kredit bukan karena adanya covernote, melainkan setelah bank sudah mendapatkan keyakinan terhadap debiturnya. Kekuatan Covernote hanya sebagai surat keterangan yang tidak mengikat para pihak dan tidak dapat menjadi jaminan dari Notaris, sehingga Bank tidak dapat berlindung begitu saja dibalik covernote untuk dapat melakukan pembenaran dalam pencairan kredit. Sebelum mencairkan kredit, bank harus melakukan penilaian terhadap 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy) ......The existence of covernote issued by Notary in practice plays an important role for disbursement of credit funds provided by the Bank. This is due to the fact that the object of credit gurantees given by debtors is still in the process of being completed, so it is necessary to have a statement from Notary who can give faith to the Bank that the process of binding the guarantee will be carried out soon. There are many problems that can arise from covernoteisuued by Notary. In practice, problems can occur if the credit is disbursed based on the covernote, but the binding process with the Mortgage has not been fulfilled perfectly. This research raises the case that occurred in the High Court Decision Number 5/PDT/2019/PT BJM, where the Bank has disbursed credit funds eventhough the process of transferring the name of the debtor has not been completed. So this research raises issues regarding the position of the covernote for the disbursement of credit funds whose collateral objects have not been charged with Moortgage in High Court Decision Number 5/PDT/2019/PT BJM. This research was analyzed using normative juridical research methods and qualitative analysis, using secondary data. From the results of the research, it was found that the covernote position was only one of the conditions for credit disbursement. The basis for credit disbursement is not because of a covernote, but after the bank has gained faith in the debtor. The power of the covernote is only as a certificate that is not binding on the parties and cannot be a gurantee from a Notary, so that the bank cannot simply hide behind the covernote to be able to justify the disbursement of credit. Before disbursing credit, bank must assess the 5C (character, capital, capacity, collateral, condition of economy). 

Abstrak :
>Tulisan ini menganalisis mengenai kedudukan covernote dalam perjanjian kredit serta akibat adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh notaris sehingga terjadinya tindak pidana korupsi. Penulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal. Covenote merupakan surat keterangan yang berisi janji-janji atau kesanggupan notaris dalam menyelesaikan tugasnya, terkait dengan persyaratan yang belum dipenuhi oleh para pihak untuk menerbitkan suatu akta. Dalam Undang-Undang tentang Jabatan notaris tidak ada aturan atau menyebutkan mengenai covernote. Keberadaan covernote muncul karena kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh Bank yang menjadi pegangan sementara untuk melakukan perjanjian kredit. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor secara khusus memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat covernote. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya notaris harus berpedoman pada Undang-Undang jabatan Notaris dan juga Kode Etik Notaris. Dalam melakukan perbuatan hukum notaris bertanggung jawab terhadap semua yang dibuatnya. Apabila notaris melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang maka notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang dibuatnya baik secara administrasi, kode etik, perdata dan juga pidana. Dalam hal perbuatan notaris dapat merugikan keuangan negara maka notaris bisa dijerat degan tindak pidana korupsi. ......This article analyzes the position of the covernote in the credit agreement and the consequences of abuse of authority by the notary resulting in criminal acts of corruption. This writing was prepared using doctrinal research methods. A covenote is a certificate containing the promises or commitment of a notary to complete his duties, related to the requirements that have not been fulfilled by the parties to issue a deed. In the Law on Notary Positions, there are no regulations or mentions regarding covernotes. The existence of the covernote arises because of the urgent need required by the Bank which is the temporary basis for carrying out credit agreements. Bank Indonesia Regulation Number 20/8/PBI/2018 concerning Loan to Value Ratio for Property Credit, Financing to Value Ratio for Property Financing, and Down Payments or Motor Vehicle Financing specifically authorizes notaries to make covernotes. In carrying out their duties and authority, notaries must be guided by the Law on Notary Positions and also the Notary Code of Ethics. In carrying out legal acts, the notary is responsible for everything he makes. If a notary commits an act that violates the law, the notary can be held responsible for the mistakes he or she makes both administratively, ethically, civilly and criminally. In the event that a notary's actions can harm state finances, the notary can be charged with criminal acts of corruption.

Abstrak :
Di dalam suatu perjanjian kredit bank, pada prakteknya terkadang kreditur dapat mencairkan pinjaman uang kepada debitur tanpa memastikan pengurusan proses akan jaminan debitur sudah lengkap dan selesai. Biasanya kreditur akan berpegangan terhadap covernote atau yang di dalam dunia praktek dikenal sebagai surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai jaminan bagi kreditur bahwa Notaris akan menjamin seluruh proses pengurusan baik surat-surat maupun dokumen hukum untuk pengurusan jaminan debitur ke kreditur dapat terlaksana. Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT sendiri bukanlah merupakan akta autentik, melainkan hanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh kantor Notaris/PPAT, dimana di dalam surat keterangan tersebut menerangkan mengenai pengurusan apa saja yang sedang diproses di kantor Notaris/PPAT yang bersangkutan, sehingga pada dasarnya covernote tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara debitur degan kreditur. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sendiri tidak dijelaskan tentang wewenang dan tugas seorang Notaris/PPAT untuk membuat covernote. Dikarenakan covernote tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), maka akibat yang ditimbulkan oleh adanya covernote berlaku ketentuan hukum umum, baik secara perdata maupun pidana. Oleh sebab itu bentuk pertanggungjawaban yang dapat dituntut kepada Notaris/PPAT akibat lalainya atau kesalahan Notaris/PPAT dalam memenuhi covernote yang telah dibuatnya adalah pertanggungjawaban perdata berdasarkan wanprestasi atau pertanggungjawaban secara pidana yaitu perbuatan melawan hukum, dimana Notaris/PPAT dengan secara sengaja dan penuh kesadaran dan direncanakan bersama Debitur, bahwa Covernote yang dikeluarkan untuk dijadikan suatu alat untuk memberikan keterangan yang tidak benar yang dimana nantinya hal tersebut dapat merugikan pihak Bank sebagai Kreditur.

---

In a bank credit agreement, in practice sometimes the creditor can disburse the loan money to the debtor without ensuring the process will guarantee the debtor is complete and complete. Usually the creditor will hold on to covernote or in the practice world known as a certificate issued by a Notary as a guarantee for the creditor that the Notary will guarantee the entire process of processing both letters and legal documents for the management of debtor guarantees to creditors can be carried out. Covernote issued by Notary / PPAT itself is not an authentic deed, but only a certificate issued by the Notary / PPAT office, in which the certificate describes the management of what is being processed in the Notary / PPAT office concerned, so basically covernote does not have binding legal powers between debtors and creditors. In Law Number 2 Year 2014 concerning changes to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position (UUJN) itself is not explained about the authority and duty of a Notary / PPAT to make covernote. Because covernote is not regulated in the Act of Notary Position (UUJN), the consequences arising from the existence of covernote apply general legal provisions, both civil and criminal. Therefore the form of accountability that can be prosecuted to the Notary / PPAT due to negligence or the error of the Notary / PPAT in fulfilling the covernote that has been made is civil liability based on default or criminal liability, which is illegal, and intentionally and consciously planned with the Debtor, that Covernote issued to be used as a tool to provide information that is not true which later it can harm the Bank as a creditor.