Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam dunia organisasi dewasa ini, pengelolaan data dan informasi sudah menjadi kegiatan yang sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Sebagai Kementerian baru pada Pemerintahan Republik Indonesia, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti merupakan organisasi yang juga memerlukan pengelolan data dan informasi yang baik. Pengelolaan data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Iptek , serta pengelolaan data Pendidikan Tinggi Dikti adalah tanggung jawab Kementerian ini. Sejauh ini, kebijakan tentang pengelolaan data tersebut masih dalam proses pembahasan, padahalpermasalahan-permasalahan terkait dengan data sudah seringkali bermunculan dan mengganggu kinerja organisasi. Kondisi ini mengharuskan Kemristekdikti untuk segera menerapkan kebijakan pengelolaan datadan informasi yang baik.Permasalahan data seringkali terjadi karena organisasi belum menerapkan data management yang efektif. Berdasarkan panduan Data Management Body of Knowledge DMBOK , fungsi data management terbagi ke dalam sepuluh komponen, satu komponen yang memegang peranan sangat penting bagi pelaksanaan komponen lainnya adalah data governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rancangan struktur data governance berdasarkan panduan DMBOK sebagai referensi utama. Rancangan struktur yang disusun mengacu kepada penelitian tentang data governance sebelumnya yang terdiri atas tiga unsur, yaitu role, decision areadan responsibility. Selanjutnya hasil rancangan yang diperoleh disesuaikan dengan kondisi Kemristekdikti sehingga menjadi titik awal dalam pelaksanaan data governance di lingkungan Kemristekdikti.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa panduan DMBOK bisa dipadukan dengan struktur data governance penelitian sebelumnya. Aktivitas data governance pada DMBOK dapat digunakan sebagai solusi awal dari permasalahan data yang terjadi. Harapannya, struktur data governance yang dirancang dapat diaplikasikan sehingga pelaksanaan data governance di Kemristekdikti dapat berjalan secara berkesinambungan.

---

ABSTRACTCurrently, in organizational world, data and information management is very important activity to support organizational goal achievement. As new ministry of Indonesia Republic, Ministry of Research, Technology and Higher Education Kemristekdikti also requires good data and information management. Data management of science, technology and higher education is this ministry responsibility. In so far, policy of such data management is in discussion process indeed, frequently, so many problems related with data had arisen and disturbed organizational performance. Such condition resulted in the Ministry of Research, Technology and Higher Education should apply good data and information management. Frequently, data issues had occurred because organization had not applied effective data management. Based on data guidance of Data Management Body of Knowledge DMBOK , function of data management is divided into ten components which of very importantone and playing role is data governance.This research is aimed at knowing structural designing of data governance based on DMBOK guidance as principal reference.Structural designing having been set refer to research on previous data governance comprising three elements, those are role, decision area and responsibility. Subsequently, designing result having been obtained to be adjusted with condition of Ministry of Research, Technology and Higher Education and as starting point to implement data governance atMinistry of Research, Technology and Higher Education.This research result had indicated that DMBOK guidance may be combined with previous research on structure of data governance. Activity of data governance at DMBOK may be used as early solution from occurring data problem.Wishfully, the designed data governance structure may be applied, hence, implementation of data governance at Ministry of Research, Technology and Higher Education may be realized sustainably."

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan pada Lembaga X atas penerapan rerangka tata kelola data berdasarkan Data Management Body of Knowledge (DMBOK) yang diterbitkan oleh The Data Management Association pada tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan pengelolaan data sektor jasa keuangan (SJK) terintegrasi dan memberikan rekomendasi perbaikan program tata kelola data dalam mendukung tugas dan fungsi Lembaga X. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dalam mendeskripsikan rerangka tata kelola data SJK terintegrasi berdasarkan aktivitas tata kelola data dalam DMBOK. Instrumen penelitian yang digunakan berupa interviu, kuesioner, dan analisis konten dari beberapa dokumen yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan terhadap pengelolaan data SJK terintegrasi yang disebabkan oleh faktor-faktor terkait tata kelola data: peraturan, proses operasional, sumber daya manusia, dan teknologi. Lembaga X dapat menggunakan pedoman tata kelola data berdasarkan DMBOK dalam mengatasi permasalahan atas pengelolaan data SJK terintegrasi. Secara keseluruhan, program tata kelola data yang dibangun oleh Lembaga X masih memerlukan perbaikan pada aktivitas tata kelola data: perencanaan, operasional, dan pengendalian. Saran perbaikan program tata kelola data SJK terintegrasi pada Lembaga X adalah pembuatan dan penetapan piagam tata kelola data, penyesuaian roadmap, penilaian tingkat kematangan kapabilitas pengelolaan data secara teratur, pendefinisian rerangka operasional tata kelola data, pembentukan tim manajemen perubahan, pembuatan mekanisme dan prosedur penanganan permasalahan data, penyelesaian pembuatan aturan pengelolaan data, pengembangan tools dan teknik yang mendukung keseluruhan program tata kelola data, serta pengembangan matriks pengelolaan data SJK terintegrasi

---

This research is a case study conducted at the Institution X on the application of a data governance framework based on the Data Management Body of Knowledge (DMBOK) published by The Data Management Association in 2017. The purpose of this research is to analyze problems with the integrated financial services sector (FSS) data management and provide recommendations for improving data governance programs in support of Institution X's duties and functions. This study used a qualitative approach in describing the integrated FSS data governance framework based on data governance activities in the DMBOK. The research instruments used were interviews, questionnaires, and content analysis of several documents collected. The results showed that there were problems with the integrated FSS data management caused by factors related to data governance: regulations, operational processes, human resources, and technology. Institution X can use data governance guidelines based on DMBOK in overcoming problems with integrated FSS data management. Overall, the data governance program developed by Institution X still requires improvements in data governance activities: planning, operational, and control stages. Suggestions for improving the integrated FSS data governance program at the Institution X are the creation and establishment of a data governance charter, roadmap adjustments, regular assessment of data management capability maturity levels, defining data governance operational frameworks, forming a change management team, establishing mechanisms and procedures for handling data problems, completing data management rules, developing tools and techniques that support the overall data management program, and developing an integrated FSS data governance matrix."

"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bisang pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan transformasi digital dalam menjalankan pelayanan pemasyarakatan. Transformasi digital sejalan dengan tata kelola data dan informasi yang baik dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan peraturan satu data Indonesia dan sistem pemerintah berbasis elektronik menjadi pedoman instansi pemerintah dalam pertukaran data dan penggunaan sistem informasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Menurut dokumen cetak biru TI Ditjenpas belum memiliki tata kelola data yang mengakibatkan beberapa data tidak valid dan tidak sesuai yang membuat kurangnya kualitas data. Dengan adanya tata kelola data memudahkan organisasi dalam mengelola data agar mendapatkan data yang terstandar dan berkualitas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam perancangan data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Pada penelitian ini melakukan pengukuran tingkat kematangan data governance untuk mengetahui peta kemampuan organisasi dalam menerapkan data governance, selanjutnya melakukan pemetaan peran, aktivitas, dan tanggungjawab, serta melakukan perancangan struktur organisasi data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perancangan data governance dapat menjadi solusi untuk mempersiapkan manajemen data governance dalam mendukung kepatuhan terhadap regulasi.

---

The Directorate General of Corrections is the technical implementing element of the Ministry of Law and Human Rights, which has the task of formulating and implementing policies and technical standardization in the correctional sector. The Directorate General of Corrections carries out digital transformation in correctional services. Digital transformation aligns with good data and information governance in achieving organizational goals. Based on the Indonesian one data regulation and an electronic-based government system, it becomes a guideline for government agencies in exchanging data and using information systems in carrying out their primary duties and functions. According to the IT blueprint document, Ditjenpas does not yet have data governance, resulting in invalid and inappropriate data and a lack of data quality. With data governance, it is easier for organizations to manage data in order to obtain standardized and quality data to solve existing problems. The method used in designing data governance at the Directorate General of Corrections refers to as the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). In this study, to measure the maturity level of data governance to determine the map of the organization's ability to implement data governance, then to map roles, activities, and responsibilities, and to design the organizational structure of data governance at the Directorate General of Corrections. Data governance design can be a solution to prepare data governance management to support regulatory compliance."

"Pesatnya perkembangan teknologi informasi mempengaruhi kebutuhan sistem informasi untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Bagi organisasi saat ini, data berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sebagai sumber informasi bagi organisasi atau sebagai dasar pengembangan produk dan layanan. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Sebagai lembaga pemerintahan, BNN menjalankan manajemen data dengan baik guna mematuhi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sesuai hasil evaluasi SPBE BNN di tahun 2023, BNN mendapatkan angka indeks 2,47 dari skala 5. Rendahnya indeks SPBE tersebut salah satunya disebabkan karena indikator 23 (Penerapan Manajemen Data) masih berada pada level 1 dimana masih belum memenuhi target yaitu level 3. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perancangan tata kelola data/data governance yang dapat mendukung pelaksanaan manajemen data SPBE pada Badan Narkotika Nasional. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui kondisi data governance saat ini serta kebutuhan di masa datang, sehingga dapat memberikan rekomendasi perancangan data governance yang baik dan dapat diterapkan pada organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan dengan wawancara kepada tim terkait di BNN serta menggunakan teknik analisis tematik. Kerangka kerja data governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Pengukuran tingkat maturitas data governance menggunakan panduan Stanford Data Governance Maturity Model. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan dokumen data governance yang diharapkan dapat diterapkan di BNN.

---

The rapid advancement of information technology has influenced the need for information systems to store a large amount of data. For today's organizations, data serves as the foundation for decision-making, as a source of information for the organization, or as the basis for product and service development. The National Narcotics Board (BNN) is a government agency tasked with the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN). As a government institution, BNN effectively manages data to comply with Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). According to the evaluation of BNN's SPBE in 2023, BNN received a score of 2.47 on a scale of 5. The low SPBE index is partly due to indicators 23 (Data Management Implementation) still being at level 1, not yet meeting the target of level 3. This research aims to produce a data governance framework that supports the implementation of SPBE in the National Narcotics Agency. The study is beneficial for understanding the current state of data governance and future needs, thus providing recommendations for a robust data governance framework applicable to the organization. The research employs a qualitative method, conducted through interviews with relevant teams at BNN and utilizing thematic analysis techniques. The data governance framework used in this research is the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). The data governance maturity level is measured using the Stanford Data Governance Maturity Model guidelines. The outcome of this research consists of a data governance document design expected to be implemented at BNN.

"

"Pemanfaatan teknologi digital telah membuat hampir seluruh sektor industri melakukan transformasi digital. Transformasi ini memberikan tantangan baru untuk dunia bisnis baik secara internal dan eskternal. Dengan kemajuan teknologi setiap organisasi mengalami peningkatan volume data dan variasi data serta kebutuhan untuk selalu melakukan ekplorasi terhadap data untuk kebutuhan komptetitif organisasi. PT. XYZ merupakan sebuah perusahaan publik yang didirikan tahun 1975 dan bergerak di bidang teknologi informasi yang berfokus pada ruang lingkup bisnis Digital Services dan Document solution. Berdasarkan hasil wawancara, tinjauan dokumen dan observasi, ditemukan permasalahan manajemen pengelolaan data perusahaan di PT XYZ. Salah satu akar penyebab permasalahan adalah belum adanya manajemen tata kelola data yang diterapkan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk merancang tata kelola data yang sesuai dengan kondisi organisasi. Pada penelitian ini dilakukan data governance maturity assessment untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola data dengan hasil pengukuran ada pada level 1 (Performed). Dari hasil wawancara, observasi, studi dokumen dan pengukuran tingkat kematangan, selanjutnya dilakukan pemetaan peran dan aktivitas, struktur data governance, strategi data governance, kebijakan data governance, data governance roadmap dan strategi implementasi data governance. Dari hasil analisis yang dilakukan, terdapat depalan usulan inisiatif strategi data governance yang dapat diterapkan organisasi. Rancangan data governance dapat menjadi solusi untuk mempersiapkan penerapan data governance guna mengatasi permasalahan data organisasi.

---

The use of digital technology has enabled almost all industrial sectors to undergo digital transformation. This transformation provides new challenges for the business world both internally and externally. With advances in technology, every organization experiences an increase in data volume and data variety as well as the need to always explore data for the organization's competitive needs. PT. XYZ is a public company founded in 1975 and operates in the information technology sector which focuses on the Digital Services and Document Solution business scope. Based on the results of interviews, document reviews and observations, management problems were found in managing company data at PT XYZ. One of the root causes of the problem is that there is no data governance management in place. For this reason, this research was conducted to design data governance that is appropriate to organizational conditions. In this research, a data governance maturity assessment was carried out to measure the level of data governance maturity with the measurement results at level 1 (Performed). From the results of interviews, observations, document studies and maturity level measurements, then mapping of roles and activities, data governance structure, data governance strategy, data governance policy, data governance roadmap and data governance implementation strategy is carried out. From the results of the analysis carried out, there are eight proposed data governance strategy initiatives that organizations can implement. Data governance design can be a solution for preparing the implementation of data governance to overcome organizational data problems."

"Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) merupakan unit kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas dalam mendukung tugas Kementerian di bidang data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. PDSPK melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap data dari hasil pendataan DAPODIK yang bersifat data referensi. Proses verifikasi dan validasi ini dilakukan untuk menjamin kualitas data yang memenuhi persyaratan identitas tunggal untuk dapat melakukan integrasi data pendidikan. Integrasi data wajib menjamin unsur kelengkapan dan kebenaran data. Berdasarkan observasi data dan wawancara menunjukan bahwa kualitas data belum memenuhi sasaran strategis organisasi. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibangun perancangan manajemen kualitas data yang sesuai dengan kebutuhan PDSPK dalam mengelola data pendidikan. Perancangan manajemen kualitas data mengacu pada panduan dari Data Management Body of Knowledge (DMBOK) dalam kategori plan dan development yang dikeluarkan DAMA Internasional. Penelitian berhasil merumuskan rancangan manajemen kualitas data yang terdiri dari mendefinisikan kebutuhan, menilai kondisi kualitas data saat ini, menyusun metrik, menetapkan aturan bisnis kualitas data, menetapkan tingkat layanan kualitas data, dan menyusun prosedur operasional manajemen kualitas data.

---

Data Center and Statistic of Education and Culture (PDSPK) is a unit in the Ministry of Education and Culture which is tasked with supporting the Ministry's duties in the fields of education and culture data and statistics. PDSPK conducts a verification and validation process of data from the results of DAPODIK data that are reference data. This verification and validation process is carried out to ensure data quality that meets the requirements of a single identity to be able to integrate educational data. Data integration must guarantee the elements of data completeness and correctness. Based on data observations and interviews shows that the quality of data has not met the organization's strategic objectives.

To overcome this problem, it is necessary to build a data quality management planning that is in line with the PDSPK requirements in managing education data. Data quality management planning refers to the guidelines of the Data Management Body of Knowledge (DMBOK) in the plan and development category issued by DAMA International. The research succeeded in formulating a data quality management design consisting of defining requirements, assessing current data quality conditions, define metrics, define data quality business rules, establishing data quality service levels, and developing data quality management operational procedures."

"ABSTRAKKementerian Luar Negeri (Kemlu) merupakan Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Satu Data Indonesia (SDI) no. 39 tahun 2019 pada bulan Juni 2019, Kemlu harus bersiap diri dan menaati peraturan tersebut dengan membuat peraturan menteri tentang manajemen data. Dampak yang ditimbulkan apabila belum ada peraturan tentang manajemen data adalah dapat memengaruhi kinerja Kemlu, terjadi pemborosan karena banyaknya aplikasi yang silo dan duplikasi data, serta belum dapat mendukung interoperability antar sistem yang berbeda dan tidak mendukung berbagi pakai antar Kementerian atau Lembaga di Indonesia. Untuk membangun keseluruhan proses di dalam manajemen data memerlukan waktu yang lama, sehingga penelitian ini difokuskan untuk membuat perencanaan tata kelola data terlebih dahulu, karena tata kelola merupakan pondasi dasar yang harus disiapkan untuk dapat menerapkan manajemen data. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat dijadikan masukan oleh Kemlu dalam membuat strategi dan roadmap tata kelola data, menentukan walidata, menentukan tugas dan tanggung jawab terhadap data, dapat mendukung terlaksananya program SDI, mendukung terlaksananya integrasi data sehingga dapat menghilangkan aplikasi yang silo dan duplikasi sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini merujuk kepada kerangka kerja dari Dama International (DMBOK, 2017).

---

ABSTRACT

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia (Kemlu) is a state ministry that has the task of managing foreign affairs within the government to assist the President in organizing the government of the country. The background of this research is concerning of the Presidential Regulation (Perpres) Satu Data Indonesia (SDI) no. 39 of 2019 that has been established in June 2019, therefore Kemlu must prepare and obey the regulation by establishing data management regulation. The impact if there is no data management regulation, it can affect the performance of Kemlu, the occurrence of budget waste due to the many applications that silos and data duplication, and can not support interoperability between different systems and sharing of use between Ministries or Institutions in Indonesia. To build the whole process in data management requires a long time, so this research is focused on making data governance planning because governance is the basic foundation that must be prepared to be able to implement data management. The purpose of this research is to be used as an input by Kemlu in making data governance

strategies and roadmap, determining data stewardship, determining tasks and responsibilities for data, support the implementation of the SDI program, and support data integration to eliminate the silos applications and data duplication to reduce budget wasted. The methodology used in this study refers to the framework of Dama International (DMBOK, 2017)."

"ABSTRAKKualitas data bawah tanah adalah hal yang sangat penting untuk menunjang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi perusahaan hulu migas. Dari hasil assesment pihak eksternal mengenai manajemen data di PT XYZ, salah satu hal krusial yang harus dibenahi adalah kualitas data bawah tanah yang masih rendah. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan mengenai manajemen kualitas data sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas data bawah tanah di PT. XYZ. Pada penelitian ini data bawah tanah yang akan dijadikan objek penelitian adalah data sumur pengeboran migas. Dalam menyusun kebijakan manajemen kualitas data, penelitian ini menggunakan kerangka kerja Data Quality Management DMBOK pada grup Planning dan Development yang relevan dengan pembuatan kebijakan. Aktivitas-aktivitas ini adalah mendefinisikan data quality requirement, membuat data quality business rule dan membuat data quality metrics. Penelitian berhasil merumuskan rancangan kebijakan manajemen kualitas data sumur pengeboran migas berupa 116 data quality requirement, 119 data quality business rule, dan data quality metrics yang tersusun berdasarkan persentase keberhasilan data memenuhi data quality business rule.

---

ABSTRACTThe quality of subsurface data is very important to support the exploration and exploitation activities of upstream oil and gas companies. From the external assessment of data management in PT XYZ, one of the crucial things that must be addressed is the low quality of subsurface data. For that we need a policy on data quality management so that it can help improve the quality of subsurface data at PT. XYZ. In this research, subsurface data that will be used as research object is oil and gas well drilling data. In preparing data quality management policies, this study uses the DMBOK Data Quality Management framework in the Planning and Development group relevant to policy making. These activities are defining data quality requirements, creating quality business rule data and creating data quality metrics. The research succeeded in formulating the draft of quality management policy of oil and gas well drilling data in the form of 116 data quality requirement, 119 data quality business rule, and data quality metrics compiled based on percentage of data success to meet the data quality business rules."

"Organisasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah seperti Kementerian atau Lembaga setingkat dengan Kementerian, maupun di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, membutuhkan data yang memiliki kualitas tinggi untuk melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan yang matang. Untuk keperluan penyediaan data dan informasi pengawasan dan dukungan yang dibutuhkan oleh pimpinan, telah dikembangkan Teknologi Informasi berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA). Namun pada kenyataannya, kualitas data SIMA saat ini masih belum memenuhi standar karena isian data SIMA yang ada saat ini kurang memadai. Kurangnya kualitas data hasil pengawasan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelengkapan data, keakuratan data, ketepatan waktu data, dan konsistensi data yang berdampak pada hasil pengawasan BPKP kurang bisa memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan dari pengelolaan kualitas data dan memberikan rekomendasi peningkatan kualitas data berdasarkan Data Quality Maturity/Capability Model Loshin dan Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Kemudian juga dilakukan pegukuran dimensi kualitas data antara lain dimensi completeness, accuracy, timeliness. Dari hasil penelitian ditemukan permasalahan dimensi disebabkan karena validasi pada sistem yang belum memadai. Pada pengukuran tigkat kematangan manajemen data dari delapan komponen penilaian diperoleh tingkat maturitas mencapai level 3 atau defined. Kemudian untuk menentukan strategi dipetakan berdasarkan harapan untuk mencapai level 5 atau optimized diperoleh 37 rekomendasi untuk perbaikan kualitas data hasil pengawasan.

---

Government organizations, both at the central and regional levels, such as ministries or institutions at the level of the ministry, as well as at the provincial/district/city governments, need high-quality data to carry out careful planning and evaluation of development. For the purpose of providing data and information on supervision and support needed by the leadership, Information Technology has been developed in the form of an Accountability Management Information System (SIMA) application. However, in reality, the current SIMA data quality still does not meet the standards because the current SIMA data entry is inadequate. The lack of quality of data from supervision results caused by several factors such as completeness of data, accuracy of data, timeliness of data, and consistency of data which has an impact on results of supervision of BPKP less able to provide strategic recommendations to the President. This study was conducted to measure the maturity level of data quality management and provide recommendations for improving data quality based on the Loshin Data Quality Maturity/Capability Model and the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). From the results of the study, it was found that dimensional problems were caused by inadequate validation of the system. Measuring the maturity level of data management from the eight assessment components, it is obtained that the maturity level reaches level 3 or defined. Then to determine the mapped strategy based on the expectation to reach level 5 or optimized, 37 recommendations were obtained for improving the quality of the monitoring data."

"Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, seluruh lembaga pelaksana penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Indonesia terintegrasi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Adanya perubahan proses bisnis kegiatan penginderaan jauh yang sebelumnya dikelola oleh satu unit di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), kini dipecah ke dalam enam unit di BRIN. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BRIN menjadi unit yang melanjutkan operasional layanan data citra satelit penginderaan jauh. Ditemukan beberapa masalah pengelolaan data yaitu belum detail-nya pembagian peran dan tanggung jawab data. Hal ini dikarenakan belum adanya tata kelola data yang lengkap. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan merancang strategi tata kelola data penginderaan jauh di BRIN. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui wawancara readiness assessment tata kelola data kepada tujuh narasumber di tim layanan data dan informasi citra satelit. Hasil readiness assessment menunjukkan tingkat kematangan tata kelola data penginderaan jauh pada level 2 (managed) yang artinya pengelolaan data sudah terencana dan mulai terdokumentasi namun masih memiliki risiko dalam biaya, waktu, serta masih terdapat pelaksanaan ad-hoc. Selanjutnya dirancang strategi tata kelola data yang terdiri dari enam aktivitas tata kelola data berdasarkan Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Hasil rancangan strategi tata kelola data pada penelitian ini berupa dua puluh lima rekomendasi aktifitas tata kelola data, usulan tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, struktur organisasi, serta pembagian peran dan tanggung jawab tata kelola data, peta jalan implementasi, dan rencana keberhasilan operasional berupa deskripsi indikator kinerja setiap sasaran untuk mencapai tujuan tata kelola data penginderaan jauh.

---

Since the enactment of Presidential Regulation Number 78 of 2021 regarding BRIN, all research and development agencies in Indonesia have been integrated into The National Research and Innovation Agency (BRIN). There have been changes in the business processes of remote sensing activities, which were previously managed by a single unit within the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN), now divided into six units within BRIN. The Center for Data and Information (Pusdatin) of BRIN continues the operational remote sensing satellite images data services. Several data management issues have been identified, including the lack of detailed data role and responsibility. These issues are mainly attributed to the lack of detailed data governance. To address these issues, this research aims to develop a data governance strategy for remote sensing data within BRIN. The research employs qualitative methods, involving readiness assessments of data governance to seven key informants from the remote sensing satellite imagery data and information services team. The result of the readiness assessment indicates a level 2 (managed) data governance maturity level, meaning that data management is planned and starting to be documented but still poses risks in terms of cost, time, and ad-hoc implementations. Subsequently, a data governance strategy is designed, consisting of six data governance activities based on the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). The outcome of this data governance strategy includes twenty-five recommendations for data governance activities, proposed goals, objectives, principles, policies, organizational structure, and roles and responsibilities for data governance, implementation roadmap, and operational success plan, including a description of performance indicators for each goal to achieve the objectives of remote sensing data governance."