Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini terpusat pada faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan penelitian khusus pada DPRD Kotamadya Dati II Semarang dan DPRD Kabupaten Dati II Semarang.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif dan empirik dengan analisis secara kualitatif. Di samping penelitian kepustakaan dengan kajian peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah, dilakukan pula penelitian lapangan dengan instrumen pedoman wawancara dan kuesioner. Pedoman wawancara untuk mewawancarai secara mendalam terhadap sejumlah key informan, sedangkan kuesioner disampaikan kepada responden dari kalangan anggota DPRD kedua daerah penelitian.

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi DPRD dalam pemilihan calon KDH, pembentukan Peraturan Daerah dan pengawasan tidak efektif.

Berbagai faktor yang berpengaruh terhadap tidak efektifnya fungsi DPRD bersumber pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan ketiadaan data/informasi yang dimiliki DPRD.
Daftar Pustaka : 19 buku, 2 disertasi, 5 makalah, 1 skripsi, 1 penelitian, 1 surat kabar, 2 jurnal, 1 kuliah umum dan Perundang-undangan Pemerintah Daerah.

Abstrak :
As the house of representative at the local level,the local legislative (Dewan Perwkilan Rakyat Daerah/DPRD) plays three key functions, they are lagislation,budgeting and controlling in then conducting those functions.....

Abstrak :
Tesis ini membahas dinamika politik dalam penyusunan peraturan daerah dengan mengambil studi kasus dalam penyusunan Perda Nomor I Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana partisipasi politik yang dilakukan oleh fraksi-fraksi serta bagaimana interaksinya dengan berbagai pihak dalam rangka mempengaruhi proses penyusunan Raperda tentang RTRW Kota Bogor. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepentingan dari semua pihak dalam proses penyusunan Perda nomor 1 Tahun 2001 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 1999-2009 dapat terserap atau terwadahi serta faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam proses penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2001 tersebut. Untuk menganalisa masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis melalui pendekatan studi ekplanatif. Sedangkan untuk pengumpulan datanya dilakukan melalui : (1) wawancara mendalam, dan (2) pengamatan langsung di lapangan, serta didukung data dari hasil persidangan baik berupa catatan notulen maupun dari surat-surat rekomendasi fraksi-fraksi dan komisi atau surat pengaduan dari masyarakat. Hasil penelitian cenderung menunjukkan bahwa adanya tekanan dari kelompok kepentingan tertentu terhadap fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor yang menyebabkan terdapatnya beberapa pokok-pokok kebijaksanaan pengecualian dalam pembenahan dan penataan ruang wilayah Kota Bogor seperti yang tercantum dalam pasal 12 Perda Nomor 1 tahun 2001 tentang RTRW Kota Bogor. Argumentasi yang dapat dikemukakan, dengan adanya kebijaksanaan pengecualian tersebut, diharapkan dapat memberikan peluang bagi investor dalam rangka ikut serta mendorong pembangunan di wilayah Kota Bogor. Dengan demikian, urgensi dan argumentasi fraksi-fraksi dalam memberikan kebijaksanaan pengecualian tersebut cenderung didasarkan dalam kerangka pragmatisme ekonomi-politik. Pokok-pokok kebijaksanaan pengecualian tersebut diambil setelah memperoleh kontribusi dari para anggota pansus dan hasil hearing Pansus dengan pihak eksekutif, sehingga formulasinya cenderung memiliki bobot kepentingan kelompok tertentu dan kepentingan pemerintah serta lingkungan wilayah sekitar. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa masukan materi formulasi kepada pansus. Dengan demikian, proses penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor cukup sarat dengan muatan politis fraksi-fraksi dan tekanan dari kelompok tertentu serta dari pemerintah. Artinya bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan cenderung bersifat mobilized participation yang didominasi melalui kegiatan lobby para kader partai dan melalui aktivitas organisasi dari masing-masing fraksi yang diwakilinya.

Abstrak :
Pemberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dianggap sebagai tonggak dimulainya otonomi daerah di Indonesia. Salah satu substansi otonomi daerah tersebut adalah pemberdayaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah otonomi berjalan kurang lebih satu tahun, perlu diselidiki bagaimana dampak pemberdayaan DPRD terhadap ketahanan daerah. Harapannya, melalui pemberdayaan DPRD, kinerja pembangunan daerah akan meningkat sehingga ketahanan daerah dapat terwujud. Untuk tujuan tersebut dilakukan penelitian di DPRD Jakarta dengan mengambil 43 orang responden yang dianggap mengetahui proses pemberdayaan DPRD Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawacara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan DPRD Jakarta relatif sangat kuat karena dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Jakarta tidak tergantung pada pihak manapun, termasuk partai yang mencalonkannya dalam pemilu (tidak dapat di-recall). Kedudukan DPRD Jakarta juga relatif lebih kuat dibanding kepala daerah. Kuatnya kedudukan DPRD Jakarta pada hakekatnya adalah daerah wajib bertanggung jawab kepada DPRD amanat rakyat di daerah. Dengan kata lain keberhasilan otonomi daerah juga berarti meningkatkan ketahanan nasional. Salah satu esensi yang termuat dalam otonomi daerah adalah modal bagi terwujudnya kemakmuran rakyat. Persoalannya adalah tidak ada jaminan bahwa anggota DPRD Jakarta memiliki komitmen bagi kepentingan rakyat banyak. Hasil penelitian memperlihatkan kecenderungan merosotnya kepercayaan publik epada DPRD Jakarta akibat sikap dan perilaku anggota DPRD Jakarta yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya. Keprihatinan atas pemberdayaan DPRD Jakarta semakin mendalam mengingat DPRD Jakarta hampir-hampir tidak dapat dikontrol oleh pihak manapun, termasuk oleh publik. Desakan publik yang disampaikan melalui pers maupun yang disampaikan langsung tidak berkorelasi dengan keputusan DPRD Jakarta. Legitimasi yang diperoleh DPRD Jakarta melalui pemilu 1999 cenderung menjadi kekuasaan absolut. Oleh karena itu kecil harapan bahwa DPRD Jakarta saat ini dapat memperkuat ketahanan daerah. Untuk menghadapi kebuntuan ini, rakyat harus mengambil inisiatif. Pendidikan politik publik perlu ditingkatkan agar publik dapat mengambil sikap dan tindakan yang nyata dengan menghukum anggota DPRD Jakarta yang tidak mempedulikan aspirasi rakyaL Cara demokratis yang harus dilakukan adalah tidak lagi memilih orang atau partai yang kinerjanya lemah dalam pemilu 2004 mendatang.

---

The implementation of Act No. 22 Year 1999 on Regional Administrations can be considered as the point of departure for the initiation of regional autonomy in Indonesia. An essence of the regional autonomy is the empowerment of the people, represented by the Regional House of Representatives (DPRD). After the regional autonomy has been implemented for more than two years, it is necessary to conduct a research on the impacts of the empowerment of DPRD on the regional resilience. It is hoped that through the empowerment of DPRD the regional performance in the development will be improved, and consequently the regional resilience will be realized. For that purpose a research is conducted at DPRD Jakarta, by including 43 respondents deemed to have the knowledge on the empowerment process of DPRD Jakarta; the data collection is conducted through interviews, observation, and library research. The finding of the research indicates that the position of DPRD Jakarta is relatively strong since in their capacity as members of DPRD Jakarta they do not depend on any party, including the party which nominates them in the General Election (they cannot be recalled); the position of DPRD Jakarta is relatively stronger than that of the Governor. The fact that DPRD Jakarta has a strong position means that every region shall be responsible for the regional security. In other words, the success of regional autonomy also means improving the national resilience. An essence of regional autonomy is that it constitutes a point of departure for the realization of social welfare. The problem is that there is no guarantee that members of DPRD Jakarta have a commitment for the interest of the people. The findings of the research indicate that there is a declining public trust in DPRD Jakarta as a result of the attitude and behavior of members of DPRD Jakarta who have vested interest. The empowerment of DPRD Jakarta has become a matter of considerable public concern in view of the fact that DPRD Jakarta practically cannot be controlled by any party, even by the public. The public pressures conveyed either through the mass media or directly do not have any correlation with the resolutions of DPRD Jakarta. The legitimacy obtained by DPRD Jakarta through 1999 General Election tends to become an absolut< power. Therefore, it is very unlikely that the current DPRD Jakarta can reinforce the national resilience. To deal with this deadlock the people must take the initiative. It is necessary to increase the political education for the public so that the public may take stronger measures by punishing members of DPRD Jakarta who neglect the public aspiratton. The democratic measures which can be taken in the General Election of 2004 shall be in the form of the refusal to elect individuals or parties that have weak performance.

Abstrak :
Political roles of Indonesian House of Representatives after the New Order era.