Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini ialah 1) Pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia, 2) Peran Dana Perimbangan dalam mendukung Otonomi Daerah di Indonesia dan 3) Perbandingan pengelolaan Dana Perimbangan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban pada Tahun Anggaran 2008-2010. Penyelenggaraan otonomi daerah mebawa konsekuensi adanya penyerahan kewenangan dari Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus keuangannya sendiri. Sebagai salah satu bagian dari Transfer ke Daerah, Dana Perimbangan memegang peranan penting dalam mendukung otonomi daerah. Dana Perimbangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Dana Perimbangan terdiri Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Setiap komponen tersebut memiliki persentase dan variabel tertentu sebelum didistribusikan kepada pemerintah Daerah. Berdasarkan data APBD Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2008-2010, persentase Dana Perimbangan terhadap total Pendapatan Daerah mencapai lebih dari 70% yang sebagian besar dipergunakan untuk penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan dengan mengedepankan sektor pendidikan. Kabupaten Bojonegoro mendapat porsi Dana Perimbangan lebih banyak dibanding Kabupaten Tuban karena ditetapkan sebagai daerah penghasil kehutanan dan pertambangan minyak bumi. Dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan memang benar-benar sangat mendukung penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

---

ABSTRACT This study applying a normative juridical research method using secondary data, which is consist of the primary source of legal materials, secondary source material and tertiary source materials. This thesis is mainly discussed about 1) The Regulation of the Fiscal Balance in Indonesia; 2) The role of the Fiscal Balance in supporting of Regional Autonomy in Indonesia; and 3) Comparison of the management of the Fiscal Balance in Bojonegoro and Tuban in Fiscal Year 2008¬2010. The implementation of Regional Autonomy brought the consequences of the handover of authority from the Central Government to Local Government (expenditure assignment) to manage its own finances. As one part of the Intergovernmental Fiscal Transfer, Fiscal Balance holds an important role in supporting Regional Autonomy. Fiscal Balance regulated in Law of Local Government: Law of The Republic of Indonesia Number 32 of 2004, Law of Fiscal Balance between Central and Local Government : Law of The Republic of Indonesia Number 33 of 2004, and Government Regulation Number 55 of 2005 regarding the Fiscal Balance as well as several other laws and regulations related. Fiscal Balance consist of Revenue Sharing, General Allocation Fund, and Specific Allocation Fund. Each component has a certain percentage and variable before being distributed to local governments. Based on data from Bojonegoro and Tuban's Local Budget in Fiscal Year 2008-2010, the percentage of Fiscal Balance to total local revenue reached more than 70%, which is mostly used for the implementation of compulsory affairs and affairs of the option, with education sector as a main item. Bojonegoro get a portion of Fiscal Balance more than Tuban because forestry and mining of petroleum areas. The conclusion is the Fiscal Balance was indeed strongly support the implementation of Regional Autonomy in Indonesia, especially in Bojonegoro and Tuban. "

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD yaitu dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah untuk dinilai pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah menunjukan seberapa besar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan Pemerintah pusat terutama pada era otonomi daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2006 hingga tahun 2010.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dimana metode yang digunakan adalah Random Effect Method. Hasil pengujian menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah sementara belanja modal dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

---

The purpose of this study is to try to collect empirical evidence related components of local budget which are intergovernmental transfer, capital expenditures, and regional loans its effect on the level of local independence. Degree of independence of the region shows how large an area can manage its own finances without relying on the help of the central government, especially in the era of regional autonomy. The sample used in this study is the Regency / City in Indonesia who regularly report Budget Realization Reports (APBD) from 2006 until 2010.

This research is a quantitative research using panel data where the method used is the Random Effect Method. The test results stated that the intergovernmental transfer positive influence on the level of local independence while capital spending and regional loan has no effect on the level of local independence."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai sumber pendapatan apa saja yang dapat mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah dan bagaimana pengaruhnya. Objek penelitian adalah Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia periode penelitian 2008-2012. Hasil pengujian membuktikan bahwa satu-satunya sumber pendapatan yang berpengaruh positif terhadap belanja modal hanyalah DAK. Sementara PAD, DAU, dan DBH berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Di samping itu belanja pegawai juga berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah cenderung menggunakan dana yang bersifat block grant lebih besar untuk kepentingan operasionalnya daripada membiayai belanja modal.

---

ABSTRACTThis study aims to obtain empirical evidences about what source of income that may affect capital expenditure of local government. Object of this study is regencies/municipalities in Indonesia for period 2008-2012. The result of the calibration proves that the only source of income which has positive effects to capital expenditure is Special PurposeGrant (DAK), when Local Own Source Revenue (PAD), General Purpose Grant (DAU), and Shared Fund(DBH) affects negatively. In addition, personnel expenditure also holds negative effects to capital expenditure. The conclusion of this study is that local governments tend to use greater block grant funds for the benefit of its operations rather than for funding capital expenditure."

"ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak dari optimalisasipenerimaan daerah terhadap pertumbuhan investasi di daerah berupa PenanamanModal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) periode 2010s.d. 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerahmemiliki pengaruh yang positif bagi pertumbuhan PMDN dan PMA di daerah.Sementara itu kondisi fiskal daerah seperti belanja infrastruktur dan danaperimbangan memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap investasi di daerah.Berdasarkan penelitian, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi di daerah serta harmonisasi kebijakan alokasi dana perimbangan antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mendukung investasi di daerah.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the effect of optimalization of local tax to Domestic DirectInvestment (DDI) and Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia periode2010-2014. The research on this thesis is a quantitative study with econometric methods of panel data with Random Effect Model (REM). The research result of this thesis, namely local tax has positive and significant effect on DDI and FDI in provincial level in Indonesia. Other fiscal variables such as infrastructure expenditure and fiscal balance transfer have various effect on DDI and FDI. The policy recommendation based on the results of this thesis is to improve local tax management and harmonization policies between central goveenment and local government in allocation of fiscal balance transfer that support regional investment attractiveness."

"ABSTRAKSalah satu kebijakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah adalah penataan daerah. Kebijakan penataan daerah dapat berupa pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Pembentukan daerah menghasilkan daerah otonomi baru DOB. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, DOB sebagai subjek hukum yang memiliki aset tersendiri juga harus mampu mengelola keuangannya secara adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab. Hal tersebut tidak menjadikan peran pemerintah pusat menjadi pasif, karena pemerintah pusat tetap memiliki hubungan keuangan dengan DOB melalui instrumen dana perimbangan. Selain dana perimbangan, pemerintah pusat juga harus menjamin keberlangsungan DOB melalui sebuah kebijakan berupa hibah dan/atau bantuan pendanaan yang harus diberikan daerah induk dan provinsi terhadap DOB untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan mengadakan pilkada pertama kali. Kebijakan berupa hibah dan/atau bantuan pendanaan ini diatur dalam undang-undang pembentukan DOB yang memuat mengenai waktu dan besaran jumlahnya. Seiring berjalannya waktu, beberapa DOB yang sudah terbentuk tidak mendapatkan hibah atau bantuan pendanaan dari daerah induk dan provinsi. Hal ini menjadi masalah karena seharusnya daerah induk dan provinsi membayarkan hibah dan/atau bantuan pendanaan terhadap DOB sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun mengenai metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Penyelesaian terkait dengan permasalahan pembayaran hibah dan/atau bantuan pendanaan oleh daerah induk dan provinsi terhadap DOB diselesaikan dengan regulasi yaitu PMK No. 215 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Induk Terhadap DOB. Implementasi pembayaran hibah dan/atau bantuan pendanaan melalui regulasi tersebut dapat dipaksakan karena sifatnya wajib, yakni berupa kebijakan dari pemerintah pusat.

---

ABSTRACTOne of the policies undertaken in order to implement regional autonomy is territorial reform. Territorial reform policy can be proliferation, deletion and amalgamation region. Proliferation region produce new autonomous region DOB . In order to implement government, DOB as in legal subject has own assets also must manage finances fairly, propotional, democratic, transparent and responsible. This doesnt make the central government 39s role are passive, because central government retains financial relation with the new autonomous region through the instrument of balanced budget. In addition to the balanced budget, central government must also ensure the sustainability of the new autonomous region through a policy of grants and or funding assistance to be provided by the main region and provincial region to the new autonomous region to organize their administrations and conduct pilkada for the first time. Grant and or funding assistance policy is governed by the formation of new autonomous region regulation which contains the amount of time and quantity. As time passes, some newly established autonomous region dont receive grant or funding assistance from main region and provincial region. This is become a problem because main region and provincial region should pay grant and or funding assistance to the new autonomous region within the specified time period. Research method used is normative juridical writing with qualitative approach from library materials and interview. The settlement related with the problem of grant payment and or financing assistance by main region and provincial region to the new autonomous region is solved by regulation of PMK Number 215 Year 2015 about the Procedures for Cutting of DAU and or DBH of main region to DOB. Implementation of grant payment and or funding assistance through the regulation can be enforced because it is mandatory, as in the policy of the central government."

"Sistem keuangan publik di Indonesia sampai saat ini masih diwarnai oleh ketimpangan hubungan antara Pusat dan Daerah. Sebagian besar sumber-sumber keuangan yang potensial berada dalam kewenangan Pusat, sementara pada umumnya Daerah hanya menguasai sumber-sumber penerimaan sendiri yang kurang memadai relatif dibandingkan besar pengeluarannya. Konsekuensinya adalah Daerah menjadi amat bergantung kepada transfer dari Pusat.Ketergantungan tersebut terasa ironis ketika negeri ini melakukan penataan ulang sistem penyelenggaraan pemerintahnnya dari sistem yang tersentralisasi menjadi sistem dengan otonomi daerah yang luas. Sejak implementasi pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001, Daerah (terutama Kabupaten/Kota) memiliki kewenangan politik dan administratif yang jauh lebih luas dibandingkan era sebelumnya. namun secara keuangan tingkat ketergantungannnya secara umum menjadi lebih besar.Upaya penguatan sumber penerimaan daerah sendiri yang telah dicoba selama ini lebih terfokus kepada identifikasi sumber-sumber penerimaan (pajak-pajak) daerah yang baru dan kurang menyentuh sumber-sumber yang potensial (pajak pusat). Kemungkinan pengalihan pajak Pusat menjadi pajak Daerah (seperti misalnya PBB) atau bagi hasil dari pajak-pajak Pusat yang potensial (selain PPh orang pribadi) masih dianggap terlalu jauh.Akibatnya upaya tersebut kurang berhasil karena hanya berkutat pada wilayah yang memang sudah sempit atau kurang potensinya. Malah yang terjadi banyak daerah berupaya kerasa mencari sumber-sumber pajak (pungutan) baru tanpa memikirkan dampaknya kepada ekonomi biaya tinggi, serta efeknya yang distortif terhadap perekonomian.Makalah ini membahas alternatif yang saat ini mungkin masih kontroversial yakni bagi hasil PPN kepada Daerah. Ditunjukkan disini bahwa dengan mendapat bagian dari PPN Daerah akan terpacu untuk membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Ditunjukkan pula bahwa sangat terbuka kemungkinan baik Puat maupun Daerah akan memperoleh manfaat dari penerapan sistem bagi hasil ini."

"Akhir tahun 2005 yang lalu, telah genap lima tahun usia implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Perubahan manajemen publik ini ditandai dengan adanya pengalihan kewenangan dan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Selama lima tahun ini, terjadi peningkatan drastis dari porsi anggaran dalam APBN yang harus didaerahkan.Dari sisi keuangan daerah, aliran dana perimbangan ini relatif memiliki porsi yang sangat besar dalam APBD. khususnya APBD Kabupaten/Kota. Seiring dengan usaha pemerintahan daerah untuk peningkatkan Pendapalari Asli Daerah, dampak desentralisasi fiscal telah memperburuk iklim investasl dengan munculnya berbagai Peraturan Daerah yang cenderung distorlif terhadap perekonomian.Implementaxi desentrasasi fiskal juga belum dapat meningkatkan pertumhuhan daerah kembali ke tingkat sebelum krisis ekonomi terjadi. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat juga membawa implikasi pentingnya pemeriniah pusat membuat formulasi alokasi dana perimbangan yang sederhana, transparan dan efektif. Selain iiu. pemerintah pusat hendaknya juga memperhatikan masalah disiribusi pendapatan antar daerah mengingat besarnya potensi ketimpangan pembangunan antar daerah."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan membangun model eknometrika yang menangkap hubungan antara blok perekonomian daerah dengan blok keuangan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh nyata terhadap peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan belanja rutin dan belanja pembangunan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah. Walau begitu pengaruh tersebut tidak berbeda nyata antara sebelum dan setelah desentralisasi fiskal diimplementasikan. Artinya perubahan dalam pengelolaan fiskal yang ditandai dengan semakin besarnya dana yang mengalir ke daerah belum diikuti oleh peningkatan kinerja perekonomian daerah yang signifikan. Akibatnya pemerataan pembangunan wilayah yang diharapkan belum tercapai."

"Akhir tahun 2005 yang lalu, telah genap lima lahun usia implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Perubahan manajemen publik ini ditandai dengan adanya pengalihan kewenangan dan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam jumlah yang sangat signifìkan. Selama lima tahun ini, terjadi peningkatan cukup drastis dari porsi anggaran dalam APBN yang harus didaerahkan.Dari sisi keuangan daerah, aliran dana perimbangan ini relatif memiliki porsi yang sangat besar dalam APBD, khususnya APBD Kabupaten/Kota. Seiring dengan usaha pemerintahan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dampak desentralisasi fiskal telah memperburuk iklim investasi dengan munculnya berbagai Peraturan Daerah yang cenderung distorsif terhadap perekonomian.Implementasi desentrasasi fiskal juga belum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah kembali ke tingkat sebelum krisis ekonomi terjadi. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dan pemerintah pusat juga membawa implikasi pentingnya pemerintah pusat membuat formulasi alokasi dana perimbangan yang lebih sederhana, transparan, dan efektif. Selain itu, pemerintah pusat hendaknya juga memperhatikan masalah distribusi pendapatan antar daerah mengingat besarnya potensi ketimpangan pembangunan antar daerah"

"Dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan salah satu asas terpenting dalam pengelolaan hubungan pusat ke daerah. Bersama dengan dana desentralisasi, dekonsentrasi mencoba membantu negara dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan. Penelitian ini ingin melihat pengaruh dana anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan terhadap kesejahteraan. Dengan menggunakan IPM, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup sebagai indikator, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya dana APBD yang berpengaruh terhadap kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan.

---

Deconcentration and asistance task is one of the most important principles in managing relationship between central and its territories. Along with decentralization funds, deconcentration tries to help nation resolving welfare issues. This study wanted to see the influence of education and health funds on regional government budgets, deconcentration and assistance task to welfare. By using HDI, school duration average, and life expectancy as indicator, the result of this study show that just regional government budget have an influence to welfare, education and health. Deconcentrastion& assistance task funds do not have an influence."