Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penilaian rekod sangat penting dalam dunia kearsipan, untuk menilai aktivitas badan korporasi guna menentukan rekod mana yang perlu disimpan dan berapa lama rekod tersebut perlu disimpan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, persyaratan pertanggungjawaban organisasi dan harapan komunitas. Sejalan perkembangan ilmu dan teknologi, kini penilaian makro cenderung pada penilaian makro yaitu penilaian melihat kepada struktural dan fungsional organisasi, yang didasari harapan lingkungan sekitar organisasi tersebut akan tugas dan fungsi yang diemban. Berdasarkan hal tersebut, penelitian skripsi ini membahas mengenai penerapan penilaian makro di Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri. Tujuan Skripsi adalah untuk mengetahui sejauh mana penilaian makro dapat diterapkan di Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri RI dan sejauh mana Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri sudah menjalankan fungsinya sebagaimana tercermin dari rekod yang tercipta.

Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada biro-biro di Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian rekod secara makro cocok digunakan di Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri, dikarenakan diperlukan akutanbilitas Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri dalam era reformasi yang transparasi akan fungsi yang dimiliki, sehingga dapat diketahui kredibilitas yang dimilikinya.

---

Abstrak :
Keterlibatan Indonesia di Timor Timur secara de facto berlangsung sejak tahun 1974 hingga tahun 1999. Namun demikian, periode tersebut bukanlah periode dengan pola kebijakan dan pengambilan kebijakan luar negeri yang konsisten serta teratur. Sekurangnya terdapat lima periode panting dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap masalah Timor Timur yang memperlihatkan iregularitas serta inkonsistensi dalam pola pengambilan kebijakan serta kebijakan yang dihasilkannya. Periode tersebut adalah periode tahun 1974-1983, 1983-1989, 1989-1991, 1991-1997 serta 1997- 1999. lregularitas yang terjadi pada tiap periode tersebutlah yang menjadi concern dari penelitian ini. Penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban mengenai faktor apakah yang secara dominan mempengaruhi iregularitas tersebut. Diajukannya military industrial complex sebagai unit eksplanasi untuk menjawab pertanyaan tersebut, terutama didasari pertimbangan bahwa belum ada peneliti Iainnya yang melihat persoalan Timor Timur dari sudut tersebut, disamping karena military industrial complex menjanjikan sebuah jawaban yang lebih komprehensif, yang banyak melibatkan story behind the story, bagi persoalan tersebut. Eksplanasi di dalam penelitian ini diiakukan dengan mengajukan tiga pertanyaan dasar yaitu "siapa(kah)" yang termasuk dalam unsur military industrial complex, "apa(kah)" kepentingan dari unsur-unsurnya tersebut, dan dengan cara "bagaimana(kah)" unsur-unsur tersebut mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri indonesia dalam masalah Timor Timur? Sumber yang digunakan dalam peneiitian ini adalah sumber-sumber primer, yaitu wawancara langsung dengan tokoh-tokoh dari berbagai kelompok yang terlibat dalam masalah Timor Timur serta menyaksikan langsung berbagai konstalasi politik yang terjadi di Timor Timur terutama selama periode Juli sampai dengan September 1999, sebeium hingga setelah pelaksanaan jajak pendapat. Sementara itu sumber-sumber sekunder diperoleh dari berbagai buku, majalah, jurnal, dan koran. Untuk menjaga aktualita data, penulis juga banyak menggunakan data-data dari berbagai situs intemet terutama yang berkaitan arm transfer baik kualitas maupun kuantitasnya.

Abstrak :
Masa sebelum maupun pasca keputusan Mahkamah Internasional terhadap kasus kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, reaksi publik di Indonesia sungguh sangat menggembirakan. Pertama, untuk pertama kalinya masalah kepemilikan pulau telah menyedot perhatian publik sedemikian rupa sehingga hampir setiap hari kita dapat membaca berita tentang hal ini. Dimulai dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri tentang proses yang telah ditempuh oleh Indonesia dalam perkara ini, disertai dengan penekanan bahwa apapun hasil dari keputuasan Mahkamah Internasional nanti sudah disepakati sebagai final and binding, artinya merupakan keputusan akhir dan mengikat dan oleh karenanya harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa.