Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Prastudi di lapangan menunjukan bahwa masih terjadi inefektifitas dan inefisiensi implementasi analisis kebutuhan diklat di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto, seperti prosedur yang panjang, waktu proses yang lama, biaya besar, kurangnya keterwakilan data serta lemahnya dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu secara substansi, permasalahan belum tergalinya softskills sebagai salah satu kemampuan penting pemberi layanan kesehatan (terutama perawat) membuat rekomendasi analisis kebutuhan diklat sebagai pertimbangan pengambilan keputusan perencanaan program diklat belum komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rancangan Sistem Informasi AKD Berbasis Web dengan kajian softskills perawat rumah sakit, yang efektif dan efisien dilengkapi dengan prototype program yang dapat menghasilkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan program diklat di BBPK Ciloto. Metodologi penelitian yaitu operational research dengan metode pengembangan sistem prototype. pengumpulan data primer dengan cara wawancara pada informan serta data sekunder melalui telaah dokumen dan observasi lapangan dengan metode pengujian sistem user acceptance test. Keluaran informasi yang dapat dihasilkan adalah informasi yang dapat digunakan untuk perencanaan program diklat softskills. Dari hasil pengujian dan analisis, sistem lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem berjalan. Dalam pengembangannya perlu ada strategi untuk meningkatkan tingkat partisipasi dan perlunya dukungan dan masukan baik dari unit utama kementerian kesehatan, unit pembina teknis maupun organisasi profesi. ......Preliminary research results indicate that there had been ineffectiveness and inefficiency implementation in Training Needs Analysis (TNA) at Training Health Center (BBPK) Ciloto, such as lengthy procedures, long processing time, huge cost, inadequacy of the data and less support for information and communication technology. Additionally in substance, inchoate identified soft skills as one of the important ability of health care providers (especially nurses) make recommendations for consideration TNA planning decisions in BBPK Ciloto training program has not been comprehensively. This study aims to design a Web-Based Information System Training Needs Analysis with studies softskills hospital nurse, effective and efficient equipped with a prototype program that can produce information to support decision making in the context of planning training programs in BBPK Ciloto. The research methodology is operational research with method development system by prototype. Data collection consist of primary data by interviewing the informant and secondary data by document analysis and field observations. Output information that can be generated from the prototype is information that can be used for softskills training program planning. From the results of tests and analysis, the system more effective and efficient than the system before. In its development there needs to be a strategy to increase the level of participation and the need for support and input from both the main unit of the ministry of health, technical or organizational unit builder profession.

Abstrak :
Sumber Daya Manusia SDM sangat berpengaruh dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Untuk itu sebuah negara harus mempersiapkan SDMnya terlebih dahulu. Salah satu hal yang dapat dilakukan negara dalam mempersiapkan SDMnya adalah dengan memberikan Pendidikan dan Pelatihan Diklat sesuai kebutuhan pegawainya. Untuk itu dibangunlah beberapa lembaga Diklat dalam setiap instansi kementrian/ LPNK, provinsi dan kabupaten/ kota. Dalam upaya menyamakan kualitas semua lembaga Diklat yang ada di seluruh Indonesia, maka setiap lembaga Diklat harus memiliki sertifikat akreditasi yang hanya dapat diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara LAN sebagai instansi pembina Diklat. Tanpa akreditasi, maka lembaga Diklat dilarang menyelenggarakan Diklat secara mandiri.Namun dalam melaksanakan tugasnya, LAN masih menghadapi beberapa kendala yang menghambat proses pelaksanaan akreditasi. Hingga tahun 2016, dari 697 Lembaga Diklat yang ada di Indonesia, baru sekitar 14 lembaga Diklat yang sudah terakreditasi. Untuk itu peneliti membahas bagaimana proses pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh LAN selama ini dan apa saja kendala yang dihadapi serta strategi yang diberikan oleh LAN dan lembaga Diklat untuk meningkatkan jumlah lembaga Diklat yang terakreditasi. Penelitian ini adalah penelitian kualiatif dengan desain deskriptif agar peneliti dapat terjun langsung kedalam proses akreditasi tanpa terbatasi oleh teori yang ada.Hasil penelitian membuktikan bahwa selama proses akreditasi, LAN telah menjalani tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Namun masih saja menemukan beberapa kendala baik secara internal dari LAN maupun eksternal dari lembaga Diklat. Kendala internal yang dihadapi LAN adalah adanya keterbatasan anggaran, SDM dan waktu. Sedangkan untuk kendala eksternal yang dihadapi lembaga Diklat adalah dengan adanya perubahan Peraturan Kepala LAN, banyaknya persyaratan akreditasi yang diberikan LAN, kurangnya sosialisasi oleh LAN serta masalah ketertiban administrasi lembaga Diklat. Kata kunci: Akreditasi, Pendidikan dan Pelatihan Diklat. ......Human Resources are very influential in creating good governance. That rsquo s why a country should prepare its human resources first. One of the things that can be done by the state in preparing human resources is to provide Training and Education according to the needs of employees. Therefore there is a training institution in each of the ministries, non ministerial agencies, provincial and district city. In an effort to equalize the quality of all existing training institutions in Indonesia, any training institution must have a certificate of accreditation that can only be provided by the National Institute of Public Administration NIPA . Without accreditation, the training institutions are prohibited from conducting training and education independently.In carrying out their duties, NIPA still faces some obstacles that hinder the process of accreditation. Up to 2016, from 697 Training Institutions in Indonesia, only about 14 of training institutions that have been accredited. Therefore in this study, the researchers tried to discuss how the implementation of the accreditation process conducted by NIPA and what are the constraints faced and strategies provided by NIPA and training institutions to increase the number of accredited training institution. This research is qualitative descriptive in order to plunge directly into the accreditation process without limited by existing theories. The data were collected by means of deep interview.Research shows that during the accreditation process, NIPA has undergone duties in accordance with existing regulations. But still, finding some obstacles both internally on NIPA and external on training institutions. Internal constraints faced by NIPA are the lack of budget, human resources and time. As for the external constraints faced by training institution is with the changes regulation of NIPA, many accreditation requirements given by NIPA, lack of socialization by NIPA and order problems administrative of training institute. Key words Accreditation, Training and Education.

Abstrak :
Penyelenggaraan Diklat akan efektif dan efisien bila merancang pelatihan dengan terstruktur melalui tahapan analisis/identifikasi, desain, implementasi, dan evaluasi, dikatakan Stone (2011:348) the effectiveness of training and development is enhanced when training activities are preceded by comprehensive analysis. Dampak negatif yang dirasakan bila analisis tidak dilakukan diantaranya tidak sesuainya tujuan Diklat dengan peserta yang hadir, demotivasi mengikuti pembelajaran, kerugian organisasi membiayai penyelenggaraan Diklat relatif mahal, dan investasi SDM di masa mendatang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perlu dikaji keadaan yang sesungguhnya pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Teknis Manajemen PNS di Pusat Pengembangan ASN BKN beserta kendala yang dihadapi, selain itu mendapatkan instrumen AKD Teknis Manajemen PNS yang sesuai diterapkan di Pusat Pengembangan ASN BKN. Pendekatan penelitian ini post-positivis karena berawal degan menguji teori pelatihan SDM melalui AKD, metode pengumpulan data kualitatif dan strategi triangulasi digunakan untuk validitas data yang terkumpul. Model AKD di BKN menggunakan instrumen analisis tugas yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan AKD Teknis Manajemen PNS, namun AKD belum efektif dilaksanakan di BKN. Terkendala oleh tidak adanya koordinasi kerja antar unit dalam melaksanakan AKD, pelaksana tugas tidak mengetahui ketersediaan pedoman atau alat ukur AKD, penugasan AKD dalam struktur organisasi dan tata kerja BKN tidak tegas, SDM tidak tersertifikasi TNA, komitmen pimpinan tidak diimplementasikan dengan baik, dan belum ada standar kompetensi jabatan. Dengan tidak digunakannya Peraturan Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2011 perlu varian baru berupa instrumen analisis dalam perancangan pelatihan yang sesuai untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, instrumennya yaitu analisis Forum Group Discusion dengan keunggulan cepat, data yang diperoleh lebih kaya/dalam, dan memberikan nilai tambah. Instrumen berikutnya analisis Litingring/DIF (Kesulitan Kepentingan Keseringan/ Difficulties Importancy Frequency) yang dapat diimplementasikan menggunakan eManajemen Diklat secara daring.< ......The implementation of training and development will be effective and efficient if the instructional sistem design is structured by the analysis, design, implementation, and evaluation, Stone (2011:348) the effectiveness of training and development is enhanced when training activities are preceded by comprehensive analysis. There will be any negative effect if the analysis is not conducted among other are that the goals of the training and development is not adjusted to the participants attending it, the de-motivation in joining the learning, the organizational loss in funding the relative expensive training and development implementation and the human resource investment in the future is not based on what is expected. It is necessary for any study to the real implementation of Civil Servant Management Technique Training Need Analysis at the ASN Development Centre, National Civil Service Agency (NCSA) as well as for the obstacles faced, also to get the appropriate instrument of Civil Servant Management Technique Training Need Analysis implemented at the ASN Development Center NCSA. The study approach is post-positivist because it starts by testing the human resource training theory by training need analysis, the qualitative data collection and the triangulation strategy are used to validate the data collected. training need analysis model uses the instrument of task analysis determined in the Regulation of Head of NCSC number 17 of 2011 concerning the Guidance of Civil Servant Management Technique Training Need Analysis Implementation, but training need analysis is not yet conducted effectively at NSCS. It is constrained by the absence the coordination intra-units in implementing the training need analysis, the task implementers do not know the guidance or training need analysis metering tool availability, the training need analysis assignment in the NCSC organizational structure and procedure are not strict, the human resources are not certified to the training need analysis, the leader commitment is not implemented correctly, and there is not positional competence standard. By not being used Regulation of Head of NCSC number 17 of 2011 is necessary for the new variant as the analysis instrument in designing the training appropriately to identify the training demand, its instruments are the FGD analysis with the fast superiority, the data obtained is richer / deeper, and gives additional values. The following instrument is the DIF (Difficulties Importancy Frequency) analysis to be implemented by using e-Management Training on-line.

Abstrak :
Untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, perlu adanya kerja keras dari seluruh bangsa Indonesia pada umumnya dan pegawai negeri sipil selaku pengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada khususnya. Untuk itu perlu peningkatan mutu profesionalisme kerja di kalangan pegawai negeri sipil. Di bulan April tahun 1994, tepatnya tanggal 18, Presiden Soeharto menetapkan Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang ditujukan untuk menetapkan jenjang jabatan baru di kalangan pegawai negeri sipil yaitu jabatan fungsional yang kriteria pengangkatan dan kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit. Dengan adanya jenjang jabatan baru di kalangan pegawai negeri sipil tersebut diharapkan bahwa mutu profesionalisme kerja pegawai negeri sipil akan meningkat, sehingga pegawai negeri sipil akan lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui observasi langsung ke Badan DIKLAT Departemen Dalam Negeri untuk mendapatkan dokumen-dokumen tertulis serta gambaran umum tentang Badan DIKLAT itu sendiri dan Widyaiswara, wawancara terhadap baik aparat pelaksana maupun Widyaiswara, dan pembuatan kuesioner untuk diisi oleh aparat pelaksana maupun Widyaiswara. Selama penelitian, penulis mendapatkan bahwa dokumen-dokumen tertulis berupa peraturan-peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 ini sudah menunjukkan kelengkapannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya juga menunjukkan pengaruh yang cukup positif, yang berarti bahwa sikap aparat pelaksana maupun Widyaiswara sudah cukup mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini. Walaupun demikian, pemerintah harus lebih banyak lagi mengeluarkan kebijaksanaannya yang berorientasi terhadap peningkatan mutu pegawai negeri sipil yang diikuti dengan pelaksanaan yang berkesinambungan dan serius.

Abstrak :
Upaya pengembangan SDM merupakan kebutuhan strategis P.T. Pos Indonesia (Persero) untuk menghadapi tantangan globalisasi dan era ekonomi pasar yang semakin kompetitif dan berorientasi kepada kepuasan konsumen. Penelitian ini mencoba memusatkan kajian kepada kemampuan manajemen pendidikan dan pelatihan Pusdiklat P.T. Pos Indonesia (Persero), dengan menganalisis sejumlah faktor yang diduga amat dominan mempengaruhinya, yaitu kemampuan penyelenggara, widyaiswara, peserta, perencanaan kebutuhan diktat, kurikulum, sarana dan prasarana, dan pembiayaan diktat. Melalui metode penelitian naturalistik kualitatif, dengan peneliti sebagai human instrument ditemukan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut. Pertama, manajemen pendidikan dan pelatihan pada Pusdiklat P.T. Pos Indonesia (Persero) temyata belum menunjukkan keberhasilan baik dari segi efektivitas maupun dari segi efisiensi penyelenggaraan diktat. Kedua, kelemahan itu terlihat pada mutu layanan administratif dan layanan proses belajar mengajar yang masih belum optimal. Ketiga, faktor-faktor utama yang mempengaruhi lemahnya manajemen diktat tersebut adalah kemampuan profesional penyelenggara dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan mutu diktat; kemampuan metodologis widyaiswara dalam menyiapkan, menyajikan dan mengevaluasi hasil diktat; kondisi awal kemampuan peserta yang kurang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan karena kelemahan dalam proses seleksi; kurang dilakukan analisis kualitatif terhadap training needs; kurang jelasnya penjabaran identifikasi training needs dalam kurikulum diktat; pengelolaan sarana dan prasarana yang kurang optimal; dan pengelolaan biaya yang semata-mata berorientasi kepada pemenuhan prosedur. Dari kesimpulan di atas, dikemukakan beberapa rekomendasi penting sebagai berikut. Pertama, perlu dilakukan reorientasi terhadap program Pusdiklat P.T. Pos Indonesia dengan tuntutan barunya sebagai persyaraan perseroan yang menuntut kemampuan sumber daya secara lebih kompetitif. Kedua, perlu peningkatan kemampuan manajemen diktat di jajaran penyelenggara khususnya dalam perencanaan, pengarahan dan pengendalian mutu diktat. Ketiga, di fihak widyaiswara perlu pengembangan kompetensi profesional kependidikan khusus persiapan bahan, sistem penyajian, evaluasi, dan penggunaan media/sumber belajar. Keempat, di pihak peserta, perlu dikembangkan alat tes masuk yang baku dan proses penentuan secara transparan dan obyektif. Kelima perlu sesegera mungkin dikembangkan program diktat bagi peserta dengan biaya sendiri sesuai Keppres 38/1991. Keenam, seyogyanya dikembangkan sistem informasi manajemen pengembangan SDM di lingkungan P.T. Pos Indonesia sebagai basis dalam analisis kebutuhan dan perencanaan diktat. Ketujuh, perlu kerjasama dengan Badan Diktat Swasta yang berorientasi entrepreneurial.

Abstrak :
Permenkes 1575 tahun 2005 menyatakan, bahwa Pusdiklat SDM Kesehatan bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh pelatihan yang ada, guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menunjang terwujudnya sumber daya manusia kesehatan yang profesional. Selain itu dalam Kepmenkes No.725/Menkes/SK/V/ 2003, Pusdiklat SDM Kesehatan bertanggung jawab dalam akreditasi dan sertifikasi pelatihan kesehatan serta institusi diktat kesehatan. Pusdiklat SDM Kesehatan sebagai institusi diklat kesehatan dilengkapi dengan fasilitas penunjang diklat berupa tempat untuk penyelenggaraan pelatihan yaitu fasilitas akomodasi dan ruang belajar. Pemanfaatan fasilitas penunjang diklat ini tidak hanya diperuntukan oleh Pudiklat sendiri tetapi dapat untuk unit program kesehatan serta instansi-instansi lain. Oleh karena itu Pusdiklat SDM Kesehatan masuk dalam aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti tertera dalam PP nomor 7 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kesehatan, sehingga laporan pemanfaatan fasilitas diklat harus terekam dan dilaporkan. Pusdiklat SDM Kesehatan sebagai sebuah unit organisasi di jajaran Departeman Kesehatan tentunya bertujuan menjadi satu organisasi yang unggul di bidang pelatihan, sehingga segala informnasi yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan tersedia. Tentunya informasi tentang pelatihan kesehatan diharapkan tersedia dan mudah didapat. Namun kenyataannya sampai saat ini tidak semua variabel tersedia datanya sehingga tidak dapat dikeluarkan infomaasinya, selain itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperolelmya. Penelitian pengembangan sistem informasi pemanfaatan fasilitas diklat di Pusdiklat SDM Kesehatan, menggunakan desalt" penelitian dengan pendekatan sistem untuk menyelesaikan masalah. Dengan Metode pendekatan sistem yang digunakan adalah system development life cycle yang meliputi beberapa tahapan yaitu entitas, langkah pengembangan sistem, langkah analisis sistem, langkah perancangan sistem dan pembuatan prototype. Sehingga menjadi kekuatan dalam Sistem Informasi Pemanfaatan Fasilitas Diklat. (SIMANFAS). Hasil analisis sistem dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada dalarn sistem yang sedang berjalan serta altematif solusi pada level input, proses dan output. SIMANFAS didesain untuk kemudahan input data dan otomasi proses pengolahannya menjadi informasi. Output yang dihasilkan berupa penjadwalan, laporan, tabulasi indikator pernanfaatan fasilitas diklat, dan grafik indikator pemanfaatan fasilitas diklat. Interpretasi lebih lanjut akan didapatkan trend pemanfaatan fasilitas diktat, sehingga dapat dilihat bulan apa saja pemakaian fasilitas penuh, jenis pengguna darimana saja yang banyak memakai fasilitas. Aplikasi SIMANFAS ini dapat menjadi alat manajemen dalam pengambilan keputusan, untuk pelayanan akomodasi, clan dapat memudahkan dalam perhitungan BOR dan SOR, untuk keperluan pelaporan Penerimaan Negara Bukan, Pajak (PNBP), serta laporan pemanfaatan fasilitas diklat. SIMANFAS ini diharapkan dapat dijadikan alat bagi pengelola institusi diklat kesehatan lainnya. ......The regulation of the health minister number 1575", in 2005 declared that the center of training and education for the health of human resource is responsible to coordinate all training in order to increase the human resource capacity to support realization of professional the health of human resource. Moreover, in the health ministry decision number 725"Ythe Health Minister/ SK/V/2003, center for training and education of health human resource is responsible in accrediting and certifying on the health training and the health institution of training and education. Center for training and education of health human resource as an institution of the health training and education is completed of supporting facilities for education and training such as the location to hold a training that is accommodation facility and study room. The utilization of supporting facility of training and education as not only for themselves but also for the health programme unit as for other institution. Nevertheless, center for training and education of health human resource is included in regulation of Non Taxes State Revenue (PNBP) as mentioned in PP Number 7 2006 about types and tariff of kinds of PNBP which occur in the health department, so the report of training and education facility utilization must be recorded and reported. Center for training and education of health human resource as unit organization among the health department aims to be one out standing organization in training line, in order to supply all information related with training activity. Not only available those informations must be easy to achieve. In fact, until now those informations are still hard to obtain. The research of information system development of training and education facility utilization at the center of training and education for the health of human resource is using design with approach system to solve problem. The approach system method used is system development life cycle which covers some phases, those are entity, system development, system analysis, system design and prototype making. Until they all become the power in the System of Information of Training and Education facility Utilization (SIMANFAS). The result of system analysis can identify the recent problem in system and alternative solution on level input, process and output. SIIVIANFAS is designed to easy the data input and automatic process tabulation to become information. The result output are scheduling, report, training and education facility utilization indicator tabulation and also training and education facility utilization indicator graphic. The application SIMANFAS can be management tools in the decision making, not only for accommodation service but also to easy calculation BOR and SOR, this also for non taxes state revenue report, training and education facility utilization report. This SI:MAN-FAS is expected to be a medium for other health training and education institution organizer.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang sistem pendaftaran diklat berbasis website agar proses pendaftaran diklat menjadi lebih cepat dan efisien. Penelitian merupakan studi kasus pada organisasi Pusdiklatwas BPKP. Metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi di lokasi, wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan studi literatur. Untuk perancangan sistem, metode yang digunakan adalah Framework for the Application of System Thinking (FAST). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perancangan sistem berbasis website sangat mungkin akan memudahkan dan mengefisienkan proses pendaftaran diklat di Pusdiklatwas BPKP.

---

ABSTRACT
This research is aimed to analysis and design of website based training registration system so the registration process become faster and more efficient. This research is a case study at Supervisory Education and Training Center of Finance and Development Supervisory Agency (Pusdiklatwas BPKP). The research methods used for data collection are interviews and observations together with literary study. The research method used for training registration system design is Framework for the Application of System Thinking (FAST). The result shows that the design of website based is very likely will make the training registration process at Pusdiklatwas BPKP become easier and more efficient, This research is aimed to analysis and design of website based training registration system so the registration process become faster and more efficient. This research is a case study at Supervisory Education and Training Center of Finance and Development Supervisory Agency (Pusdiklatwas BPKP). The research methods used for data collection are interviews and observations together with literary study. The research method used for training registration system design is Framework for the Application of System Thinking (FAST). The result shows that the design of website based is very likely will make the training registration process at Pusdiklatwas BPKP become easier and more efficient]

Abstrak :
ABSTRAK
Keberlanjutan dan oenguatan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. salah satu aspek terpenting dari proses reformasi birokrasi tersebut adalah upaya untuk terus mengembangkan profil sumber daya manusia aparatur yang berkinerja tinggi, berintegrasi, profesional, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, serta memiliki jiwa hospitaly melalui penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, yang salah satu program nya adalah pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Badan pendidikan dan pelatihan Kementerian Pertahanan(Badiklat Kemhan) Sebagai unsur pendukung dibidang Diklat Aparatur melalui empat Pusdiklatnya yaitu Pusdiklat manajemen pertahanan, pusdiklat bahasa, pusdiklat teknis fungsional pertahanan, dan pusdiklat Bela Negara menyelenggarakan diklat-diklat pengembangan sumber daya manusia pertahanan dengan terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur kementerian Pertahanan sesuai kebutuhan organisasi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tata kelola penyelenggara pendidikan dan peatihan aparatur dilingkungan badan pendidikan dan pelatihan kementerian pertahanan masih perlu dioptimal sebagai upaya pengembangan kemampuan sebagai lembaga diklat maupun sebagai lembaga diklat maupun sebagai salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia aparatur. Optimalisasi tata kelola penyelenggaraan diklat meliputi optimalisasi kelembagaan, peningkatan kualitas program dan kurikulum, penataan sarana dan prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi, mewujudkan evaluasi diklat yang berkualitas, meningkatkan kompetensi tenaga kediklatan, dan hal-hal lain perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggara diklat pada Badann Pendidikan dan Pelatihan kementerian Pertahanan.