Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penggunaan turbo cyclone telah banyak dipakai dalam dunia otomotif Saat ini sudah banyak dipasarkan turbo cyclone berbentuk aliran aksial dan aliran radial. Hal ini disesuaikan dengan bentuk saluran udara sebelum masuk kedalam karburator. Dalam penulisan ini yang dilakukan pengujian turbo cyclone untuk aliran radial, dimana udara masuk tegak lurus terhadap sumbu turbo cyclone. Alai ini dipilih karena disesuaikan dengan kendaraan yang digunakan oleh penguji yaitu toyota kijang 1800 cc dimana peletakan turbo cyclone lepat berada diatas karburator sehingga aliran udara yang masuk tegak lurus terhadap sumbu turbo cyclone. Pengujian dilakukan dalam kondisi ideal yaitu temperatur kamar 25°C, pada tekanan atmosfer 1 atm dimana fluida yang dipakai dalam pengujian adalah udafa dengan p = 1,2 kg m`3 , kondisi udara steady, dengan viscositas menurut pada asas newtonian dengan pola aliran laminar. Titik berat dalam penelitian ini adalah analisa bentuk aliran udara setelah keluar dari turbo cyclone dengan variasi 3 kecepatan, dari itu dapat diketahui bentuk aliran udara didalam karburator. Hasil dari pengujian ini adalah berupa eksperimentasi turbo cyclone berupa peragaan percobaan yang dibandingkan dengan gambar hasil dari simulasi program fluent disertai dengan beberapa lampiran berupa diagram dan gralik. Dari perbandingan eksperimentasi dan simulasi dapat dianalisa bentuk aliran yang terjadi, kesesuaian pendekatan realita eksperimen dengan hasil simulasi FLUENT dan lain sebagainya yang berkaitan dengan fenomena fluida. ......Nowadays there are so many Turbo Cyclone in the market. Turbo Cyclone have two kinds of flow type, axial flow and radial flow, depends on the geometry where Turbo Cyclone is fitted In this investigation the type of Turbo Cyclone is radial low type. This type has been used for toyota kijang i800 liters engine where it puts on the inlet of the carburetor and the air flow is orthogonal on the axis of the Turbo Cyclone. The condition of the experimentation was on the ideal condition which is in 25°C temperature and I atm atmosphere pressure, the air density is p = 1.2 /cg m`3. steady and using the newtonian law with laminar and turbulen air flow. the objective of this investigation is to compare and anaiize the pattern ofthe air flow through Turbo Cyclone with three kinds of speed variations. The result of this investigation is visualization of air pattern after experimentation process compared with images and plot diagram of Fluent simulation programe.

Abstrak :
Berdasarkan adanya Permen KP No. 57/2014 berdampak pada banyaknya kapal angkut ikan yang tidak dapat beroprasi sehingga diperlukan modifikasi guna utilitasi kapal angkut ikan menjadi kapal angkut barang dan penumpang. Modifikasi dilakukan dari segi fungsi, rute dan teknis. Salah satu aspek yang mengalami perubahan yaitu kecepatan. Kecepatan harus ditingkatkan tanpa adanya perubahan pada mesin utama dan shaft. Untuk memenuhi perubahan tersebut maka salah satu langkah yang bisa diambil adalah pengurangan hambatan dengan cara penurunan draft pada kapal dan rancangan ulang pada propeller. Perhitungan hambatan dilakukan dengan 3 metode yaitu : metode Yamagata, permodengan menggunakan software maxsurf dengan metode Holtrop, dan uji tarik. Hambatan berkurang 15,6 kN menurut Metode Holtrop, berkurang 29,92 kN menurut metode yamagata dan berkurang 148,47 kN dari hasil uji tarik.

---

According to Permen KP No. 57/2014 that effects on the number of not operating fishing vessel, that leads to the urgency of modification to utilize such vessel into cargo and passenger vessel. This modification consist of function, route, and technical specification. One of modified aspec is speed. This aspec must be increase without any changes of main engine and shaft. In order to fulfill such change, the redaction of ship resistance shold be done by decreasing draft of the ship and redesign of the existing propeller. Resistance will be calculate using 3 methods, such as: Yamagata Method, Modelling and Visualisation with Holtrop Method in Maxsurf, and Towing Test. Resistance decreased 15,6 kN based on Holtrop Method, decreased 29,92 kN based on Yamagata Method and decreased 148,47 kN based on Towing Test.

Abstrak :
Batubara merupakan sumber daya energi tak terbarukan yang ketersediaanya di Indonesia cukup melimpah, tetapi pemanfaatanya belum optimal. Pada penggunaan kompor briket masih ditemui kendala, yaitu dalam hal waktu penyalaan. Penelitian ini bertujuan mengurangi waktu penyalaan dari briket dengan cara mengurangi loading briket promotor untuk mengurangi biaya. Pada penelitian sebelumnya briket promotor bentuk bola dengan dimples diletakkan pada lapisan pertama, sedangkan pada penelitian ini briket promotor bentuk bola dengan dimples diletakkan pada lapisan kedua. Hal tersebut dimaksudkan agar panas yang dihasilkan tidak banyak yang hilang terbawa udara meninggalkan kompor. Pada penelitian ini dilakukan dua variasi, yaitu kecepatan forced draft dan tinggi chimney. Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, pada chimney 5 dan 15 cm kecepatan forced draft hampir tidak berpengaruh terhadap ignition time, sedangkan pada chimney 25 cm ignition time yang dihasilkan semakin lama, dengan meningkatnya kecepatan forced draft yang digunakan. Kedua, semakin dalam chimney, ignition time yang dihasilkan semakin lama. Ketiga, jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan briket promotor dengan loading 100 %, penelitian ini hanya menggunakan briket promotor dengan loading 38,5 % memperoleh waktu penyalaan lebih cepat yaitu 7,4 menit.

---

Coal are non-renewable energy source which reserves are abundant in Indonesia. As a energy source, the use of coal briquettes is still not practical. This experiment has a purpose to reduce the ignition time of the briquettes while reducing the loading of ignition promoting briquettes in order to reduce the cost. The experiment was carried out by placing ignition promoting briquette in the second layer of the briquette bed. As a comparison, the experiment placed the ignition promoting briquettes on the top layer. Two parameters were varied example forced draft velocity of updraft air and the depth of the stove chimney. The experiment found three result. First, experiment using chimney depths 5 and 15 cm give result that forced draft really does not influence the ignition, whereas that using chimney depth of 25 cm the higher the forced draft velocity, the longer the ignition time. Second, in terms of chimney depth effect, the deeper the chimney, the longer the ignition time. Third, in comparison to the previous experiment, this present experiment just loading of ignition promoting briquettes 38.5 % as opposed to 100 % in the previous experiment to get the faster ignition time of 7,4 minutes.

Abstrak :
Idiomaticity has so far been identified mainly with noncompositionality. According to Nunberg et al (1994), the work that has inspired me iu undertaking this study, an definition of idioms which relies solely on uoncompositionality criterion will fail to recognize some important dimensions of idiomaticity, including, among other, conventionality and figuration. The semantic characteristics of idioms introduced by Nunberg et al. are conventionality, which has something to do with transparency or opacity, and compositionality. Nurnberg et al. divide idioms into two groups: phrasal idioms and idiomatic combination (or idiomatic expressions). This study, however, shows that idioms in Minangkabau need to be divided into three groups: complex-word idioms (following Moeliono, 1980), phrasal idioms and idiomatic combination. Complex-word idioms in Minangkabau are formed either by means of affixation or by means of reduplication. Affixes used for this purposes are (1) prefixes ba-, ma-, and to-, (2) combining form Rasa-, and (3) contixes pa-...-an and ka-...-an. Reduplication of bases can be (1) complete and (2) partial. Phrasal idioms, the meanings of which are indicated by the whole phrase rather than distributed to their respective constituents, consist of verbal idioms and nominal idioms. On the basis of the data analysed in this study, verbal idioms in Minangkabau belong to verbs of state. Verbal idioms may occur in (1) the construction VERB + NOUN as exemplified by malapeh as (free + air) 'to obtain no benifit', barxinyak aia (have oil + water) 'to make ends meet' etc. and (2) the construction ADVERB + VERB as exemplified by alah Hang (already + lost) 'to die', sadang sarek (being + full) 'pregnant' etc. On the basis of their constructions, nominal idioms iii Minangkabau are of two types: (I) NOUN + NOUN as exemplified by kacang iuiang (nut + plant hair) 'fink', induak bareh (mother + rice) 'wife' etc. and (2) NOUN + NOUN as exemplified by kudo itarn (horse + black) 'unexpected winner', aia gadang (water + big) 'flood'. Idiomatic combinations refer to idioms whose constituents contain elements with identifiable idiomatic meanings. On the basis of their contents, idiomatic combinations in Minangkabau can be grouped into proverbs, aphorisms, maxims, slogans, similes, and satires. Idioms in Minangkabau are usually used to refine expressions, to sharpen intentions, to ridicule, to advise, to slander, to praise and to express feelings such as happiness, disappointment, impatience, reluctance, anger, etc.

Abstrak :
Menghadapi persaingan yang ketat khususnya di industri otomotif, para pelaku industri dituntut untuk memperkuat elemen-elemen yang ada di dalamnya, terutama sumber daya manusia (SDM)nya. Untuk itu, perusahaan perlu mengelola kinerja SDMnya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Indikator putting bahwa suatu perusahaan otomotif dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan pesaingnya tercermin dari tingkat kepuasan pelanggan dan penjualan kendaraan setiap bulannya, di mana kedua fungsi tersebut dijalankan oleh tenaga sales officer. Sehubungan dengan kriteria tersebut, Penulis menemukan indikasi adanya masalah pada posisi sales officer di PT X, yang terlihat dari (1) tingkat turn-over yang dirasakan cukup tinggi sehingga perusahaan harus selalu melakukan seleksi tenaga sales yang baru, (2) rendahnya produktivitas sales officer dalam menjual mobil. Pada tugas akhir ini diajukan usulan mengenai wawancara berdasarkan kompetensi sebagai salah satu tahapan dalam proses seleksi tenaga sales officer dengan melakukan wawancara BEI pada sales yang memiliki kinerja superior dengan sales yang memiliki kinerja efektif. Usulan wawancara berdasarkan kompetensi ini meliputi (1) penyusunan model kompetensi, (2) menyusun rancangan pedoman wawancara berdasar kompetensi. Usulan yang diberikan menggunakan pendekatan kompetensi yang dikemukakan oleh Spencer & Spencer (1993).

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian proses implementasi prosedur Quality Assurance Tahap Draft Report Review pada KAP WCS terhadap Flowchart yang dimiliki KAP WCS. Flowchat tersebut yang digunakan tersebut berbasis pada Standar Audit 220 (SA 220) dan Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1). Berdasarkan hasil evaluasi, Divisi Quality Assurance KAP WCS telah melaksanakan prosedur Quality Assurance Tahap Draft Report Review dengan petunjuk teknis yang dimiliki oleh KAP WCS. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi apabila jika diperlukan oleh KAP WCS. Selanjutnya, pengalaman magang di KAP WCS selama tiga bulan ini menjadi bahan evaluasi dalam menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan pada masa mendatang. ......This internship report aims to evaluate suitability of the process of implementing the Quality Assurance procedures in Draft Report Review Stage at KAP WCS with Flowchart established by KAP WCS. The flowchart used is based on Auditing Standard 220 (AS 220) and Quality Control Standard 1 (QCS 1). Based on the results of the evaluation, the Quality Assurance Division of KAP WCS has implemented Quality Assurance procedure in Draft Report Review Stage with the technical instructions owned by KAP WCS. The recommendations given are expected to be used as an evaluation tool if needed by KAP WCS. Furthermore, the internship experience at KAP WCS for three months which will be used as evaluation material in determining the follow-up to be carried out in the future.

Abstrak :
Kejahatan kerah putih (white color crime), layaknya dunia bisnis, sudah tidak lagi mengenal batas negara. Bahkan uang hasil kejahatan dari sebuah negara dapat ditransfer ke negara lain dan diinvestasikan ke dalam berbagai bisnis yang sah. Kegiatan ini disebut sebagai praktik pencucian uang (money laundering). Dengan dimungkinkannya praktik pencucian uang maka memberi peluang bagi pelaku kejahatan untuk terus melakukan tindakan kejahatannya. Untuk mencegah ini maka setiap negara diharapkan mempunyai aturan yang melarang uang hasil kejahatan untuk ditanamkan di berbagai bidang usaha yang sah. Indonesia menjadi salah satu negara yang dari para pelaku kejahatan kerah putih untuk melakukan pencucian uang. Hal ini disebabkari karena pertama, Indonesia selama ini belum memiliki ketentuan yang mengatur larangan bank atau pelaku bisnis untuk menerima uang hasil kejahatan. Tidak ada ketentuan yang membolehkan pelacakan dari mana uang tersebut diperoleh tetapi justru memiliki sistem kerahasiaan perbankan yang ketat, dan kedua, para pelaku kejahatan melihat banyaknya peluang bisnis yang sah yang mereka dapat masuki. Apalagi dengan keterpurukan perekonornian Indonesia belakangan ini dan kebutuhan Indonesia untuk mendatangkan investor asing yang telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang menarik untuk dimasuki. Praktik kejahatan pencucian uang selalu dikaitkan atau dihubungkan dengan institusi perbankan dan proses pencucian uang ini dilakukan melalui tiga fase, yaitu: placement, layering, dan integration. Fase pertama, placement, dimana pemilik uang tersebut menempatkan dana haramnya ke dalam sistem keuangan (financial system), melalui bank. Dan satu bank kemudian dipindahkan ke bank yang lain (acount to acount}, dan dari satu negara ke negara yang lain (state to state) maka uang haram tersebut telah menjadi bagian dalam satu jaringan keuangan global (global finance). Dengan demikian bank merupakan pintu utama dari fase pertama tindak kejahatan money laundering. Fase kedua, layering, dimana pemilik dana telah memecah uang haramnya ke dalam beberapa rekening dan antar negara. Hal dilakukan untuk menghindari kecurigaan otoritas moneter mengenai jumlah uang yang demikian besar menjadi beberapa rekening dengan nilai nominal yang relatif, tidak mencurigakan juga diatasnamakan beberapa nasabah yang tidak saling mengenal satu sama lain. Pemecahan ke dalam beberapa lapis nasabah melalui beberapa lapis rekening antarbank antarnegara maka tindakan ini disebut pelapisan dengan maksud menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana tersebut. Fase ketiga integration, dilakukan setelah proses layering berhasil mencuci uang haram tersebut menjadi uang bersih (clean money), untuk selanjutnya dapat digunakan dalam kegiatan bisnis atau kegiatan membiayai organisasi kejahatan (crime organization) yang mengendalikan uang tersebut.

Abstrak :
Membahas tentang Mekanisme Pembahasan RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, ditinjau dari interaksi politik yang terjadi di antara fraksi di DPR RI dalam proses pembahasannya. Lebih spesifik penelitian hendak menjawab permasalahan bagaimana mekanisme politik yang berlangsung dalam Pansus RUU Pilpres dan interaksi politik yang terjadi dalam Pansus, dilihat dari tiga variable, yaitu variabel kepentingan, variabel orientasi terhadap norma dan prosedur, serta variabel sikap. Teori yang digunakan adalah teori Demokrasi (O'Donnell dan Schmitter), teori Perwakilan Politik (Gilbert Abcarian), teori Kebijakan Publik (William N. Dunn), Sistem Pemilu dan Kepartaian (Maurice Duverger), dan Teori Kepentingan (Macridis Brown). Dalam menganalisa permasalahan, penelitian menggunakan metode penelitian dengan pendekatan secara kualitatif, yang termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif karena hendak menjawab pertanyaan tentang "bagaimana", dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Menggunakan analisis data secara induktif agar dapat menemukan pengaruh hubungan nilai-nilai eksplisit sebagai sturktur analistik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam suatu proses perumusan suatu kebijakan berupa undang-undang tidak terlepas dari siapa yang terlibat/pemeran resmi dalam mekanisme perumusan kebijakan publik tersebut. Fraksi-fraksi di DPR melakukan interaksi politik sehingga terbentuk berbagai macam polarisasi dalam Pansus, terhadap substansi sebagai fokus penelitian, yaitu ketentuan electoral threshold dan persyaratan calon presiden. Sedangkan mekanisme yang melandasi beroperasinya Pansus tersebut, proses pengambilan keputusan terhadap substansi/materi RUU dilakukan secara tertutup, dengan forum lobby, setelah menggunakan cara pembahasan dalam rapat-rapat tidak mencapai titik temulsepakat. Kompromi yang disepakati dalam forum lobby ditempuh oleh fraksi-fraksi dalam rangka mengakselerasikan kepentingan masing-masing fraksi mereka, yang menjadi kebijakan dan kepentingan dari partai mereka juga. Dari tiga variabel penelitian, menggambarkan bahwa dari variabel kepentingan, masing¬masing fraksi adalah menciptakan suatu UU yang sesuai dengan kepentingan fraksi/partai mereka. Dan variabel orientasi terhadap norma dan prosedur, maka Pansus RUU Pilpres telah melakukan pembahasan secara demokratis. Dari variabel sikap, maka mayoritas fraksi menerima hasil dari proses pembahasan RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang disahkan kemudian dengan UU Nomor 23 tahun 2003.

---

This thesis discusses the Discussion Mechanism of Bill Draft on President and Vice President Election to Become a Law based on the perception of political interactions among factions in DPR RI during this discussion. Specifically, this research is about to answer the question on how the political mechanism take place during the special committee of President Election Bill Draft. This political interactions research focused on three variables, namely interest variable, norm and procedure orientation variable and act variable. This research uses the theory of Democracy (O'Donnell dan Schmitter), Representative Politics Theory (Gilbert Abearian), Public Policy Theory (William N. Dunn), General Election and Party System (Maurice Duverger), dan Interest Theory (Macridis Brown). In order to analyze this issue, the research uses a qualitative research theory. And it categorized as a descriptive qualitative methods since it answered the question on how, using interview and documentation as a technique on collecting data. Inductive data is used to analyze in order to learn more on the influence of the relation of explicit values as an analytic structure_ The result of the research shows that during discussion on law policy, it can 't be seen by who's offically involved on that discussion. Factions in the DPR exercise its political interaction that cuse many polarization on special committee especially on the substance which is the focus of this research namely electoral threshold and requirement of candidates president. While the procedure based on how Special Committee works, the decision process toward the substance of the bill draft was made privately using lobby was taken by factions in order to accelerate each faction interest, which happen to be the policy and interest of each party. From three research variables, the interest variable shows that each factions draft the bill based on their own faction/party's interest. From the norm and procedure orientation variable, the Special Committee on the Bill Draft of President Election have conducted all the discussion in democratic manners. And from the act variable, the majority of factions accepts the outcome of discussion process as the final draft of President and Vice President general election, which enacted in the future as Law No. 23 year 2003.

Abstrak :
Kewenangan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan diberikan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan untuk rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan Kantor Wilayah untuk rancangan peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Kendati demikian, peraturan perundang-undangan yang berlaku masih belum megatur instrumen harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang konkrit. Padahal instrumen harmonisasi menjadi sangat penting untuk mengatasi disharmoni hukum yang terjadi di Indonesia akibat obesitas regulasi. Sejak dahulu, pemerintah telah mengeluhkan masalah obesitas hukum khususnya peraturan perundang-undangan di tingkat lembaga dan peraturan tingkat daerah yang semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini menjadi faktor penghambat pembangunan ekonomi dan perwujudan kepastian hukum. Instrumen harmonisasi yang ideal harus berbasis pada elemen validitas, harmonisasi, dan elemen interpretasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan doktrinal, tulisan ini akan menganalisis mengenai kondisi harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini dan bagaimana elemen validitas, harmonisasi, dan elemen interpretasi digunakan untuk menciptakan instrumen harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang konkrit yang meliputi harmonisasi vertikal, harmonisasi horizontal, harmonisasi diagonal, serta analisis koherensi, konsistensi, dan konsekuensi. Pengolahan dan analisis data dalam tulisan ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan disertai pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan terjadi kekosongan instrumen harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian juga menghasilkan rekomendasi instrumen harmonisasi yang berbasis pada elemen validitas, harmonisasi, dan elemen interpretasi yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyatakan suatu rancangan peraturan perundang-undangan lolos harmonisasi atau tidak lolos harmonisasi sebagai bentuk upaya mengatasi masalah dishamoni hukum di Indonesia. ......The authority to harmonize draft laws and regulations is given to the Ministry of Law and Human Rights through the Directorate General of Laws and Regulations for draft laws at the central level and Regional Offices for draft laws and regulations at the regional level. Nevertheless, the prevailing laws and regulations still have not arranged a concrete and clear harmonization instrument for draft laws and regulations. In fact, harmonization instruments are very important to overcome legal disharmony that occurs in Indonesia due to regulatory obesity. Since a long time ago, the government has complained about the problem of legal obesity, especially laws at the institutional level and local level regulations that are increasing every year. This is an inhibiting factor for economic development and the realization of legal certainty. The ideal harmonization instrument should be based on elements of validity, harmonization, and elements of interpretation. Using normative and doctrinal juridical research methods, this paper will analyze the current state of harmonization of draft laws and regulations in Indonesia and how elements of validity, harmonization, and elements of interpretation are used to create concrete harmonized instruments of draft laws and regulations which include vertical harmonization, horizontal harmonization, diagonal harmonization, as well as analysis of coherence, consistency, and consequences. Data processing and analysis in this paper uses qualitative analysis methods, accompanied by statutory approaches and conceptual approaches. The results showed that there was a vacuum in the instrument of harmonization of draft laws and regulations in Indonesia. The results of the study also produced recommendations for harmonization instruments based on elements of validity, harmonization, and elements of interpretation that can be used by the Directorate General of Laws and Regulations and Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights to declare a draft law that passes harmonization or does not pass harmonization as an effort to overcome the problem of legal dishamony in Indonesia.