Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tidak jarang pustakawan menjadi sorotan dalam suatu media hiburan, salah satunya pada novel literatur remaja berjudul “A Librarian’s Diary”. Novel ini bercerita mengenai kehidupan sehari-hari seorang gadis yang bekerja paruh waktu di perpustakaan milik keluarganya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis representasi perilaku pustakawan dalam novel “A Librarian’s Diary” dengan kode etik pustakawan yang disusun oleh Ikatan Pustakawan Indonesia sebagai basis pembanding. Metode penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi yang diartikan oleh Eriyanto (2001) sebagai metode penelitian yang menggambarkan secara detail suatu pesan atau suatu teks tertentu. Penulis mengumpulkan data pendukung penelitian dengan metode studi pustaka atau kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi pustakawan pada media hiburan dapat menjadi perantara kepada masyarakat untuk memberikan gambaran apa itu pustakawan serta bagaimana seorang pustakawan semestinya bersikap. ......It is not uncommon for the librarian profession to be in the spotlight in entertainment media, one of which is a teen literature novel entitled "A Librarian's Diary". This novel tells the story of the daily life of a girl who works part-time in her family's library. This research is conducted to analyze the representation of librarian behavior in the novel "A Librarian's Diary" with the librarian's code of ethics compiled by the Indonesian Librarians Association (Ikatan Pustakawan Indonesia) as a basis for comparison. The research method to be used is the qualitative approach with the content analysis method defined by Eriyanto (2001) as a research method that describes in detail a message or a particular text. The author collected supporting data using a literature study method. The results show that the representation of librarians in entertainment media can be an intermediary for the community to provide an overview of what a librarian is and how a librarian should behave.

Abstrak :
This article discusses issues among Indonesian psychologists.....

Abstrak :
Implementing a modern governance requires application on the principles of good governance in all aspects of state living. It involves transparanceis, law enforcement and public accountability that have been the spirit in governance implementation by involving all actors inside and outside of governance. The awareness to realize good governance is badly decided by state the implementers at central and local level . Therefore, they should have ethics code as the basis to work attempted to apply and realize good governance. In such a way , good governance not only as a formal effort, but also to colorize each governanve activity.

Abstrak :
Propam sendiri memiliki 3 pokok penting dalam penegakan Kode Etik, yaitu Disiplin, Profesi dan Pidana. Disiplin Polri, merupakan sikap pada unsur pribadi dan tidak mempunyai efek keluar. Profesi sendiri berpedoman pada SOP (standar operasional prosedur) yang terdiri dari Job Description dan Job Analys, Standarisasi keberhasilan pelaksanaan tugas, Sistem penilaian kinerja, Sistem Reward + Punishment, Etika Kinerja (Do+don’t)Penelitian formulasi standar penegakan kode etik profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri ini mempergunakan jenis penelitian kualitatif, agar peneliti dapat mendeskripsikan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian ini dengan tahapan mencari sumber data, mengumpulkan data dan menganalisis data yang telah didapatmasih terdapat kendala-kendala yang dialami oleh Akreditor untuk menegakkan Kode Etik yang sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada saat persidangan Komisi Kode Etik, baik pada penanganan barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik, Evaluasi Jabatan terhadap personil yang sedang melaksanakan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik hingga pelaksanaan putusan sidang Komisi Kode Etikpenulis menyarankan untuk melakukan pembaruan atau modifikasi terhadap penegakan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sehinggadapat menjadi Formulasi Standar yang lebih baik lagi dan agar tidak adanya pertentangan dalam mengambil Langkah hukum untuk menegakkan Kode Etik Profesi dan menyarankan agar melakukan pengawasan terhadap anggota Polri yang menjalani sanksi Kode Etik baik secara langsung maupun secara administrasi. ......Propam itself has 3 important points in enforcing the Code of Ethics, namely Discipline, Profession and Crime. Police discipline is a personal attitude and has no outward effect. The profession itself is guided by SOP (standard operating procedures) which consist of Job Description and Job Analysis, Standardization of successful implementation of tasks, Performance appraisal system, Reward + Punishment System, Performance Ethics (Do + don't) Research on the formulation of standards for enforcing the National Police's professional code of ethics and the National Police Code of Ethics Commission uses qualitative research, so that researchers can describe and communicate the results of this research through the stages of searching for data sources, collecting data and analyzing the data that has been obtained. There are still obstacles experienced by Accreditors in enforcing the Code of Ethics which is really needed as a forms of accountability during Code of Ethics Commission hearings, both in handling evidence related to violations of the Code of Ethics, Position Evaluation of personnel who are carrying out investigations for violations of the Code of Ethics and implementation of the Code of Ethics Commission hearing decisions. The author suggests updating or modifying the enforcement of the Professional Code of Ethics and the National Police Code of Ethics Commission so that it can formulate better standards and so that there are no conflicts in taking legal steps to enforce the Professional Code of Ethics and recommend that they carry out supervision of members of the Indonesian National Police who undergo sanctions from the Code of Ethics both directly and administratively.

Abstrak :
Tesis ini adalah tentang Penerapan etika dalam praktek perawatan tahanan di Polres Bantul. Fokus utama dalam kajian ini adalah pada hubungan antara petugas perawat tahanan dengan tahanan. Dalam hubungan tersebut terjadi tindakan-tindakan dari petugas perawat tahanan yang tidak sesuai dengan etika. Tujuan dalam tesis ini adalah untuk menunjukkan proses perawatan tahanan yang dilakukan oleh Polres Bantul dalam pelaksanaannya apakah sudah menerapkan etika atau belum, karena tersangka yang ditahan pada dasarnya adalah manusia yang harus dihormati Hak Asasi Manusianya, dengan diberikan pelayanan, perlindungan bahkan pembinaan agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Masalah penelitian dalam tesis ini adalah tentang Petugas perawat tahanan dan perawatan tahanan yang dilakukan oleh Polres Bantul,di mana dalam pelaksanaan tidak semuanya dilaksanakan sesuai dengan etika baik etika secara umum atau etika kepolisian (kode etik), karena masih terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas tersebut. Dalam Penelitian tentang Penerapan etika dalam praktek perawatan tahanan di Polres Bantul,digunakan pendekatan kualitatif dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam perawatan tahanan di Polres Bantul belum sesuai dengan etika hal ini dapat ditunjukkan dari penampilan petugas perawat tahanan (artifak), yang tidak mematuhi aturan, disamping itu juga dalam perilaku, terjadi tindakan-tindakan yang menyimpang ,hal tersebut terjadi balk pada saat proses penahanan tersangka, juga dalam pelaksanaan perawatan tahanan itu sendiri. Penyimpangan tersebut berupa tindak kekerasan, korupsi,dan perilaku tidak etis (tidak simpatik,tidak manusiawi,serta diskriminasi), di samping itu juga diketemukan bahwa pemahaman anggota terhadap etika serta tugas dan tanggung jawabnya masih rendah, dan dalam hal pengawasan masih lemah, baik yang dilakukan oleh intern maupun ekstern Polri.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Negara Hukum, Teori Demokrasi, Teori Perwakilan, Etika, Moral, dan Kode Etik, serta Teori Pengawasan. Adapun konsep-konsep yang digunakan adalah tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan hak imunitas Anggota DPR RI. Untuk mendapatkan kesimpulan dari tujuan penelitian, hal-hal yang disampaikan adalah terkait dengan sejarah pembentukan lembaga perwakilan di Indonesia dan pembentukan Alat Kelengkapannya, kode etik dan relevansinya terhadap Mahkamah Kehormatan Dewan, serta penjabaran mengenai tugas, fungsi, dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai lembaga penegak etik dan tata tertib DPR. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai salah satu dari Alat Kelangkapan Dewan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD merupakan lembaga penegak etik dan tata tertib bagi Anggota Dewan yang memiliki peran penting dalam menjaga dan memelihara citra dan wibawa Anggota Dewan. Namun kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan dibatasi, sehingga kinerja dari lembaga ini tidak dapat maksimal meski tugas dan wewenangnya sudah dilaksanakan dengan baik. Kendala yang menyebabkan tidak maksimalnya kerja Mahkamah Kehormatan Dewan diantaranya karena keanggotaan dari Mahkamah Kehormatan Dewan berasal dari internal Anggota Dewan yang terdiri dari berbagai Fraksi, sehingga menimbulkan konflik kepentingan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the authority of the Committee on Ethics of the Parliament according to Law Number 17 Year 2014 on the MPR, DPR, DPD and DPRD. By using normative juridical research methods, approaches using the theory of the State of Law, Theory of Democracy, Representation Theory, Ethics, Moral, and the Code of Conduct, as well as the Theory of Control. The concepts used are about the authority of the Conduct Council, Law Number 17 Year 2014 on the MPR, DPR, DPD and DPRD, and the right of immunity Member of Parliament. To get the conclusions of the research objectives, things delivered is related to the history of the establishment of representative institutions in Indonesia and the establishment of complementary Organs of DPR, code of ethics and its relevance to the Committee on Ethics, as well as the elaboration of the duties, functions and procedures of litigation the Conduct Council as an institution enforcement of ethics and rules of procedures. The result showed that the Committee on Ethics as one of DPR permanent organs stipulated in Law No. 17 Year 2014 on the MPR, DPR, DPD and DPRD an enforcement agency of conduct and rules of procedures for the Members have an important role in maintaining and maintain the image and authority of the Members. But the authority given to the Committee on Ethics is limited, so that the performance of these institutions can not be maximal even though its duties and powers already implemented. Obstacles that have not maximal work of the Committee on Ethics such as the composition and membership of the Conduct Council Members come from internal sources consisting of various factions, giving rise to a conflict of interest.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penggunaan jasa pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional BPN yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya selaku PPAT. Sebagai suatu profesi yang terhormat, etika profesi diatur dalam Kode Etik yang harus ditaati untuk menjaga kehormatan profesi dari Notaris/PPAT. Penggunaan jasa pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat tanah membuat pengurusan sertifikat tanah di BPN menjadi lebih cepat dan efisien dan turut berperan dalam memudahkan Notaris mendapatkan klien. Sebagai profesi terhormat Notaris merupakan salah satu dari profesi hukum diharuskan oleh Kode Etik untuk turut serta dalam pembangunan nasional di bidang hukum. Permasalahan ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian dengan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu bertujuan untuk menganalisis penelitian terkait akibat perbuatan Notaris dalam menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat yang merendahkan martabat Notaris sebagai Pejabat Umum serta menjganalisa sebab Notaris dalam melakukan tindakan tersebut dan tipe penelitian deskriptif analitis untuk menggambarkan peristiwa hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil analisis diketahui Notaris/PPAT yang menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat untuk mempermudah mendapatkan klien.

---

This Thesis focused on how use of third party services in handling of land certificate at National Land Agency BPN which conducted by Notary in his position as PPAT. As a respectable profession, professional ethics arranged in a code of ethics which must be obeyed to mantain the honor of the profession from Notary PPAT. The use of third party services in handling of land certificate make arrangements for land certificates at National Land Agency become faster and more efficient and play a role in facilitating Notary to get clients. As a respectable profession, Notary as one of the legal profession required by code of ethics to participate in national development in the field of law. This problem is researched by using research method with the form of normative juridical research that aims to analyze due to the act of notary using landbrokers services in the land certificate handling which may undermine the honor of Notary and what type of analytical descriptive research will be used to describe the legal event. Types of data used are primary and secondary data collection techniques conducted by document studies and data analysis done qualitatively.

Abstrak :
Tesis ini merupakan sebuah studi komparatif terhadap pengaturan Jabatan dan Kode Etik Notaris di Indonesia dan Jepang. Keduanya merupakan Lantijnse Notariat yang terhimpun dalam International Union of Latin Notaries (UINL). Dalam menjalankan tugasnya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Jabatan dan Kode Etik Notaris. Melalui pendekatan komparatif, tesis ini membandingkan aturan hukum tentang Jabatan Notaris yang berlaku di Indonesia dan Jepang, serta membandingkan pengaturan Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh UINL sebagai perhimpunan Notaris Internasional, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai organisasi Notaris Indonesia, dan Japan National Notary Association (JNNA) sebagai Organisasi Notaris Jepang.

---

This thesis draws up a comparison study between the regulation and Ethics Code of Notaries in Indonesia and Japan. Both are recognized as Latijnse Notariat and listed as the members of International Union of Latin Notaries (UINL). Notary in their work complies with the Notary Law and Notary Ethics Code. By using comparative approach, this thesis compares the regulation concerning Notary in Indonesia and Japan, also compares the Ethics Codes which are drown up by UINL as the International Notary Union, Ikatan Notaris Indoneisa (I.N.I) as the Notary organization in Indonesia, and Japan National Notary Association (JNNA) as the Notary organization in Japan.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana konsep, proses penyusunan dan juga proses penerapan dari kode etik Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana konsep dari etika profesi dipahami oleh para pengurus IPI, bagaimana proses penyusunan dari kode etik IPI, dan bagaimana penerapan dari kode etik IPI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa etika profesi dipahami sebagai pedoman yang digunakan sebagai pegangan dari sebuah profesi yang harus diikuti oleh anggotanya, sehingga dapat bekerja secara profesional, bertanggung jawab dan dapat memenuhi tujuan-tujuan dari sebuah profesi. Selain itu didapatkan juga hasil penelitian tentang proses penyusunan kode etik IPI yang dilakukan melalui proses yang panjang. Untuk proses penerapan dari kode etik tersebut, IPI juga telah melakukan beberapa tindakan, diantaranya adalah menerbitkan AD dan ART serta Kode Etik IPI dan juga mengadakan seminar-seminar di seluruh wilayah Indonesia.

---

This focus of this research is about how the concept, the process of making and implementation process of the professional code of ethics by Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). The purpose of this research is to understand how the concept of professional ethics were arrested by the IPI committee, how the process of making of the code of ethics IPI, and how the application of the code of ethics IPI. This research used a qualitative approach with case study analysis method. The results of these studies show that professional ethics is understood as the guidelines used as a handle of a profession that must be followed by its members, so it can work in a professional, responsible and able to meet the goals of a profession. In addition it also obtained the results of research on the process of drafting the code of ethics IPI is done through a long process. To process the implementation of the code of ethics, the IPI also has conducted several actions, including issuing of AD and ART as well as the Code of Ethics IPI and also conducted seminars in many parts of Indonesia.