Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKImplikasi krisis ekonomi tahun 1998 terhadap industri jasa keuangan Indonesia melatarbelakangi perubahan struktur pengawasan jasa keuangan Indonesia menjadi pengawasan terpadu unified supervision . Melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan OJK dibentuk dengan tujuan melaksanakan regulasi, pengawasan, dan perlindungan industri jasa keuangan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, OJK didukung pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN dan/atau Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dengan mempertimbangkan ruang APBN yang terbatas saat ini, maka perlu dicari alternatif lain dari pembiayaan OJK. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus melalui simulasi serta analisa data dan regulasi yang berlaku. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa diperlukan adanya kontribusi dari lembaga sejenis seperti BI dan/atau LPS dalam pembiayaan OJK, sebagai salah satu upaya mitigasi pengamanan industri jasa keuangan Indonesia.

---

ABSTRACTThe implications of the 1998 economic crisis to Indonesia 39 s financial services were triggering the reform of Indonesia 39 s financial supervision structure into unified supervisory model. According to Act No. 21 of 2011, the Indonesia Financial Services Authority OJK has a duty to regulate, supervise, and protect financial industries which were formerly performed by Bank Indonesia and the Ministry of Finance. In performing these functions, OJK is financially funded by government budget APBN and or the levies from parties who conduct their businesses in the financial services sector. Considering the current budget limitation of APBN, there should be other financing alternatives to support OJK. This research is conducted by using case study methodology through simulation and analysis of data and applicable regulations. According to the result, there should be financing contribution from other institutions such as BI and LPS as a preventive mitigation to protect financial services industry in Indonesia from instability."

"AbstrakLegal basis of the formation of the Financial Services Authority (OJK) is based on the Article 34 of the Law No. 3 of 2004 on Bank Indonesia. The legislation process was then approved and endorsed the Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority (OJK). Article 6 of the law gives the OJK authority to supervise both for bank and non-bank financial institution, including insurance agencies. Article 5 of the Insurance Law, OJK is given a mandate to make a regulation to expand the scope of the insurance business activities in accordance with the needs of the society. One of the businesses is investment-based insurance. Regulations made by OJK must not be contrary to the Insurance Law itself. One issue is found on the draft of the OJK regulation regarding the permissibility of general insurance conducting investment-based insurance business."

"The objective of this paper is to address a question of the effectiveness of Financial ServiceAuthority (Otoritas Jasa Keuangan - OJK) investigators in eradicating financial service crimesin Indonesia. This question arises because in Law on Financial Service Authority there are OJK’sinvestigators with an investigatory authority on OJK crimes, including; banking, capital market,insurance, pension fund, financing institutions, and other financial service institution sectors.Meanwhile, there have been other investigators with an authority to investigate, namely, publicprosecutor, police, and KPK (Indonesia’s corruption eradicating commission). The result was in aform of juridical aspect and written in a descriptive-analytical form. The conclusion of this paperwas as follows: there was an overlapping of authorities between OJK’s investigators and publicattorney’s investigators, police, and KPK, be they in the investigation of general crimes and thatof special crimes/corruption. As for the effectiveness of OJK’s investigators, it should be proved yetin the future.Tujuan dari makalah ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai efektivitas Otoritas JasaKeuangan (OJK) dalam memberantas kejahatan jasa keuangan di Indonesia. Pertanyaan inimuncul karena di Undang-Undang OJK ada penyidik OJK dengan otoritas investigasi kejahatanOJK, termasuk; perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, danlembaga jasa keuangan sektor lainnya. Sementara itu, ada peneliti lain dengan kewenangan untukmenyelidiki, yakni, jaksa, polisi, dan KPK (korupsi di Indonesia memberantas komisi). Hasilnyaadalah dalam bentuk aspek yuridis dan ditulis dalam bentuk deskriptif-analitis. Kesimpulan daripenelitian ini adalah sebagai berikut: ada tumpang tindih kewenangan antara peneliti OJK danpengacara publik penyidik, polisi, dan KPK, baik itu dalam penyelidikan kejahatan umum dankejahatan khusus / korupsi. Adapun efektivitas penyidik OJK, itu harus dibuktikan namun di masadepan."

"Pembahasan yang dituangkan dalam tulisan ini yaitu tinjauan yuridis mengenai efektivitas penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan di Indonesia, khususnya tindak pidana perbankan. Permasalahannya timbul mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat ketentuan mengenai Penyidik OJK dengan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sementara itu, di dalam ketentuan undang-undang organik masing-masing lembaga kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga terdapat ketentuan mengenai penyidik yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana, termasuk penyidikan tindak pidana perbankan. Dalam tesis ini, metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder) baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier khususnya Undang - Undang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hasil penelaahan berupa telaah aspek yuridis dalam bentuk deskriptif analitis. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK maupun penyidik Jaksa, Polisi atau KPK, khususnya penyidikan tindak pidana perbankan, dapat bersinggungan dan mempengaruhi efektivitas dari penyidik OJK sehingga ketentuan terkait perlu ditinjau kembali.......The discussion set forth in this paper is a juridical review of the effectiveness of investigations by the Financial Services Authority (OJK) in handling crimes in the financial services sector in Indonesia, particularly banking crimes. The problem arises considering that in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority there is a provision regarding OJK Investigators with the authority to investigate crimes in the financial services sector which includes the banking sector, capital market, insurance, and other financial service institutions. Meanwhile, in the provisions of the organic law of each, police, prosecutor, and the Corruption Eradication Commission, there are also provisions regarding investigators who also have the authority to carry out criminal investigations, including investigations into banking crimes. In this thesis, the writing method used is a normative juridical method that focuses on examining positive laws which are the legal basis for the existence of the research objects. The data collection was carried out by researching and reviewing various literature materials (secondary data) in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, especially the Financial Services Authority Law, the Criminal Procedure Code, and other related laws and regulations. The results of the study are in the form of an analysis of juridical aspects in the form of descriptive analytical. The conclusion of this paper is that the implementation of investigations carried out by OJK investigators and prosecutors, police and KPK investigators, especially investigations of criminal acts in the banking sector, can intersect and affect the effectiveness of OJK investigators so that the relevant provisions need to be reviewed."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan sistem yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan, serta membandingkan pengaturan dan sistem pengawasan perbankan antara OJK di Indonesia dengan Financial Supervisory Service (FSS) di Korea selatan, persamaan dan perbedaan pengawasan terhadap keuangan yang dilakukan oleh OJK dan FSS.Perbandingan dalam penelitian ini ditinjau melalui kewenangan lembaga dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan di negaranya, mengenai independesi lembaga, dan mengenai hubungan anatara lembaga pengawas tersebut dengan bank sentral di negaranya masing-masing dengan cara memperdalami sistem pengawasan perbankan yang mencakup aspek regulasi, penegak hukum, sarana prasarana, dan masyarakat (bank) serta mengenai analysis terhadap efektivitas pengawasan keuangan dilakukan oleh negara masing-masing. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskritif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Dari penelitian ini akan diketahui bahwa OJK dan FSS melakukan penganwasan kueangan dengan pengawasan langsung dan tidak langsung, dan akan terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya terkait dengan memperdalami sistem pengawasan perbankan yang mencakup aspek regulasi, penegak hukum, sarana prasarana, dan masyarakat (bank).......This thesis aims to identify the authority and the system of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in the banking supervision regulatory system as well as to provide comparison on the banking regulatory and supervisory system conducted by OJK in Indonesia and Financial Supervisory Service (FSS) in South Korea, the differences and the similarities identified throughout the analysis between OJK and FSS. The comparison of this research focuses on the Financial Service Authority in carrying out the banking regulatory and supervisory system of each country, namely the independency of the agency, and the relation between supervisory agency with the central banks of each country as well as the effectiveness of financial supervision conducted by each country. The research method of this paper is normative-descriptive method. Statue approach and comparative approach are used for the research which mainly focuses on the legislation and the comparison. This research is expected to clarify the significant differences between the countries by elaborating the banking supervisory system in the aspect of regulatory system, law enforcement, infrastructure and community (bank)."

"Skripsi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi customer due diligence dalam uang elektronik sebuah perusahaan sebagai penyedia jasa keuangan (PJK) dalam mengatur layanan keuangan digital yang mengeluarkan produk uang elektronik dalam mencegah praktik pembiayaan terorisme di Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini akan menganalisis salah satu PT di Indonesia sebagai PJK dalam penerapan customer due diligence dalam melakukan uang elektronik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku tentang customer due diligence di Indonesia. Dari hasil skripsi ini, diharapkan dapat ditarik kesimpulan tentang kepatuhan PT NSIA terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam menerapkan customer due diligence dan dapat mengungkapkan hambatan dalam menerapkan customer due diligence untuk mencegah pendanaan terorisme. Dengan melakukan hal tersebut maka diharapkan tesis ini dapat memberikan saran untuk perbaikan penerapan customer due diligence oleh perusahaan sebagai langkah untuk mencegah dan memberantas pembiayaan terorisme di Indonesia.......This thesis aims to gain an understanding of the financial service provider (PJK)  implementation of customer due diligence within electronic money in organizing digital financial service that issues an electronic money product in preventing the practice of financing of terrorism in Indonesia pursuant to prevailing laws and Regulation in Indonesia. This thesis will analyze one of the PT in Indonesia in its implementation of customer due diligence in conducting electronic money pursuant to prevailing laws and regulations on customer due diligence in Indonesia. Based on this thesis result it is hoped that it will draw a conclusion on PT NSIA obedience to prevailing laws and regulation in implementing customer due diligence and could reveal it an obstacle in implementing customer due diligence to prevent the financing of terrorism. By doing it so it is hoped that this thesis could provide any suggestion for the improvement of the implementation of customer due diligence by the company as a measure to prevent and combat the financing in terrorism in Indonesia."

"Perubahan era ekonomi industri ke era ekonomi informasi telah membawa dampak timbulnya konsumen yang mengalami hiperinformasi (pada sisi supply) dan hiperkompetisi (pada sisi demand). Merek menjadi semakin mirip, sementara konsumen menjadi kebingungan memilih. Akibatnya diferensiasi menjadi suatu kebutuhan mutlak dalam bidang pemasaran, khususnya komunikasi pemasaran.Tesis ini mencoba mendefinisikan diferensiasi yang efektif dalam komunikasi pemasaran sebagai upaya diferensiasi yang menghasilkan persepsi beda yang mendorong timbulnya preferensi mengkonsumsi. Jadi dalam tesis ini dibedakan antara diferensiasi yang efektif dengan diferensiasi semu (tanpa preferensi), preferensi semu (tanpa persepsi beda) dan diferensiasi gagal (tidak menghasilkan persepsi beda dan preferensi). Penelitian dilakukan dengan uji asosiasi untuk melihat hubungan persepsi beda yang dihasilkan dengan preferensi mengkonsumsi, untuk dapat pada akhirnya melihat kecenderungan hasil dari upaya diferensiasi. Untuk memahami persepsi beda di benak konsumen juga dilakukan penelitian dengan Multi Dimensional Scaling (MDS) sebagai pelengkap, agar dapat megetahui posisi produk di benak konsumen dan apa yang menjadi dimensi dasar penentuan posisi tersebut.Tesis komunikasi pemasaran ini juga mernperkenalkan Model Konstruksi Diferensiasi untuk membentuk suatu diferensiasi yang efektif dengan membentuk faktor beda untuk menghasilkan persepsi beda dan faktor urgency untuk mendorong preferensi mengkonsumsi. Model digunakan untuk membentuk suatu upaya diferensiasi dalam bentuk jasa Wealth Advisory yang akan memberikan advokasi pengelolaan aset dengan denominasi US Dollar pada program-program Capital Protected Investment diluar negeri (Singapura). Respon atas upaya ini diteliti dengan uji asosiasi (Crosstabs) dan Multi Dimensional Scaling (MDS).Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang cukup signifikan antara persepsi beda dan preferensi untuk menggunakan jasa Wealth Advisory tersebut (Hasil uji Asosiasi). Analisa dengan Crosstabs menggambarkan respon responden dalam kategori diferensiasi efektif (37%), diferensiasi semu (17%), preferensi semu (18%), dan diferensiasi gagal (28%). Hasil ini dimasukkan dalam Matriks Efektivitas Diferensiasi untuk menggambarkan posisi hasil upaya diferensiasi. Hasilnya terlihat bahwa upaya diferensiasi pada prinsipnya cukup baik, sehingga pembentukan jasa Wealth Advisory bisa direkomendasikan dengan beberapa catatan. Diharapkan penerapan konsep dan teori pada studi kasus penelitian dapat menjadi gambaran aplikasi Model Konstruksi Diferensiasi untuk membentuk diferensiasi yang efektif dalam komunikasi pemasaran.V Bab + 140 halaman + xiv halaman awal + 2 alur + 25 gambar + 10 label + 2 matriks + 5 lampiran; Daftar Pustaka 33 buku + 2 modul + 3 artikel majalah & tabloid (2002-2003)"

"ABSTRAK Bank merupakan penyedia jasa keuangan yang berfungsi sebagai financial intermediary karena kegiatan usaha bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus of fund) dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang kekurangan atau memerlukan dana (lacks of funds). Sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Penerapan prinsip kehati-hatian akan sangat menentukan tingkat kesehatan dari bank tersebut mengingat dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan. Money laundering adalah tindak pidana yang didefinisikan sebagai proses menyamarkan uang atau harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan dimasukkan ke dalam sebuah sistem keuangan untuk dicuci sehingga seolah-olah menjadi uang atau harta kekayaan yang sah. Tujuan penulisan tesis ini adalah untukmengetahui peranan bank sebagai penyedia jasa keuangan terkait upaya pencegahan dan pemberantasan praktek money laundering di Indonesia. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa bank sebagai penyedia jasa keuangan harus melakukan beberapa upaya guna mencegah dan memberantas praktek money laundering, yaitu dengan menerapkan Customer Due Dilligence (CDD) pada operasional perbankan serta melakukan pelaporan transaksi keuangan. Guna mengetahui efektifitas dari penerapan Customer Due Dilligence (CDD) sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan praktek money laundering, Pemerintah memberikan kewenangan pelaporan dan pengawasan perbankan kepada Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan kewenangan terkait fungsi Regulasi dan Pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI).

---

ABSTRAK Bank is a financial services provider which serves as a financial intermediary because the business of banks is mustering funds from people who have surplus of funds and distribute it again to the people who lacks or need of funds. Thus in conducting its business activities, banks should consider the prudential banking principle. The application of prudential banking principle will determine the bank soundness, considering the primary basis of banking activity is trust. Money laundering is a criminal offense which is defined as the process of disguising money or assets which constitute proceeds of crime to put into the financial system to laundered, so that seems to be legitimate money. The purpose of this research is to investigate the role of banks as providers of financial services regarding prevention efforts and eradication of money laundering practices in Indonesia. The study authors concluded that banks as a financial service provider should do some efforts to prevent and combat money laundering practices by implementing Customer Due Diligence (CDD) on banking operations and reporting financial transaction. In order to know the implementation Customer Due Diligence (CDD) effectiveness as a prevention and eradication of money laundering practices, Goverment gives the authority to PPATK related reporting and banking supervision function to PPATK, and Regulation and Supervision function to OJK, that previously conducted by Bank Indonesia (BI)"