Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lemahnya implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN menjadi salah satu faktor penentu terjadinya krisis yang dialami Indonesia sejak pertengahan Juli tahun 1997. Hal tersebut dikarenakan masih buruknya kinerja dan rendahnya daya saing dari BUMN. Hubungan yang erat antara pemerintah dan pelaku dunia usaha, konglomerasi dan monopoli serta proteksi dan intervensi pasar telah menjadi penyebab rendahnya daya saing dari BUMN.Berdasarkan kenyataan di atas, maka Kantor Menteri Negara BUMN perlu segera membenahi banyak hal dalam BUMN. Wujud nyata dari implementasi GCG pada BUMN adalah dengan dibentuknya SK Menteri Negara BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN yang memuat secara komprehensif upaya-upaya : Website BUMN-Online; Statement of Corporate Intent (SCI); Komisaris Independen; Komite Audit; Appointment Agreement (AA); Performance Incentive System (PIS); Key Performance Indikator.Penulis akan mencoba meneliti mengenai efektivitas upaya implementasi GCG pada BUMN. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan memaparkan upaya-upaya penerapan GCG pada BUMN dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG pada BUMN. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG pada BUMN.Kesimpulan tesis ini dapat dijelaskan bahwa upaya Implementasi GCG pada BUMN telah mulai dilaksanakan. Pelaksanaan upaya GCG pada BUMN sangat penting karena setidaktidaknya dapat memberikan manfaat yaitu, dengan BUMN-on line menjadikan shareholders dan stakeholders dapat dengan mudah mengakses kinerja dari BUMN yang bersangkutan sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan Direksi dapat diminimalisir; GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan (value of the firm) dengan diterapkannya program SCI, PIS, dan KPI karena Direksi akan lebih profesional menjalankan kewajibannya, sehingga pada akhirnya BUMN dapat membantu penerimaan pemerintah melalui APBN; GCG dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik dari Direksi atas koordinasi dengan Komisaris dengan dibantu oleh Komisaris Independen dan Komite Audit; dan GCG dapat meningkatkan kualitas pelayanan BUMN kepada para stakeholders karena BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi akan memberikan kontribusi bagi pendapatan negara yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat terwujud."

"Good public and corporate governance have begun to command considerable attention today in the world, as well as across the Asia-Pacific, not only from civil society, NGOs and the public itself, but also from the business community and the markets. Despite the heavy emphasis on international terror and the war against it, human rights and democracy are far from being irrelevant in good governance; in fact, the people could now become an even more effective "bridge" and "check" between good public and corporate governance than earlier envisaged. A new mentality seems to be sprouting up across Asia in terms of governance."

"Pentingnya pelaksanaan praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) semakin dirasakan sejak terjadinya krisis keuangan dan ekonomi yang melanda Asia, termasuk Indonesia. Praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang buruk di masa sebelum krisis ekonomi disinyalir merupakan salah salu penyebab terjadinya krisis keuangan dan ekonomi Indonesia.Hal inilah yang kemudian kemudian mendorong dibentuknya Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance di bulan Agustus 1999 yang menghasilkan Pedoman Kebijakan Corporate Governance. Penerapan praktek-praktek Good Corporate Governance diharapkan dapat melindungi kepentingan seluruh pihak (stakeholders) yaitu pemegang saham, karyawan, masyarakat, pemerintah serta pihak-pihak yang terkena pengaruh kegiatan suatu perusahaan.PT. Bank XYZ, yang merupakan sebuah bank swasta nasional yang telah mencatatkan sahamnya di Pasar Modal menyadari pentingnya pelaksanaan Good Corporate Governance. Kebijakan untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporare Governance dilandasi oleh keinginan manajemen terhindar dari kesalahan mengelola dan kesalahan wewenang yang dapat merugikan segenap stakeholders.Sebagai sebuah bank yang telah mencatatkan sahamnya di Pasar Modal, PT. Bank XYZ juga terikat oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia selaku Otoritas Perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) selaku Otoritas Pasar Modal. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan baik oleh Bank Indonesia maupun Bapepam telah memasukkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, seperti keharusan memberikan laporan keuangan secara periodik kepada publik dan pembentukan sekretaris perusahaan (transparansi), tanggung jawab dewan komisaris dan direksi terhadap perusahaan Serta pembentukan komite audit (akuntabilitas dan tanggungjawab) dan sebagainya.Suksesnya pelaksanaan Good Corporate Governance pada PT. Bank XYZ memerlukan adanya komitmen dari pemegang saham, khususnya pemegang saham mayoritas, manajemen selaku pembuat kebijakan internal perusahaan, Serta dukungan segenap karyawan yang merupakan pelaksana kebijakan perusahaan."

"Penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani kepentingan umum rentan terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan antara para pejabat administrasi negara (pejabat tata usaha negara - pejabat TUN) dengan masyarakat. Apabila timbul permasalahan maka Hukum Administrasi Negara telah menyediakan mekanisme dalam hukum formil atas berbagai permasalahan tersebut yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan langsung terhadap kompetensi absolut PTUN tertuang dalam Pasal 49 UU PTUN. Pengecualian atas suatu sengketa TUN terdiri dari (1) keputusan yang dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (2) dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya klausul kepentingan umum dalam pembatasan tersebut. Hal ini terkait erat dengan kewenangan diskresi Pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan (freies ermessen). Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana praktekpraktek diskresi di Indonesia selama ini dalam kaitannya dengan legalitas suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kemudian bagaimana kaitan antara praktek diskresi dengan perwujudan good governance di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengemukakan mengenai praktek diskresi yang terjadi selama ini di Indonesia dan menjelaskan kaitan antara praktek diskresi dengan perwujudan good governance di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dan diolah secara kualitatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan diskresi yang transparan dan akuntabel akan menyebabkan terwujudnya good governance. Namun apabila penggunaan diskresi itu tidak transparan dan tidak akuntabel maka yang terjadi adalah bad governance."