Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisa strategi E-Government Public Relations Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun reputasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, konsep E-Government Public Relations, teori reputasi organisasi, dan teori perencanaan strategis kehumasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta observasi partisipatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi EGovernment Public Relations pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggabungkan empat karakteristik, yaitu: strategic, integrated, targeted, dan measurable yang diimplementasikan ke dalam rangkaian perencanaan strategis kehumasannya. Media internet yang digunakan dalam rangka membangun reputasi organisasi adalah situs dan media sosial.

---

This research aims to analyze the strategy of E-Government Public Relations at the Ministry of Public Works and Housing in building the organization reputation. Theories that were applied are government public relations theory, the concept of E-Government Public Relations, reputation of organization theory, and strategic planning of public relations. This is a qualitative research. Data collected by indepth interviews and participatory observation. The results show that EGovernment Public Relations strategy at the Ministry of Public Works and Housing incorporates four characteristics: strategic, integrated, targeted, measurable and implement them into PR strategic planning. Internet media used in order to establish the organization reputation are website and social media.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan media relations yang dilakukan Bagian Hubungan Masyarakat BNN dalam upaya diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan narkotika. Humas sebagai juru bicara organisasi mengemban tugas menginformasikan program, kegiatan dan kinerja pemerintah kepada masyarakat. Kegiatan utama yang dilakukan Humas BNN antara lain menyelenggarakan konferensi pers, membuat press release dan melakukan publikasi kelembagaan. Konsep yang digunakan adalah media relations, public relations dan humas pemerintah. Kegiatan media relations ini memerlukan kerja sama dengan media massa dan satuan kerja di BNN. Hambatan yang dihadapi adalah Humas belum berperan sebagai penyedia informasi utama, kualitas SDM yang belum optimal, dan publikasi kelembagaan yang belum terukur keberhasilannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas BNN hanya berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi kedeputian dengan media massa yang membutuhkan informasi.

---

This research aims to determine the activities of media relations conducted by Public Relations Division of BNN Humas in disseminating information on prevention and eradication of narcotics. Humas as the spokesperson of the organization carry out the task of informing the program, activities and performance of the government to the public. The main activities of BNN Public Relation are holding press conferences, making press releases and organizing institutional publications. The concepts used by Humas are media relations, public relations and public relations government. This media relations activity requires cooperation with mass media and work units at BNN. The obstacles faced are the PR has not acted as the main information provider, the quality of human resources is not optimal, and institutional publications that have not measured its success. The results showed that BNN Public Relations only acts as facilitator which facilitates each deputy with mass media that need information.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep knowledge sharing dalam jaringan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi, dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan tacit dan explicit para anggotanya guna kesiapan menghadapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Objek penelitian ini adalah Iprahumas, yaitu organisasi profesi yang menaungi dan hanya beranggotakan pranata humas di seluruh Indonesia. Iprahumas merupakan mitra kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas di Indonesia. Iprahumas mempunyai peran yang strategis dalam mendukung tugas dan fungsi profesi pranata humas untuk melakukan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Sebaran anggota Iprahumas di seluruh Indonesia juga menjadi pendukung dalam diseminasi narasi tunggal maupun membangun partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan teori-teori yang menjelaskan konsep knowledge sharing dan teori jaringan komunikasi. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan pendekatan penelitian campuran (mix method) dimana kualitatif sebagai metode utama. Teknik pengumpulan data didapatkan melalui wawancara mendalam, observasi, kuesioner, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari efektivitas pengelolaan aktivitas knowledge sharing yang sudah dilaksanakan oleh Iprahumas, penerapan identity, reflect, share, dan apply belum dilakukan secara maksimal. Begitu pula dengan bentuk jaringan komunikasi anggota Iprahumas dalam efektivitas organisasi knowledge sharing. Dari jaringan komunikasi yang diteliti, mayoritas hubungan ikatan yang terjadi dalam jaringan komunikasi anggota Iprahumas bersifat satu arah. Jaringan komunikasi aktivitas knowledge sharing terkait tema umum maupun tema-tema knowledge sharing existing di Iprahumas cenderung tidak menyebar dan dapat berdampak pada kurang efektifnya penyebaran pengetahuan yang merata antar anggota.

---

ABSTRACT
This study aims to explain the concept of knowledge sharing in communication networks carried out by organizations, in increasing the tacit and explicit knowledge capacity of its members for readiness to face the advancement of information and communication technology. The object of this research is Iprahumas, which is a professional association that houses and only consists of public relations institutions throughout Indonesia. Iprahumas is a working partner of the Ministry of Communication and Informatics as a Public Relations Institution Position Trustee agency in Indonesia. Iprahumas has a strategic role in supporting the duties and functions of the public relations institution profession to provide information and public relations services to the government. The distribution of members of Iprahumas throughout Indonesia has also become a supporter in the dissemination of a single narrative and in building public participation. This study uses theories that explain the concept of knowledge sharing and communication network theory. This study uses a post-positivist paradigm with a mixed research approach where qualitative is the main method. Data collection techniques were obtained through in-depth interviews, observation, questionnaires, and literature studies. The results showed that from the effectiveness of the management of knowledge sharing activities that have been carried out by Iprahumas, the application of identity, reflect, share and apply has not been done to the fullest. This is also the case with the communication network of Iprahumas members in the effectiveness of knowledge sharing organizations. From the communication network under study, the majority of the bond relationships that occur in the Iprahumas member communication network are one-way. The communication network of knowledge sharing activities related to common themes and existing knowledge sharing themes at Iprahumas tends not to spread and can have an impact on the ineffectiveness of knowledge sharing that is evenly distributed among members.

Abstrak :
Dialog dipertimbangkan sebagai cara paling etis dalam praktik public relations. Sama halnya dengan public relations pemerintah, dialog seharusnya mendapatkan tempat utama dalam melakukan komunikasi dengan publik. Potensi media terutama media sosial untuk terlibat dalam dialog sebagian besar belum dimanfaatkan secara maksimal. Media sosial meyediakan saluran komunikasi dua arah sehingga public relations, khususnya pemerintah dapat membangun hubungan dialogis dengan para pemangku kepentingan atau publiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk komunikasi dialogis public relations pemerintah di media sosial, khususnya twitter. Penelitian ini hanya berfokus pada sisi formal dialog dan bukan pada isinya. Dalam rangka untuk melihat ada atau tidaknya komunikasi dialogis, dua media sosial twitter kementerian komunikasi dan informatika akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi. Sejumlah sampel tweet akan dianalisis menggunakan prinsipprinsip dialogis di media sosial dan karakteristik pesan Twitter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media sosial Twitter Kementerian Kominfo tidak termasuk kedalam kelompok dialogis. Dengan demikian, media sosial tidak digunakan sebagai sarana untuk membangun hubungan dialogis antara organisasi dengan publik atau stakeholdernya. ......Dialogue is considered as the most ethical way in the practice of public relations. Similarly with the government's public relations, dialogue should have a major place in their communication with the public. Especially social media potential for engaging in dialogue mostly not exploited to its full potensial. Social media providing two-way communication so that the government public relations can build dialogic relatinship with theirs stakeholders or public. This study aimed to explain the form of the government public relations dialogical communication in social media, especially in Twitter. This study focuses only on the formal side of the dialogue, not the content of dialogue itself. In order to see whether or not the dialogical communication, two social media Twitter ministry of communications and information technology will be analyzed using content analysis method. Sample tweet will be analyzed using the principles of dialogue in social media and Twitter message characteristics. The results showed that both social media Twitter Ministry of Communications is not included in the dialogic group. Therefore, social media is not used to build a dialogical relationship between the organization and the public or stakeholders.

Abstrak :
Sering ditemukannya informasi yang tidak faktual dan terkadang tidak berimbang antara kenyataan dengan pemberitaan terkait organisasi pemerintahan membuat humas BKPM harus menerapkan strategi komunikasi dalam membangun citra organisasi. Implementasi Cyber Public Relations (CPR) dipandang perlu dilakukan oleh Humas BKPM guna penyampaian informasi yang kepada publik dalam membangun citra organisasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa implementasi kegiatan CPR melalui dimensi e-governement, strategi pengelolaan CPR dan menilai citra organisasi dengan basic dimensions of corporate image. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam sebagai data primer dan dokumen internal BKPM sebagai data sekunder. Sedangkan paradigma yang digunakan adalah paradigma post-positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra organisasi telah dibangun dengan mengimplementasikan CPR. Jika dilihat dari dimensi e-government sudah ada 7 dimensi yang terlaksana. Sedangkan untuk strategi pengelolaan media online sudah dilakukan dengan menentukan tujuan komunikasi, target audience, tema, isi dan pemilihan saluran media online. ...... Often the discovery of information that is not factual and sometimes unbalanced between the reality with the news related to government organizations to make public relations BKPM should implement communication strategies in building the image of the organization. Implementation of Cyber Public Relations (CPR) is deemed necessary by Public Relations BKPM in order to deliver information to the public in building the image of the organization. The purpose of this study is to know and analyze the implementation of CPR activities through the dimensions of e-government, CPR management strategies and assess the image of the organization with basic dimensions of corporate image. The research method is qualitative descriptive by conducting in-depth interview as primary data and BKPM internal document as secondary data. While the paradigm used is the postpositivism paradigm. The results show that organizational image has been built by implementing CPR. When viewed from the dimensions of e-government already exist 7 dimensions are implemented. As for online media management strategy has been done by determining the purpose of communication, target audience, theme, content and selection of online media channels.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi strategi humas pemerintah dan menganalisis peran humas dalam meningkatkan reputasi organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Teori yang digunakan adalah teori peran kehumasan, teori perencanaan strategis kehumasan dan teori reputasi organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatoris dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa humas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melaksanakan perencanaan strategis kehumasan. Namun demikian implementasi belum dilakukan secara optimal, yaitu belum melakukan riset awal yang menganalisis tentang situasi, organisasi dan publiknya yang merupakan dasar dari perencanaan. Selain itu, humas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum menjalankan perannya sebagai communication manager yang bertindak sebagai konseptor program kehumasan.

---

ABSTRACT
This thesis evaluates the implementation of strategic planning in government public relations and analyzed the role of public relations to enhance its organization rsquo s reputation at the Ministry of Public Works and Housing. Theories that were applied are strategic planning of public relations theory, role of public relations, and reputation of organization. This research is descriptive qualitative. The data were collected by means of in depth interview, participative observation and document review. The results show that the Ministry of Public Works and Housing rsquo s public relations has performed strategic planning for their public communication. However, it has not done formative research to analyze its situation, organization, and public, which is the base for the overall planning. In addition, it has not run the role as communication manager that masterminds its public relations program.

Abstrak :
ABSTRAK
Tentara Negara Indonesia Angkatan Udara TNI AU berhasil menarik perhatian para pengguna Twitter atas kemampuan organisasi dalam mempraktikkan socio-communicative style melalui akun resmi Twitter TNI AU. Interaksi kreatif antara TNI-AU dengan publik yang dilakukan secara konstan dalam jangka waktu tertentu memberikan dampak tersendiri bagi perkembangan dan kualitas hubungan antara organisasi dengan para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh atas socio-communicative style dan interaksi parasosial terhadap organization-public relationship dan public advocacy. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan penyebaran survei daring melalui aplikasi google docs kepada 230 followers akun Twitter @_TNIAU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial merupakan media komunikasi yang tepat bagi organisasi pemerintah untuk menjangkau publik. Organisasi pemerintah perlu melakukan Salah satunya dengan menentukan komunikator atau persona yang tepat bagi organisasi. Bagaimana organisasi membangun, menjaga, dan mengembangkan relasi dengan publik merupakan hal yang penting, agar kemudian dapat tercipta pula advokasi dari publik terhadap organisasi sebagai hasil dari relasi yang terbangun dengan baik.

---

ABSTRACT
The Indonesian Air Force has achieved Twitter users attention by being successful in practiced their ability of organization socio communicative style on their official Twitter account. It is ensure a relationship quality at a higher level when organization and public have constant interaction within certain period of time. This study aims to explain the effect of socio communication style and parasocial interaction on organization public relationship and public advocacy. By conducting survey research, the researcher collect data from 230 respondents using an online questionnaire application and analyze the collected data to produce numerical results. The results of this study showed that social media is the ideal communication tools for government organization to reach their public. The government organization should manage their social media to achieve their organizational goals by creating connections with the public, represents by the organization personae to build their trust, satisfaction, and advocacy.

Abstrak :
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melakukan aktivitas media relations yang dilaksanakan oleh Humas yang tergabung dalam Pusat Komunikasi Publik untuk mencapai publisitas yang dapat digunakan untuk penyebarluasan informasi mengenai pariwisata dalam negeri kepada masyarakat khususnya calon wisatawan nusantara. Penelitian ini mencoba menganalisis secara deksriptif mengenai aktivitas media relations untuk mencapai publisitas yang dapat mendukung promosi pariwisata dalam negeri dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara mendalam serta melakukan studi pustaka seperti data yang didapatkan dari sumber literatur kepustakaan berupa buku-buku, surat kabar, artikel/tulisan pada media massa dan internet, foto, dokumen dan website Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kesimpulan penelitian ini memperlihatkan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyadari bahwa media merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menyebarluaskan informasi mengenai promosi pariwisata dalam negeri, dan hubungan dengan media tersebut dapat diupayakan melalui aktivitas media relations yang dilakukan oleh Humas secara konvensional dan special treatement walaupun dalam prakteknya terdapat banyak hambatan. Humas juga telah melakukan peran, fungsi serta tugasnya dalam upaya pencapaian publisitas pendukung promosi pariwisata dalam negeri melalui aktivitas media relations tersebut.

---

Ministry of Tourism and Creative Economy, Republic of Indonesia holds media relations activities that is implemented by Public Relations which is incorporated in Centre of Public Communication in efforts to achieve publicity which can be used to dissemination of information about domestic tourism promotion especially candidate of domestic tourism. This thesis try to analize in descriptive way about media relations activity to achieve publicity for supporting domestic tourism promotion by using qualitative approach through in depth interviews, and also doing literature study such as data obtained from literature sources in form books, newspaper, article/posts on mass media and internet, photos, document and website of Ministry of Tourism and Creative Economy. Conclusion of this thesis shows that Ministry of Tourism and Creative Economy realize that media is a very important thing to dissemination information about promotion of domestic tourism, and media relations can be pursued through media relations activities conducted by the Public Relations in conventional and special treatment although in practice there are many obstacles. Public Relation also has done the role, functions and duties well in supporting efforts to achieve publicity for tourism promotion activities in the country through the media relations.

Abstrak :
Media sosial merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan digital government yang tujuan utamanya adalah mentransformasi hubungan pemerintah-publik ke arah yang lebih baik. Di Indonesia, pengelolaan media sosial diampu oleh Humas pemerintah. Media sosial menjadi situs di mana identitas organisasi dibangun, dikelola bahkan dihancurkan. Teori Sociocitizenry mengusung model adaptasi akun media sosial pemerintah yang disepakati, yang menjadi indikator baiknya hubungan pemerintah dan publik. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian model adaptasi akun media sosial pemerintah yang disepakati dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berupa survei secara online kepada followers akun Facebook, Instagram, dan Twitter Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode PLS-SEM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terbentuknya kepercayaan publik (terhadap konten dan interaksi akun); serta persepsi akan pentingnya berinteraksi dengan DJI secara tidak langsung, berpengaruh positif terhadap adaptasi akun media sosial oleh publik yang disepakati. Terbentuknya kepercayaan publik tersebut dipengaruhi secara positif oleh tingkat keterbiasaan publik dalam menggunakan media sosial; pemahaman mereka akan layanan media sosial yang disediakan oleh akun DJI; serta antisipasi terhadap kualitas (konten dan interaksi) akun media sosial. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam mengantisipasi kualitas media sosial, publik dipengaruhi oleh faktor normatif berupa pandangan dari sesama followers akun serta faktor personal berupa reputasi akun media sosial. Dalam penelitian ini pengaruh citizen- centric digital communication's policy terhadap approved adaptation tidak terbukti. Hal ini ditengarai karena perbedaan konteks penelitian dengan penelitian rujukan, di mana di Indonesia khususnya pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Humas Pemerintah tidak berperan dalam perumusan kebijakan. ......Social media is one of the digital government tools that aim to transform the relationship between government and society positively. In Indonesia, social media is managed by the Government's Public Relations. Social media is a site where organizational identity is built, managed, and even destroyed. Sociocitizenry theory provides a model of government social media accounts' approved adaptation which is an indicator of a positive relationship between government and public. In this study, the government's social media account approved adaptation model was tested using a quantitative approach through an online survey to followers of the Facebook, Instagram, and Twitter accounts of the Directorate General of Immigration and then analyzed using the PLS-SEM method. The results of this study indicate that configured trust; and perceived importance of social media interactions with government, has a positive effect on approved adaptation. The configured trust is positively influenced by the familiarity with social media and government's social media services. In addition, the results also show that in anticipating the quality of social media, the public is influenced by normative factors such as virtual community’s view of social media account quality reputation; and personal factors such as social media account quality reputation. In this study approved adaptation is not influenced by citizen-centric digital communication policy. This is presumably due to differences in the context of research with previous research, wherein Indonesia specifically in Directorate General of Immigration, Government Public Relations does not play a role in policy-making.

Abstrak :
Penelitian ini menyelidiki strategi komunikasi pada Humas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mengelola resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di media sosial Instagram Kementerian PUPR. Metode penelitian studi kasus ini melibatkan wawancara mendalam dengan Humas Kementerian PUPR di Biro Komunikasi Publik dan Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Satgas IKN) serta pengamatan oleh peneliti pada komentar resistensi masyarakat dalam unggahan konten #IKNkita di akun @kemenpupr. Dari hasil analisis menggunakan konsep strategi mengelola resistance to change dari Kotter dan Schlesinger, temuan menunjukkan bahwa alasan resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemindahan IKN paling kuat adalah alasan kesalahpahaman dan kurang kepercayaan. Alasan kedua adalah penilaian yang berbeda, alasan ketiga adalah kepentingan diri sendiri yang sempit, terakhir adalah alasan toleransi berubah yang rendah. Strategi komunikasi Humas PUPR dalam mengelola resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemindahan IKN di Instagram dengan pembuatan tagar #IKNkita, penjadwalan khusus untuk konten #IKNkita dan pembuatan konten #IKNkita. Pendekatan yang digunakan dalam konten #IKNkita yang telah digunakan oleh Humas PUPR adalah pendidikan dan komunikasi, partisipasi dan keterlibatan, fasilitasi dan dukungan, serta negosiasi dan kesepakatan. Selain itu, Humas PUPR juga menerapkan strategi ‘no response’ terhadap komentar-komentar negatif. Humas PUPR tidak pernah menggunakan pendekatan manipulasi, kooptasi dan paksaan untuk mengelola resistensi terhadap kebijakan pemindahan IKN dalam konten #IKNkita di Instagram. ......This research investigates the digital communication strategies employed by Government Public Relations (GPR) of the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) in managing public resistance towards the State Capital City relocation policy (IKN) on the Instagram social media platform of the Ministry of PUPR. This case study research method involves in-depth interviews with the GPR of the Ministry of PUPR and the Chairperson of the IKN Development Implementation Task Force (Satgas IKN), alongside the researcher's observations on public resistance comments within the #IKNkita content posts on the @kemenpupr account. Through the analysis using Kotter and Schlesinger's concept of managing resistance to change, the findings indicate that the strongest reasons for public resistance to the IKN relocation policy are misunderstanding and lack of trust. The second reason is differing assessments, the third is parochial self-interest, and lastly, low tolerance for change. The approach used in #IKNkita content that has been used by the GPR of the Ministry of PUPR is education and communication, participation and involvement, facilitation and support, as well as negotiation and agreement. Apart from that, the GPR of the Ministry of PUPR also implemented a 'no response' strategy for negative comments. The GPR of the Ministry of PUPR has never used manipulation, co-optation and coercion approaches to manage resistance to the IKN relocation policy in #IKNkita content on Instagram.