Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan Program Penilaian Hubungan Industrial di Perusahaan oleh Mediator dalam Rangka Pembinaan Hubungan Industrial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program penilaian hubungan industrial di perusahaan secara umum telah berlangsung dengan baik. Program ini telah membantu Mediator memperoleh data kondisi suatu perusahaan yang seyogyanya menjadi dasar bagi Mediator bekerja melaksanakan tugas pembinaan hubungan industrial kepada perusahaan. Kendati demikian, pelaksanaan program penilaian tidak terlepas dari adanya kendala-kendala seperti terbatasnya anggaran, serta kualitas dan kuantitas dari Mediator Hubungan Industrial di daerah selaku pelaksana dari program tersebut. ...... The purpose of this research is to describe the implementation of the industrial relation assessment program in the framework of fostering industrial relations. This research is a qualitiatve reseasech with descriptive researchs design. The result showed that industrial relation assessment program is well implemented in general. This program has helped mediator to obtained data for the condition of a company that should be became the basis for a mediator work undertaking the task of direct assistance to the company. However, the implementation still meet constraint on limited budget, quality and quantity of a mediator industrial relations as implementator of the program.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan tentang kewenangan mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh didalamnya. Mediator Kementerian Ketenagakerjaan merupakan representasi pemerintah pusat yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan, memberikan pembinaan hubungan industrial pada pengusaha dan pekerja di Indonesia, serta melakukan supervisi, monitoring dan bantuan teknis kepada mediator daerah. Oleh sebab itu, mediator Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya dapat menjadi panutan dalam pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, proses implementasi kebijakan terkait kewenangan mediator di Kementerian Ketenagakerjaan belum berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang kewenangan mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kementerian Ketenagakerjaan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, yaitu faktor kurangnya kejelasan komunikasi, terbatasnya kualitas dan pemberdayaan kuantitas sumber daya manusia, sanksi yang belum diterapkan, pimpinan yang kurang berperan, dan koordinasi dengan masyarakat khususnya pengusaha dan pekerja yang belum efektif.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the implementation of policies regarding the authority of mediator in the settlement of industrial disputes in the Ministry of Labour of the Republic of Indonesia. This study tries to analyze factors that influence the implementation of the policy. Each mediator in the Ministry of Labour is a representation of the central government that responsible for formulating policies, providing industrial relations guidance to employers and workers in Indonesia, as well as supervision, monitoring and technical assistance to regional mediator. Therefore, the mediator in the Ministry of Labour should be a role model in the implementation of policies in accordance with applicable regulations. However, the process of policy implementation in the Ministry of Labour has not run as expected. This research uses post-positivist approach with descriptive design. Results of this study shows that the implementation of the policies regarding the authority of mediators in the settlement of industrial disputes in the Ministry of Labour is affected by the following factors: lack of clarity of communication, lack of quality and quantity of human resources, ineffective sanctions, lack of leadership role, and ineffective coordination with the public, especially employers and workers.

Abstrak :
Berbicara mengenai masalah hubungan industrial selalu saja tidak pernah ada habisnya. Konflik antara Pengusaha dengan Buruh selalu saja timbul. Dalam perkembangan saat ini, hubungan antara pengusaha dan buruh berangsur mulai sejajar. Dampaknya pihak Pengusaha tidak dapat bertindak semena-mena terhadap buruh yang dipekerjakannya. Termasuk untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pihak Buruh melakukan suatu kesalahan berat. Langkah awal yang dilakukan pihak Pengusaha ialah dengan mengeluarkan surat skorsing terhadap pihak Buruh yang diduga melakukan kesalahan berat. Pada kenyataannya, dikeluarkannva surat skorsing seringkali malah dijadikan pihak Buruh sebagai alat bukti untuk melaporkan pihak Pengusaha kepada pihak Kepolisian yang telah melakukan tindak pidana ?enghinaan. Hal tersebut tentu saja sangat menyulitkan bagi pihak Pengusaha. Di satu sisi, pihak Pengusaha (dengan jalan mengeluarkan surat skorsing) ingin secepat mungkin agar pihak Buruh yang melakukan kesalahan berat tadi segera 'diamankan' dari tempat kerja guna menghindari kerugian yang lebih besar. Namun di sisi lain bila surat skorsing tetap dikeluarkan, maka akan terjadi semacam serangan balik dari pihak Buruh dengan memperrnasalahkan substansi dari surat skorsing tersebut yang sering diartikan bertentangan dengan Asas Praduga Tak Bersalah. Hal semacam ini tentunya akan memperuncing masalah. Pihak Pengusaha akan merasa dipojokkan akibat laporan yang terkesan berat sebelah. Menilik kepada kondisi yang dihadapi oleh pihak Pengusaha sehubungan dengan kenyataan yang diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini ingin diketahui bagaimana langkah yang sebaiknya dilakukan oleh pihak Pengusaha dalarn melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pihak Buruh yang diduga melakukan kesalahan berat, tentunya dengan tetap menjunjung Asas Praduga Tidak Bersalah. Selain itu pe_masa]ahan yang ingin diajukan dalam penelitian ini adalah, bagaimana pihak Pengusaha menyikani setiap la:_,eran dari pihak Buruh kepada pihak penyidik Kepolisisan yang dimana sebenarnya laporan tersebut cenderung diurnikan sebagai media untuk mendongkrak posisi tawar (bargaining position) pihak Buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) oleh pihak Pengusaha. Dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan diatas, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh jawaban, bahwa langkah yang dilakukan pihak Pengusaha dengan mengeluarkan surat skorsing kepada pihak Buruh yang diduga melakukan kesalahan berat adalah sudah tepat. Surat skorsing tersebut pada intinya berisikan hal yang menyatakan bahwa pihak Buruh yang bersangkutan dinonaktifkan dari aktivitas pekerjaannya sehari-hari di lingkungan Perusahaan tempat ia bekerja. Satu hal yang perlu diingat dan diper.hatikan adalah mengenai redaksi dan substansi dari surat skorsing tersebut, yang mana harus tetap menjunjung tinggi Asas Praduga Tidak Bersalah. Bila isi surat skorsing tersebut dianggap pihak Buruh tidak menjunjung tinggi Asas Praduga tidak Bersalah serta cenderung menyudutkannya, bukan tidak mungkin surat skorsing tersebut malah dijadikan alat oleh pihak Buruh untuk mengadukan juga pihak Pengusaha ke pihak berwajib, yakni Kepolisian. Hal ini dimungkinkan, karena dalam Undang-undana Nomor 2 Tabun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dikatakan bahwa balk pihak Buruh maupun pihak Majikan sama-sama mempunyai hak untuk nvenempur upaya hukum atas setiap perbuataa mereka yang dianggap mempunyai aspek pidana. Di sisi lain, kedua belah pihak juga mempunyai kemungkinan untuk dikenakan pidana dalam hal mereka melakukan pelanggaran sesusai peraturan perundarig-undangan yang berlaku pada masing-masinc pihak. Tujuan laporan dari pihak Buruh yakni untuk mendongkrak posisi tawar (bargaining position) mereka, sehingga semakin mempersulit pihak Pengusaha untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Selanjutnya untuk menyikapi setiap laporan dari pihak Buruh kepada pihak Kepolisian, pihak Pengusaha sebagai terlapor harus mengur«pulkan bukti-bukti yang terkait dengan dugaan pihak Buruh telah melakukan kesalahan berat. Guna menghindari kemungkinan untuk menderita kerugian dalam iumlah yang lebih besar lagi, maka tindakan skorsing terhadap pihak Buruh yang diduga melakukan kesalahan berat tersebut tidak dapat dielakkan lagi. Lebih lanjur mengenai penyelesaiannya, para pihak dapat meminta pihak Kepolisian untuk menjembatani perselisihan yang terjadi di antara kedua belah pihak yang berselisih.