Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Daniel Yonatan, author

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Sebagai Bentuk Persekongkolan Yang Mendukung Monopsoni (Studi Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2015) = Technical Recommendation Letter from the Head of Service as a Form of Conspiracy to Support Monopsony (Study of KPPU Decision No. 21/Kppu-L/2015)

Mengenai persaingan usaha di Indonsia pengaturannya terdapat pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mana dalam Undang-Undang tersebut mengatur hukum persaingan usaha di Indonesia secara materiil. Mengenai penegakan hukum materiil persaingan usaha di Indonesia diberikan kewenangannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam Putusan Kppu No. 21/Kppu-L/2015 salah satu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tobing, Donny Wahyu, author

Tinjauan hukum terhadap hukum acara persaingan usaha dalam perspektif due process of law : studi kasus pada putusan komisi Nomor 07 KPPU/l/2007 = Judicial study for the competition law procedure in perspective due process of law case study on the decision of commission number 07/KPPU/I/2007

Penelitian ini mengangkat permasalahan yang disampaikan oleh LKPPUI terkait dugaan pelanggaran terhadap prinsip due process of law yang dilakukan oleh Majelis Komisi dalam Perkara Nomor 07/KPPU-L/2007. Menurut LKPPUI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah melanggar aturan mengenai jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan putusan Komisi. Selain itu, para Terlapor...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44032

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Namira Adjani Ramadina, author

Perbandingan Pelaksanaan Hukum Acara Persaingan Usaha Indonesia oleh Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pasca Pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Lembaga Federal Trade Commission di Amerika Serikat = Comparison of the Implementation of Indonesian Competition Law Procedures by the Komisi Pengawas Persaingan Usaha after the Ratification of Law no.11 of 2020 concerning Job Creation with the Federal Trade Commission in the United States

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan sebuah produk reformasi yang secara efektif berlaku pada tanggal 5 Maret 2000. Dengan lahirnya undang-undang ini, dibentuklah sebuah lembaga independen yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan penegakan terhadap hukum persaingan usaha. Jika terdapat pelaku usaha yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Abdurachman Sidik Alatas, author

Kedudukan Bukti Baru Dalam Upaya Keberatan Atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Temasek Holding Ltd. No.02/KPPU/2007/Pn.Jkt.Pst) = Status of New Evidence in Objection Process to The Decision of The Commission For The Supervision of Bussiness Competition. (study case: Temasek Holding Case Number 02/kppu/2007/PN.JKT.PST

Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan ada tidaknya suatu pelanggaran terhadap perkara persaingan usaha juga menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang divonis bersalah berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU itu sendiri. Terhadap pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KPPU, melalui Perma...

2012

S43144

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Fikri Hamadhani, author

Upaya keberatan dan pemeriksaan tambahan di dalam proses penyelesaian perkara persaingan usaha menurut undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat : studi kasus putusan perkara kartel minyak goreng nomor 3/KPPU/2012/PN.JKT.PST

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi langkah baru bagi Indonesia dalam hal melakukan penyelesaian permasalahan di bidang penegakan hukum persaingan usaha baik formil maupun materiil. Berdasarkan latar belakang tersebut penulisan ini akan dibahas pelaksanaan upaya hukum keberatan atas putusan KPPU dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1291

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Gregorius Bramantyo Adhinugraha, author

Prosedur Eksekusi Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus dan Penerapannya dalam Perkara Persekongkolan Tender yang Diajukan Upaya Hukum: Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.19/KPPU-L/2010, No.06/KPPU-L/2009, No.20/KPPU-L/2005) = Enforcement Procedure on Indonesian Competition Law (Case Study and Its Implementations in The Case Of The Bid Rigging that Has Been Appealed: KPPU Ruling No.19/KPPU-L/2010, No.06/KPPU-L/2009, No.20/KPPU-L/2005)

Setelah sekian lama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk sebagai suatu organ penegakan Hukum Persaingan Usaha melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.75 Tahun 1999, KPPU masih mengalami berbagai kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama ketika akan melakukan eksekusi putusan. Untuk itu skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai prosedur pelaksanaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian