Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dewasa ini kegiatan bancassurance mulai menjadi hal yang sangat diminati baik oleh perusahaan asurasi, bank maupun bagi nasabah sendiri karena memiliki berbagai keuntungan di dalam pelaksanaannya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana kedudukan hukum kegiatan bancassurance di Indonesia dan bagaimana kegiatan bancassurance dilihat dari hukum persaingan usaha serta apakah terdapat pelanggaran hukum persaingan usaha dalam rangka kegiatan bancassurance? Kesimpulan: Pertama, aturan hukum terkait bancassurance diatur di dalam beberapa peraturan perundangundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undangundang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta secara khusus diatur baik dalam peraturan lainnya, salah satunya adalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 35/12/DPNP. Kedua, aturan-aturan dalam rangka kegiatan bancassurance yang ada pada saat ini telah sejalan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum persaingan usaha dan tidak akan terjadi pelanggaran hukum persaingan usaha yang sehat bila dijalankan sesuai aturan yang berlaku. ...... These day bancassurance activities began to be very attractive either by the insurance company, banks and for the customers themselves as having various advantages in its implementation. The main issue in this literature focuses on the legal position of bancassurance activities in Indonesia and seen how the bancassurance activities from the sight of competition law as well as whether there is a violation of competition law in the context of bancassurance activities? Conclusion: The first conclusion, the law related to bancassurance is set in some legislation, namely The law of Republic Indonesia No. 7 of 1992 as amended by The law of Republic Indonesia No. 10 of 1998regarding Banking, The law of Republic Indonesia No. 40 of 2014 regarding Insurance, as well as specifically regulated either in other regulations, one of which is the Bank Indonesia Circular Letter No. 35/12/DPNP. The second conclusion, the rules in the framework of the existing bancassurance activities at this time has aligned the provisions laid down by competition law and will not be a violation of fair competition laws when run according to the rules.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai implementasi ketentuan mengenai notifikasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dalam hukum persaingan usaha di indonesia yang terakhir dituangkan dalam Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perkom Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu bagaimana pengaturan merger dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha, bagaimana pedoman merger di Amerika Serikat, bagaimana pedoman merger di Indonesia, serta bagaimana analisa terkait ketentuan notifikasi dalam Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 dan permasalahan dalam implementasinya. ......This thesis criticize about the implementation of the provisions concerning notification of merger, consolidation, and acquisition of Indonesian Law of Competition last set forth in Commission Regulation Number 10 of Year 2011 on Amendment of Commission Regulation Number 13 of Year 2010 on Guidelines for Implementation of Merger or Consolidation Entity Shares and Takeovers companies which may result in Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Issues discussed in this thesis is how the merger regulate in Indonesian Law of Competition perspective, how the United States regulates the merger guidelines, how Indonesia regulates the merger guidelines, as well as the analysis of relevant provisions of the notification of Commission Regulation Number 10 of Year 2011 and the problems found in its implementation.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penetapan harga obat hipertensi dan jantung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, termasuk kartel dan sistem pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010 berkaitan dengan penetapan harga dan kartel yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi terkenal. Perusahaan-perusahaan farmasi tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 5 mengenai penetapan harga dan Pasal 11 mengenai kartel. Kemudian perusahaan-perusahaan farmasi mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Negeri. Atas dasar keterangan ahli dan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia maka putusan KPPU No.17/KPPU-I/2010 dibatalkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelusuran kepustakaan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menyarankan perbaikan-perbaikan dalam peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha, peningkatan edukasi, serta diberikan ruang bagi pembuktian tidak langsung untuk perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. ......This thesis discusses the pricing of hypertension and cardiovascular medications that cause unfair competition, including cartels and verification systems are used in resolving the matter in perspective of competition based on No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The Commission?s decision No.17/KPPU-I/2010 relating to price fixing and cartels are performed by well-known pharmaceutical companies. Pharmaceutical companies have met the elements of Article 5 concerning the pricing and Article 11 of the cartel. Then the pharmaceutical companies objected to the Commission's decision to the District Court. On the basis of expert testimony and evidence that the system adopted by Indonesia, the decision of the Commission No.17/KPPU-I/2010 canceled entirely by the Central Jakarta District Court. The method used in this study is normative legal research or literature searches in data collection. The results suggest improvements in increased oversight of the business, improving education, and provided space for an indirect evidance for the case of unfair business competition in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini membahas mengenai penerapan prinsip ekstrateritorial dalam ketentuan pengambilalihan pada hukum persaingan usaha Indonesia dengan melakukan analisis terhadap ketentuan pengambilalihan pada hukum persaingan usaha Indonesia itu sendiri serta doktrin yang digunakan dalam ketentuan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas apakah penerapan prinsip ekstrateritorial dalam ketentuan pengambilalihan pada Putusan No. 17/KPPU-M/2015, Putusan No. 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, dan Putusan No. 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 sudah sesuai dengan hukum persaingan usaha Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip ekstrateritorial dapat diterapkan dalam ketentuan pengambilalihan pada hukum persaingan usaha Indonesia dan penerapan prinsip ekstrateritorial dalam ketentuan pengambilalihan pada Putusan Nomor 17/KPPU-M/2015, Putusan Nomor 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, dan Putusan Nomor 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 sudah sesuai dengan hukum persaingan usaha Indonesia. 

---

ABSTRACT
This research discussed about the application of extraterritoriality principle in acquisition regulation on Indonesian competition law by doing an analysis to acquisition regulation on Indonesian competition law itself and the doctrines used on that regulations. Other than that, this research is also discussed whether the application of extraterritoriality principle in acquisition regulation in Decision Number 17/KPPU-M/2015, Decision Number. 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, and Decision Number 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 has been in accordance with Indonesian competition law. This research is a juridical normative research with qualitative method and analysis. Results of this research shows that the extraterritoriality principle can be applied in acquisition regulation on Indonesian competition law by using some doctrines and the application of extraterritoriality principle in acquisition regulation in Decision Number 17/KPPU-M/2015, Decision Number 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, and Decision Number 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 has been in accordance with Indonesian competition law.

Abstrak :
ABSTRAK
Akuisisi dengan perusahaan yang masih berada dalam pasar yang sama ataupun rangkaian produksi yang sama dapat mengakibatkan integrasi secara vertikal atau horizontal. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat ketentuan larangan terhadap integrasi vertikal dan horizontal, karena dapat berakibat negatif pada persaingan usaha, dan/atau merugikan masyarakat. Ketentuan ini diatur secara rule of reason. Skripsi ini menganalisis pelaksanaan akuisisi PT. Indofood Asahi Sukses Beverage (IASB) terhadap PT. Buana Distrindo (Buana) dari sudut pandang Hukum Persaingan Usaha, serta kesesuaian Pendapat KPPU No. 20/KPPU/PDPT/VI/2016 dalam menilai integrasi vertikal yang dilakukan IASB terhadap Buana melalui akuisisi ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder. Berdasarkan penelitian ini, Penulis berkesimpulan bahwa akuisisi PT. IASB atas PT. Buana tidak melanggar ketentuan Pasal 14 UU HPU dan Pendapat KPPU No. 20/KPPU/PDPT/VI/2014 telah sesuai dengan ketentuan UU HPU, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dan Pedoman KPPU tentang Larangan Integrasi Vertikal.

---

ABSTRACT
"The exponential growth of Indonesian beverage market triggers competitors in said" "market to act for their expansion. One of the common means of expansion is by" "acquiring other businesses. Acquisition of other bussineses within the same market or production chain causes vertical or horizontal integration. Law No. 5 / 1999 on the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Competition prohibits certain act of vertical and horizontal integration, because it may negatively impact competition and/or harm the society. This particular regulation uses the rule of reason approach. This Thesis analyzes the acquisition of PT. Buana Distrindo (Buana) by PT. Indofood Asahi Sukses Beverage (IASB) from the Competition Law point of view, and whether the Opinion of The Commission No. 20/KPPU/PDPT/VI/2014 complies with Indonesian Competition Law.

Abstrak :
Dalam dunia global yang serba cepat, persaingan bisnis semakin meningkat dari sebelumnya, selanjutnya dengan munculnya itu, kekhawatiran persaingan tidak sehat menang. Oleh karena itu, kasus-kasus pengendalian merger juga meningkat, dan akibatnya perusahaan perlu memberi tahu otoritas persaingan negaranya, proses notifikasi berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, proses notifikasi diatur secara ketat. Terbukti dengan kasus Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Nabati Agro Subur oleh PT Lestari Gemilang Intisawit. Sementara itu, di belahan dunia lain, seperti Inggris Raya, memiliki proses notifikasi yang lebih permisif yang dibuktikan dengan kasus selesainya akuisisi Smartbox Assistive Technology Limited dan Sensory Software International Limited oleh Tobii AB. Makalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dan persamaan regulasi dalam mendekati proses notifikasi kasus merger baik di Inggris maupun di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dalam tulisan ini, undang-undang yang dianalisis terutama UU No.5 Tahun 1999 dan PP No.57 Tahun 2010. ......In a fast-paced global world, business competition are growing more than ever, henceforth with the rise of it, unfair competition concerns prevailed. Therefore, merger control cases correspondingly rises, and companies consequently needs to notify its country’s competition authority, the notification process varies by country. In Indonesia, the notification process is strictly regulated. It is proven by the case of Alleged Delay in Notification of Takeover of PT Nabati Agro Subur Shares by PT Lestari Gemilang Intisawit. Meanwhile, in other parts of the globe, such as the United Kingdom, has a more permissive notification process proven by the case of completed acquisition by Tobii AB of Smartbox Assistive Technology Limited and Sensory Software International Limited. This research paper aims to acknowledge and analyse its differences and regulatory similarities in approaching the notification process of merger cases in both the United Kingdom and Indonesia. The research method that is used is the juridical normative method, which is done with laws and regulations approach, conceptual approach, and cases approach. In this paper, the laws that are analysed is mainly law No.5 Year 1999 and the Government Regulation No.57 Year 2010.