Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai anak sering mengakibatkan adanya kesalahpahaman. Hal tersebut diakibatkan karena kurang efektifnya penyebarluasan pengetahuan mengenai anak. Keterbatasan tersebut berawal dari tidak adanya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya perlindungan terhadap anak sehingga masyarakat di Indonesia pada kenyataannya sering mengesampingkan permasalahan-permasaiahan yang timbul terhadap anak. Telah diketahui bersama bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus melindungi kepentingan dan hak anak sebagai manusia.Hak untuk memperoleh pendidikan ini tidak ada pembedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Selain itu setiap anak berhak memperoleh pendidikan tidak tcrkecuali bagi anak yang mengalami masalah dengan hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Adapun pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan harus diberikan pendidikan yang mengarah kepada pendidikan keterampilan hidup. Hal itu untuk dijadikan bekal hidup bagi anak-anak apabila mereka telah kembali kepada masyarakat.Pengelolaan pendidikan merupakan hal yang penting guna berhasil mencapai tujuan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan. Pengendalian pola belajar merupakan hal yang positif dan sekaligus merupakan tindakan preventif. Oleh karena itu sekalipun Anak Didik Pemasyarakatan berada di dalam Lapas, mereka tidak boleh dipisahkan dari pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks, meliputi berbagai komponen yang berkaitan satu sama lain. Dengan memperhatikan berbagai sumber dan kendala dalam proses pendidikan, diperlukan suatu pengaturan agar pendidikan untuk peserta didik dapat berguna dan dapat mencapai tujuan. Pengaturan tersebut dilakukan dengan membuat suatu manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan usaha untuk melakukan pengelolaan sistem pendidikan yang terdiri dari tahap-tahap yang harus dipenuhi, yaitu diawali dengan perencanaan, diikuti pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pcmantauan dan penilaian tentang usaha sekolah untuk mencapai tujuannya.Namun pada kenyataannya, manajemen pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena masih banyak hambatan-hambatan yang dihadapi proses pendidikan dalam rangka pembinaan.

---

People are often misunderstanding about children problems due to the limitation of the knowledge and awareness against them. These may caused by the ineffectiveness of dissemination of the children regime. The lack may come from the community it selves who do not really care about the importance of children protection, it is reflected in Indonesian society real life who always neglect the children issues. As it had been known that Indonesian had ratified the Convention on the Rights of the Child; constituted with the Presidential Decree number 36 11990 about the ratification of the protection of the child right and concern as human being.

The right to have an education can not be discriminated between female and male concern. It is particularly for them who have a problem with the law, as stipulated in article 60 paragraph (2) of the Child Court Law number 31 1997. For the treatment of child prisoner must be emphasized to the vocational education, in order to help them in having a live skill and may be used as a foothold in life after their released.

The education management is an important thing to succeed the purpose of the treatment of child prisoners. The learn pattern control is a positive and a preventive action as well. Hence, despite of the child prisoners placed in the institution, they shall not be separated from education. Education is a complex activity; contain with several components which have a strong linkage each other. Considering that many resources and obstacles in education process, it needs an arrangement so that they can use it and achieve the goal. This may form in a better management of education. Education management is an effort to carry out an education system which is contain with some steps fulfilled. It begins with planning, organizing, directing, actuating, controlling, and evaluating on proper school concern.

However, in reality the education management for the child prisoner in Child Correction Institution in Kutoarjo seems to go unwell. It because many obstacles in educational process for the treatment concern."

"Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba (narkotika psikotropika bahan adiktif lain) menuntut perhatian khusus dari semua kalangan untuk bersama-sama melakukan upaya pemberantasan dan penanggulangan. Hal ini disebabkan seriusnya dampak negatif yang ditimbulkannya.Penelitian menganai efektifikas implementasi program TC yang dilakukan di Lapan Klass IIA Narkotika Jakarta menunjukkan bahwa TC yang dijalankan masih belum efektif. Hal ini dikarenakan adanya berbagai keterbatasan seperti belum adanya program yang terencana dan terintegrasi dengan baik; kurangnya dukungan dari lingkungan; kurangkan sarana dan prasarana yang mendukung; kurangkan sumber darya manusia yang mendukung serta belum adanya penangganan after care.

---

The increase of drug abuse and circulation (narcotic, psychotropic drugs, and other addictive materials) was an extremely sensitive issue that needs special attention from all of us and to find an eradication effort to prevent them. This urgent matter is caused by it serious negative impact.

In order to prevent the overcoming various illicit drug use cases, a broad h arm reduction approach either by law or social is urgently needed, among of them is establishment of Narcotic Correctional institution as an incarcerated place and to rehabilitate the drug users.

Various researches conducted in other countries have indicated that the Therapeutic Community methods (TC) considered being a useful treatment for convicted drug user, as the convict that experiencing the program shows more positive behavior.

The research regarding the effectively of TC program which conducted in Jakarta 1varcotic Correctional Institution has reported useful of the therapeutic program but yet still show the ineffectively, due to the existence of various limitation such as: no well planned and integrated program; the lack public support; the lack of facilities and basic facilities support the lack human resources and there is no aftercare handling."

"Lembaga pemasyarakatan adalah intansi terakhir dari rangkaian sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana yang berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan harus didasarkan pada bakat, minat serta kebutuhan narapidana, di mana kebutuhan pembinaan bagi narapidana Residivis dan narapidana non-residivis tentunya berbeda karena narapidana residivis dapat dikatakan telah gagal dalam menerapkan hasil pembinaan pada waktu pertama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian dalam pelaksanaan pembinaan tersebut lembaga pemasyarakatan harus menghadapi beberapa faktor yang bisa menghambat berhasilnya pembinaan antara lain belum adanya klasifikasi bagi narapidana residivis, penempatan narapidana, program pembinaan yang diperuntukkan masing-masing klasifikasi, dana pembinaan yang terbatas, perbandingan jumlah petugas dengan narapidana yang kurang seimbang, sikap narapidana dalam mengikuti pembinaan, dan kurangnya partisipasi pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini selain ditujukan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana telah diadakan pemisahan penempatan dan program pembinaan antara narapidana residivis dengan non-residivis, dan juga untuk mengetahui faktor-faktor penghambat apabila dilakukan pemisahan tersebut. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan dalam melakukan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian akan dipaparkan secara diskriptif analisis dengan mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung. Data yang dipergunakan adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara dan pengamatan lapangan, dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung belum dilakukan pemisahan pendmpatan maupun program pembinaan antara narapidana residivis dengan non-residivis, pembinaan yang berikan diberlakukan sama bagi seluruh narapidana dan pembinaan yang dilakukan belum didasarkan pada bakat, minat dan kebutuhan narapidana.

---

An institution of correctional is a last instance the series of the sub systems under the criminal justice system which is based on act no. 12 of 1995 regarding the institution of correctional having the function of a place for implementing the treatment for the prisoners and learner of the correctional education which should be based on the talent, interest, and the need of the prisoners. The need for treatment for the recidivist is different from those for the non recidivist since the treatment is considered a failure for the recidivist during their first imprisonment. This has led to the fact that there are constraints hindering the success of the treatment, among other, there is no classification for the recidivist, placing of prisoners, the treatment program for each classification, attitude of prisoners in participating the treatment, the ratio between the number correctional officers and the prisoners, and poor participation by the government and public.

There are two main purpose of this research, firstly, to see the whether in the treatment have classification them into the recidivist and non recidivist, and secondly, to reveal the constraint factors in the process classification. The approach of the research is based on qualitative method by interviewing the informants. The result is present through descriptive analysis, and the research location is at the Banceuy Bandung institution of correctional of level HA. The source is based on the data gathered from primary data; interview and the field observation, and the secondary data; library and documentary research relevant to the subject.

The result shows that there is no classification as yet at the Banceuy Bandung institution of correctional of level HA, and no clear the treatment program for recidivist and non recidivist. The treatment seems to conduct in the same program for both categories. Furthermore, the program is not based on the talent, interest or needs of the prisoners."

"ABSTRAKLATAR BELAKANG: kanker serviks adalah keganasan ginekologi terbanya kedua pada perempuan yang menjadi salah satu masalah utama karena insidensnya yang tinggi dan penyebab kematian utama pada negara berkembang seperti Indonesia. The International Federation of Gynecology and Obstetrics FIGO merevisi terakhir pada tahun 2009, stadium IIA dibagi berdasarkan ukuran tumornya yaitu IIA1 Ukuran lesi primer le;4cm dan IIA2 Ukuran lesi primer >4cm . Revisi ini dilakukan setelah dilakukan analisis pada data, literature dan kasus pada stadium IB yang sudah direvisi sebelumnya pada tahun 1995. Menarik untuk diteliti, apakah perubahan penetapan stadium memperbaiki prognosis atau adakah perbedaan prognosis kanker serviks stadium IIA1 dengan stadium IIA2 secara tidak langsung dengan melihat faktor metastasis kelenjar getah bening. Seperti kita ketahui faktor prognosis yang dominan pada kanker serviks stadium awal adalah faktor metastasis ke kelenjar getah bening. TUJUAN: Membuktikan adanya perbedaan prognosis kanker servik stadium IIa1 dibanding stadium IIa2 berdasarkan kejadian metastasis ke kelenjar getah bening pelvik yang dilakukan histerektomi radikal. METODE: Dengan menggunakan metode potong lintang dilakukan pengambilan data 108 sampel pasien kanker serviks stadium IIA yang dilakukan pembedahan histerektomi radikal di bagian Onkologi Ginekologi RSCM Jakarta sejak tahun 2006 hingga tahun 2016. HASIL: Pasien kanker serviks stadium IIA1 sebanyak 80 74 pasien dan stadium IIA2 sebanyak 28 26 pasien. Pada stadium IIA2 47.79 tahun didapatkan rata rata usia pasien lebih muda dibandingkan IIA1 55.85 tahun . Pada stadium IIA1 juga didapatkan jumlah paritas yang lebih tinggi yaitu 4 sedangkan pada stadium IIA2 dengan jumlah paritas 2.Keterlibatan metastasis kelenjar getah bening pada pasien kanker serviks stadium IIA1 dan IIA2 berjumlah 51 63.75 dan 16 57.14 secara berurutan. Tidak terdapat perbedaan proporsi kejadian metastasis kelenjar getah bening pada kedua kelompok stadium kanker serviks pada stadium IIA dengan nilai p = 0,535. SIMPULAN: Faktor metastasis kelenjar getah bening pada kedua stadium memiliki hasil yang serupa. Tidak terdapat perbedaan proporsi kejadian metastasis kelenjar getah bening pada kedua kelompok stadium kanker serviks stadium IIA1 dan IIA2 yang ditatalaksna dengan histerektomi radikal dan limfadenektomi pelvis. Perubahan penetapan stadium sepertinya tidak memperbaiki prognosis.

---

ABSTRACTBACKGROUND Cervical cancer is the second most common gynecologic cancer in women and become one of the main problem in developing country such as Indonesia due to its high incidence and the leading cause of death ini this country. The latest revision of The International Federation of Gynecology and Obstetrics FIGO in 2009 divides stage IIA into IIA1 primary lesion le 4cm and IIA2 primary lesion 4 cm based on the size of primary lesion. This revision was made after analysis of data, literature dan cases in IB stage that has been revised earlier ini 1995. It is interesting to observe whether the change in staging determination improves the prognosis or is there a difference in the prognosis of stage IIA1 cervical cancer with stage IIA2 indirectly by looking at the metastatic factor of lymph nodes. As we know one of the main prognostic factor in early stage of cervical cancer is metastatic factor to the lymph nodes. OBJECTIVES This study was designed to determine a difference in prognosis of stage IIA1 cervical cancer compared to stage IIA2 based on the incidence of metastasis to pelvic lymph nodes by radical hysterectomy.METHODS A cross sectional study was conducted among 108 stage II cervical cancer patient post radical hysterectomy in obstetric gynecologic department of cipto mangunkusumo hospital since 2006 2016.RESULTS From 108 patients with cervical cancer stage IIA, 80 74 patients are stage IIA1 and the remaining the remaining 28 26 patients are stage IIA2. The average age of patients at stage IIA2 47.79 years younger than IIA1 55.85 years and also patient at stage IIA1 having a higher parity number which is 4 compare to stage IIA2 with the number of parity 2. The Involvement of lymph node metastasis in patients with stage IIA1 and IIA2 cervical cancer were 51 63.75 and 16 57.14 respectively. There was no difference in the proportion of lymph node metastases occurring in both cervical cancer stage groups at stage IIA with p 0,535.CONCLUSION Metastatic factor to lymphnode in both stage have the same result. There was no difference in the proportion of lymph node metastasis occurring in both stage IIA1 and IIA2 cervical cancer stage which was corrected with radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy. Changing staging does not seem to improve the prognosis."

"Penelitian ini dilakukan karena adanya tingkat kematian narapidana dan tahanan di Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang pada awal tahun 2007 yang tinggi sekali yang disebabkan penyakit HIV/AIDS, sehingga menarik perhatian peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Strategi Penanggulangan H1V AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Pemuda Tangerang.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Strategi Penanggulangan HIVIAIDS dan Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tangerang dan 3 (tiga) variabel pendukung dan variabel penghambat Implementasi Kebijakan Direktorat Jendereal Pemasyarakatan Nomor: E.55.PK04.10. Tabun 2005 tentang Starategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang.Penelitian ini dilakukan dengan Cara observasi ke lapangan dengan membuat dan menyebarkan kuisioner kepada 40 orang Pegawai yang diambil secara acak sebagai perwakilan dari 193 pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang, dan mengadakan wawancara mendalam kepada pegawai yang dianggap dapat mewakili pegawai keseluruhan, seperti wawancara kepada Kepala, Kepala seksi Pembinaan, Kepala sub seksi Bimbingan dan perawatan, Dokter, Kepala Poliklinik, dan narapidana pasien HIV/AIDS.Teori yang digunakan untuk melakukan analisis George C. Edwar IIl.yang terdiri dari atas variable yaitu. Variabel Komunikasi, variabei sumber-sumber, variabei kecenderungan-kecendeiungan (sikap), dan varabel struktur birokrasi.Kesimpulannya bahwa kebijakan Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba telah dikornunikasikan dengan balk kepada pelaksana/petugas, sikap dan birokrasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas HA Pemuda Tangerang sangat balk dan mendukung sekali atas kebijakan tersebut. Hanya faktor variabel sumber-sumber ( suber daya, dan sumber dana) belum mendukung.Oleh sebab itu peneliti perlu memberikan rekomendasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan KlasIiA Pemuda dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan agar : merekuitmen petugas Dokter dan Perawat sesuai dengan kebutuhan Lembaga Pemasyarakatan, mengusulkan/menambah anggaran kesehatan untuk di Lembaga Pemasyarakatan dan membuat kerja sama dengan Departemen Kesehatan.

---

This research is done caused by storey level death of prisoner and convict in Institute serve a sentence Klas IIA Young man of Tangerang in the early year 2007 high once which is caused by disease of HIV 1 aids, so that draw attention researcher to perform a research to Implementation Policy Of Strategy Deviation of HIV AIDS and Deviation of drugs in Institute Serve A Sentence Klas II Young man of Tangerang.Target of this research is to know Implementation Policy Directorate General Pemasyarakatan about Strategy Deviation of HIV 1 aids and deviation of drugs In Institute Serve A Sentence Klas IIA Tangerang and 3 supporter variable t and variable resistor of Implementation Policy Of Directorate of Jendereal Pemasyarakatan Number: E.55.Pk.04.I0. Year 2005 about Strategy Deviation of HIV I aids and Deviation of drugs in Institute Serve A Sentence Klas ILA Young man of Tangerang.This research is done by observation to field by making and propagating questioner to 40 taken Officer people at random as delegation from 193 officer of Institute Serve A Sentence Klas IIA Young man of Tangerang, and perform a circumstantial interview to assumed officer can deputize officer of entirety, like interview to Head prison, chief Head of Construction, chief Head Sub of Tuition and treatment, Doctor, Head Polyclinic, and malefactor of patient of HIV 1 aids.Theory used to analyse George C. Edwar III.YANG consist of of variable that is. Variable Communications, variable of is source of, tendencies variable (attitude), and bureaucracy structure variable.Its conclusion that policy of Strategy Deviation of HIV / aids and Abuse of drugs have been communicated better to executor I officer, bureaucracy and attitude in Institute Serve A Sentence Klas IIA Young man of Tangerang very good and support once of policy. Only variable factor of is source of energy sober, and fund source not yet supported.On that account researcher require to give recommendation to Head prison Klasiia Young man and Director-General of Pemasyarakatan [so that/ to be] : recruitment officer of Doctor and Nurse as according to requirement [in] prison, proposing I adding health budget to in prison and make job/activity is equal to Department Health."

"[ ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang penilaian atas Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR) PT Pertamina Geothermal Energy khususnya pada siklus expenditure untuk triwulan kedua periode April – Juni 2014. Penilaian menggunakan pedoman yang disusun oleh The Institute of Internal Auditors Sarbanes-Oxley Section 404: A Guide for Management by Internal Controls Practitioners. Proses pengujian dimulai dengan sertifikasi dari Control Owner melalui aplikasi SysCa, yang dilanjutkan dengan cara inspeksi dokumen, tanya jawab, dan observasi. Hasil penilaian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan untuk siklus expenditure pada PT PGE telah cukup baik, namun masih dibutuhkan beberapa perbaikan.

---

ABSTRACT

The internship report discusses about the assessment of PT Pertamina Geothermal Energy’s Internal Control over Financial Reporting, particularly on Expenditure Cycle for the second quarter April until June 2014 period. The assessment uses guidance which is compiled by The Institute of Internal Auditors Sarbanes-Oxley Section 404: A Guide for Management by Internal Controls Practitioners. Testing process starts from certification from owner through SysCa application, then is continued by inspecting document, inquiring, and observation. The result of this assessment concludes that the Internal Control over Financial Reporting on Expenditure Cycle of PT PGE is fairly good, but still needs some improvements.;The internship report discusses about the assessment of PT Pertamina Geothermal Energy’s Internal Control over Financial Reporting, particularly on Expenditure Cycle for the second quarter April until June 2014 period. The assessment uses guidance which is compiled by The Institute of Internal Auditors Sarbanes-Oxley Section 404: A Guide for Management by Internal Controls Practitioners. Testing process starts from certification from owner through SysCa application, then is continued by inspecting document, inquiring, and observation. The result of this assessment concludes that the Internal Control over Financial Reporting on Expenditure Cycle of PT PGE is fairly good, but still needs some improvements., The internship report discusses about the assessment of PT Pertamina Geothermal Energy’s Internal Control over Financial Reporting, particularly on Expenditure Cycle for the second quarter April until June 2014 period. The assessment uses guidance which is compiled by The Institute of Internal Auditors Sarbanes-Oxley Section 404: A Guide for Management by Internal Controls Practitioners. Testing process starts from certification from owner through SysCa application, then is continued by inspecting document, inquiring, and observation. The result of this assessment concludes that the Internal Control over Financial Reporting on Expenditure Cycle of PT PGE is fairly good, but still needs some improvements.]"