Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance terhadapa cost of equity. Unsur corporate governance yang digunakan yaitu efektivitas dewan, efektivitas komite audit serta kualitas audit yang diukur dengan ukuran KAP dan auditor industry specialization. Penelitian ini menggunakan sampel 419 perusahaan (838 observasi) yang terdaftar di tujuh negara pada tahun 2010 dan 2011. Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektivitas dewan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cost of equity. Efektivitas komite audit terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap cost of equity. Ukuran KAP dan auditor industry specialization tidak berpengaruh signifikan terhadap cost of equity.

---

This research is aimed to examines the effect of corporate governance on cost of equity. Elements of corporate governance used are effectiveness of board, effectiveness of audit committee, and also audit quality is measured by audit firm size and audit industry specialization. The samples of this research are 419 firms (838 firm-years)listed in seven countries for period 2010 and 2011. This study finds that the effectiveness of board do not have significant impact on cost of equity. Effectiveness of audit committees have a negative impact on cost of equity. Audit firm size and auditor industry specialization have no significant effect on cost of equity."

"Tulisan ini merupakan suatu ekspresi untuk memahami lebih jauh apakah rendahnya kinerja pelayanan publik di Indonesia disebabkan oleh kegagalan melakukan transformasi suatu paradigma atau model ke dalam proses penyelenggaraaan pemerintahan atau sekedar ketidakmampuan melakukan pengaturan sistem pelayanan yang profesional atau karena kegagalan dalam mengembangkan pola hubungan kerja antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Dari kajian berbagai literatur manajemen publik klasik hingga kontemporer sementara penulis berkesimpulan bahwa problem pelayanan publik di tanah air dapat ditelusuri pada dua level sekaligus, yaiotu level paradigmatis maupun lebel praksis. Level paradigmatis berkaitan dengan kegagalan melalukan transformasi paradigma baru yang dikenal dengan paradigma atau model new governance adalam proses penyelenggaraaan pelayanan publik yang diikuti kegagalan menyusupkan kerangka kerja baru tersebut ke dalam praksis penyelenggaraan pelayanan publik di lapangan."

"This paper deals with the issue of Japan's public debt, particularly from a governance perspective. Japan's public debt continues to follow a rising path mainly due to the fact that, in the harsh economic climate the country has experienced since the 1990s, the government has ended up increasing public sector spending in order to support the Japanese economy....."

"Sebagai the most high regulated industry, perbankan merupakan salah satu industri yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi Informasi sebagai core teknologi mereka terlebih dalam membantu untuk mematuhi aturan dari regulator seperti Bank Indonesia misalnya. Tingkat ketergantungan ini bahkan akan menjadi lebih tinggi bagi sebagian besar bank yang beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif. Dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam bisnis bank, tata kelola teknologi informasi (IT governance) tentunya menjadi konsep yang penting dibicarakan. Hal ini didukung oleh penelitian bahwa perusahaan yang memiliki IT. Governace yang baik rata-rata memperoleh keuntungan 20% lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tata kelolaTI yang baik. Oleh karna itu penelitian yang bersifat deskriptif ini mencoba untuk menggambarkan IT governance dalam sebuah Bank besar yaitu Bank XYZ dengan menggunakan beberapa model IT Governance yang sudah ada. Penggunaan beberapa model beebeda ini ternyata dapat memetakan kondisi IT Governance Bank XYZ dengan lebih baik dibandingkan hanya menggunakan satu model tertentu saja.Dari hasil penelitian tersebut penulis berpendapat bahwa penerapan IT Governance di Bank XYZ sudah tergolong baik meskipun belum bisa dikatakan ideal. Namun demikian untuk lebih menyempurnakannya lagi maka harus dipastikan bahwa Post Implementation Review benar-benar dilaksanakan. Salah satu cara memastikannya adalah dengan memasukkan Post Implementation Review dalam KPI ataupun SLA unit kerja terkait. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan yang sangat erat antara KPI dan SLA dengan IT Governance di Bank XYZ.

---

As the most highly regulated industry, banking is one of industry that has high level of dependency to information technology, to help them comply with regulations and authority, Bank Indonesia for example. This level of dependency tends to rise higher for most banks as they operate in competitive environment. With the increasing adoption of information technology in banking business, IT Governance has been major concept to be considered. This also supported by study that shows enterprises with good IT governance, in average, yield 20% higher than enterprise which do not have good IT governance. This descriptive study try to elaborate IT Governance in a big bank, XYZ, by using several existing IT Governance model. By using these models, a better mapping of IT Governance in Bank XYZ can be achieved, compared by using only one specific model.From the study, can be suggested that implementation of IT Governance in Bank XYZ can be classified as good. Nonetheless, to further improve it, there must be a certainty that PIR be conducted properly. One way to ensure that PIR is conducted properly is by putting the PIR in KPI or SLA of the related working unit. This is because of KPI and SLA is tightly-connected with IT Governance in Bank XYZ."