Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Abstrak
Potensi sumber daya alam Indonesia khususnya pada sektor pertambangan membuat Indonesia menjadi buruan para investor asing, salah satunya PT. Freeport Indonesia. Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pada tahun 1967. Dalam KK, seluruh urusan manajemen dan operasional diserahkan kepada penambang. Negara tidak memiliki kontrol sama sekali atas kegiatan operasional perusahaan. Negara hanya memperoleh royalty yang besarnya ditentukan dalam KK tersebut. Perusahaan tambang pemegang KK yang ingin mengekspor mineral olahan (konsentrat) harus melepas status KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (konsentrat). Pasal 97 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya mengatur tentang hal-hal yang wajib dimuat dalam IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), salah satunya adalah divestasi saham.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas bagaimana pengaturan pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Selain itu, membahas mengenai akibat hukum dari kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. Serta akibat hukum dari kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk melaksanakan sendiri kegiatan penambangan dan pengolahan pemurnian. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan usaha jasa pertambangan batubara dilaksanakan berdasarkan pasal 124 UU Minerba yaitu dengan mewajibkan pemegang IUP atau IUPK mengutamakan menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional, serta mewajibkan pemegang IUP dan IUPK melaksanakan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri. Akibat hukum dari ketentuan kewajiban pemegang IUP atau IUPK mengutamakan menggunakan perusahaan jasa lokal dan/nasional menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap perusahaan jasa pertambangan lokal dan perusahaan jasa pertambangan asing, dan hal ini melanggar prinsip national treatment yang diakui dalam perjanjian perdagangan internasional. Adapun akibat hukum kewajiban pemegang IUP atau IUPK melaksanakan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri menyebabkan pemegang IUP atau IUPK wajib mengakhiri atau tidak memperpanjang perjanjian kerjasama dengna perusahaan jasa pertambangan, dan hal ini berpotensi menimbulkan gugatan hukum. Hasil penelitian ini secara umum menyarankan agar kegiatan usaha jasa pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan didukung dengan regulasi yang lebih jelas tentang pengaturan perusahaan jasa pertambangan asing.

---

Abstract
This thesis discusses how the implementation of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (Mining Law) in regards to coal mining services business. Furthemore will discuss the legal consequences the obligation of holders of IUP or IUPK to use the services of local and/or national mining services companies and the obligations of IUP or IUPK holders to carry out its own mining and refining process. The method used in this study is juridical-normative approach. The results showed that coal mining services based on article 124 of Mining law, namely by requiring the IUP or IUPK holders to use of local/national mining service companies and carry out its own mining and refining process. In regards to the legal effects of obligation for IUP or IUPK holders to prioritize usage of local/national mining services companies, causing different treatment to foreign companies and local/national companies, and this violates the principles of national treatment which is recognized within international trade agreements. In additon, the legal effect of IUP or IUPK holders to conduct their own mining and refining process shall terminate or not renew a cooperation agreement with mining service company, and this could potentially lead to legal action. The result of this research suggest in general that mining service business activities which are supported by mining regulation clearer about setting foreign mining service.