Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penderita kanker sering dilaporkan mempunyai respon imunitas selular yang menurun: namun demikian, pengaruh pertumbuhan (stadium klinik) kanker terhadap kemunduran respon imunitas selularnya sampai saat ini belum banyak terungkap. Untuk itu, dalam penelitian ini dibandingkan respon imunitas selular in vitro terhadap phitohemagglutinin (PHA), jumlah limfosit, jumlah monosit, dan jumlah granulosit darah perifer dari 24 wanita normal (kontrol), 14 penderita kanker payudara pada stadium I, dan 12 pada stadium II. Respon imunitas selular stadium I maupun stadium II menurun sangat nyata (p0,05). Jumlah limfosit stadium II lebih sedikit daripada stadium I (p0,05), penurunan jumlah monosit terjadi pada stadium II jika dibandingkan dengan kontrol (p0,05). Hasil penelitian ini menunjukkan, pertumbuhan kanker payudara dari stadium I ke stadium II tidak menyebabkan respon imunitas selularnya menurun. Mungkin, pengaruh pertumbuhan kanker payudara terhadap respon imunitas selular akan terlihat nyata jika seluruh stadium kliniknya (stadium I, II, III, dan IV) tercakup dalam penelitian.

Abstrak :
Sovereign Wealth Fund saat ini sedang bekermbang di dunia internasional, namun oleh karena perkembangannya yang pesat saat ini dunia internasional belum memiliki aturan baku dan organisasi internasional pengawas resmi untuk mengawasi kegiatan Sovereign Wealth Fund. Pada dasarnya Sovereign Wealth Fund merupakan entitas yang dibuat oleh negara untuk melakukan kegiatan investasi atas nama negara tersebut, umumnya modal dari Sovereign Wealth Fund ini didapatkan dari hasil penjualan sumber daya alam seperti misalnya minyak yang disisihkan Sebagian untuk dijadikan modal. Atas dasar hal tersebut tujuannya dibentuknya Sovereign Wealth Fund adalah sebagai stabilization fund guna menjaga perekonomian negara yang memilikinya dalam hal sumber daya alam yang menjadi sumber perekonomian negara tersebut habis. Terkait dengan hal ini Sovereign Wealth Fund dalam melakukan kegiatannya tentu saja bekerja sama dengan negara maupun Sovereign Wealth Fund lainnya, oleh karenanya tidak dapat dipungkiri dimungkinkan dikemudian hari akan timbul sengketa. Atas dasar hal tersebut dalam hal terjadi sengketa perlu dikaji terlebih dahulu apakah suatu Sovereign Wealth Fund tersebut dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional atau dapat dipersamakan dengan negara yang memilikinya sehingga memiliki imunitas atas pengadilan domestic dan bagaimana tanggung jawab negara yang memilikinya jika Sovereign Wealth Fund tersebut diputus bersalah ......The Sovereign Wealth Fund is currently developing internationally, but due to its rapid development, the international community does not yet have standard rules and an official international supervisory organization to oversee the activities of the Sovereign Wealth Fund. Basically, the Sovereign Wealth Fund is an entity created by the state to carry out investment activities on behalf of the country, generally the capital of the Sovereign Wealth Fund is obtained from the proceeds from the sale of natural resources such as oil which are set aside in part to be used as capital. Based on this, the purpose of establishing the Sovereign Wealth Fund is to act as a stabilization fund to protect the economy of the country that owns itif the natural resources that of the country's economy run out. Related to this, the Sovereign Wealth Fund, in carrying out its activities, of course cooperates with the state and other Sovereign Wealth Funds, therefore it cannot be denied that it is possible that disputes will arise in the future. On this basis, in the event of a dispute, it is necessary to examine in advance whether a Sovereign Wealth Fund can be considered as a subject of international law or can be equated with the country that owns it so that it has immunity from domestic courts and what is the responsibility of the country that owns it if the Sovereign Wealth Fund is terminated guilty.

Abstrak :
Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam peradilan pidana semakin mendesak dalam proses pembuktian karena sifat pembuktian yang semakin ilmiah. Namun, di Indonesia pengaturan terkait keterangan ahli sangat minim dan tidak menyeluruh. Keadaan ini berdampak pada permasalahan terkait posisi ahli terhadap pihak dalam perkara. Beberapa kasus gugatan terhadap ahli terjadi belakangan ini di Indonesia karena ketidakpastian ini. Pada praktik peradilan pidana di berbagai negara, terdapat perbedaan kebijakan mengenai perlindungan ahli dalam bentuk hak imunitas. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban ahli terhadap para pihak dalam peradilan pidana dan hak imunitas yang secara khusus diberikan kepadanya, kemudian dikaitkan dengan posisi serta kualifikasi ahli. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk mencari permasalahan dari suatu fenomena. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dari berbagai bahan hukum untuk dapat menganalisis penerapannya di Indonesia pada pertimbangan hakim dalam putusan No. 47/Pdt.G/2018/PN.CBI, selain itu ditambah data hasil wawancara dari penegak hukum dan ahli sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan kebijakan yang tegas mengenai posisi ahli terhadap para pihak supaya ada kepastian mengenai pertanggungjawaban ahli. Maka dari itu, disarankan agar dibentuk suatu pengaturan yang tegas dan komprehensif mengenai ahli dengan mempelajari perkembangan di negara dengan berbagai sistem peradilan pidana, misalnya Amerika Serikat dan Belanda. ......Expert testimony as means of evidence in criminal justice system is increasingly urgent in the also increasingly scientific nature of proof. Meanwhile, in Indonesia, regulations relating to expert and expert testimony are minimal if any and are not comprehensive. This problem affects, foremost, the position of expert toward parties in the case. Several cases of claims against expert have recently arisen in Indonesia because of this problem. In criminal justice practices across countries, there are different policies regarding expert legal protection in the form of immunity rights. Therefore, this thesis will discuss the expert liability towards parties in criminal justice system and immunity that specifically given to experts, then connected with the position and qualification of experts. This research is descriptive by nature and aims to find the problem of this phenomenon. This research was conducted with a literature study of various legal materials then to analyze the application in Indonesia, particularly in decision No. 47/Pdt.G/2018/PN.CBI. with addition to the data interviews with law enforcer and expert themselves. This research concludes that a firm policy is needed regarding the position of expert toward parties in the case so that there is certainty on expert’s liability. Therefore, this research recommends that a firm and comprehensive regulation need to be established regarding expert by considering developments in countries with various criminal justice systems, for example the United States of America and Netherlands.

Abstrak :
ABSTRAK
Faktor keamanan dan kinerja merupakan aspek fundamental pada peralatan medis. Untuk menjamin kualitas dan keamanan pada peralatan Elektroensefalograf (EEG), salah satunya ialah harus memenuhi syarat kompatibilitas terhadap elektromagnetik (EMC) yang secara khusus diatur pada standar IEC 60601-1- 2:2014. Pada penelitian ini, telah dilakukan analisis dan pengembangan aspek kompatibilitas elektromagnetik terhadap prototipe EEG berbasis Arduino Uno mengacu standar IEC 60601-1-2:2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan emisi radiasi elektromagnetik pada prototipe EEG dapat diturunkan dengan modifikasi PCB, menambah ferrite bead pada kabel USB dan menambah shield. Dengan menggabungkan ketiga metode tersebut, level emisi radiasi pada rentang frekuensi 30MHz sampai 1GHz dapat diturunkan, sehingga berada di bawah limit standar. Penurunan terbesar level emisi radiasi elektromagnetik terjadi pada frekuensi 35.9MHz yaitu sebesar 27.7 dB. Pengembangan dengan menggabungkan ketiga metode tersebut tidak berdampak pada level emisi melalui konduksi, sehingga masih tetap berada dibawah limit standar. Prototipe EEG yang telah diberi penambahan varistor dan ESD (Electrostatic Discharge) suppressor juga terbukti mampu bertahan dari kerusakan permanen saat pengujian imunitas dengan level surge sampai 1kV dan pengujian ESD secara kontak sampai 8kV.

---

ABSTRACT
Safety and performance of medical devices are fundamental aspects to be concerned. To ensure the quality and safety of electroencephalograph ( EEG ), one of the requirement is electromagnetic compatibility (EMC) which is specifically regulated by IEC 60601-1-2: 2014 standard. EMC aspect of Arduino Uno based EEG prototype was analyzed and developed refer to IEC 60601-1- 2:2014. The results of this study indicated emission of electromagnetic radiation on EEG prototype can be derived by PCB modification, added ferrite beads on the USB cable and added a shield. By combining these three methods, radiated emission level at frequency range 30MHz until 1GHz was reduced until below the standard limit. The largest reduction of electromagnetic radiated emission level occured at frequency 35.9MHz with value 27.7 dB. Combination of these three methods on a EEG prototype did not impact on the level of emissions through conduction, and it remained below the standard limit. EEG prototype that has been fitted with varistor and ESD (Electrostatic Discharge ) suppressor also proved to be able to withstand from permanent damage at the level surge immunity testing up to 1kV , and contact ESD testing up to 8kV.

Abstrak :
Penggunaan terapi radiasi pada penderita kanker serviks, selain dapat mematikan sel kanker ternyata juga dapat menyebabkan menurunnya respon imunitas selular, dan berkurangnya jumlah limfosit serta jumlah leukosit. Akibat menurunnya respon imunitas selular, kerentanan penderita terhadap cedera apa pun bertambah, kemampuan penyembuhan jaringan berkurang, dan mudah terkena infeksi bakteri. Penurunan respon imunitas selular dapat diketahui secara in vitro melalui uji transformasi limfosit terhadap ?phytohaemagglutinin? (PHA). Pada penelitian ini telah dilakukan pengujian efek terapi radiasi terhadap respon imunitas selular yang dinyatakan dengan indeks stimulasi limfosit, jumlah limfosit, dan jumlah leukosit pada 30 orang penderita kanker serviks. Dengan anava, diperoleh kesimpulan bahwa terjadi penurunan respon imunitas selular, jumlah limfosit, dan jumlah leukosit selama terapi radiasi. Dari analisis korelasi dapat disimpulkan bahwa ada korelasi negatif antara dosis radiasi dengan indeks stimulasi limfosit, jumlah limfosit, dan jumlah leukosit (p

Abstrak :
Dewasa ini terapi radiasi merupakan salah satu cara pengobatan yang dipilih dalam menangani penyakit kanker. Hal ini disebabkan karena sifat sel kanker yang sensitif terhadap radiasi. Akan tetapi, di antara sel-sel darah, ternyata limfosit juga bersifat radiosensitif, sehingga penggunaan terapi radiasi pada penderita kanker dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada jumlah dan fungsi limfosit yang selanjutnya berpengaruh pada reaksi imunitas selular. Pada penelitian ini telah dilakukan pemeriksaan reaksi imunitas selular secara in vitro dengan uji tranformasi limfosit terhadap stimulator PHA, serta penghitungan jumlah limfosit dan jumlah leukosit pada 30 orang penderita kanker payudara yang menjalani terapi radiasi. Pengamatan dilakukan sebelum penderita tersebut mandapat radiasi, dan selama terapi radiasi, yaitu setelah terapi radiasi berlangsung 2 minggu dengan dosis total 2000 rad, setelah terapi radiasi berlangsung 4 minggu dengan dosis total 4000 rad, dan setelah terapi radiasi berlangsung 5 minggu dengan dosis total 5000 rad. Dari hasil analisis varians pada a = 0,01 diperoleh kesimpulan bahwa dosis radiasi mempengaruhi indeks stimulasi, jumlah limfosit, serta jumlah leukosit penderita kenker payudara. Dari uji Newman-Keulspada a = 0,01 diketahui bahwa indeks stimulasi , jumlah limfosit, dan jumlah leukosit selama terapi radiasi berbeda nyata dibandingkan sebelum terapi radiasi. Dengan analisis korelasi didapatkan adanya korelasi negatif antara dosis radiasi dengan indeks stimulasi, jumlah limfosit, serta jumlahleukosit. Bentuk hubungan antara dosis radiasi dengan indeks stimulasi, jumlah limfosit, maupun jumlah leukosit adalah parabola, yang diperoleh dari analisis regresi. Setelah penyinaran berlangsung selama 5 minggu dengan dosis total 5000 rad, baik indeks stimulasi, jumlah limfosit, maupun jumlah leukosit cenderung meningkat kembali; walaupun demikian ternyata peningkatan tersebut tidak berbeda nyata dibandingkan setelah terapi radiasi berlangsung 4 minggu dengan dosis total 4000 rad, maupun setelah terapi radiasi berlangsung 2 minggu dengan dosis total 2000 rad.

Abstrak :
Pada perkara advokat sebagai pelaku obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi, terdapat polemik mengenai eksistensi hak imunitas advokat. Pasal 16 UU Advokat menyebutkan: advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Undang- Undang Advokat tidak memberikan penjelasan mengenai standar “iktikad baik”. Lebih lanjut lagi, terdapat perdebatan apakah dengan adanya hak imunitas, advokat harus diperiksa terlebih dahulu di Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebelum diproses menurut hukum acara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, penelitian ini menjawab dua pertanyaan penelitian: pertama, mengenai keberlakuan hak imunitas advokat pada perkara obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi; dan kedua, mengenai peran DKOA pada perkara obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa seorang advokat dapat dilindungi oleh hak imunitas apabila ia tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan proporsionalitas. Meskipun advokat memiliki hak imunitas, tidaklah diperlukan proses pemeriksaan terlebih dahulu oleh DKOA. Peran DKOA pada perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan advokat masih minim, hal tersebut ditandai dengan tidak dipecatnya advokat yang telah dinyatakan bersalah tersebut. Atas permasalahan tersebut, undang-undang perlu mengatur secara rinci mengenai standar “iktikad baik”. Organisasi advokat melalui DKOA seharusnya lebih proaktif dalam mengawasi pelaksanaan kode etik advokat, khususnya mengenai tindak lanjut terhadap advokat yang telah dijatuhi pidana. Selain itu, untuk mencegah berpindah-pindahnya advokat yang telah diberhentikan, diperlukan standar profesi tunggal yang mencakup: pengangkatan advokat, pengawasan advokat, dan dewan kehormatan pusat dari seluruh organisasi advokat yang ada di Indonesia. ......In the case wherein advocate named as a defendant of obstruction of justice in corruption crime cases, there is a polemic about the existence of advocate’s immunity. Article 16 of Advocate’s Act stated that advocates shall not be prosecuted either civil or criminal in carrying out their professional duties in good faith for the benefit of the client’s defense inside or outside court proceedings. Advocate’s act does not provide further explanation about the standard of “good faith”. Furthermore, there is a debate whether with the existence of advocate’s immunity, advocate should be examined by The Disciplinary Committee, before being processed according to criminal procedural law. By using the descriptive method, this study aims to answer two questions: first, regarding the enforcement of advocate’s immunity in obstruction of justice in corruption crime cases; second, regarding the role of The Disciplinary Committee in obstruction of justice in corruption crime cases. This thesis shows that an advocate shall be protected by adcovate’s immunity if he/she take an action in accordance with law and regulations, and Code of Ethics, and proportionality. Despite of the existence of advocate’s immunity, there is no need to carry out preliminary examination process by The Disciplinary Committee. The role of The Disciplinary Committee is not good enough towards advocate who has been convicted for committing obstruction of justice in corruption crime cases. This is indicated by the fact that the advocate is not permanently disbarred from the Bar Association. For this issues, the law and regulation shall regulate clearly the standard of “good faith”. Bar Association should be more proactive in supervising the enforcement of the Code of Ethic, especially when taking action regarding to an advocate who is convicted for committing a crime. Beside that, to prevent the advocate that has been disbarred to join another Bar Association, an integrated professional standard is needed, which is including: registration and qualification of advocates, supervision of advocates, and integrated disciplinary committee for the whole Bar Association.

Abstrak :
ASI eksklusif merupakan satu-satunya nutrisi yang tidak tergantikan bagi neonatus. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan dampak pemberian nutrisi ASI eksklusif dan non eksklusif terhadap perubahan ukuran antropometri dan status imunitas neonatus di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat. Desain kuantitatif observasional dengan cohort study. Sebanyak 62 neonatus diambil sebagai sampel penelitian dengan cara Purposive sampling. Analisa dengan t-test independen, chi square dan ANOVA. Hasil penelitian terdapat perbedaan rata-rata perubahan berat badan dan status imunitas antara kelompok observasi ASI eksklusif dan kelompok observasi non eksklusif, tidak terdapat perbedaan rata-rata perubahan panjang badan antara kelompok observasi ASI eksklusif dan kelompok observasi non eksklusif. Hasil penelitian merekomendasikan dilakukan program pendampingan oleh perawat kepada neonatus untuk mendapatkan ASI eksklusif selama masa neonatus di rumah sakit. ......Exclusive breastfeeding is the only nutrient that is indispensable for the neonate. This study aims to determine differences in the impact of exclusive breast feeding and non-exclusive to changes in anthropometric measures and immune status of neonates in Al Ihsan Hospital of West Java Province. This quantitative observational study design with cohort study methods. A total of 62 neonates were sampled by way of purposive sampling. The results study show that the average change in weight neonates significantly differed between the given exclusive and non exclusive breastfeeding, The average change in body length of neonates did not differ significantly between the given exclusive and non exclusive breastfeeding, Neonatal immunity levels differ significantly between the given exclusive and non exclusive breastfeeding. The study recommends mentoring program conducted by nurses to neonates to get exclusive breastfeeding for the newborn period.