Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan merit system pada rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang di Polda Metro Jaya T.A. 2019 dan T.A. 2020 maupun faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang di Polda Metro Jaya T.A. 2019 dan T.A. 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni post-positivism, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap internal dan eksternal Polri dilanjutkan dengan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang di Polda Metro Jaya T.A. 2019 dan T.A. 2020 sesuai dengan penerapan merit system pada proses seleksi yang mengutamakan adanya kualifikasi, sertifikat/lisensi dan tes uji kompetensi keahlian. Namun, terdapat temuan pada penelitian ini yakni belum terdapat Peraturan Kapolri yang mengatur penerapan merit system dalam proses rekrutmen dan seleksi Bintara kompetensi khusus penerbang yang berbeda dengan rekrutmen dan seleksi Bintara Polisi Tugas Umum (PTU) yang terselenggara di Polda Metro Jaya T.A. 2019 dan T.A. 2020. Faktor utama pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang dapat berjalan optimal yakni adanya kebijakan dan aturan Panitia Pusat Mabes Polri apabila terdapat penyimpangan akan dilakukan proses hukum kepada peserta dan panitia seleksi daerah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk mewujudkan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang sesuai dengan penerapan merit system ......This study aims to analyze the application of the merit system in the recruitment and selection of National Police Officers with special competence for pilots at Polda Metro Jaya T.A. 2019 and T.A. 2020 as well as the factors that influence the implementation of the recruitment and selection of the Special Aviation Police Officer at Polda Metro Jaya T.A. 2020. The approach used in this research is post-positivism, data collection is done through document studies and in-depth interviews with internal and external Polri followed by data analysis. The results showed that in the implementation of the recruitment and selection of National Police Officers Special Competence for Pilots at Polda Metro Jaya T.A. 2019 and T.A. 2020 is in accordance with the application of a merit system in the selection process that prioritizes qualifications, certificates/licences and skill competency tests. However, there are findings in this study, namely that there is no National Police Chief regulation that regulates the application of a merit system in the recruitment and selection process for Special Competency Officers (Bakomsus) for Aviation, which is different from the recruitment and selection of General Duty Police Officers (PTU) held at Polda Metro Jaya T.A. 2019 and T.A. 2020. The main factor in the implementation of the recruitment and selection of the National Police Officers Special Competence for Pilots can run optimally, namely the policies and rules of the National Police Headquarters Central Committee if there are deviations, the legal process for the participants and the regional selection committee will be carried out in accordance with the legal procedures applicable to the implementation of the recruitment and selection of NCOs The National Police Special Competence for Pilots is in accordance with the application of the merit system.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang deradikalisasi terorisme yang diterapkan melalui ruang Densus 88 AT Museum Polri. Terorisme telah berkembang menjadi sebuah permasalahan yang tidak kunjung selesai di Indonesia. Berkembangnya terorisme dianggap sebagai tidak efektifnya metode pemberantasan yang dilakukan selama ini yaitu penegakan hukum yang cenderung represif. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah melalui BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) memiliki sebuah perogram untuk memberantas terorisme dengan pendekatan baru yang mengedepankan pendekatan lunak dan pendekatan jiwa, yaitu deradikalisasi. Deradikalisasi dilakukan oleh Polri dan kerjasama dengan berbagai macam lembaga dan kementerian yang terkait. Museum Polri sebagai museum institusi milik Polri memiliki tanggung jawab sosial untuk mengangkat permasalahan terorisme melalui ruang Densus 88 AT sehingga masyarakat dapat memhami permasalahan terorisme secara utuh sebagai bagian dari upaya deradikalisasi terorisme. Akan tetapi ruang Densus 88 AT saat ini dianggap belum dapat menerapkan program tersebut dengan baik karena tata pamer di ruang tersebut belum terkonsep dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan konsep untuk menata ulang ruang tersebut agar deradikalisasi terorisme dapat tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dan menerapkan teori memori kolektif dan teori pendidikan konstruktif yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk menciptakan sebuah ruang yang mampu menciptakan suasana kontemplatif bagi masyarakat yang datang.

---

ABSTRACT
This thesis discusses on de-radicalization of terrorism applied through Special Detachment 88 AT space at the Museum of Indonesian National Police. Terrorism has evolved into a never-ending problem in Indonesia. The expanding of terrorism is considered because of the uneffectivenes of the eradiction method that has been performed, which is a represif law enforcement. To overcome this, the Government through Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (the Indonesian National Counter Terrorism Agency, BNPT), has a program to counter terrorism with a new approach, emphasizing on soft and soul approach, which is the deradicalization. Deradicalization carry out by Indonesian National Police and cooperate with various institutions and relevant ministries. As a part of Indonesian National Police, The Museum of Indonesian National Police has a social responsibility to increase the public awareness about terrorism issue through Special Detachment 88 AT space. By that, society will have a comprehensive understanding which is part of the de-radicalization effort. However, Special Detachment 88 AT space at the museum is considered not been able to implement the program because the exhibition design is not well conceptualized. Therefore, it takes a concept to rearrange the space so the de-radicalization of terrorism can be conveyed properly to the public. This thesis uses a qualitative method and apply the collective memory theory also the theory of constructive education adjusted to the need of a space that is able to create a contemplative atmosphere for the people who come.

Abstrak :
Tesis ini membahas cara meminimalkan laporan polisi yang prematur dalam kasus perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan diluar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan industrial. Dengan panjangnya mekanisme tersebut maka banyak pekerja yang mengambil jalan cepat dengan membuat laporan kepada Polisi. Sehingga laporan polisi di wilayah hukum Polda Metro Jaya terkait perselisihan hubungan industrial semakin meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi laporan polisi tersebut tidak dapat dilanjutkan karena dianggap prematur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis manajerial, yaitu dengan cara pandang aspek manajemen dan hukum. Penulis menganalisa laporan polisi yang berkaitan dengan kasus perselisihan hubungan industrial. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen-dokumen. Data diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder. Penulis secara langsung memperoleh informasi dari responden dan melakukan wawancara dengan petugas polisi subdit Sumdaling serta analisis pustaka yang diperoleh dari KUHP, UU Kepolisian dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir laporan polisi yang prematur tersebut, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan sehingga upaya minimalisir tidak berjalan maksimal. Saran dari Penulis bagi Pemerintah agar dapat melaksanakan sosialisi atas peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bagi pengusaha agar lebih akomodatif mendengarkan keluh kesah pekerja serta bagi Polisi perlu membuat form pengaduan beserta kerjasama dengan Sudinakertrans dalam menghadapi kasus perselisihan hubungan industrial. ...... This thesis analysis the ways to minimize premature police report regarding the case on industrial relation. Under Law No. 2 In 2004, a labor dispute resolution mechanisms can be done out of court or through a court of industrial relations. Due to its long mechanism, many workers take a shortcut to make a report to the police so. So the police report in the jurisdiction of Jakarta Metropolitan Police related to an industrial dispute is increasing from year to year, but the police report could not be continued because it is considered premature. This study is qualitative by using managerial juridical methods, namely with the perspective of management and legal aspects. The author analyze police reports related to the case of an industrial dispute. Data is collected through observation, interviews and review of documents. Primary data is gathered from respondents by interviewing police officers as well as the Sub Directorate Sumdaling. Literature analysis is obtained from the Criminal Code, the Police Act and the Industrial Dispute Settlement Act. The results showed that Ditreskrimsus Jakarta Metropolitan Police have made efforts to minimize the premature police report, but these efforts face several obstacles. Suggests therefore, the writer for the Government to carry out socialization of legislation regarding labor and mechanisms for resolving industrial disputes and for employers to be more accommodative to listen the workers complaints as well as for the police to formulated form of complaints and to closely cooperate with Sudinakertrans in dealing with cases of industrial disputes.

Abstrak :
ABSTRACT
Implementasi sistem e-Office merupakan bagian dari penerapan e-Government dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai administrasi internal. Sebagai salah satu institusi fundamental yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada publik di bidang keamanan dan ketertiban, saat ini POLRI juga memiliki sistem e-Office yang telah diterapkan kepada satker SDM. Implementasi sistem e-Office pada satker SDM saat ini berjalan tanpa ada dasar hukum di internal POLRI yang mengatur penggunaan sistem dalam operasional sehari-hari. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem e-Office yang ada di satker SDM MABES POLRI perlu dilakukan, karena sistem ini akan menjadi percontohan bagi satker-satker lainnya yang terdapat di MABES POLRI. Penelitian ini menggunakan teori Sistem Informasi Manajemen (SIM), Efektivitas Sistem, BPR, dan COBIT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi di lapangan, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Office di satker SDM saat ini masih tidak efektif karena 4 dari 5 indikator yang ada menunjukan hasil tidak efektif. Indikator yang menunjukkan hasil efektif hanya indikator kepuasan pengguna, sedangkan indikator lainnya seperti indikator penggunaan, kualitas sistem, integrasi aplikasi kedalam proses bisnis, dan ketepatan penggunaan dan performa aplikasi.

---

ABSTRACT
The implementation of e-Office system is part of the e-Government programme, which has the purpose to improve the performance of internal staff in administration matters. As one of the fundamental institutions with responsibility to provide public service in the security and law enforcement field, the Indonesian National Police (POLRI) also has implement the e-Office system in its Human Resource division. The e-Office implementation in Human Resource division currently running without any internal regulation that manage the usage of system in daily operations. Therefore, it is required to perform evaluation of the e-Office system implementation in the Human Resource division of Indonesian National Police (POLRI), because this implementation is the pilot for implementation on other divisions in Indonesian National Police (POLRI). This research is using Management Information System theory, System Effectivity, BPR, and COBIT. This research is using qualitative method with observation, literature study, and deep interview for data gathering. The result of this research shows that the implementation of e-Office system in Human Resource division of Indonesian National Police (POLRI) is ineffective, because 4 out of 5 indicators showing result as ineffective. The only effective one is user satisfaction, while the other ineffective indicators are use, system quality, application integration into business process, and proper use of application and system performance.

Abstrak :
Karya tulis ini memaparkan mengenai reaksi non formal masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. Pada dasarnya, karya tulis ini bergerak dari pendapat masyarakat yang melihat terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. Bentuk pendapat ini dalam arti lain disebutkan sebagai persepsi masyarakat atau cara pandang masyarakat terhadap sebuah objek yaitu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. Karya tulis ini juga menggambarkan bagaimana reaksi non formal ini akan berperan dalam masyarakat sebagai sebuah kontrol sosial berdasarkan pada teori kontrol soosial Ivan F. Nye dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kontrol sosial yang dibangun dalam masyarakat seharusnya bisa berperan untuk pemangku kebijakan dalam mengambil kebijakan.

---

This article describe about the public non formal reaction have against the abuse of authority by Indonesian National Police. Basically this article start from the public idea that sees abuse of authority by Indonesian National Police. The thesis laid its foundation on a public opinion which sees the occurrence of deviance and abuse of authority conducted by Indonesia National Police 39 s personnel. This assumption can also be seen as public 39 s perception or point of view regarding an object , which is an abuse of authority by Indonesia National Police 39 s personnel. The author tries to describe how this non formal reaction acts as a social control in society, based on Social Control Theory by Albert J. Reiss and Ivan F. Nye in order to minimize the occurrence of authority abuse. The social control, which is developed inside the society should be adequate to act as stakeholder in the realm of policy making.

Abstrak :
ABSTRAK Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi diiringi dengan meningkatnya ancaman keamanan informasi. Isu keamanan informasi juga menjadi ancaman pada aspek ketersediaan, kerahasiaan, dan keutuhan informasi pada Data Center Polri. Polri sebagai institusi penjaga keamanan negara Indonesia perlu mengedepankan keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi keamanan informasi di Data Center Polri dengan mengacu kepada kerangka kerja SNI ISO/IEC 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Penelitian ini melakukan evaluasi melalui tahapan-tahapan pada pendekatan penetapan (plan) kerangka kerja SNI ISO/IEC 27001:2013 dan menghasilkan sejumlah rekomendasi agar Data Center Polri memenuhi kriteria SNI ISO/IEC 27001:2013. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa Data Center Polri belum sepenuhnya patuh pada persyaratan SMKI SNI ISO/IEC 27001:2013 sehingga direkomendasikan untuk melakukan mitigasi dengan menerapkan 110 kendali berdasarkan SMKI SNI ISO/IEC 27001:2013.

---

ABSTRACT The usage of information and communicatio technology in government process or also called e-government increases efficiency, effectivity, transparency, and accountability. Speed development of information technology also increasing threat in information security. The issue of information security also threatening avialability, confidentiality, and integrity of information in National Police Data Center. As a government institution who guard the national security, Indonesian National Police need to prioritize the implementation of information security. The goal of this research is to evaluate information security implementation in Indonesian National Police Data Center based on SNI ISO/IEC 27001:2013 framework on Information Security Management System. The results of this research is a set of recommendation for National Police to make its Data Center comply to SNI ISO/IEC 27001:2013. The result of this research is Indonesian National Police Data Center has not fully complied to SNI ISO/IEC 27001:2013, therefore recommended to mitigate by implementing 110 control SNI ISO/IEC 27001:2013.

Abstrak :
Pada praktiknya, Polri terkadang membutuhkan bantuan TNI dalam melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, belum ada pengaturan yang secara komprehensif mengatur mengenai perbantuan TNI kepada Polri. Menanggapi hal ini, Polri dan TNI menyepakati nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan pedoman bersama untuk mengatur mengenai perbantuan TNI kepada Polri dalam memelihara Kamtibmas. Dengan metode penelitian yuridis-normatif, tulisan ini menelaah keberlakuan nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan pedoman bersama antara Polri dengan TNI berdasarkan peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum. Dalam hal ini, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, dan Pedoman Bersama antara Polri dengan TNI masih bertentangan dengan UU TNI yang mengatur bahwa pengerahan OMSP harus berlandaskan pada kebijakan dan keputusan politik negara. Salah satu cara untuk menyediakan landasan hukum OMSP dengan selaras dengan UU TNI adalah dengan mengaturnya dalam UU yang merupakan peraturan yang disepakati bersama oleh Pemerintah dengan DPR RI. ......In practice, the National Police sometimes needs the help of the National Armed Force in order to maintain safety and public order. So far, there has been no law that comprehensively regulate military involvement in helping the police to maintain safety and public order. The National Police and National Armed Force then agreed on a memorandum of understanding, agreement, and joined guidelines to regulate military involvement in helping the police to maintain security and public order. With normative legal research, this paper discusses the binding power of memorandum of understanding, agreement, and joined guidelines used by The National Police and National Armed Force. In this case, the memorandum of understanding, agreement, and joined guidelines between Indonesian National Police and Indonesian National Armed Force contradict Law Number 34 of 2004 because it does not stated that a national state policy is a prerequisite for involving the military in protecting safety and public order. One way to provide this national state policy is for the government along with the house of representative to create a new law to regulate military involvement in protecting safety and public order.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan teror bom buku yang terjadi di Jakarta merupakan modus baru para teroris dalam melakukan aksinya, karena yang menjadi targetnya adalah individu sehingga apabila tidak dilakukan penanganan, maka akan berdampak pada psikologi masyarakat yaitu tingginya rasa kecemasan dan kekhawatiran masyarakat. Teror bom buku, apabila melihat jumlah korban dan kualitas ledakan, tidak sebanding dengan bom yang ditempatkan di gedung-gedung tertentu seperti pada kasus-kasus teror bom sebelumnya. Akan tetapi dampaknya hampir sama, bahkan teror bom buku sudah menyentuh aspek psikologi masyarakat awam. Ketakutan dan kepanikan yang melanda sampai ditingkat rumah tangga adalah bentuk keberhasilan aksi bom buku ini menjadi sebuah teror. Mengacu pada hukum formal yang berlaku di Indonesia, maka aksi dan pelaku bom buku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Mencermati perkembangan terorisme dengan organisasi dan jaringan global yang dimilikinya, dimana kelompokkelompok terorisme internasional mempunyai hubungan dan mekanisme kerja sama, baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun infrastruktur pendukung. Berkaca pada kondisi tersebut, aparat kepolisian Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri merupakan ujung tombak dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dengan memberantas pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, seperti menangkap pelaku, mencegah, melakukan penyelidikan dan penyidikan, bahkan menembak mati para pelaku teror. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Polri adalah dengan membentuk Detasemen Khusus (Densus 88) Antiteror yang berada pada garis terdepan dalam memberantas aksi terorisme tersebut. Dapat dipastikan, peranan Polri untuk pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut tidak terlepas dari 3 (tiga) fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dimana Polri harus melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang mengancam jiwa warga negara Indonesia. Dalam hal ini Polri melalui Densus 88 Antiteror harus berpedoman kepada undang-undang yang mendasarinya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonsia.

---

The research aims at explaining the terror of book bomb occuring in Jakarta Suchterror is a new modus operandi of terrorists in doing their actions because their targets are individuals If the police do not handle the case immediately such terror will psychologically affect communities in the forms of high anxiety and worriness Book bombings in the context of their victims and the quality of their explosions can not be compared with the previous bombings happening in certain buildings However both of bombing types have similar effects Moreover book bombings have nearly touched the psychological aspects of common people The fearness and panic attacking families are the forms of the terrorists success of committing book bombings leading to a terrorizing act In accordance with formal law prevailing in Indonesia the act and perpetrator of book bombings can be categorized as a terrorism act Terrorists have currently cooperated with other groups and networks that posses good relationship and working mechanism either in the context of infra structural operation or supporting infrastructures. By looking at such situation and condition the Indonesian National Police as stated in Law No 2 2002regarding Indonesian National Police is the front liner in providing protection and security to people in combating terrorism in Indonesia The Indonesian National Police does the responsibilities by arresting the perpetrators preventing investigating interrogating and even shooting death the perpetrators One of the Indonesian National Police efforts is the establishment of an special detachment 88Antiterror Special Detachment It can be concluded that the role of the Indonesian National Police can not be separated from the three functions protector shelter and servant of public The Indonesian National Police must protect people from acts threatening their lives The Indonesian National Police through 88 Antiterror Special Detachment in conducting such duties and responsibilities must be guided by Law No 2 2002 regarding the Indonesian National Police

Abstrak :
Sebagai upaya untuk meningkatkan manajemen SDM agar dapat mengikuti perkembangan zaman, Polri mengadopsi konsep manajemen talenta yang dituangkan pada Peraturan Kapolri no. 3 Tahun 2019 tentang Manajemen Talenta Polri (MTP). Namun demikian, pada pelaksanaanya secara khsusus di polda Bali terdapat berbagai fenomena seperti fluktuasi jumlah kelompok talenta lulusan Akpol dan bintara remaja, kendala komunikasi internal, kendala anggaran, maupun tidak berjalannya mekanisme yang ada. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi MTP Pada Perwira Pertama Lulusan Akpol dan bintara remaja, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam implementasi, dan langkah ideal dalam implementasi oleh Biro SDM Polda Bali. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode triangulasi dan pengumpulan data melalui wawancara sebanyak 12 orang, studi kasus, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MTP pada lulusan Akpol dan bintara remaja terdapat perbedaan mencolok khususnya pada proses perekrutan, pendidikan/ pelatihan dan pengembangan kaderisasi. Sementara pada proses orientasi, manajemen kinerja dan retensi/ pengakuan cenderung sama. Selanjutnya, pada faktor - faktor menjadi pertimbangan dalam Implementasi MTP, faktor komunikasi dan struktur birokrasi khususnya pada MTP lulusan Akpol cenderung lebih menghambat dibanding pada MTP bintara remaja. Sedangkan, faktor sumber daya dan perilaku/tendensi relatif sama. Yang terakhir, langkah ideal implementasi MTP oleh Biro SDM Polda Bali sesuai dengan Perkap No.3 Tahun 2019 pada bintara remaja sebanyak 6 langkah dan pada lulusan Akpol terdiri dari 3 langkah karena langkah identifikasi, penetapan dan pengakhiran talenta pada lulusan Akpol diselenggarakan oleh SSDM Mabes Polri. ......As an effort to improve human resource management that can keep up with the times, Indonesian National Police, also known as Polri, has adopted the concept of talent management as outlined in the Regulation of Polri’s Chief Number 3 of 2019 concerning MTP (Indonesian National Police Talent Management). However, there are various phenomena in its implementation, occurring in Bali Regional Police, such as the fluctuations in the number of talent groups graduating from police academy and young NCO (Non-Commissioned Officers), internal communication constraints, budgetary constraints, and the nonfunctioning of existing mechanisms. The study aims to analyze the implementation of MTP for young police officers graduating from police academy and young NCOs graduating from SPNs (State Police Schools), the factors that are considered in MTP implementation, and the ideal steps in MTP implementation taken by Bali Regional Police Human Resources Department. The study employs the qualitative approach using triangulation method. Data is collected through interviews with twelve people, case studies, and literature study. The results of the study show that there are several striking differences in MTP implementationbetween young police academy graduates and young NCOs, especially in the process of recruitment, education/training and forming of cadres, while, the processes of orientation, performance management and retention/recognition tend to be the same. Regarding the factors considered in MTP implementation, communication and bureaucratic structure factors, especially MTP for young police academy graduates tend to be more inhibiting than MTP for young NCOs, while resource and behavior/tendencies factors are relatively the same. Finally, there are six ideal steps for implementing MTP by Bali Regional Police Human Resources Department in accordance with the Regulation of Polri’s Chief Number 3 of 2019 for young police officers graduating from NCOs and three ideal steps for implementing MTP for young police officers graduating from police academy due to the facts that the steps for identifying, determining and terminating talents for police academy graduates are held by INP Headquarters Human Resources Department.

Abstrak :
Polri merupakan alat negara yang menggunakan teknologi informasi guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, serta perannya dalam pemerintahan Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan pemanfaatan sistem informasi pada Polri, turut berimplikasi pada meningkatnya risiko keamanan informasi. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya risiko keamanan informasi yang dapat dilihat dari berbagai laporan terkait upaya serangan siber yang ditujukan kepada Polri diantaranya laporan Id-SIRTII/CC, zone-h.org, hingga laporan internal Polri. Selain itu terdapat juga berbagai jenis serangan siber yang telah berhasil mengeksploitasi Polri diantaranya web defacement, phising, DDOS, hingga pencurian data personel. Manusia merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan keamanan informasi. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi keamanan informasi Polri dengan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi personel Polri. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan sequential explanatory mixed method yang mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan diikuti oleh pendekatan kualitatif guna mendapatkan hasil yang lebih optimal. Model penelitian dibangun berdasarkan model Knowledge, Attitude, dan Behavior (KAB) yang diperluas dengan penambahan dimensi budaya keamanan (security culture) dan karakteristik individual (individual characteristic) dalam organisasi. Pengukuran dilakukan menggunakan kuesioner The Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) dan pernyataan dalam Organisational Security Culture Measure (OSCM) dengan total 54 pernyataan. Sampel penelitian adalah sebanyak 361 personel Polri yang tersebar di seluruh Indonesia dan dipilih secara kuota proporsional. Berdasarkan hasil pengukuran kuantitatif yang telah dilakukan diperoleh hasil tingkat kesadaran keamanan informasi personel Polri sebesar 96,02% dan termasuk pada pada kategori baik. Hasil tersebut turut dikonfirmasi dan divalidasi dari hasil wawancara bahwa responden mengetahui dengan baik setiap indikator pada masing-masing fokus area yang ditanyakan dalam kuesioner. Adapun dalam beberapa kasus dan kondisi tertentu memang masih ditemukan perilaku kebiasaan sharing password. Selain itu disebutkan juga bahwa saat ini email yang digunakan pada sistem bukan merupakan email dinas dan saat ini belum ada pelatihan khusus mengenai keamanan informasi. Namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh responden terkait kebijakan keamanan informasi yang menjadi indikator dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, demi menjaga kondisi saat ini dapat disimpulkan bahwa perlu terus dilakukan sosialisasi keamanan informasi terhadap personel dengan implementasi program keamanan informasi seperti penyampaian pesan melalui media sosial, pelaksanaan seminar, dan penyertaan buku pedoman keamanan informasi. ......The Indonesian National Police (INP) is a government institution that uses Information Technology in order to successfully implement its duty, purpose, and role within the Indonesian government. Along with the development of INP's Information System, the implied information security risk increases. This is evident based on the reports of cyber attack attempts towards INP such as ones by Id-SIRTII/CC, zone-h.org, and INP's internal reports. Various cyber-attacks on INP have also been successful, namely defacement, phishing, DDOS, and personnel data theft. One aspect of security that needs to be considered and requires attention regarding information security is the human factor. Accordingly, the purpose of this research is to evaluate the information security of INP by measuring the level of information security awareness of INP personnel. This research conducted using a sequential explanatory mixed-method approach that combines a quantitative approach followed by a qualitative approach in order to obtain optimal results. The research model is built based on the Knowledge, Attitude, and Behavior (KAB) model which is expanded by adding dimensions of security culture and individual characteristics within the organization. The questionnaire modeled based on the Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) and Organizational Security Culture Measure (OSCM) questionnaire models with a total of 54 questions. The research sample consists of 361 INP’s personnel located throughout Indonesia and selected on a proportional quota. The result, based on the quantitative survey, shows that the information security awareness level of INP personnel are at 96.02% and are within the good category. These results were also confirmed and validated from the interview results that the respondents knew well each indicator in each focus area asked in the questionnaire. As for some cases and certain conditions, behavior in the habit of sharing passwords is still found. In addition, it was also stated that currently the email used in the system is non-official email and currently there is no special training on information security awareness. However, this did not affect the knowledge possessed by respondents regarding information security policy which is an indicator in this study. Based on these, in order to maintain current conditions it can be concluded that it is necessary to continue to disseminate information security to personnel by implementing information security programs such as sending messages through social media, hosting seminars, and providing information security guide.