Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akta otentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) terhadap obyek hak atas Tanah, seluas 10.457 M2 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik nomor 182/Sukapura, atas nama Unyas binti Kasim menimbulkan permasalahan hukum, dalam hal ini Notaris membuat PPJB ketika obyek tanah masih dalam sengketa waris di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, meskipun Buku III KUH Perdata tentang perikatan bersifat terbuka, bersandar pada asas kebebasan berkontrak, perlu diperhatikan obyek dari perjanjian adalah Tanah, oleh karena itu peraturan perundang-undang yang terkait dengan Hukum Tanah Nasional dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak dapat dikesampingkan oleh Notaris dalam membuat akta otentik PPJB atas obyek Tanah dan Majelis Hakim, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 824 K/Pdt/2011 tanggal 26 Juli 2011 terhadap akta otentik tersebut seharusnya mengkaji lebih dalam tentang kewenangan Notaris dalam membuat PPJB atas Tanah yang masih dalam obyek sengketa waris. Sehingga kesimpulan yang diambil dalam membuat akta otentik PPJB hak atas tanah, Notaris harus memperhatikan aspek-aspek yang berlaku dalam HTN, meskipun HTN meskipun HTN tidak berlaku secara tegas dan langsung terhadapa PPJB yang dibuat oleh Notaris. sehingga tercipta perlindungan hukum bagi para pihak dalam PPJB tesebut. ......The Sale and Purchase Agreement Commitment of Land title certificate for land area 10.457 M2 (ten thousand and four hundred fifty seven square meter) which registered on right of ownership certificate number 182/ Sukapura under name of Unyas binti Kasim has emerged legal issue, since it was signed before the Notary when the land was still in inheretence dispute in supreme court. Despite the pricipal of Chapter III on Indonesia Civil Code regarding Contract, is open system, the objek of contract is land. Therefore, the Indonesia law relates land and Indonesia law which rules the Notary should be considered. Furthermore, the judges of Indonesia Supreme Court?s decision which is written on Indonesia Supreme Court?s verdict number 824 K/Pdt/2011 dated 26 Juli 2011, should be considered the aspects of the Indonesia law which relates to land and Notary. although Indonesia Law related land title certificate is not directly enforced for The Sale and Purchase Agreement Commitment of Land title certificate, but it should be applied on The Sale and Purchase Agreement Commitment in order to establish the equal legal protection for all parties on the agreement."

"ABSTRAKSebagai suatu badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang mengemban tugas sebagai penyelenggara pengelolaan suatu lingkungan siap bangun sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, perusahaan pengembang wajib melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu ketentuan yang wajib ditaati oleh setiap perusahaan pengembang adalah larangan penjualan kaveling kosong kepada konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dari Undang-undang Perumahan dan Permukiman. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari, masih ada beberapa perusahaan pengembang yang berusaha untuk "mensiasati" larangan tersebut dengan berbagai cara. Menghadapi kenyataan ini, Penulis tergerak untuk melakukan penelitian mengenai: (1) Apakah perjanjian jual bell kaveling tanah matang tanpa rumah yang dibuat secara bawah tangan di perumahan sah dan mengikat secara hukum? (2) Bagaimana UU Perumahan dan Permukiman mengatur mengenai jual beli kaveling tanah matang tanpa rumah di kawasan perumahan? (3) Bagaimana solusi yang tepat bagi para pengembang dalam menyikapi pasal 26 ayat (1) UU Perumahan dan Permukiman? Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier sehingga menciptakan hasil penelitian yang bersifat evaluatif-preskriptif analisis dengan kesimpulan: (1) karena syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi, maka jual bell kaveling kosong oleh suatu perusahaan pengembang adalah batal demi hukum, sehingga jual bell tersebut rentan terhadap gugatan dari pihak ketiga; (2) beberapa peraturan perundang-undangan dalam pengadaan perumahan di Provinsi DKI Jakarta perlu direvisi dan lebih dilengkapi demi terciptanya suatu tatanan tertib hukum sebagaimana yang ingin dicapai oleh Undang-Undang nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman."

"Menurut ketentuan yang berlaku jual beli hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan PPAT akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari teryata inasih banyak terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan dalam arti tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, hal yang demikian tentulah akan sangat merugikan pihak pembeli, karena dia hanya dapat menguasai hak atas tanah secara fisik saja sedangkan secara hukum kepemilikan atas tanah tersebut adalah tetap pada penjual.Penelitian tesis ini adalah penelitian kepustakaan dimana surnbersumber utamanya diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini juga termasuk penelitian eksploratif yaitu penelitian yang bertujuan untuk rnenggali dan menjelaskan satu gejala atau keadaan tertentu khususnya yang berkaitan dengan jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah status jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT dari sudut Pandang hukum, bagaimanakah pengaturan hukum mengenai jual beli tanah dan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan agar jual beli yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT dapat didaftarkan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, khususnya jika penjual sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.Hasil kajian ini menunjukkan bahwa jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT adalah sah menurut hukum sepanjang syarat materiil terpenuhi. Upaya yang dapat dilakukan agar jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT adalah dengan mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, dengan isi gugatan agar Ketua Pengadilan memutuskan bahwa jual beli hak atas tanah tersebut adalah sah dan berdasarkan Keputusan tersebut memberikan kuasa kepada pembeli selaku penggugat untuk bertindak mewakili penjual dan sekaligus bertindak atas rrarianya sendiri selaku pembeli, sehingga jual beli hak atas tanah tersebut dapat dibuktikan dengan akta jual beli PPAT untuk segera didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat.

---

According to the applicable law concerning the sale and purchase of a land posession right, the sale-purchase transaction should be conducted before the presence of a notary, who is supposed to make the act stating the legality of the transaction. However, in reality, there are still many transactions happened without conforming to this regulation, the act of which could cause a problem particularly to the purchaser party, since he/she will be considered as possessing the land merely phisically, while Iegally the right of the possession still belongs to the previous owner.This thesis is a litterature study, the primary sources of which are the litteratures attained from various sources. The research as the same time is also categorized as an explorative research, defined as a research which is intended to "dig" in-depth the issue and afterwards explain a phenomenon or a certain condition, in this case regarding the sale-purchase transaction without any notary act. Further elaborated, it is meant to identify the status of such a transaction from the view point of law, the rules concerning the land sale-purchase, as well as the possible efforts to be conducted to ensure that the transaction which had been conducted without a notary act can be registered to make it possess a legal force, particularly in the context in which the seller's residence is no more identified.The result of this research reveals that such a transaction (a sale-purchase without any notary act) is considered legally as valid, as long as the material requirements are filled. The effort that is possible to be conducted to ensure the one stated above is by suing the Local Court Judge authority, the content of which is a request directed to the Court Judge to decide that the transaction is valid, and based on the decision, the Judge will be supposed to grant a right for the purchaser as a suer to act representing the seller and at the sane time him/her self as the purchaser, so that the sale-purchase of the land possession right will be able to be proven by the notary sale-purchase act, and thus will be able to be registered to the local Bureau of Land Affairs."

"ABSTRAKKebutuhan atas perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok setiapanggota masyarakat disamping kebutuhan akan sandang dan pangan. Melihatperkembangan khususnya di daerah khusus ibukota Jakarta yang begitu pesat dalambidang perumahan, sehingga banyak pihak - pihak mempergunakan industri perumahanini menjadi tempat usaha yang strategis. Pertumbuhan industri ini menyisakan beberapapermasalahan - permasalahan bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Salah satumasalah yang tentunya terkait adalah mengenai persoalan hukum peijanjian yang akanteijadi karena proses pengikatan jual beli antara developer dengan pembeli. Dalam tesisini penulis menggunakan salah satu developer perumahan di Jakarta yang dikenalsebagai Perumahann Jatinegara Baru sebagai sampel yang dipergunakan penulis dalammenguraikan permasalahan khususnya tentang pengikatan jual beli tanah. Dalampenulisan ini pada intinya menguraikan tentang dua permasalahan pokok yaitu pertamatentang alasan-alasan dibuatnya peijanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat PT. CakraSarana Persada, dan yang kedua mengenai perlindungan hukum para pihak dalampeijanjian pengikatan jual beli yang dibuat di bawah tangan apabila dibandingkandengan akta notaris. Proses pengikatan jual beli di PT. Cakra Sarana Persada diawalidengan proses pra jual beli dan pembuatan jual beli yang nantinya dibuat di hadapanPejabat pembuat Akta Tanah. Adapun Pengikatan Jual Beli di bawah tangan yang dibuatdi Jatinegara Baru sebelumnya terdapat penandatangan surat pernyataan pembelian. Isisurat pernyataan. diuraikan tentang syarat-syarat pembayarannya dan klasifikasibangunan yang akan dibelinya. Uraian pokok dalam tesis ini tentang alasan-alasandibuatnya suatu peijanjian pengikatan jual beli dan menguraikan perlindungan hukumterhadap pihak-pihak yang terkait dalam peijanjian yang dibuat di bawah tangan yangdraf dan isinya telah disiapkan oleh salah satu pihak dalam hal ini PT. Cakra SaranaPersada. Dari permasalahan tersebut diketahui bahwa jual beli yang dibuat di PT. CakraSarana Persada merupakan akta di bawah tangan yang bentuk dan formatnya merupakanklausul yang hampir keseluruhan ditentukan oleh PT. Cakra Sarana Persada, diawalidengan pernyataan pemesanan kemudian dilanjutkan dengan penandatangan peijanjianpengikatan jual beli, ^dapun peijanjian pengikatan jual beli diharapkan memberikanperlindungan hukum bagi penjual dan pembeli, yang juga akan memberikan rasa amanbagi pembeli untuk melindungi hak atas tanahnya. Saran yang kami sampaikan dalammembuat peijanjian pengikatan jual beli yang sebaiknya dibuat dalam bentuk notariilsehingga keseimbangan hak antara keduanya lebih proporsional."

"ABSTRAKJual beli tanah dalam Hukum Adat adalah bersifat tunai, terang dan riil. Namun,dapat terjadi ketiga hal tersebut tidak dapat terpenuhi. Oleh karenanya para pihakmembuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli terlebih dahulu yang secara hukumbelum mengalihkan hak atas tanah kepada calon pembeli. Akan tetapi, di dalampraktek terdapat notaris yang membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli untukkedua kalinya pada waktu yang bersamaan terhadap obyek dan para pihak yangsama. Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang kedua, pihak yang semula calonpembeli bertindak sebagai penjual dengan mendasarkan adanya hak milik dariPerjanjian Pengikatan Jual Beli yang pertama kali dibuat.

---

AbstractIn Custom Law, the natures of sale and purchase of land are cash (tunai),transparent (terang) and real (riil). However, a situation whereby those threematters are not fulfilled can be occurred. In order to accommodate such condition,usually the parties will firstly execute a Conditional Sale and Purchase Agreementwhich by law, the right of land has not been transferred to the candidate buyer. Inpractice, however, there exists a case whereby a notary prepares a secondConditional Sale and Purchase Agreement at the same time on the same objectand parties. In the second Conditional Sale and Purchase Agreement, the party -who was previously acting as candidate buyer - is acting as the seller on the basisof its right obtained in the first Conditional Sale and Purchase Agreement."

"ABSTRAKDalam melakukan transaksi jual beli tanah, adakalanya para pihak yang berkepentingan berhalangan hadir, oleh karena itu dibuatlah suatu surat kuasa. Dalam kenyataannya pembuatan surat kuasa walaupun sudah mendapat persetujuan antara kedua belah pihak tetapi terkadang masih menimbulkan permasalahan hukum dimana salah satu pihak menyangkal akan keabsahan surat kuasa tersebut. Upaya hukum yang dilakukan para pihak yaitu dengan cara menggugat. Dalam tesis ini dianalisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 261/Pdt.G/2011/PN.KSP Tanggal 19 Agustus 2011. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan dari surat kuasa jual beli tanah dan apakah gugatan yang diajukan suami kepada istri sah terkait surat kuasa jual mengenai jual beli tanah yang dibuat olehnya untuk istrinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan secara yuridis empiris Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif induktif. Berdasarkan hasil penelitian tentang keabsahan surat kuasa jual mengenai jual beli tanah, maka Surat kuasa jual adalah sah.Gugatan yang diajukan oleh suami terhadap isteri terkait dengan surat kuasa jual mengenai menjual tanah, dihubungkan dengan Kasus adalah tidak sah.

---

ABSTRACTIn conducting land transactions, sometimes the parties unable to attend, so they invented a power of attorney letter. In fact, making a power of attorney letter, although it is approved by both parties but sometimes still raises legal issues which one party will deny the validity of a power of attorney. Legal efforts undertaken by the parties that sue. In this thesis analyzed Verdict of Indonesia Supreme Court number 261/Pdt.G/2011/PN.KSP Date August 19, 2011. The main problems discussed in this thesis is how the validity of a power of attorney if the sale and purchase of land and the husband filed a lawsuit related to the legal wife power of attorney regarding the sale and purchase of land sales made by him to his wife. The method used is descriptive analysis juridical approach empirical data used are primary data and secondary data. Data collection tools through library research. Data analysis method used is inductive method of qualitative analysis. Based on the results of research on the validity of a power of attorney regarding the sale and purchase of the land sale, the selling power of attorney is sah.Gugatan filed by the husband against the wife associated with the sale of the power of attorney to sell the land, be linked to the case is illegal."

"Peranan PPAT sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta authentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna dalam hal ini dikarenakan akta authentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian material. Penyusunan dan pembuatan Perjanjian ataupun Akta PPAT, dibutuhkan dedikasi dan ketelitian yang tinggi. PPAT dituntut untuk selalu taat terhadap peraturan yang ada dan selain itu juga dituntut harus teliti dalam hal pelaksanaan pembuatan akta, dengan memperhatikan dan melaksanakan segala prosedur yang sudah ditetapkan sehingga dikemudian hari tidak ada masalah dengan akta yang dibuatnya yang akan merugikan pihak lain.......The role of a Land Deed Official is very important in helping to create certainty and legal protection for the public. This can be seen through Authentik deed as evidence in court because of the perfect deed Authentic has three strength of evidence that are the strength of physical evidence, the strength of formal evidence and the strength of material evidence. The drafting and formulation the Agreement or Land Deed Official's deed, it takes dedication and a high accuracy. Land Deed Official is required to always obedient to the existing regulations and it is also expected to be rigorous in terms of the implementation of the deed, with attention and perform all procedures that have been defined so that in the future there is no problem with the deed that made that will harm others."

"ABSTRAKPerjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sistem terbuka dalam Buku III KUHPer berarti bahwamasyarakat dapat membuat perjanjian mengenai apapun, dan perjanjian itu akan mengikat para pihak secara hukum. Dalam suatu perjanjian biasanya diatur mengenai hak dan kewajiban dari para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dikatakan telah melakukan wanprestasi dan pihak lainnya dapat menuntut ganti kerugian. Salah satu contoh perjanjian yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli, khususnya jual beli tanah. Jual beli tanah di Indonesia masih belum mempunyai pengaturan yang tegas, sehingga masih banyak terjadi jual beli tanah yang belum memenuhi syarat-syarat materiil dan formil. Tesis ini membahas tentang penetapan wanprestasi terhadap tergugat oleh pengadilan sebagai akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh kedua pihak. Selain itu, tesis ini juga membahas mengenai keabsahan jual beli tanah yang dilakukan tanpa adanya akta PPAT, dimana hal ini menjadi awal sebab diajukannya gugatan ke pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan tipologi eksplanatoris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa untuk dapat menentukan seseorang melakukan wanprestasi, perlu terlebih dahulu ditentukan jenis wanprestasi apa yang telah dilakukan, dan waktu terjadinya wanprestasi. Apabila dalam perjanjian tidak ditentukan waktu pemenuhan prestasi, maka seseorang hanya dapat dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi sebanyak tiga kali. Selain itu, wanprestasi hanya terjadi apabila salah satu pihak lalai dalam memenuhi prestasinya. Apabila kedua pihak sama-sama melakukan kelalaian, maka pihak yang satu tidak dapat mengatakan pihak lainnya melakukan wanprestasi. Hal ini disebut dengan exceptio non adimpleti contractus. Jual beli tanah yang dilakukan tanpa di hadapan PPAT adalah sah sepanjang syarat materiil telah terpenuhi.Syarat materiil berkaitan dengan keabsahan jual beli, sedangkan syarat formilberkaitan dengan pembuktian dan pendaftaran peralihan hak. Meskipun jual beli tanahnya tetap sah, akan tetapi apabila syarat formil tidak dipenuhi, hal ini dapat membawa kesulitan bagi pembeli di kemudian hari, karena peralihan haknya tidak dapat didaftarkan, dan sertipikat tanahnya masih atas nama penjual.

---

ABSTRACTAn agreement acts as a law to every parties involved in making it. IndonesianLaw of Contract has an open system, which means that anybody can make anykind of deals or agreements, and those agreements will lawfully bind them. Terms of a contract usually consists of rights and deeds of both parties involved. If a party fails to do his deed, then it is said that he has defaulted, and the other party can claim for compensation. One of the most common agreement that can be seen in our daily life is Sale agreement, specifically Land Sale Agreement. Indonesia doesn't have a strict and concrete rule for Land Sale yet, so there are still many Land Sale Agreements that happen without the fulfilling the requirements or conditions for Land Sale. This thesis reviews a default by court order as a result of an oversight by both parties in an agreement. This thesis also reviews the legality of a Land Sale that is done without the Sale Deed by PPAT, which is the cause of the petition to court. The method for making this thesis is literature research. The result of this research reveals that to declare someone as default, we must first decide the type of default, and the time when it happens. If the contract or agreement doesn?t have the specific deadline to do the deed, then a party can only be declared as default if he has been given warning or sommation thrice. Besides, a default can only happen if a party fails to do his deed, whether by intention or not. If neither parties fulfill their deeds, then one can?t declare the other as default.In Law of Contract, this is called exceptio non adimpleti contractus. Land Salethat is done without a deed from PPAT is legal, as long as the materialrequirements are met. The material requirements decide the legality of the sale, while the formal requirements are for proving and registering the sale. Though the sale is legal, if the formal requirements are not met, it can cause some problems and difficulties to the buyer in the future, because the sale can't be registered, and the Land Deed will still have the seller's name in it."

"Kepastian hukum dalam setiap peralihan tanah sebagai akibat dari transaksi jual beli hak atas tanah sangatlah penting. Oleh karena itu, Undang-Undang Pokok Agraria mewajibkan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak karena jual beli tersebut. Pada prakteknya, di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong terdapat praktek jual beli tanah yang belum bersertipikat. Tanah yang belum bersertipikat adalah tanah yang sama sekali belum pernah didaftarkan di kantor pertanahan. Praktek jual beli tersebut banyak dilakukan dihadapan kepala desa bersifat tunai, nyata dan terang. Tesis ini membahas bagaimana proses pencatatan kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa serta kekuatan hukum terhadap surat keterangan tanah tersebut jika dibandingkan denga akta yang dikeluarkan PPAT. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses pencatatan kepemilikan hak atas tanah pada Desa Kampung Melayu terbilang mudah yaitu dengan menghadapnya para pihak kepada kantor desa beserta saksi-saksi lalu kemudian dilakukan pengukuran batas- batas tanah oleh kepala dusun, baru kemudian kemudian kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Pemindahan Hak. Kedudukan surat jual beli di bawah tangan itu sepanjang menurut Kepala Kantor Pertanahan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka ia dapat dijadikan dasar untuk melakukan pendaftaran tanah pertama kali dan pastinya harus dilengkapi dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan KBPN Nomor 1 Tahun 2010.......Legal certainty in any transfer of land as a result of buying and selling transactions of land rights is very important. Therefore, the Basic Agrarian Law obliges to register the transfer of rights due to such sale and purchase. In practice, in Bermani Ulu District, Rejang Lebong Regency, there is a practice of buying and selling land that has not been certified. Land that has not been certified is land that has never been registered at the land office. The practice of buying and selling is mostly carried out in front of the village head in cash, real and clear. This thesis discusses the process of recording land ownership rights based on a village head's certificate and the legal force of the land certificate when compared to the deed issued by the PPAT. The method used is empirical juridical method and the specifications used in this study are analytical prescriptive. Based on the results of the research, it can be seen that the process of recording ownership of land rights in Kampung Melayu Village is fairly easy, namely by facing the parties to the village office along with witnesses, then measuring the boundaries of the land by the head of the hamlet, then the village head issues a Certificate of Transfer of Rights. The position of the sale and purchase letter under the hand, as long as according to the Head of the Land Office it is correct and can be accounted for, then it can be used as a basis for conducting the first land registration and of course it must be equipped with other supporting documents as mentioned in KBPN Regulation Number 1 of 2010."