Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Small Taxpayers Office represents one roof tax service which serves all kind of taxes. Taxpayers expect accurate services which are provided by tax officer. They expect immediate services as well. On the other side, due to maturity date of Tax Return, both of Monthly Tax Return and Annual Tax Return, usually, the taxpayers are getting increase.

This research describes about the service regarding the reporting of Monthly Tax Return and Annual Tax Return, due to its maturity date. The approach which is used on this research is qualitative approaching on descriptive disposition, and supported by quantitative data which are obtained from Small Taxpayers Office Jakarta Grogol Petamburan.

Based on the data, researcher is trying to make time calculating which is required by taxpayer is reporting Tax Return, by using queue theory which represents a quantitative theory. For instance, a queue theory constitutes of awaiting process conducted by taxpayers who request a services from service Provider Company. It is equivalent to taxpayer whom waiting services which are given by tax officer.

The result indicates that waiting time required by taxpayers is smaller than the existing practice. Hence, it is concluded that services for reporting Tax Return, both Monthly Tax Return and Annual Tax Return haven?t been effective yet. It is cause by lack services facilities, human resources, and the using of information system on Directorate General of Taxes ineffectively."

"Tujuan dari karya akhir ini adalah untuk melihat pengaruh dari pengimplementasian kebijakan pembentukan Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Pemerintah mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam rangka melaksanakan Reformasi Administrasi Perpajakan yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan perpajakan yang ada terhadap Wajib Pajak. Penelitian dilakukan dengan penyebaran kuesioner terhadap tiga pihak yaitu Account Representative, Petugas Pajak dan Wajib Pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak dari pengimplementasian kebijakan pembetukan Account Representative dapat memberikan dampak positif bagi pihak Account Representative yang bekerja, Petugas Pajak yang berhubungan dengan Account Representative dan pihak Wajib Pajak yang dilayani oleh Account Representative. Diharapkan karya akhir ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam pelayanan dalam perpajakan.

---

The research's objectives is to see the effect from the Account Representative policy implementation establishment on Tax Office Pratama. The Government implemented the policy to manage Tax Administration Reform that aims to fix the tax service for Tax Payers. The research done with questionaire that's been distributed to three party specifically to Account Representative, Tax Officer and Tax Payers on Tax Office Pratama Jakarta Pasar Rebo.

The research result conclude that the effect of Account Representative Policy Implementation Establishment provide positive impact to Account Representative work there, Tax Officer that has been working with Account Representative and Tax Payers that has been serviced by Account Representative. Hope this research become a reference for Government to repair and improve the quality of service in taxation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik pekerjaan, kreativitas, kemandirian, dan kompetensi dengan kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Modern Tebet. Kinerja adalah penilaian diri terhadap prestasi kerja yang diperlihatkan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan, dengan indikator: kecepatan, kualitas, layanan, nilai, keterampilan interpersonal, mental untuk sukses, terbuka untuk berubah, kreativitas, keterampilan berkomunikasi, inisiatif, dan perencanaan dan organisasi. Karakteristik pekerjaan adalah dimensi inti pekerjaan yang berisi sifat-sifat tugas yang bersifat khusus yang ada di dalam semua pekerjaan dan dirasakan oleh para pekerja dan dianggap dapat mempengaruhi sikap dan perilaku pekerja terhadap pekerjaan, yang meliputi aspek: variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik.Kreativitas adalah kemampuan seorang dalam melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan sebelumnya dan memungkinkan munculnya penemuan-penemuan baru, dengan indikator: kelancaran, keluwesan, orisinalitas, elaborasi, dan redefinisi. Kemandirian adalah hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi diri sendiri dengan indikator: percaya diri, tidak mengharap bantuan orang lain, mau berbuat sendiri, tanggung jawab, ingin berprestasi tinggi, menggunakan pertimbangan rasional dalam memberikan penilaian, mengambil keputusan dan memecahkan masalah, menginginkan rasa bebas, dan selalu mempunyai gagasan baru. Sementara kompetensi manajerial adalah kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas-tugas organisasi. Kompetensi ini berkaitan erat dengan kemampuan manajerial yang dapat diukur berdasarkan indikator: kemampuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan korelasional dengan melibatkan 86 responder yang diambil secara acak sederhana. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan rumus korelasi Spearman Rank dan uji reliabilitas. menggunakan Spearman Brown. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi Spearman Rank yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 13.0.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kinerja pegawai, karakteristik pekerjaan, kreativitas, kemandirian, dan kompetensi tergolong baik. Sementara itu, pengujian hipotesis menunjukkan bahwa seluruh hipotesis yang diajukan diterima. Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara karakteristik pekerjaan dengan kinerja pegawai, terdapat hubungan positif dan signifikan antara kreativitas dengan kinerja pegawai, terdapat hubungan positif dan signifikan antara kemandirian dengan kinerja pegawai, dan Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kompetensi manajerial dengan kinerja pegawai.

---

This research was aimed to examine the correlation between job characteristics, creativity, independency, and competency with performance at Kantor Pelayanan Pajak Modern Tebet. Performance is a self-assessment toward job achievement showed by individuals in accomplishing their tasks to obtain goals indicated by speed, quality, service, value, interpersonal skill, mental to success, open to change, crativity, communication skill, iniciative, and planning and organization. Job characteristics is a core dimension of job comprising spicific task traits within all jobs perceive by employees which affecting attitude and behavior of employees toward jobs, consist of skill variance, task identity, task significance, autonomy, and feedback.Creativity is an ability of individual in creating something new, either ideas or products which relatively different to the forgoings and enabling new discoveries, indicated by fluency, flexibility, originality, elaboration, and redifinition. Independency is a desire to complete all things for himself indicated by self-esteem, independent from helps, work indivudually, responsibility, highachiever, using rational consideration in giving judgement, decision making, and problem solving, freedom, and new ideas. Whereas managerial competence is a competence related with all managerial capacities needed in handling organizational tasks. It relates with managerial abilities which can be measured with ability in planning, organizing, actuating, and controlling.Descriptive and correlational methods were implemented in this study. 86 respondents drawn using simple random sampling technique were participated by administering quessionaire. Spearman Rank was used to test validity, and Spearman Brown was used to test reliabiity. Obtained data then were examined using Spearman Rank assissted with SPSS Ver. 13.Descriptive analysis showed that employee performance, job characteristics, creativity, independency, and competence were good. Hypotheses testing also showed that all proposed hypotheses were accepted. Results showed that there was a positive and significant relationship between job characteristics and employees performance, there was a positive and significant relationship between creativity and employees performance, there was positive and significant relationship between independence and employees performance, and there was positive and significant relationship between managerial competence with employees performance."

"Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas yang unik yaitu bertugas melakukan Collection (Budgetair) mengisi kas negara, namun disisi lain juga harus menjalankan fungsi pelayanan. Dari sisi pemungutan pajak itu sendiri dibutuhkan kekuasaan, namun disisi lain harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baik waktu menunggu Wajib Pajak saat melaporkan kewajiban perpajakan perlu diperhatikan. Semakin singkat waktu menunggu adalah semakin baik. Untuk mengetahui waktu tunggu yang lebih singkat dibandingkan dengan yang lainnya diperlukan suatu analisis model antrean.Penelitian ini adalah menggambarkan tentang model antrean yang sedang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesibukan dan waktu menunggu yang sedang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua. Untuk mengetahui tingkat kesibukan dan waktu menunggu yang lebih singkat diperlukan suatu solusi alternatif model yang optimal.Metode penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian evaluasi. Metode tersebut dapat menggambaran tingkat kesibukan dan waktu menunggu dari model antrean yang sedang diterapkan. Dengan metode itu pula, model antrean alternatif yang lebih optimal dapat ditemukan sebagai solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

---

DJP have unique duties, that is, to collect money for treasury and have to delivery service, at the other side. From the collection function side, it is need power, but from the other side, it is must to be deliver excellent service.In order to delivery excellent service, it is important to consider taxpayer?s waiting time in reporting their tax obligations. The less time to be spent is the better. It is needs an analysis to know how short the time that to be spent in compare with another. This study is a description on queuing model that have been applying by KPP Jakarta Setiabudi Dua. The purpose of the study is to find the level of occupied time and waiting time that being happen in KPP Jakarta Setiabudi Dua. The queuing model is necessary to find the sorter service and waiting time as an optimal alternative solution.The research method is quantitative description using the evaluation method approach. The method can describe the level of occupied time and waiting time of applying queuing model. Using the method too, it can be discover a more optimal alternative solution to improve service quality. Calculation using the alternative queuing model, finds the same occupied time or constant. Employee?s workload, therefore, is still the same. From time perspective, the calculation finds the sorter waiting time. Base on time that can be save, the effectiveness of the alternative model is higher at peak report period than dip report period. The calculation result is shows, that at dip report period (expired report date), waiting time can be save about 6 second, but at peak period (on terminate date), the sum waiting time that can be save near to 0,555 hour or 33 minutes and 18 seconds.Finally, the improvement of service quality basically not need to spend more additional cost, such as adding the sum of officer, adding the service line, or extending of timework. Unlikely, the improvement of service quality can be achieve by altering the queuing model, that is, the old model by tax line must to be replaced by multiple tax line. In addition, the change that has to be done is decrease of the sum of officer on period after expired reporting date."

"ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji: (1) pengaruh motivasi berprestasi dengan kinerja pegawai, (2) pengaruh kepemimpinan dengan kinerja pegawai, dan (3) pengaruh motivasi berprestasi dan kepemimpinan secara bersama-sama dengan kinerja pegawai.
Hipotesis yang diuji adalah: (1) terdapat pengaruh positif antara motivasi berprestasi dengan kinerja pegawai, (2) terdapat pengaruh positif antara kepemimpinan dengan kinerja pegawai, dan (3) terdapat pengaruh positif antara motivasi berprestasi dan kepemimpinan secara bersama-sama dengan kinerja pegawai
Penelitian ini menggunakan metode survei korelasional dengan menerapkan analisis regresi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berjumlah 117 orang. Sampel diambil dengan teknik simple random sampling, sedangkan jumlah sampel yang diperlukan untuk populasi sebesar 117 orang, menurut Formula Slavin diperlukan 54 orang sebagai sampei.
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi berprestasi dengan kinerja pegawai. Koefisien korelasi sebesar 0,606, koefisien determinasi sebesar 0,367, atau dapat dikatan bahwa variasi yang ditimbulkan adalah sebesar 36,7% selebihnya variabel lain, t hitung (7,230) > t tabel (1 ,665), Y = 36,509 + 0,049X1, (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan dengan kinerjapegawai. koefisien korelasi sebesar 0,688, koefisien determinasi sebesar 0,474, atau dapat dikatakan bahwa variasi yang ditimbulkan adalah sebesar 47,4% selebihnya variabellain, t hitung (9,005) > t tabel (1 ,665), Y = 22,372 + 4,333X2, dan (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi berprestasi dan kepemimpinan secara bersama-sama dengan kinerja pegawai. Koefisien korelasi sebesar 0,762, koefisien determinasi sebesar 0,580, atau dapat dikatakan bahwa kontribusi motivasi berprestasi dan kepemimpinan secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai sebesar 58%, F hitung (61 ,502) > F tabel (3,27), Y = 17,009 + 0,214X1 + 0,513X2.
"

"ABSTRAKSejak tahun 2002, Departemen Keuangan melakukan reformasi birokrasi dengan pilot project pada Dlrektorat Jenderal Pajak (DJP). DJP mengimplementasikan reformasi blrokrasi itu dengan melakukan reorganisasi terhadap jenis unit atau kantor tersebut dengan menggabungkan KPP, KPPBB dan Karikpa menjadl KPP. Kemudian KPP dibedakan berdasarkan besarnya wajib pajak. Reorganisasi tersebut juga merupakan bagian dari langkah reformasi perpajakan yang lebih dikenal dengan istilah "Modernisasi". Setain reorganisasi, modernisasi juga memperkenalkan adanya system reward and punishment baru seperti adanya tunjangan khusus tambahan {TKT) bagi pegawai yang telah di"'modern"kan. Namun langkah reformasi birokrasi tersebut yang memerlukan biaya tidak kecil harus mempertlmbangkan ketatnya anggaran belanja Negara dan juga isu efisiensi serta isu peningkatan kinerja. Tesis ini berusaha melihat secara objektif apakah reorganisasi yang dilakukan tersebut telah efisien, dan apakah yang menjadi penentu dari ef!siensi tersebut. Dengan menggunakan konsep efisiensi relative yang dihitung melalul perangkat DEA (Data Envelopment Analysis) pada software EMS (Efficiency Measurement System) maka akan didapat nilai efisiensl relative tiap unit kantor yang diobservasi. Hasil dari tesis ini ternyata berbeda dengan pandangan umum, dimana diyakini bahwa reformasi birokrasi akan lebih menciptakan birokrasi yang efisien. Hasil lain yang cukup menarik dari tesis ini adalah kemampuan organisasi baru untuk belajar ternyata lebih cepat dibandingkan dengan organisasi lama dan faktor bentuk organisasi dan pilihan teknologi (diwakili oleh TI) ternyata lebih signifikan dibandingkan faktor remunerassi dalam menciptakan efisiensi."

"Dilatarbelakangi oleh krisis multidimensi dan ketergantungan terhadap lembaga internasional dalam membiayai pengeluaran negara yang meningkat, dan juga keluarnya Indonesia dari program pemulihan ekonomi IMF, merupakan salah satu bentuk respon untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri. APBN akan bergantung pada sumber penerimaan domestik. Karya akhir ini dititikberatkan kepada penilaian kinerja dari KPP yang merupakan organ vital dari DIP. Teori yang digunakan adalah balanced scorecard, yaitu sistem pengukuran kinerja manajemen tujuan jangka panjang, dimana pengukuran dilaksanakan berdasarkan data masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Konsep ini menyeimbangken pengukuran kinerja keuangan dan nonkeuangan, serta menyelaraskan aktivitas operasional dengan visi, misi dan strategi yang dimiliki.Balanced scorecard menekankan kerangka kerja untuk pengukuran melalui empat perspektif. Perspektif keuangan menekankan pada pencapaian target penerimaan KPP, yang berdampak peningkatan penerimaan pajak secara keseluruhan. Perspektif pelanggan memiliki tujuan strategis peningkatan kepatuhan, pelayanan dan pengetahuan Wajib Pajak. Perspek:if proses bisnis internal lebih pada aktivitas kritis yang ada dan dilaksanakan oleh pegawai KPP. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran dan pertumbuhan yang mendukung tujuan strategis dari perspektif Ininnya dengan meningkatkan kemampuan dan kepatuhan pegawai serta pemberian sarana dan fasilitas.Pengukuran kinerja pada KPP "XXX" dengan menggunakan perspektif balanced scorecard menunjukkan bahwa kinerja yang dimiliki sudah memadai, walau masih terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi penilaian kinerja tersebut, antara lain manch banyaknya Wajib Pajak yang non efektif di KPP "XXX", peningkatan dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak dan Aktivitas pemeriksaan yang belum mencapai target"

"Peranan pajak dalam pembangunan nasional menjadi semakin penting akhirakhir ini. Terutama dalam kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, maka faktor penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari pajak menjadi sumber penerimaan utama. Untuk itu perlu didorong penerimaan pajak yang lebih besar. Tidak kalah pentingnya adalah mengurangi jumlah tunggakan pajak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi besarnya tunggakan pajak. Dalam penelitian ini dicoba 3 (tiga) faktor yang diperkirakan mempengaruhi besarnya tunggakan pajak, yaitu : pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan perilaku wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner secara langsung kepada pihak yang terkait yaitu Wajib Pajak, pemeriksa pajak, dan jurusita pajak. Jumlah populasi untuk pemeriksa pajak sebanyak 205 orang, untuk jurusita pajak sebanyak 12 orang dan untuk Wajib Pajak adalah sebanyak 400 Wajib Pajak. Sedangkan jumlah sample untuk pemeriksa pajak sebanyak 36 orang, untuk jurusita pajak sebanyak 9 orang dan jumlah untuk Wajib Pajak adalah sebanyak 31 Wajib Pajak. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah sampling sederhana (simple random sampling) karena untuk responden Wajib Pajak dilakukan secara acak mengingat banyaknya Wajib Pajak/Penunggak Pajak yang sudah tidak dapat ditemukan alamatnya lagi. Dari data primer yang diperoleh dari responden dan data intern Kantor Pelayanan Pajak wilayah Medan dan sekitarnya, maka keseluruhan data yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis penilaian ketiga macam responden terhadap beberapa variabel yang terkait dengan masing-masing responden yang didukung dengan analisis tabel. Sedangkan analisis kuantitatif yang dilakukan dengan model korelasi (hubungan) dan regresi linier berganda (pengaruh) serta pengujian signifikansi korelasi dan regresi tersebut. Pengolahan data dengan menggunakan program komputer Excel dan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi secara signifikan pada tingkat a = 5% adalah fator perilaku Wajib Pajak dan penagihan pajak, sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan pada tingkat a = 10%. Sehingga dengan demikian hipotesis terbukti. Dilihat dari hubungan antara faktor perilaku Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dengan besarnya tunggakan pajak, dapat diperoleh hasil bahwa terjadi hubungan yang erat dan negatif antara ketiga faktor tersebut dengan besarnya tunggakan pajak. Dengan demikian hipotesis terbukti. Jika dilihat pengaruh dari keseluruhan faktor perilaku Wajib Pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara bersama-sama menentukan 81% dari jumlah tunggakan pajak.Karena adanya hubungan yang erat dengan arah yang berlawanan antara perilaku Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan besamya tunggakan pajak, maka perlu kiranya diperhatikan ketiga faktor tersebut. Penilaian para Wajib Pajak terhadap pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berhubungan erat dengan besarnya tunggakan pajak, oleh karena itu perlu upaya untuk memperbaiki pemeriksaan pajak dan penagihan pajak agar penilaian Wajib Pajak menjadi Iebih baik sehingga dapat menurunkan jumlah tunggakan Wajib Pajak."

"Penelitian ini difokuskan pada analisis perbedaan keputusan keberatan dan putusan banding pada proses keberatan dan banding atas SKPKB PPN, penelitian ini dilakukan dengan metode kaulitatif, karena penelitian kaulitatif sangat berperan untuk mendalami suatu pemahaman, dengan menggunakan studi kasus pada PT. Adhimix Precast Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat bahwa penelitian ini mencakup aspek-aspek baik administrasi, hukum dan kebijakan melalui penerapan penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga keberatan dan banding. Penulis berkesimpulan adanya perbedaan keputusan keberatan dan putusan banding lebih disebabkan adanya perbedaan dalam menginterpretasikan suatu obyek pajak, adapun perbedaan sebagai berikut wajib pajak berpijak terhadap aktivitas usaha tanpa menyebutkan secara jelas legal formal dan konsep dan teorinya, sedangkan fiskus berpijak kepada aturan pelaksana dalam hal ini peraturan pemerintah, tetapi tidak secara komprehensif dalam melihat peraturan yang ada, dimana menurut data dan analisa penulis, terbanding tidak mempertimbangkan aktivitas usaha yang dilakukan wajib pajak sehingga dalam pengenaan pasalnya hanya mengacu pada peraturan pelaksanaan tidak pada undang-undang dan peraturan penjelasannya, sedangkan lembaga keberatan belum berfungsi secara optimal dan dalam putusannya belum bersikap netral, masih diwarnai oleh intervensi birokrasi yg lebih tinggi. Lembaga keberatan masih dianggap sebagai Peradilan semu (Quasi-Litigasi) karena yang memutuskan masih satu lembaga dengan lembaga yang mengeluarkan peraturan peneliti keberatan sebagai hakim doleansi adalah seorang pegawai negeri sipil dan bertugas dalam jenjang hierarkhi organisasi, dengan demikian independensi tidak dapat diwujudkan dan untuk majelis hakim berpijak pada undang-undang dan batang tubuh aturan penjelasan yang didasari dari teori dan konsep dari pada obyek pajak tersebut., putusan hakim disertai keyakinan hakim yang memberikan otonomi atau Independent bagi para hakim untuk bersikap netral. Penulis berharap wajib pajak dalam mengajukan proses keberatan didasari dengan alasan-alasan jelas, jangan didasarkan pada pandangan atau persepsi tetapi alasan harus didasarkan atas legal formal yang disertai dengan teori dan konsep.sedangkan untuk fiskus dalam mengintepretasikan obyek pajak tidak terlepas dari teori dan konsep dan mempelajari legal formalnya secara komprehensif dan memperhatikan aktivitas usaha wajib pajak agar tidak salah pasal dalam mengenakannya obyek pajak yang disengketakan, terbanding diharapkan netral dalam menyikapi permohonan keberatan wajib pajak, sedangkan bagi lembaga keberatan diharapkan independent dalam memutuskan permohonan keberatan wajib pajak, penulis mengusulkan agar lembaga keberatan dihapuskan untuk hasil pemeriksaan yang terlebih dahulu dilakukan closing conference antara fiskus dan wajib pajak sedangkan untuk keputusan jabatan yang tanpa sepengetahuan wajib pajak lembaga keberatan dirasakan masih perlu dan untuk majelis hakim selain independent dan netral dalam memutuskan permohonan banding , diharapkan juga ahli dan menguasai dalam bidangnya.

---

The objection submitted only for DJP to material or content of tax assessment in research submitted to letter of tax assessment tax pay decrease value increase. Now the limit to submitted the letter of objection definited in three months since published the letter of assessment tax, and can be considered to extended so as obligatory tax have enough time to prepare the letter of objection with strong reason. Otherwise Dirjen Pajak must fulfill requested from obligatory tax.In timing not more than 12 months after the letter of objection received. Dirjen Pajak must give dicision on submitted objection, if in that timing has been expired and Dirjen Pajak not given some decision, so the correctness that submitted considered received. Decision from Dirjen Pajak on objection can be like received all or half, reject or add amount of debted tax on that objection in timing 12 months after the letter of objection received from Kantor Pelayanan Pajak On decision of rejected objection by DJP, the process continue for obligatory tax to submitted equal according tax regulation (UU perpajakan), Equal can only submitted on decision objection published by fiskus that still contain dispute between obligatory tax and fiskus.Process to submitted equal, start from submit to requested equal letter by obligatory taz to Sekretariat pengadilan pajak. If requested equal letter can be received so that will following by : process requested equal, process the justice tax send SUB to Direktorat PPN and PTLL send SUB to the Justice tax,The Justice tax send copy SUB to obligatory tax. Obligatory tax send objection letter to justice tax, equal assembly in justice tax, Decision justice tax on equal SKPKB PPN. Reseach about variance of objection decision and equal decision on process objection and equal done with qualitatif methode, because qualitatif reseach have very role of a certain comprehension, With using case study at objection case and equal PT. Adhimix Precast Indonesia, This thing done to remain that this research covered all aspects such as: administration, law, and policy by applied to solved dispute tax by objection and equal institution. After pass from processing and data analysis, writer in objection process and equal submitted by PT.Adhimix Precast Indonesia take conclution that have fulfilled requested objection and equal, the validity of requested objection letter is important requirements so as the bundles of requsted can be submitted to continue stage, Now the stage prosess can be conclution as follow: authority from people who sign objection letter, objection letter must based on clearly reason,obligatory tax must learn about SKPKB PPN, Researching SKPKB PPN, explaining amount of tax which debted, otherwise in processing equal in a substantial can taken conclution as follow : request explaining or answering to DJP about reasoning rejected to objection letter, making submitting equal letter which signed by board, request equal only for justice tax if indicated people who represent company, must be made authorization letter, prepare all data which connected with requested problem, there is explained about disagreement or recected on decision objection from obligatory tax with equal letter, Equal is right for obligatory tax. On varience of decision of objectionand decision equal, writer take conclution base on varience in interpretation a certain object tax, requester equal inpretation to activity without explain legal formal clearly, and equal interpretation to legal formal but not comprehensif to analysis explaining about section, according data and analysis writer, wrong equality in aplication section, ohterwise court of justice just to teory and consept which connected only to legal formal tax.Suggesting which can conveied in this writing, before request objection, obligatory tax must learn and research to assessment tax and in request objection suggested so as obligatory tax see authority frompeople who sign objection letter base on reason clearly, not to perception, but the reason must based on principle or argumentation which requested by fiskus, otherwise fiskus must netral in way of behaving requested obligatory tax, in equal process obligatory tax suggested to request explaining ar argument from DJP about rejected reason and prepare all condiment documents, matriks, accompany and recapitulation data which connected with requested problem and know counting formal requirement, obligatory tax pay 50 % from debted tax and in decision dispute tax sould be interpretation object tax not far from teory and concept and learn formal legal, in a comprehension so as not wrong section in using object tax which disputed not only for legal formal but respect to to Asas equity/equality, justice must be important pont in choise policy option.present in build tax system.Legal formal regulation tax shouldpoint to teory and concept and respect to the principle tax and avoid from ?political will? or others which can difficult for oligatory tax. So conviction for tax has been fair and spread out, it can develop awarness for obligatory tax in implementation."