Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAsas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yangsangat penting dalam hukum kontrak, asas ini bersifatuniversal dan dianut oleh hukum perjanjian di semuanegara pada umumnya. Sebagai konsekuensi adanya asas ini,para pihak dalam kontrak mendapat kebebasan untukmengadakan pilihan yurisdiksi (choice of jurisdiction)dan pilihan hukum (choice of law). Dalam praktikpengadilan di Indonesia, seringkali dijumpai adanyakerancuan dan adanya ketidak konsistenan sikap pengadilanterhadap adanya pilihan yurisdiksi ini. Pengadilanseringkali bersikap tetap memeriksa dan mengadili suatuperkara, padahal berdasarkan kontrak yang ada telahdisebutkan pilihan yurisdiksi yang memilih lembaga lainselain pengadilan tersebut. Perkara di bidang perjanjian,untuk menilai suatu perjanjian sah atau tidak, dibatalkanatau tidak, hakim dapat menilainya dari asas yang berlakudalam suatu perjanjian, yaitu asas itikad baik,penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstadigheden), danpelanggaran terhadap hukum publik sebagai alasanpembatalan suatu kontrak. Perkembangan putusan MahkamahAgung di bidang kontrak-kontrak internasional, telahmemberikan sumbangan dalam pembangunan hukum kontraknasional. Kasus yang menarik perhatian masyarakat adalahdibatalkannya putusan arbitrase Jenewa dalam perkarakontrak pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumiantara PT. Pertamina (Persero) melawan Karaha BodasCompany L.L.C. dan PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero) . Putusan ini telah menimbulkan pro dan kontrakarena dianggap sebagai bentuk campur tangan negara dalamkebebasan berkontrak. Tetapi pada tingkat banding,Mahkamah Agung telah membatalkan putusan tersebut danmemutuskan bahwa putusan Arbitrase Jenewa harus tetapdilaksanakan. Dengan demikian asas kebebasan berkontrakkembali mendapat tempat untuk dihormati keberdaannya diIndonesia."

"Tesis ini membahas krisis ekonomi sebagai force majeure. Penyebab krisis ekonomi adalah lemahnya lembaga keuangan dan pengaruh krisis dari negara lain. Penyebab ini tidak dapat diduga sebelumnya, sehingga termasuk force majeure. Dalam kasus Karaha Bodas v. Pertamina dan PLN, ketidakmampuan Pertamina dan PLN dalam melaksanakan prestasinya akibat krisis ekonomi dianggap wanprestasi bukan force majeure. Hal ini dikarenakan dalam kontraknya dinyatakan bahwa force majeure hanya berlaku bagi KBC sebagai kreditur. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menyarankan agar dalam membuat kontrak, harus hati-hati dalam membuat klausula force majeure.

---

The focus of this study is economic crisis as force majeure. Economic crisis is caused by mismanagement financial institution and contagion. This cause cannot predicted before, those included in force majeure. In case Karaha Bodas (KBC) v. Pertamina dan PLN, unable Pertamina dan PLN to do his obligation cause economic crisis is event of default not force majeure. This is happened, due of contract that force majeure just for KBC. This study used normative method. Result of this study give suggestion that in making contract have to carefull about force majeure clausule."

"Arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Dengan segala kelebihannya dari segi waktu, biaya dan kerahasiaannya dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalul jalur pengadilan, arbitrase menjadi sangat dominan di era bisnis modem sekarang ini. Namun pada kenyataannya, arbitrase juga memiliki permasalahan dengan banyak terjadinya pembatalan putusan-putusan arbitrase oleh peradilan umum. Ini juga terjadi pada kasus antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) vs Karaha Bodas Company (KBC) dengan dibatalkannya putusan arbitrase internasional Swiss oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Tindakan PN Jakarta Pusat tersebut dinilai tidak tepat dan telah melampaui kewenangannya. Dengan dipilihnya atau disepakatiriya Swiss sebagai tempat arbitrase oleh PERTAMINA dan KBC, berdasarkan lex arbitri, yaitu hukum negara di mana tempat arbitrase dilangsungkan, maka pengadilan Swiss-lah yang memiliki kewenangan untuk itu sebagai competent authority, bukan PN Jakarta Pusat"