Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemerintahan pada masa transisi politik dari rejim otoritarianisme menuju demokrasi harus menghadapi tantangan besar untuk menyelesaikan mgala tindakan an dilakukan oleh rejim terdahulunya, terutama yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang tergolong sebagai kejahatan internasional. Pemberian mmesti menjadi salah satu mekanisme alternatif yang dapat dilakukan untuk menjamin perdamaian dan kelancaran proses rekonsiliasi. Di Indonesia, ketentuan mengenai mmesti ini tercantum dalam Undang Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Berta Kerangka Acuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor Leste. Namun demikian, legalitas amesti dal andangan hukum internasional masih mengundang banyak perdebatan. Atas dasar ini, penelitian ini dilakukan dan menghasilkantiga kesimpulan pokok. Pertama, meskipun pemberian mmesti merupakan hak yang dimiliki matu negara berdaulat, namun kasus menyangkut kejahatan internasional, mesti tidak boleh menciptakan impunitas sehingga harus dilarang. Kedua, dalam masa transisi politik, pemberian amnesti secara menyeluruh dapat melanggar .Right to Knore masyarakat karena menutup dan menghentikan akses masyarakat terhadap kebenaran. Namun demikian, terdapat kemungkinan justifikasi pemberian amnesti sepanjang "Right To Know" terpenuhi. Ketiga, mekanisme pemberian dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Kebenaran dan Rekonsiliasi Berta Kerangka Acuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timor Leste bertentangan dengan hukum internasional.

Abstrak :
Terorisme adalah suatu konsep kejahatan yang telah dikenal dalam hukum internasional sejak 1937. Walaupun demikian, perhatian masyarakat internasional untuk mencegah dan menanggulanginya baru tampak secara signifikan pada akhir abad ke-20. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya frekuensi serangan teroris secara tajam di berbagai belahan dunia, yang merenggut korban jiwa yang tidak sedikit dan menimbulkan akibat-akibat yang luar biasa terhadap aspek politik, sosial, dan ekonomi suatu negara. Kekejaman teroris yang ditunjukkan oleh fakta bahwa korban ditargetkan secara acak (indiscriminate attack) membuat negara negara semakin menegaskan komitmen mereka untuk memberantas terorisme. Namun dalam praktiknya, pencegahan dan penanggulangan terorisme dalam hukum internasional masih menemui beberapa kendala yang berkaitan dengan apakah: (1) masyarakat internasional telah mengkriminalisasi terorisme secara universal, (2) hukum internasional dapat menjangkau pelaku terorisme di luar batas-batas teritorial negara, dan (3) hukum internasional dapat menjangkau pelaku terorisme di luar batas waktu. Pemikiran ini menimbulkan pertanyaan apakah terorisme telah dikualifikasi sebagai kejahatan internasional dalam hukum internasional, dengan memperhatikan apakah: (1) terorisme telah diterima sebagai kejahatan internasional dalam hukum perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional, (2) pelaku terorisme dapat diadili berdasarkan yurisdiksi universal, dan (3) pelaku terorisme dapat diadili berdasarkan asas retroaktif. Baik pandangan yang mendukung dan menentang kualifikasi terorisme sebagai kejahatan internasional sama-sama memiliki landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, di dalam penulisan ini, pandangan-pandangan tersebut diuraikan secara mendalam, termasuk pandangan Indonesia menurut ketentuan hukum yang berlaku dan aplikasinya oleh pengadilan nasional.

Abstrak :
These are norms generally characterized by a certain concept from the perspective of victims, as well as by the enumeration of a list of rights to which they are entitle to, rights upon which the international statute of victims is built. In reverse, these catalogues of rights are the states? obligations. Most of these rights are already existent in the international law of human rights. Consequently, they are not new but consolidated rights. Others are strictly linked to victims, concerning the following categories, victims of crime, victims of abuse of power, victims of gross violations of international human rights law, victims of serious violations of international humanitarian law, victims of enforced disappearance, victims of violations of international criminal law and victims of terrorism.

Abstrak :
Fokus bahasan skripsi adalah hak atas pemulihan yang dimiliki oleh korban kejahatan internasional. Dalam penulisannya, skripsi ini meninjau permasalahan baik dalam aspek hukum internasional maupun hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penulisan deskriptif. Penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa meskipun konsep pemulihan ini telah diterima dan diatur dalam hukum internasional dan hukum Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan baik dalam substansi hukum tersebut maupun penerapannya secara praktis. ......The study focuses on the right to reparations possessed by victims of international crimes. The issue is examined based on its legal framework under International Law and Indonesian Law. This study adopts a qualitative method in the course of its research and employs a descriptive type of writing. The study concludes that right now, the issue of victims' right to reparations is already governed by international law and Indonesian law. However, practices show that the relevant laws still possess several problems within its substance and shortcomings in effectively protecting victims' rights.