Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kemitraan kegiatan kerja antara Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang dengan PT. Ikezaki Tekindo Tama dalam bidang aerosol dan non aerosol tahun 2004-2006. Untuk membahas hal tersebut, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif yaitu menggambarkan kemitraan ditinjau dari teori sistem. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 10 informan yang terlibat dalam kegiatan kemitraan. Dari analisis terhadap basil wawancara disimpulkan bahwa : 1) Lingkungan kurang mendukung kemitraan, 2) Input kurang sesuai ketentuan, 3) Proses tidak optimal, 4) Output tidak sesuai target, 5) Impact kurang optimal, 6) Feedback, perlu adanya evaluasi terhadap input dan proses. Hasil penelitian menyarankan perk' adanya komitmen kalapas dalam pelaksanaan kemitraan dan model yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan kemitraan di lembaga pemasyarakatan. ......The purposes of this research is to analysis the partnership system between First Class Tangerang Correctional Institution with PT. Ikezaki Tekindo Tama in the prisoners autonomous program. Related with that case the research use qualitative descriptive interpretive to describe about the partnership that is observed by system theory. The number of informan are ten people consist of stakeholder that involve in the partnership program, aerosol and non aerosol production in 2004-2006. This research is qualitative descriptive interpretive. The data was collected by means of deep interview through 10 informans that involve in the partnership. The following are the research : I) Environment is not support enough, 2) Input is not sufficient to support the partnership, 3) Process is not optimal, 4) Output is not comfort with the target, 5) Impact is not optimal, 6) Feedback that clarify have to evaluate input and process. These research suggest that have to commitment of Chief to support the partnership and provide partnerships model which can help in partnership implementation.

Abstrak :
Kemitraan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004 dikembangkan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi swasta dan lil'MN serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional. Pola kemitraan menimbulkan keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah peternak tidak perlu bingung memikirkan modal sedangkan kerugiannya adalah hasil panen tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Identifikasi masalah adalah apakah pola kemitraan itu efektif bagi ekonomi peternak rakyat; apakah cenderung berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 5 tahun 1999; bagaimana penyelesaian sengketa antara perusahaan inti dan peternak plasma. Manfaat penelitian berguna bagi para peneliti, bagi dunia pendidikan dan bagi pelaku usaha inti serta plasama. Jenis penelitian adalah yuridis normatif, data diperoleh dengan cara survei, data yang telah diperoleh diolah secara deskriptif, kerangka teori diperoleh dari bahan hukum sekunder. Kemitraan adalah suatu kerjasama yang dilandasi adanya suatu perjanjian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukkan pola kemitraan tidak efektif bagi ekonomi peternak rakyat, cenderung berpotensi melanggar Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 serta dalam penyelesaian hukumnya khusus di PT. Nusantara Unggas Jaya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perjanjian kemitraan perkebunan plasma melalui program revitalisasi perkebunan kelapa sawit. Permasalahan hukum yang dibahas dalam tesis ini, antara lain: bagaimanakah ketentuan mengenai kemitraan perkebunan plasma dan revitalisasi perkebunan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bagaimana pelaksanaannya dalam praktek termasuk segala kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menggunakan data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menemukan bahwa kemitraan plasma dan revitalisasi perkebunan di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah serta keputusan dan peraturan menteri, khususnya menteri pertanian dan menteri keuangan. Dalam pelaksanaannya, kemitraan plasma melalui program revitalisasi perkebunan menemui banyak kendala, seperti kendala birokrasi, biaya sertifikasi lahan yang tinggi, ketersediaan lahan untuk perkebunan, kekurangan tenaga teknis dari pemerintah untuk membantu dan mendampingi pelaksanaan, dan adanya perbedaan pemahaman program oleh perusahaan perkebunan, petani melalui koperasi, dan aparat pemerintah daerah. Penyederhanaan prosedur dan sosialisasi program merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan. ......The focus of this thesis is the contract farming in terms of revitalisation program of palm oil plantation. The legal issues which discussed in this thesis, among others, contract farming and plantation revitalisasion program in the prevailing laws and regulations, how its implementation, including the problems incurred on the implementation. This study is a juridis normatif research and used secondary data with primary, secondary and tertier legal data. The result of study found that contract farming and revitalisation program are regulated in laws, govemment regulations and decree or decision of minister, particularly in agricultural and finance ministry. In the implementation, this revitalization program have several problems, among others, bureaucracy, high cost for land certification, land avaibility for plantation, less of technical support from govemment, and different point of view between plantation company, farmers or cooperative, and govemement officers. Simplify the bureaucracy and program sozialisation is one of the solve way to settle the problems at implementation.

Abstrak :
ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji kebijakan pemerintah mengenai kemitraan serta persepsi perusahaan dan kelompok tani tentang kebijakan tersebut, 2) mengidentifikasi persepsi perusahaan dan kelompok tani mengenai hubungan kemitraan diantara keduanya, 3) mengidentifikasi persepsi kelompok tani dan perusahaan mengenai hak dan kewajiban kelompok tani dalam kemitraan, 4) mengidentifikasi bantuan yang diterima oleh kelompok tani dari perusahaan mitra kerjanya serta tingkat kesesuaiannya, 5) mengidentifikasi persyaratan-persyaratan yang dituntut oleh perusahaan dari kelompok tani mitra kerjanya, 6) mengidentifikasi persepsi kelompok tani dan perusahaan mengenai peran dinas/instansi pemerintah dalam kemitraan, dan 7) mengidentifikasi persepsi kelompok tani dan perusahaan mengenai masalah-masalah dalam kemitraan.

Penelitian dengan metode survai ini dilaksanakan dengan mengambil sampel dari populasi kelompok tani yang melakukan kemitraan dengan perusahaan dan populasi perusahaan yang melakukan kemitraan dengan kelompok tani di empat kabupaten di Jawa Barat, yaitu: Bogor, Cianjur, Bandung dan Purwakarta.

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu persepsi kelompok tani dan persepsi perusahaan, masing-masing mengenai aspek-aspek dalam hubungan kemitraan diantara keduanya. Untuk mengukur persepsi digunakan kuesioner dengan skala model Likert dengan rentang pengukuran satu sampai dengan lima.

Dari penelitian ini diketahui bahwa perlunya peraturan pemerintah dalam upaya untuk mendorong kemitraan ditanggapi secara berbeda oleh kelompok responden kelompok tani ( 92,9 % menyetujui) dan oleh kelompok responden perusahaan ( 61,5 % tidak menyetujui). Namun demikian, kedua kelompok responden mempunyai persepsi yang sama mengenai hubungan kemitraan, hak dan kewajiban kelompok tani dalam kemitraan dan peran dinas/instasi pemerintah dalam kemitraan.

Terdapat empat persyaratan utama yang dituntut oleh kelompok responden perusahaan terhadap kelompok tani mitra kerjanya, yaitu: 1) mutu produk, 2) komoditas yang bersifat on-line dengan bisnis perusahaan, 3) kemampuan menepati perjanjian, dan 4) usaha tani dilakukan oleh tenaga yang profesional.

Abstrak :
Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan per kapita penduduk Indonesia, kebutuhan akan hasil-hasil peternakan juga meningkat. Sektor agribisnis peternakan mengalami perkembangan yang pesat. Pola Inti-Plasma merupakan salah satu bentuk kemitraan yang diterapkan di sektor peternakan, termasuk dalam budidaya peternakan ayam. Penggunaan Pola Inti-Plasma semakin menguat setelah krisis yang melanda Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 yang juga telah memukul sektor peternakan. Hal ini merupakan manifestasi dari adanya kehendak dari para peternak untuk mencari rasa aman dari fluktuasi harga meskipun keuntungan yang diperoleh relatif lebih sedikit. Perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat antara perusahaan inti dengan peternak plasma harus mengacu pada aspek-aspek hukum perjanjian, baik asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, bagian-bagian atau unsur-unsur perjanjian, serta bentuk perjanjian. Dari studi kasus ini diketahui bahwa perjanjian kerjasama kemitraan pada budidaya peternakan ayam yang diterapkan di PT. CAS telah memenuhi asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kebebasan berkontrak, serta syarat sahnya terbentuknya perjanjian. Demikian juga dengan bentuk atau anatomi perjanjian telah memadai. Namun demikian, perjanjian kerjasama kemitraan tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas keseimbangan dan asas itikad baik. Guna memenuhi kedua asas tersebut, diperlukan keterlibatan pemerintah dalam memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada peternak dan menetapkan mekanisme arbitrase untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan inti dengan peternak plasma. Selain itu, diperlukan juga keyakinan perusahaan inti untuk menerapkan jaminan kepada peternak plasma. ......Along with the increasing of numbers and income per capita of Indonesia's population, the need for the livestock’s product is also increases. Livestock agribusiness sector experienced rapid development. The Pattern of Nucleus-Plasma is one of form of partnership that is also applied in the livestock sector, including in chicken farming. The Pattern of Nucleus-Plasma increasingly used after the crisis that hit Indonesia in the period of 1997-1998, that had also strike the livestock sector. This is a manifestation of the willingness of chicken farmers to seek security from price fluctuations despite the benefits are relatively few. Partnership Agreement made between the nucleus-company and plasma-farmers should refer to the legal aspects of the agreement, namely the principles of contract law, the validity requirements of the agreement, the parts or elements of the agreement, and the form of agreement. From the case study, it is found that the partnership agreement on chicken farming applied in PT. CAS has fulfilled the principle of consensus, the principle of the binding force, the principle of freedom of contract, as well as the validity requirements of the agreement. Likewise, the form or anatomy of agreement is adequate. However, the partnership agreement does not fully comply with the principle of balance and the principle of good faith. To meet the last both principles of contract law, it is necessary for government to involve in providing guidance and technical assistance to farmers, and establish an arbitration mechanism to resolve the conflict between the nucleuscompany and plasma-farmers. In addition, the nucleus-company should confidence to require a warranty to plasma-farmers.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang hubungan kepercayaan mitra bisnis terhadap loyalitas dalam program kemitraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan kepercayaan mitra bisnis terhadap loyalitas dalam program kemitraan. Kepercayaan dibentuk oleh tiga hal yaitu ability (kemampuan), benevolence (kebaikan hati) dan integrity (integritas). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebanyak 46 responden dari 97 mitra bisnis di pabrik gula Pradjekan ditemui untuk pengambilan sampel dan pengisian kuesioner. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketiga faktor yang memiliki hubungan antara kepercayaan dan loyalitas adalah faktor ability, benevolence (kebaikan hati) dan integrity (integritas).

---

ABSTRACT This thesis discusses the relationship of trust in business partner toward loyalty in partnership program. The purpose of this study is to determine how much the relationship of trust of business partner toward loyalty in partnership program. The trust is formed by three things that is ability, benevolence and integrity. This study uses a quantitative approach. As many as 46 respondents drawn from 97 business partner at Pradjekan sugarcane factory were met for sampling and questionnaires. The result of this study showed that the factors that have relationships between the trust and the loyalty are ability, benevolence and integrity.

Abstrak :
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan keputusan pengadilan. Penelitian kepustakaan tersebut dilanjutkan dengan penelitian lapangan melalui wawancara dan peninjauan ke dua desa di Lebak, Banten. Yang menjadi permasalahan dalam disertasi ini adalah apakah perjanjian-perjanjian dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan di Lebak, Banten adil bagi petani peserta? Apakah Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan dapat membawa kesejahteraan yang kontinu kepada petani peserta di Lebak, Banten? Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan di Lebak, Banten akhirnya tidak berhasil? Usaha-usaha apakah yang perlu dilakukan agar Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan membawa keuntungan baik untuk perusahaan inti maupun petani peserta di Lebak, Banten? PIR Perkebunan dilaksanakan untuk membangun petani perkebunan yang sejahtera dan mandiri melalui peningkatan pendapatan dan taraf hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian. Pola PIR Perkebunan dalam pelaksanaannya mengalami hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan. Di samping ada PIR Perkebunan yang berhasil, tetapi ada pula yang mengalami kegagalan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian dalam Pola PIR Perkebunan yaitu perjanjian pembelian-pembayaran hasil panen dan kredit petani peserta dibuat dalam bentuk standar dengan tujuan untuk memperhatikan asas keseimbangan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak selalu tercapai. Perjanjian mengenai pengelolaan kebun dan kredit petani peserta dibuat dalam bentuk perjanjian standar dan isinya belum sepenuhnya adil bagi petani peserta. Sementara perjanjian kredit dibuat dalam bentuk standar, tetapi dalam perjanjian tidak ditemukan unsur-unsur yang memberatkan petani peserta. Selanjutnya Perjanjian Produksi dan Jual Beli buah kelapa sawit semula dibuat untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan inti dan petani peserta, tetapi perjanjian tersebut belum sepenuhnya adil bagi petani peserta. PIR Perkebunan akhirnya tidak dapat membawa kesejahteraan yang kontinu kepada petani peserta di Lebak yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendapatan petani peserta dan beberapa mengalihkan tanah perkebunan. Pola PIR Perkebunan yang mempunyai tujuan mulia ternyata gagal membawa kesejahteraan kepada petani peserta di Lebak karena tidak berjalannya mekanisme dalam Pola PIR Perkebunan. Usahausaha yang perlu dilakukan agar PIR Perkebunan dapat membawa keuntungan bagi perusahaan inti dan petani peserta di Lebak diantaranya harus dilakukan perbaikan tugas dan peran perusahaan inti serta petani peserta, kelembagaan petani peserta harus dibentuk dan diperkuat, serta kemitraan antara perusahaan inti dan petani peserta harus diperbaiki. ......This research utilizes the legal normative research methodology which is based on legal norms within regulations and courts decision. In addition to that, library research is complemented by field research through interviews and observation to the two villages in The Regency of Lebak, Banten Province. Specifically, the main research questions for this research are whether the agreements within The Nucleus Estate Smallholder Plantations are impartial for its farmer members? Other questions that will be evaluated are whether The Nucleus Estate Smallholder Plantations could bring continuous social prosperity for its farmers in Lebak, Banten? Moreover, which factors are influencing the failures of The Nucleus Estate Smallholder Plantations in Lebak, Banten? More importantly, what efforts need to be made so that The Nucleus Estate Smallholder Plantations could be beneficial for its own good and also the its farmers in Lebak, Banten? Nucleus Estate Smallholder Plantations are designed to create a prosperous and self-sufficient farmers through increasing their wages and living conditions. These objectives are pursued through the establishment of a mechanism which are managed through existing regulations and agreement. During its implementation, the pattern of Nucleus Estate Smallholder Plantations encountered obstacles and difficulties whereas in spite of several successful NES Plantations, there are also those that failed. The result of this research has shown that the agreements within The Nucleus Estate Smallholder Plantations namely, the agreement on the buying-payment of harvest results and farmers credit are made with equality in concept but it failed to achieve its intended goals during its implementation. In addition to that, the agreement on the management of plantations and farmers credit are made in the form of standard agreements in which its contents does not serve the interest of the farmers. At the same time, the credit agreements are created in the standard forms but it is not found to have a negative impact on the farmers. Furthermore, the agreement on production and selling of palm oil are originally designed to benefit for the nucleus estate and its farmers, but as this research has shown it has not created a fair and just impact for its farmers. As a result, The Nucleus Estate Smallholder Plantations could not create continuous social prosperity for the farmers in Lebak as shown by the low income of the farmers and several plantation lands issues. The noble goal of The Nucleus Estate Smallholder Plantations in the end has not been beneficial on the farmers in Lebak due to the failed mechanism within The Nucleus Estate Smallholder Plantations. Therefore, efforts need to be made so that The Nucleus Estate Smallholder Plantations could create a positive output for the nucleus estate and the farmers in Lebak, these reforms can be made in the form of improving the scope of task and roles of nucleus estate and its farmer?s members, the strengthening of the farmer?s institutions and improving the partnership model between nucleus estate and its farmer?s members in the future.