Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bisnis diharapkan mencapai kinerjanya yang terbaik melalui koordinasi mekanisme pasar dan hierarki. Melalui jaringan, fleksibilitas dan sinergis bisnis dapat diraih. Optimalisasi bisnis melalui keinginan tereduksinya biaya transaksi turut menentukan jaringan bisnis yang dibangun.Permasalahan penelitian adalah Bagaimana Jaringan Bisnis Cina Perantuan di Kotamadya Kupang, apakah faktor-faktor penentunya dan seberapa jauh pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap Jaringan Bisnis Cina Perantauan di Kotamadya Kupang. Guna menjawab permasalahan tersebut data yang relevan dikumpulkan dengan menggunakan teknik angket, wawancara, berpedoman pada daftar pertanyaan terstruktur dan wawancara mendalam terhadap informan kunci. Selain itu dilakukan pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan kepustakaan, serta observasi lapangan.Hasil analisis parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat yang terbentang dari hubungan yang paling kuat sampai hubungan terlemah sebagai berikut : Biaya-biaya transaksi, Kehandalan, Konektifitas, Intensitas, Nilai-nilai sentral yang dianut dan Densitas.Terpenting dari penelitian ini bahwa kepercayaan, kejujuran yang diwujudkan dalam bentuk kurang urgennya kontrak eksplisit (explicit contractual) menjadi basis jaringan bisnis Cina Perantauan di Kotamadya Kupang karena sudah saling kenal mengenal adanya ikatan-ikatan kekeluargaan, saling berkomunikasi, saling membantu dan adanya biaya transkasi yang tereduksi. Namun demikian dalam praktek Bisnis Cina Perantuan di Kotamadya Kupang masih dijumpai perilaku curang di antara mereka yang diwujudkan dalam bentuk pengembalian bantuan modal/pinjaman tidak tepat waktu dan jumlah hutang yang dikembalikan tidak sesuai dengan kesepakatan semula, barang yang dipesan lebih rendah kualitasnya. Sehingga timbul konflik yang diredam dengan cara anggota yang berlaku curang tersebut didepak ke luar dari jaringan yang berupa tidak mempunyai akses terhadap informasi, dan dianggap mati sebagai sanksi sosial yang cukup berat.Dengan demikian membangun kinerja sukses bisnis pada umumnya penentu kebijakan dapat belajar dari sukses Cina Perantauan yang bertumpu pada jaringan bisnis. Di dalam membentuk jaringan bisnis, nilai-nilai sentral perlu direkayasa sedemikian rupa guna menghindari perilaku curang yang berimplikasi meningkatnya biaya transaksi. Cara yang ditempuh yakni menempatkan mekanisme eksplisit dan implisit kontraktual secara proporsional."

"Tanah merupakan titik awal dan titik akhir kehidupan manusia khususnya dan kehidupan di dunia ini pada umumnya. Tanah merupakan titik awal dan titik akhir karena tanah di dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, sebagian besar dari kehidupannya bergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang _mempunyai sifat "permanent" sebagai modal kehidupan di masa mendatang, Tanah juga merupakan tempat pemukiman bagi manusia dan juga sebagai sumber mencari nafkah melalui usaha pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya. Secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) memberikan landasan hukum bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat diketahui bahwa kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Negara Republik Indonesia adalah merupakan suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia yang dibentuknya guna mengurus serta menyelesaikan semua kepentingan dari seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar inilah kemudian seluruh rakyat kembali melimpahkan wewenang yang dimilikinya kepada negara selaku Badan Hukum Penguasa untuk berwenang sepenuhnya menguasai, mengatur, mengurus serta menyelesaikan semua persoalan yang berhubungan dengan kehidupan bernegara termasuk pengelolaan fungsi bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Propinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang khususnya, merupakan sebagian kecil dari wilayah Republik Indonesia, memiliki berbagai macam masalah yang menyangkut tanah, agraria, pertanian, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya yang memerlukan perhatian secara serius baik oleh Pemerintah maupun masyarakatnya jika ingin mencapai kehidupan yang lebih baik, mengingat bahwa sebagian besar masyarakatnya masih hidup dibawah garis kemiskinan. Di samping itu sebagian besar penduduk. Kabupaten Kupang sumber penghidupannya tergantung dari usaha tani sehingga masalah tanah dan masalah pertanian serta pembangunan fisik pada umumnya yang berkaitan dengan tanah perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah dalam menangani masalah pertanahan di dalam usaha meningkatkantaraf hidup masyarakat secara keseluruhan, khususnya dalam sektor pertanian yang sampai sekarang ini masih dilakukan utama secara berpindah-pindah."

"Many publications report the presence of synaptidae on seagrass beds throughout Indonesia. The morphology among species and populations vary greatly, therefore spicules identification is necessary to ensure the species...."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor lingkungan danperilaku masyarakat tentang malaria di Kecamatan Kupang TimurKabupaten Kupang. Dengan desain studi potong lintang, populasi peneli-tian adalah seluruh rumah tangga di Kecamatan Kupang Timur denganmetode simple random sampling dan diperoleh 185 rumah tangga yang di-jadikan sampel. Hasil penelitian menunjukkan prevalens malaria klinisadalah 108 (14,4%) pada satu tahun terakhir. Gambaran faktor lingkunganrumah penderita malaria yaitu dinding rumah terbuat dari bebak dan papanmasing-masing 43,6% dan 7,9%. Selain itu, atap rumah terbuat dari alang-alang atau daun lontar (21,1%). Sementara letak rumah dekat dengan bred-ing places nyamuk anopheles, yaitu sawah dan lagoon sebanyak (84%).Gambaran perilaku masyarakat dalam mencegah menceggah malaria me-nunjukkan 5,7% masyarakat tidak melakukan apapun untuk melindungi diridari gigitan nyamuk. Sebanyak 74,4% masyarakat kadang-kadang meng-gunakan kelambu. Dalam hal perilaku pencarian pengobatan, sebanyak49% masyarakat menggunakan obat tradisional, membeli obat di warungterdekat dan ada yang tidak melakukan apapun. Selain itu, sebagian besarpenderita mencari pertolongan kepada tenaga kesehatan setelah lebih dariempat hari mendapat gejala. Disimpulkan bahwa kondisi fisik rumah danlingkungan sekitar rumah serta perilaku berisiko masyarakat merupakanfaktor determinan penting terjadinya terjadi malaria di wilayah KabupatenKupang. Disarankan upaya preventif dengan perbaikan lingkungan rumahdan promotif untuk perubahan perilaku perlu di perhatikan secara serius.The aims of this research was to identify the environment factors andthe behavior factors related to the malaria in the. Using cross-sectionalstudy design, the population was all households in the Kecamatan KupangTimur Kabupaten Kupang. Used a simple random quota sampling method,the number of 185 households were as a respondents. The results showedthe malaria prevalence was 108 (14.4%) in the past year. The environmenta condition which were consists of the homes of people with malaria weremade of bebak and boards 43.6% and 7.9% respectively. Besides that, theRoofs house were made of palm leaves (21.1%). The location of the res-pondent?s house was close to the breeding places which is rice fields andlagoon are 155 (84%). In terms of the community behavior in control mala-ria showed 5.7% of the community was not did anything to protect them-selves from mosquito bites and 74.4% occasional community used mos-quito nets have been distributed. Whereas in the case of treatment-seekingbehavior shows 49% people used a traditional medicine, bought drugs at anearby shop and there was not do anything. In addition, most of the mala-ria suferer looked after the health care after more than four days have symp-toms. We concluded that the physical and the environment factors as wellas behavior is an important determinant factors of malaria in Kupang.Recommended preventive efforts with environmental improvements to thehouse and promotif for behavior change is important."

"A cross-sectional study was conducted to investigate the problem of nutritional status and intestinal helminthiasis among underfive children in three selected refugee centers in Kupang District, East Nusa Tenggara and to identify possible relationship between intestinal helminthiasis and nutritional status. A number of 188 children 12-59 months of age were involved in this study. All three refugee centers showed that Ascaris lumbricoides was most common (29.0% in Naibonat, 28.8% in Noelbaki and 23.4% in Tuapukan), followed by hookworm (25.8% in Naibonat, 10.0% in Noelbaki and 3.9% in Tuapukan) and the least common was Trichuris trichiura (6.3% in Noelbaki, 3.2% in Noelbaki and 0% in Tuapukan). Based on the WHO?s criteria the intensity of intestinalhelminthiasis in all three refugee centers were low. Nutritional status was characterized by high of prevalence of underweight, stunting and wasting in all three refugee centers. The prevalence of underweight was 28.6% in Tuapukan, 25.8% in Naibonat, and 18.8% in Noelbaki. The prevalence of stunting was 29.0% in Naibonat, 20% in Noelbaki and23.4% in Tuapukan. While the prevalence of wasting was 8.8% in Noelbaki, 6.5% in Naibonat and 3.9% in Tuapukan. For anemia, 75% of children in Noelbaki, 71.4% in Tuapukan and 45.2% in Naibonat had haemoglobin level less than 11 g/dl. There was no significant association between the prevalence of Ascaris lumbricoides and nutritional status of children also between the intensity of Ascaris Iumbricoides and nutritional status."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui cara-cara peternak mengelola sapi supaya dapat mengatasi masalah-masalah kekurangan makanan ternak, terutama pada musim kemarau. Studi ini juga bertujuan untuk mengetahui keputusan-keputusan apakah yang biasa diambil peternak untuk mengatasi kekurangan makanan ternak, faktor-faktor apa yang mendorong peternak untuk mengambil keputusan, dan apakah akibat dari kegiatan-kegiatan peternak terhadap lingkungan. Peternak-peternak di lokasi penelitian ini bekerja dalam ekosistem sabana Timor yang ditentukan dan dipengaruhi oleh interaksi yang kompleks di antara : Musim hujan yang singkat dengan curah hujan yang tidak menentu, musim kemarau yang panjang, tanah liat yang muda:Q. mengalami erosi, tanah kapur yang poreus dan tanah karang berbatu-batu yang kering dalam musim kemarau, sungai-sungai musim yang tidak tetap debit airnya, pertumbuhan vegetasi yang tergantung pada keadaan cueca, dan pertambahan penduduk yang tidak memperdulikan daya dukung lingkungan dalam mencari nafkah. Pengelolaan ternak yang tidak dikaitkan dengan pengelolaan padang rumput, sedangkan padang rumput sabana diandalkan sebagai sumber makanan ternak, merupakan titik ancang dari proses kerusakan lingkungan yang didalangi peternak."

"Kejahatan perkosaan adalah satu bentuk kejahatan kekerasan yang sangat merugikan korban dan meresahkan masyarakat, apalagi beberapa tahun terakhir ini perkosaan meningkat terus di Indonesia tak terkecuali di Daerah Kotamadya Kupang. Hal seperti itu akan membahayakan perkembangan sosial perempuan, tentu rintangan bagi pembangunan. Oleh sebab itu kejahatan perkosaan harus dicegah. Salah satu upaya pencegahan adalah melalui ketentuan hukum pidana yang memperhatikan kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Namun hukum pidana yang berlaku sekarang masih kurang memperhatikan kepentingan korban perkosaan, karena itu perlu dibentuk kebijakan kriminal melalui hukum pidana yang bersifat integral. Membentuk kebijakan kriminal yang bersifat integral harus sesuai dengan budaya, hukum yang hidup dalam masyarakat, dan perkembangan hukum Internasional, sehingga perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yakni untuk menggambarkan ketentuan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Indonesia, implementasinya di Kotamadya Kupang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Kotamadya Kupang, serta mencari perspektif kebijakan hukum yang tepat dalam upaya perlindungan hukum korban perkosaan di Indonesia agar niiai keadilan terwujud dalam ketentuan hukum pidana. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan belum diatur secara layak dan wajar dalam hukum pidana sebagaimana nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD' 1945. Pelaksanaan perlindungan hak-hak korban perkosaan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana belum semua diterapkan di Kotamadya Kupang. Faktor belum diterapkannya karena Undang-Undang, aparat penegak hukum, budaya masyarakat dan faktor sarana atau fasilitasnya. Berdasarkan keadaan itu hak-hak korban perkosaan yang harus diatur dan terintegrasi dalam kebijakan kriminal melalui hukum pidana Indonesia adalah hak mendapatkan restitusi dan atau kompensasi, bantuan hukum, psikolog, psikiater, ahli agama atau ahli lain yang mampu mengembalikan kepercayaan korban, mengembalikan nama baik korban, hak memperoleh informasi dan pelayanan yang layak dalam mengikuti perkembangan kasusnya, hak mendapat keamanan dalam melapor dan selama menjadi saksi."

"ABSTRAKPeraturan Daerah Kota Kupang Nomor 35 Tahun 1998 tentang PengelolaanKebersihan Lingkungan Dalam Wlayah Kota Kupang telah menugaskanPemerintah Kota dalam hal ini Dinas Kebersihan sebagai pelaksanaoperasionalisasi pengelolaan persampahan secara tegas dalam pasal 5 ayat[2]menetapkan bahwa kegiatan Pemerintah Daerah dilakukan melalui [a]pemeliharaan kebersihan dijalan umum, tempat umum, saluran, drainase [b]pengaturan dan penetapan TPS dan TPA Sampah [c] pengangkutan sampah danTPS Sampah ke TPA Sampah dan [d] pemusnahan dan pemanfaatan sampah.Sementara itu, peran serta masyarakat menyangkut pewadahan dan pengumpulansesuai pasal 13 ayat[3} bahwa pembuangan sampah dan persil [sumber sampah] keTPS Sampah dilakukan oleh masyarakat dengan koordinasi pengurus RT/RWsetempat. Sedangkan pasal 13 ayat[2] menyebutkan bahwa Pemerrntah Daerahmemberikan pelayanan pengangkutan sampah dan TPS ke TPA Sampah. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakahupaya-upaya Dinas Kebersihan Kota membangun partisipasi masyarakat, telahdilakukan sesuai dengan teori intervensi komunitas; dengan tujuan inginmengetahui secara jelas tentang bagaimana upaya Dinas Kebersihan Kotamembangun partisipasi masyarakat ? dilakukan; sehingga dapat mewujudkankerjasama yang menunjang program pengelolaan kebersihan Kota. Dalam penelitian ini digunakan teori dan konsep tentang intervensikomunitas, partisipasi masyarakat serta sampah dan masalahnya; denganpendekatan kualitatif yang teknik pemilihan informannya secara purposivesampling, teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaanmaupun wawancara dan pengamatan lapangan [observasi].Upaya-upaya yang dilakukan secara internal organisasi yakni[a] penyediaan sarana pengangkutan, [b] personil dan petugas operasional [c]perbaikan sistem atau mekanisme pengelolaan; selain upaya eksternal ditingkatmasyarakat yang dilakukan Dinas Kebersihan Kota yakni [a] pembinaan danpenyuluhan kepada masyarakat [b] pelaksanaan lomba kebersihan antarKeilurahan [c] kampanye lingkungan bersih berupa jumat bersih, pembuatan danpemasangan papan himbauan dan penyebaran stiker himbauan [dj gerobaksasi [e]pernbuatan TPS sampah komunal dan [f] pembinaan pemulung; sebagal suatukinerja Dinas Kebersihan telah menunjukkan kondisi kebersihan Kola dari hari kehari semakin membaik, kendatipun masih harus diakui bahwa pemahaman akansistem pengelolaan kebersihan belum secara menyeluruh dan meluas dipahamioleh masyarakat khususnya membng sampah tepat pada waktu yang telahditentukan.Hasil analisis penelitian, didapati gambaran bahwa upaya-upaya intervensiyang bermaksud melakukan perubahan secara terencana pada tingkat masyarakattelah dapat mendorong keterlibatan masyarkat untuk berpartisipasi dalampengelolan kebersihan Kota Akan tetapi sebagai suatu strategi penyadaran,belum bisa membudaya oleh karena tahapan-tahapan intervensi dalam StrategiIntervensi Komunitas belum diterapkan secara menyeluruh; melalui tahapanpenilaian, tahapan perencanaan alternatif program/ kegiatan, tahapanpe!aksanaan [implementasj] dan tahapan evaluasi.Dengan demikian, sebagai saran bagi pelaksana teknis operasionalisasipengelolaan kebersihan Kota yang menangani masalah persampahan; penulismenyampaikan bahwa:[a] agar pengetahuan, keyakinan, sikap dan niat individu masyarakat Kota bisabertumbuh ke tingkat yang lebih baik; menjadi perilaku untuk patuh padamekanisme dan tara cara pengelolaan persampahan, maka frekuensi pembinaandan penyuluhan ditingkatkan dengan secara sungguh-sungguh menerapkantahapan-tahapan intervensi komunitas serta dilakukan secara terkoordinasi,terintegrasi dan tersinkronisasi dengan semua unsur dan Pemerintah Daerahsampai ke pengurus RT/RW; disertai penindakan hukuman bagi pelanggar aturan.[b] perlunya model pendampingan oleh pengawas lapangan Dinas Kebersihanagar masyarakat dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka selanjutnya dapatmenangani sampah dan kebersihan lingkungan mereka secara lebih efektif.[c] pentingnya suatu manajemen pengangkutan yang lebih baik sepertipenambahan jumlah armada angkutan dengan teknisi yang trampil, penjadwalankembali route secara periodik dan waktu pengangkutan agar fungsi pengangkutansemakin efektif.[d] Saatnya perlu diambil tindakan tegas oleh Pemerintah Kota terhadap orangyang membuang sampah disembarangan tempat dan waktu, melalui penegakanperangkat hukum dan peraturan pengelolaan kebersihan Kota yang dilaksanakansecan konsisten.[e] pentingnya pendidikan ketrampilan dan modal usaha bagi Pemulung yangadalah kelompok yang termarginalkan sebagai tindakan pemberdayaan kelompokmasyarakat.Bila upaya-upaya yang telah dijalankan tetap secara optimal dilaksanakansesuai tahapan intervensi dengan mengatasi masalah internal yang ada, makapenulis berkeyakinan bahwa kondìsi kebersihan Kota Kupang dapat diwujudkandan memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan sosial padakhususnya di Kota Kupang."