Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query
Meidiana, author
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang: 65/PDT.G/2002/PN.PDG tanggal 12 Mei 2003 pemilikan Hak Milik atas tanah dibatalkan, karena dalam proses pendaftaran dan peralihan haknya cacat hukum. Asal muasal tanah tersebut adalah Tanah kaum, yang pada mulanya digadaikan. oleh penerima gadai tanah tersebut didaftarkan dan selanjutnya oleh para ahli waris penerima gadai...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16335
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dewi Fitriani, author
Dalam penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Depok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dan bagaimana implementasinya dalam praktek. Pada kenyataannya pendaftaran tanah sistematik di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kotamadya Depok...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T19853
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lismana, author
Salah satu tugas pemerintah di bidang pertanahan melaksanakan fungsi pelayanan umum. Fungsi ini diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang sebagian tugas pokoknya adalah pemberian pelayanan berupa pemberian hak atas tanah bagi masyarakat dengan menerbitkan sertipikat hak atas tanah.sistem publikasi yang dianut dalam pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19556
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Silvana Monika, author
Tanah di dalam hukum adat Minangkabau merupakan tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat sebagai satu-kesatuan suku ataupun kaum. Tanah ulayat di dalam wilayah tersebut terdiri atas: tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum, dan merupakan tanah milik bersama dari anggota kaum tersebut meskipun demikian anggota dari masyarakat...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14575
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pety Fatimah, author
Dalam rangka menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, hal ini terlihat dengan dihasilkannya surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat hak atas tanah merupakan tanda bukti hak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19295
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Haryanto, author
Sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertipikat tanah merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti sempurna sepanjang tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktek sertipikat tanah tanpa jangka waktu tertentu dapat dibatalkan karena adanya cacad yuridis yaitu tidak dilakukan penelitian riwayat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19509
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Djaka Soehendera, author
Jakarta: HuMa-Jakarta, 2010
346.043 DJA s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Yasinta Chrisostoma I. L., author
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang lalu digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah diatur bahwa dalam setiap peralihan hak atas tanah harus menggunakan formulir sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan. Formulir ini biasa dikenal dengan istilah blanko PPAT.Namun dengan terjadinya kelangkaan blanko...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19640
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pratama Ardiansyah, author
ABSTRAK
Seorang notaris diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai PPAT oleh karena ada masyarakat yang kurang mengerti perbedaan masing-masing jabatan tersebut, mengakibatkan adanya pelaporan tentang kesalahan PPAT yang diadukan kepada Majelis Pengawas Notaris MPN . Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya selaku PPAT dan bagaimana wewenang...
2017
T47214
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rizky Hadiwidjayanti, author
Jaminan hukum kepemilikan tanah dapat diwujudkan dengan penerbitan sertifikat tanah, salah satunya melalui proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Timbulnya pajak terhutang saat peralihan hak yang tidak diketahui oleh para peserta membuat terhambatnya proses PTSL. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) penerapan ketentuan peraturan perpajakan terhadap transaksi yang diakui...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
