Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga negara penunjang di indonesia banyak lahir setelah amandemen UUD 1945. Saat ini menjadi suatu model kelembagaan negara yang menandai pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bernegara. ia mempunyai keunikan tersendiri karena dari sifatnya yang merupakan lembaga empowering bagi lembaga negara utama yang telah ada."

"Korupsi bukanlah kejahatan yang baru, melainkan kejahatan yang lama yang sangat pelik. Di Indonesia korupsi sudah ada sejak dulu. Korupsi bertentangan dengan konsep negara hukum, Menurut Sri Soemantri unsur negara hukum salah satunya adalah jaminan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu negara harus mengatasi korupsi karena korupsi tidak hanya meruugikan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak sosial masyarakat luas. Untuk mengatasi korupsi, pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan membentuk lembaga untuk membantu mengatasi korupsi. Lembaga yang sampai saat ini masih melakukan pemberantasan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi ini dibentuk karena pemberantasan korupsi oleh lembaga konvensional (kepolisian dan kejaksaan) belum dapat mengatasi permasalahan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan merupakan lembaga negara independen dan mempunyai kewenangan yang sangat luas. Oleh karena itu masyarakat berharap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat memberantas korupsi.Kewenangan yang luas meliputi Koordinasi dangan instansi lain, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan dan monitoring. Sebagaimana diketahui secara umum para ahli membagi dua lembaga negara yaitu Lembaga negara utama (main State?s organ) dan Lembaga negara pembantu (auxiliary State?s organ). Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara pembantu yang bersifat independen, hal ini akan menimbulkan masalah yaitu tentang kedudukan dalam struktur ketatanegaraan. Ada sebagian besar yang beranggapan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga ekstra konstitusional. Masalah lain yang muncul adalah apakah Komisi Pemberantasan Korupsi harus ada terus atau hanya sebagai Problem solving saja. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian normatif didukung dengan metode penelitian empiris. Di samping itu juga didukung dengan pendekatan sejarah dan komperatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen, namun bukan lembaga negara utama tetapi lembaga negara pembantu. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dijelaskan berada diranah kekuasaan manapun baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dimasukkan kedalam kekuasaan ke empat. Komisi Pemberantasan Korupsi sebaiknya terus ada, karena korupsi tidak mungkin dapat hilangkan, hanya dapat diminimalkan. Namun Kewenangannya tidak lagi luas, hanya mencakup penindakan, pencegahan dan monitoring, sedangkan untuk penuntutan dikembalikan kepada kejaksaan."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis mengenai sengketa kewenangan yang terjadi di antaralembaga negara bantu KPK dengan POLRI. Kehadiran lembaga negara bantuberkembang di Indonesia pasca perubahan UUD NRI 1945. Berbagai lembaganegara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam.Beberapa diantaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yangmemperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang. Apabila terjadi sengketakewenangan antar lembaga negara maka Mahkamah Konstitusi berwenang untukmenyelesaikan perkara tersebut, namun di dalam pasal 24C ayat (1) UUD NRI1945 membatasi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketakewenangan antara lembaga negara hanya terhadap lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, Sehingga apabila terjadi sengketakewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan olehUUD NRI 1945 akan terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini menggunakanmetode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundangundangan,yaitu mencari sumber data dan mencari sumber informasi melaluiUndang-Undang. Data pada penelitian ini juga diperoleh melalui data yang sudahterkodifikasi dalam bentuk buku, jurnal, maupun artikel yang memiliki keterkaitandengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah, KPK sebagai lembagapemberantas korupsi yang diberi kewenangan yang kuat bukan berada di luarsistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistemketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam UUD 1945, Serta belumadanya kepastian hukum mengenai proses penyelesaian sengketa kewenanganantar lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945.

---

ABSTRACTThis thesis explains KPK?s legal standing as a state auxilary organ in theconstutional system of Republic of Indonesia, and the analysis of the disputebetween KPK and POLRI. The existence of State Auxilary Organ has beendeveloping since the amandment of the Republic of Indonesia Constitution of1945. Some state auxilary organs were not established at the same legal ground.Some were established by the delegation of The Constitution, some werelegitimated by Indonesian laws. In an event of dispute between the organs, TheConstitutional Court has the jurisdiction to settle those matters. Article 24C no. 1of The Constitution limits the Constitutional Court competence to only conductdispute settlements between the organs established by The Constitution. So, in thematter of disputes between the organs established by another Indonesian laws, itwill constitute an absence of law. This thesis uses a jurisdical-normative method.The author uses different sources; laws and codified data such as books, journals,and articles related to this thesis. The conclusion of this thesis is that firstly, KPKbelongs to the constitutional system, supported by the authority delegation fromThe Constitution. Secondly, there is an uncertainty in Indonesian law regardingthe competence dispute of the state auxilary organs established by otherIndonesian laws."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko dan peran audit internal terhadap manajemen risiko pada Lembaga PQR. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pengumpulan data triangulasi teknik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di Lembaga PQR belum cukup efektif, yang menjadi penghambat utama adalah komitmen dari pimpinan dan kesadaran terhadap risiko di seluruh level organisasi yang masih rendah. Direktorat Pengawasan Internal selaku auditor internal juga belum efektif menjalankan perannya dalam mengembangkan manajemen risiko khususnya dalam hal memberikan keyakinan memadai terhadap manajemen risiko. Akhirnya risiko yang teridentifikasi tidak dapat dijadikan pertimbangan organisasi dalam menjalankan proses bisnisnya.

---

This study aims to analyze of risk management implementation and internal audit’s role in risk management at PQR Commission. This research uses descriptive analytical method with data triangulation technique collection. The results of this study indicate that the implementation of risk management at PQR Commission has not been effective enough, which is the main obstacle is the commitment of the leadership and awareness of risk at all levels of the organization that is still low. The Directorate of Internal Monitoring as an internal auditor has also not been effective in carrying out its role in developing risk management, especially in giving assurance in risk management. Finally, these risks cannot be considered by the organization in carrying out its business processes."

"AbstrakLembaga Quasi Non Governmental Organization atau yang biasa disebut sebagai Quango belum terlalu terdengar dalam khasanah lembaga negara di Indonesia. Namun bukan berarti lembaga tersebut tidak ada. Artikel ini mencoba mengulas mengenai keberadaan lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di dalam artikel ini dijelaskan mengenai pengertian Quango beserta dengan karakteristiknya dari berbagai negara. Kemudian, artikel ini juga mengkaji bahwa berdasarkan karakteristik Quango tersebut, MUI dapat diklasifikasikan sebagai salah satu Quango yang ada di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka mengenai Quango dan pelaksanaannya di berbagai negara di dunia."

"Tulisan ini merupakan kajian tentang hubungan Presiden dengan lembaga negara lainnya yang kewenangannya diatur langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yaitu MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY dan BPK. Hubungan mereka terkait langsung di dalam penyelenggaraan negara. Semua lembaga negara memiliki hubungan kerja, baik yang bersifat politik maupun administratif fungsional, termasuk dengan lembaga-lembaga pemangku kekuasaan kehakiman, yang dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara merdeka. Dalam kajian ini terlihat bila hubungan Presiden dengan Lembaga Lembaga Negara ini belum berjalan secara baik. Terutama dalam praktek penyelenggaraan negara secara ideal sebagaimana yang dirumuskan di UUD NRI Tahun 1945. Beberapa lembaga negara belum menunjukkan kinerja yang optimal."