Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada ketentuan Pasal 37 sebagai bentuk pembatasan terhadap prosedur perubahan sedangkan menyangkut pembatasan substansi materi muatan terlihat belum diakomodasi dengan baik. Konstitusi Republik Indonesia baik dalam pelaksanaan maupun perubahannya menunjukkan diperlukannya urgensi pembatasan materi muatan. Dalam perubahan pertama hingga keempat masih belum maksimal dalam menerapkan paradigma serta hakikat dari konstitusi itu sendiri. Hal ini terlihat dari beberapa ketentuan perubahan yang dilakukan belum menunjukkan pelaksanaan prinsip konstituen rakyat secara konsisten yang diwarnai dengan kepentingan politik jangka pendek, perdebatan mengenai bentuk perubahan, dan kepentingan mengubah prinsip fundamental yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan perbandingan konstitusi pada beberapa negara lain diperlukan sebagai salah satu sumber referensi sehingga diperoleh pengaturan yang sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat (living constitution) sehingga perubahan materi muatan yang tidak seharusnya dapat dikurangi di masa mendatang. Pembatasan secara substantive unamendabillity expilicit dipandang efektif namun terlihat masih minim dalam penerapannya yaitu hanya terdapat dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) terhadap bentuk negara kesatuan tidak dapat diubah. Lebih dari itu beberapa prinsip yang menjamin tegaknya konstitusionalisme yaitu prinsip kedaulatan rakyat, prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum harus tetap diperhatikan dalam perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. ......Amendments to the Constitution of the Republic of Indonesia are based on the provisions of Article 37 as a form of procedural limitation of changes, while restrictions on the substance of the material content have not been accommodated properly. This can be seen from several provisions resulting from the amendments that have not shown the implementation of the principle of the people's constituents consistently, which are colored by short-term political interests, debates on the form of change, and interests in changing the basic principles contained in the constitution. Comparison of constitutions in several other countries is needed as a reference so that regulations are obtained that are in accordance with the values ​​that live in society (living constitution). Substantive unamendability explicit is considered effective but is still minimal in its application. Article 37 paragraph (5) is the only form of explicit substantive unamendability limitation, namely that the form of a unitary state cannot be changed. However, more than that, several principles that guarantee the upholding of constitutionalism, namely the principle of people's sovereignty, the principle of democracy and the principle of the rule of law, must still be considered in the amendments to the Constitution of the Republic of Indonesia.

Abstrak :
[Tesis ini membahas tentang perlunya dilakukan pembatasan kewenangan pemungutan pajak daerah (closed list) pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota selaku penyelenggara otonomi daerah yang seluas-luasnya. Pada sisi lain perlu juga dilakukan penambahan basis pemungutan pajak daerah Kabupaten/Kota. Kebijakan pembatasan kewenangan atas pajak daerah ini ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan prinsip “open list” dalam UU Perpajakan Daerah sebelumnya, dirasakan memberatkan masyarakat, pada sisi lain Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota rata-rata hanya mencapai kurang dari 10%, oleh karenanya UU Nomor 28 Tahun 2009 merubah prinsip “open list” menjadi “closed list” dan menambah basis pemungutan pajak daerah kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan, pembatasan kewenangan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum agar pelaksanaan pemungutan pajak tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang dari administrasi pemerintahan. Penambahan basis pemungutan pajak telah berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada Pemerintahan daerah Kabupaten Bogor. Namun dalam perjalanannya beberapa ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan perubahan sosial oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian dalam UU ini.;This thesis discusses about the need to limit the local tax collection authority (closed list) on the Regional Government of Regency/City as the administrator of regional autonomy in the widest meaning. On the other hand it is also necessary to add the local tax collection base of Regency/City. The policy of limitation of local tax collection established in Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies. Application of the principle of “open list” in the previous law of local taxation is perceived of burdening the public, on the other hand the Regency /City Revenue in average only account for less than 10%, therefore, Law No. 28 of 2009 changed the principle of “open list” to became “closed list” and added the tax collection base of the regency/city. The research results showed that the limitation of authority is necessary to ensure legal certainty that the implementation of tax collection does not cause any abuse of authority of government administration. The addition of the tax collection base has positive impact on the improvement of regional revenue, particularly in Bogor Regency Administration. However, in the course, some provisions of Law No. 28 of 2009 is inconsistent with the development of social change that it is therefore necessary to make adjustments to this Law., This thesis discusses about the need to limit the local tax collection authority (closed list) on the Regional Government of Regency/City as the administrator of regional autonomy in the widest meaning. On the other hand it is also necessary to add the local tax collection base of Regency/City. The policy of limitation of local tax collection established in Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies. Application of the principle of “open list” in the previous law of local taxation is perceived of burdening the public, on the other hand the Regency /City Revenue in average only account for less than 10%, therefore, Law No. 28 of 2009 changed the principle of “open list” to became “closed list” and added the tax collection base of the regency/city. The research results showed that the limitation of authority is necessary to ensure legal certainty that the implementation of tax collection does not cause any abuse of authority of government administration. The addition of the tax collection base has positive impact on the improvement of regional revenue, particularly in Bogor Regency Administration. However, in the course, some provisions of Law No. 28 of 2009 is inconsistent with the development of social change that it is therefore necessary to make adjustments to this Law.]

Abstrak :
Dalam perkara kepailitan, keadilan merupakan suatu nilai yang harus dijaga dan dijunjung tinggi sehingga tujuan dari adanya kepailitan tersebut dapat terwujud. Keadilan dalam suatu kepailitan sendiri tidaklah hanya berdasarkan dari hasil dari pengurusan kepailitan yang dilakukan, namun juga adanya suatu mekanisme atau pengaturan hukum yang dapat melindungi seluruh pihak dalam kepailitan. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang telah mengatur mengenai mekanisme dalam pengurusan kepailitan. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan terkait perlindungan para pihak seperti Kurator, Debitor dan para Kreditor, yang mana hal tersebut akan dapat mencederai nilai kepailitan itu sendiri. Sehingga, dalam penelitian yang dituangkan dalam tesis ini adalah bertujuan untuk mencari kelemahan-kelemahan dan akan difokuskan terhadap analisis mengenai diperlukannya pengaturan terhadap Kurator serta mekanisme terkait pembatasan waktu maksimal dalam eksekusi harta pailit yang mana terkait hal tersebut tidak diatur dalam UU Kepailitan, sehingga diperlukan suatu penelitian terkait hal tersebut agar dapat memberikan suatu pandangan dan penilaian terkait pentingnya perlindungan hukum kepada seluruh pihak dalam Kepailitan Kata Kunci:Harta Pailit, Jangka Waktu, Keadilan, Kepailitan, Kurator

---

In bankruptcy proceedings , justice is a value which must be preserved and held in high esteem so the purpose of the bankruptcy can be achieved. Justice in a bankruptcy is not only based on it rsquo s result , but also about the regulation to all parties in bankruptcy so it will protect all parties in bankruptcy. In the Act No. 37 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation set about the mechanism of bankruptcy. But , there are still a few flaws related protection the parties such as the curator, debitor and creditors, which can be able to wounding value bankruptcy. So, in research stated in this thesis was aiming to find weaknesses and will be focused on analysis on need the regulation on curator and also the mechanism of related time limitation maximum in execution the assets which in the meantime not arranged in law bankruptcy, so that required a research in the meantime to be able to provide a views and assessment related the importance of legal protection to all parties in bankruptcy Keywords Bankruptcy, Bankruptcy Assets, Curator, Justice, Time Limitation

Abstrak :
Peningkatan pada jumlah kendaraan pribadi menciptakan lahan usaha yang cukup menjanjikan bagi para Pelaku Usaha yaitu usaha pengelolaan parkir. Usaha pengelolaan lahan parkir tersebut juga menimbulkan tanggung jawab yang cukup besar bagi para Pelaku Usaha atas kendaraan dari para Konsumen yang menggunakan fasilitas tersebut. Berdasarkan dari tanggung jawab yang mengharuskan Pelaku Usaha untuk bertanggungjawab secara penuh atas kendaraan konsumen, maka Pelaku Usaha biasanya mengasuransikan usahanya tersebut untuk meringankan bebannya. Penelitian ini membahas mengenai kasus sengketa yang terjadi antara Tuan Djoko Santoso selaku Pengguna Parkir dengan BLUD Taman Margasatwa Ragunan selaku Pengelola Parkir dan PT. Asuransi Bangun Askrida selaku Perusahaan Asuransi. Pengguna Parkir tersebut kehilangan mobilnya yang sedang diparkir di area parkir yang dikelola oleh BLUD Taman Margasatwa Ragunan. Setelah menuntut ganti rugi atas kehilangan mobilnya tersebut, Tuan Djoko Santoso mengetahui bahwa ganti rugi maksimal yang dapat diberikan oleh asuransi adalah Rp. 25.000.000,- sesuai dengan perjanjian polis dengan pengelola parkir. Atas hal tersebut dapat dibahas permasalahan mengenai bagaimanakah hubungan hukum antara ketiga pihak yang bersengketa ini, dapatkah asuransi membatasi ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen parkir dan apakah putusan yang dikeluarkan oleh BPSK terkait sengketa ini sudah tepat.

---

The increase in the number of private vehicles have created a quite promising business for the business communities such as parking management business. The parking management business poses a serious responsibility to the Business Operator. Therefore, based on the responsibility that requires the Business Operators to take full responsibility over Consumer vehicles, the Business Operators preferably insure its business to minimize its burden. This study is about a case of a dispute between Mr. Djoko Santoso as the Car Park User versus BLUD Ragunan Zoo as Parking Operator and PT. Asuransi Bangun Askrida as Insurance Company. The Car Park User found his car missing in the parking area. After demanding compensation for the loss of his car, Mr. Djoko Santoso find out that the maximum compensation that can be provided by the insurers is Rp. 25.000.000, - as stated in the policy agreement of the Parking Operator. The above matter can be discussed as to how the legal relations between the three party involved in this conflict? Can the Insurance Company limit its compensation for the losses sustained by the Consumer? And wether the resolution by the BPSK about this case is accurate or not.

Abstrak :
Tesis ini dibuat untuk memenuhi prasyarat dalam rangka mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Disamping itu untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang perlindungan terhadap harta kekayaan Yayasan dan dampak pembatasan besarnya nilai penyertaan Yayasan yaitu paling banyak sebesar 25% dari seluruh nilai kekayaan Yayasan ditinjau dari segi perlindungan terhadap kekayaan Yayasan. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan penelitian melalui kepustakaan dan lapangan. Yayasan merupakan badan non-profit yang mendapatkan kekayaan awal dari pendirinya yang memisahkan kekayaannya. Selain itu, Yayasan dapat memperoleh kekayaan dari sumbangan-sumbangan donatur, wakaf, hibah, hibah wasiat, bantuan pemerintah, bantuan dari luar negeri dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan Yayasan yang telah dimasukkan ke dalam Yayasan menjadi milik publik yang harus digunakan untuk kepentingan publik di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang tertuang dalam anggaran dasarnya dan tidak boleh dialihkan atau dibagikan baik(secara langsung maupun tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan. Yayasan juga dapat mendirikan badan usaha dan/atau melakukan penyertaan di badan-badan usaha. Yayasan harus berhati-hati memilih bentuk badan usaha dalam rangka melakukan penyertaannya karena tidak semua bentuk badan usaha memberikan jaminan perlindungan terhadap kekayaan Yayasan. Dengan adanya pembatasan penyertaan modal yaitu paling banyak 25% dari nilai seluruh kekayaan Yayasan yang maksudnya untuk melindungi harta kekayaan Yayasan maka Yayasan dalam penyertaannya harus memilih bentuk badan usaha yang dapat melindungi seluruh kekayaan Yayasan.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan keterbatasan ruang yang dihadapi oleh perempuan di tingkat hunian dan lingkungan dan dampaknya terhadap kualitas hidup perempuan, ditinjau dari peran perempuan (peran produktif, reproduktif, sosial dan kemasyarakatan), khususnya perempuan yang berada di permukiman kumuh padat Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan suatu desain studi kasus yang menghasilkan gambaran menyeluruh permasalahan keterbatasan ruang yang dihadapi oleh perempuan di permukiman kumuh padat dan dampaknya terhadap kualitas hidup perempuan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi adalah pengamatan lapangan langsung dan wawancara semi terstruktur. Informan dalam penelitian adalah perempuan dewasa yang mempunyai lebih dan satu peran perempuan. Penelitian difokuskan pada perempuan yang tinggal di permukiman kumuh padat yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah di RW 01, 03, dan 08 Kelurahan Kramat. Dari hasil penelitian ini terungkap bahwa perempuan mengalami permasalahan keterbatasan ruang di tingkat hunian dan lingkungan, yang disebabkan oleh kepadatan, keterbatasan fungsi ruang dari segi bentuk, ukuran dan pemanfaatannya, keterbatasan pencahayaan dan penghawaan, dan keterbatasan fasilitas lingkungan. Berdasarkan analisis ruang kota (teori Goad City Form) permasalahan yang dihadapi perempuan ini menunjukkan bahwa perempuan tidak mendapatkan kebutuhan dasar yang layak dari sebuah permukiman, terbatas dalam akses dan kontrol terhadap ruang, dan tidak ada kesesuaian antara ketersediaan ruang dan kebutuhan kegiatan. Keadaan ini berdasarkan analisis gender mempengaruhi peran perempuan, dan menimbulkan dampak ketidakadilan gender terhadap perempuan yang dapat menyebabkan marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan beban kerja berlebih. Permasalahan keterbatasan ruang yang ada di human dan lingkungan menimbulkan dampak terhadap kualitas hidup perempuan ditinjau dari aspek spasial. Crowding, teritorialitas, privasi dan ruang personal, keamanan, kenyamanan, kesehatan, interaksi sosial, home range dan jelajah ruang geografis mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peran perempuan. Kualitas hidup dari tinjauan spasial ini mempengaruhi peran perempuan, antara lain kualitas dalam merawat dan membesarkan anak, kualitas kesehatan reproduktif perempuan, dan kualitas interaksi sosial di lingkungan.

---

This thesis aims at capturing the problem of limitation of space in housing and neighbourhood levels that is faced by women who live in dense slum settlement and its implication on the quality of life of women in term of their triple roles: productive, reproductive and community. The research employed qualitative method through a case study design that thoroughly describes the quality of life of women in crowded slum settlement. Data and information in this research is collected by field observation and semi-structured interview. Informant in this research are mature women with a consideration that these women already take some responsibilities of their roles. The research location is focused on 3 RW of Kramat Sub Districts, where low income women live in dense slum settlement. This research explains that women suffer of space limitation in housing and neighbourhood levels because of crowding, inappropriate of space, insufficient of healthy air, and lack of environment facilities. According to criteria of urban space for human settlement (Good City Form Theory) this condition explains that women cannot achieve basic need for adequate livelihood, sufficient access and control of space, and proper space for activities. These condition according to gender analysis affect women's productive, reproductive and community roles and have implication on gender inequality on women: marginalization, subordination, burden, and violence. Space limitation has implication on the quality of life of women. Crowding, territoriality, -privacy and personal space, safety; comfortable, social interaction and home range have significantly affected furthermore confine women roles, especially for the proper quality in child bearing and rearing, family's health and social interaction.