Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Apapun bentuknya, seni adalah sesuatu yang disukai banyak orang, bisa berupa lukisan, musik, menari, dll. Alasan mengapa seni dicintai oleh banyak orang adalah karena seni dapat diekspresikan dalam bentuk apa saja suasana, mulai dari ceria, sedih, dan marah, tidak ada suasana khusus yang tercipta seni, salah satunya adalah seni lukis yang dapat mengungkapkan semua perasaan dan emosi kita. Lembur, Perkembangan teknologi juga berdampak positif bagi perkembangan seni lukis. Ray & Art adalah merek global yang menjual dua jenis lukisan, yaitu lukisan buatan tangan dibuat di atas kanvas dan lukisan digital yang dibuat dengan aplikasi komputer seperti Photoshop atau Corel. Selain menjual lukisan, Ray & Art juga menyediakan masterclass untuk umum tentang cara melukis membuat lukisan bagus di atas kanvas atau secara digital menggunakan aplikasi komputer. Alasan mengapa Ray & Art juga menjual lukisan dalam bentuk digital dikarenakan maraknya perkembangan teknologi, terutama teknologi layar yang membuat gambar terlihat sangat nyata dan tajam. Munculnya perkembangan aset digital seperti NFT juga membuat seni digital bisa dijual dengan harga fantastis harga. ......Whatever its form, art is something that many people like, can be painting, music, dance, etc. The reason why art is loved by many people is that art can be expressed in any atmosphere, ranging from cheerful, sad, and angry, there is no special atmosphere in creating art, one of which is painting that can express all of our feelings and emotions. Over time, technological developments also have a positive impact on the development of painting. Ray & Art is a global brand that sells two kinds of painting, handmade painting that?s made on canvas and digital painting that?s created with computer apps like Photoshop or Corel. In addition to selling paintings, Ray & Art also provide a masterclass for public on how to make great paintings on canvas or digitally using computer apps. The reason why Ray & Art also sells painting in digital form is due to the proliferation of technological developments, especially screen technology that makes images look very real and sharp. The emergence of the development of digital assets such as NFT also makes digital arts able to be sold at fantastic prices.

Abstrak :
Salah satu dari perkembangan teknologi berbasis blockchain yang belum lama terjadi adalah Non-Fungible Token (NFT), yaitu aset digital yang mana bukti kepemilikannya merupakan token yang terdapat dalam jaringan blockchain. Eksistensi blockchain dan NFT tidak lepas dari ketidakselarasannya dengan hukum yang berlaku. Salah satu permasalahan yang timbul adalah pertentangan antara sifat kekekalan data pada blockchain dan pengaturan mengenai hak penghapusan informasi. Hak penghapusan informasi merupakan hak individu untuk meminta penghapusan data pribadinya, dengan mengikuti syarat tertentu, yang dikelola oleh pihak pengelola data. Sementara, di Indonesia, lokapasar daring NFT memiliki kewajiban untuk menjamin terlindunginya hak penghapusan informasi. Penulisan ini akan menjawab (i) bagaimana pengaturan hak penghapusan informasi di Indonesia, (ii) bagaimana keberlakuan hak penghapusan informasi dalam transaksi NFT, serta (iii) bagaimana lokapasar daring NFT yang berbasis di Indonesia telah melaksanakan kewajibannya terkait dengan hak penghapusan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelusuran kebijakan yang diberikan oleh lokapasar daring NFT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) di Indonesia, hak penghapusan informasi utamanya diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP tentang Perdagangan dalam Sistem Elektronik, dan Permen Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, (ii) hak penghapusan informasi tetap berlaku pada transaksi NFT, mengingat relevansi informasi dalam transaksi NFT dan (iii) lokapasar daring NFT yang Penulis teliti masih belum mematuhi kewajibannya terkait dengan hak penghapusan informasi. ......One of the recent developments in blockchain-based technology is the Non-Fungible Token (NFT), which is a digital asset whose proof of ownership is a token contained in the blockchain network. The existence of blockchain and NFT cannot be separated from their inconsistency with applicable law. One of the problems that arise is the conflict between the data immutability in blockchain and regulations regarding right to be forgotten. Right to be forgotten is an individual’s right to request the deletion of their personal data, subject to certain conditions, which is managed by a data manager. Meanwhile, in Indonesia, NFT online marketplaces have the obligation to guarantee the protection of right to be forgotten. This paper will answer (i) how is the right to be forgotten regulated in Indonesia, (ii) how does the right to be forgotten apply in NFT transactions, and (iii) how Indonesia-based NFT online marketplaces have carried out their obligations related to right to be forgotten under the applicable laws in Indonesia. This research was conducted by means of literature study and policy research provided by the NFT online marketplaces. The results of this research show that (i) in Indonesia, the right to delete information is mainly regulated in the Electronic Information and Transaction Law, the Government Regulation on the Implementation of Electronic Systems and Transactions, the Government Regulation on Trading in Electronic Systems, and the Minister of Communication and Information Technology Regulation concerning the Protection of Personal Data in Electronic Systems, (ii) the right to be forgotten still applies to NFT transactions, considering the relevance of information in NFT transactions and (iii) the NFT online marketplaces that the Author researched have not complied with their obligations related to the right to delete information.

Abstrak :
Penelitian tesis ini meneliti mengenai hubungan antara NFT dengan hukum hak cipta, seperti tindakan melakukan minting terhadap ciptaan yang bukan haknya. Menganalisa dari kasus foto rektor ITB yang disematkan NFT sebagai bentuk protes. Permasalahan yang dianalisa dalam penelitian ini adalah apakah setiap orang dapat melakukan minting, apakah tindakan minting aset yang bukan haknya merupakan pelanggaran hak cipta, dan bagaimana penegakannya jika terjadi pelanggaran hak cipta berkaitan dengan NFT. Analisa Penelitian ini dilakukan secara kepustakaan. Bahwa setiap orang dapat melakukan minting karena kemudahan yang disediakan marketplace. Kegiatan minting terhadap aset yang bukan ia pemegang haknya merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang melanggar hak ekonomi penggandaan dan pengumuman, serta melanggar hak moral. Bahwa penegakan penghapusan NFT nyatanya sulit dilakukan mengigat sifat blockchain yang kekal sehingga upaya penegakan yang dapat dilakukan ialah menghalangi akses ke NFT yang melanggar bersangkutan. ......This study examines the relationship between NFT and copyright law, such as actions against works that do not belong to them. Analyzing the case of the ITB Chancellor's photo attached by the NFT as a form of protest. The problems analyzed in this study are whether anyone can print, whether the act of making assets that are not their right is a copyright infringement, and how to enforce it if there is a copyright infringement related to NFT. Analysis This research was carried out in the literature. That anyone can do printing because of the convenience that the market provides. Mining activities for assets that are not the right holder is a copyright infringement that violates the economic rights of copying and publication, as well as a violation of moral rights. That the removal of NFTs is in fact difficult given the immutable nature of blockchain so that enforcement efforts can be made to restrain access to infringing NFTs.

Abstrak :
Berkembangnya rasa ingin tahu manusia memunculkan inovasi di berbagai sektor yang juga melibatkan teknologi. Non-Fungible Token (NFT) lahir dari turunan teknologi blockchain, dan menjadi objek yang dapat ditransaksikan oleh masyarakat luas. NFT dan lapisan asetnya memberikan kemudahan bagi orang-orang yang tertarik dengan karya seni bentuk digital dengan memberikan keamanan dan nilai unik seolah-olah NFT tidak jauh berbeda dengan seni yang berbentuk tradisional. Namun, kemungkinan transaksi lintas negara dengan elemen asing telah menciptakan narasi di mana dalam beberapa kasus elemen hukum perdata internasional dapat mengatur transaksi NFT. Tulisan ini akan menganalisis dan menjawab bagaimana NFT dan karya di dalamnya dapat memperoleh perlindungan hukum bahkan tanpa kerangka hukum yang ada menyebut tentang NFT secara eksplisit, dan bagaimana hukum perdata internasional mengatur transaksi NFT. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji literatur, undang-undang terkait yang sudah ada sebelumnya, dan dokumen hukum lain yang ada dan terkait dengan topik tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tanpa peraturan yang saat ini mencakup NFT, aset yang mendasarinya masih dilindungi oleh undang-undang tentang hak cipta yang ada di seluruh dunia dan berbagai negara. Selain itu, hukum perdata internasional dapat mengatur transaksi dengan menggunakan beberapa teori terkait. Kemungkinan adanya sifat asing dalam diri para pihak menjadi salah satu faktor penghubung terkuat yang menjadikan transaksi NFT dapat menjadi kasus hukum perdata internasional. Jika tidak ada pilihan hukum tentang transaksi oleh para pihak, maka hukum dipilih secara diam-diam dengan menilai pihak mana yang memiliki hubungan terbesar dengan transaksi tersebut, dalam hal ini penjual NFT memiliki karakteristik hubungan terbesar dalam transaksi tersebut. ......The development of human’s curiosity led to innovation in various sector where technology was also involved. Non-Fungible Token (NFT) was born from the derivatives of blockchain technology, and became a transactable object. NFT and its layers of assets brings easiness for people who are interested in digital form of artworks as it gives reassurance and unique value as if it was a traditional form of arts. However, the possibilities of cross border transactions with foreign elements have create a narrative where in some cases a private international law elements could regulate an NFT transaction. This paper will analyze and answer how can NFT and the underlying assets within can gain legal protection even without existing legal framework that explicitly mentioned about NFT, and how does private international law regulate an NFT transaction. This research was conducted by examining literatures, related preexisting laws, and other existing legal documents that is in relation with the topic. The research came into a conclusion that even without any regulations that currently cover the NFT, underlying assets is still protectable with existing laws regarding copyright throughout the world. In addition, private international law could regulate the transaction by using several theories. The possibilities of the existence of foreign nature within the parties become one of the strongest connecting factors that determines an NFT transaction can be a private international law case. If there is no choice of law regarding the transaction by the parties, then the laws were chosen tacitly by judging which party has the biggest connection to the transaction, in this case, an NFT seller has the biggest characteristic connection within the transaction.

Abstrak :
Non-fungible token (NFT) adalah hak yang diperdagangkan dengan blockchain atas aset digital apapun; termasuk gambar, video, musik, dan karya virtual. Minat dan hype terhadap pasar NFT terus berkembang secara signifikan sejak awal 2021. Penelitian ini menginvestigasi keterkaitan antara pengembalian NFT dengan aset keuangan lainnya (saham, obligasi, emas, minyak mentah, dan cryptocurrency) dari periode bulan Januari 2019 hingga Desember 2022. Peneliti menggunakan metode pengolahan data timevarying parameter vector autoregression model (TVP-VAR) untuk mempelajari hubungan antara NFT dengan aset keuangan lainnya sekaligus untuk membangun jaringan konektivitas di antaranya. Hasil empiris atas penelitian ini mengungkapkan bahwa bahwa terdapat peningkatan keterhubungan antara total pengembalian selama pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina. Dan secara garis besar, NFT tidak tergantung pada guncangan dari aset lainnya. Analisis dinamis sepanjang waktu mengungkapkan bahwa selama periode normal, NFT bertindak sebagai transmitter risiko sistemik sampai tingkat tertentu, tetapi selama masa krisis dan setelah vaksin COVID-19 peran tersebut bergeser menjadi penyerap spillover risiko. Hal tersebut menunjukkan bahwa NFT mungkin memiliki manfaat diversifikasi selama masa-masa sulit, seperti yang terlihat selama krisis COVID-19, dan terutama di sekitar market crash pada bulan Maret 2020. ......Non-fungible tokens (NFTs) are blockchain-traded rights to any digital asset; including images, videos, music and virtual works. Interest and hype in the NFT market has continued to grow significantly since the beginning of 2021. This research investigates the relationship between NFT returns and other financial assets (stocks, bonds, gold, crude oil, and cryptocurrencies) from the period January 2019 to December 2022. Researchers use the method time-varying parameter vector autoregression model (TVP-VAR) data processing to study the relationship between NFTs and other financial assets as well as to build a connectivity network between them. The empirical results of this research reveal that there is an increasing link between total returns during the COVID-19 pandemic and the Russian-Ukrainian war. And broadly speaking, NFTs are independent of shocks from other assets. Dynamic analysis over time reveals that during normal periods, NFTs act as transmitters of systemic risk to some degree, but during times of crisis and after the COVID-19 vaccine the role shifts to absorbing risk spillovers. This suggests that NFTs may have diversification benefits during difficult times, as seen during the COVID-19 crisis, and especially around the market crash in March 2020.

Abstrak :
Pada tahun 2021, industri aset kripto mengalami perkembangan dengan meningkatnya transaksi jual-beli Non-Fungible Token (NFT) secara global. Di Indoenesia sendiri, pengaplikasian NFT sudah marak digunakan bagi para kreator dan seniman sebagai media untuk memasarkan karyanya. Akan tetapi, peraturan di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodir perdagangan aset kripto. Di mana ketentuan yang ada umumnya ditujukan bagi aset kripto yang bersifat fungible. Sehingga terhadap perdagangan NFT belum terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas baik dalam hal legalitas NFT sebagai komoditas aset kripto maupun terkait pemajakan jual-beli nya. Kurangnya regulasi tersebut menimbulkan ketidakpastoan hukum dan risiko tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi legalitas NFT sebagai komoditas aset kripto yang dapat diperjualbelikan beserta pemajakan yang dapat dikenakan terhadap jual-beli NFT. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis-normatif yang data-datanya diperoleh melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan dan literatur. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa status hukum NFT belum dinyatakan secara tegas oleh Bappebti. Namun berdasarkan unsur manfaat sebagai dasar pemungutan pajak, penghasilan dari jual-beli NFT dapat dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tentang Pajak Penghasilan. ...... In 2021, the crypto asset industry has developed with the increase in Non-Fungible Token (NFT) buying and selling transactions globally. In Indonesia itself, the application of NFTs has been widely used by creators and artists as a medium to market their work. However, regulations in Indonesia have not fully accommodated crypto asset trading. Where the existing provisions are generally intended for fungible crypto assets. So that for NFT trading, there are no provisions that strictly regulate both the legality of NFTs as crypto asset commodities and related to the taxation of their sale and purchase. The lack of regulation creates legal uncertainty and certain risks. This study aims to identify the legality of NFTs as a tradable crypto asset commodity and the potential taxation that can be imposed on the sale and purchase of NFTs. The method used in the research is juridical-normative whose data is obtained through document studies of laws and regulations and literature. The conclusion obtained from this research is that the legal status of NFTs has not been expressly stated by Bappebti. However, based on the element of benefit as the basis for tax collection, income from the sale and purchase of NFTs can be subject to income tax based on the provisions of Law Number 36 concerning Income Tax.

Abstrak :
Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai urgensi dari pengaturan mengenai Initial Coin Offering di Indonesia. Hal tersebut disebabkan meningkatnya sebuah konsep pendanaan untuk membiayai perusahaan yang ingin mendapatkan modal dengan menerbitkan token melalui mekanisme Initial Coin Offering. Namun legalitas dari praktek tersebut belum memiliki kepastian hukum karena belum adanya peraturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai praktek tersebut di Indonesia, sehingga patut untuk melihat pengaturan best pratice yang telah diterapkan oleh negara lain. Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan primer, sekunder, dan tesier yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan digital aset lebih lanjut di Indonesia yang salah satunya mengenai ICO sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penawaran umum pada lingkup aset digital di Indonesia dengan didasari pengaturan ICO yang telah dilakukan Amerika. Hal tersebut dapat menjadi salah satu rujukan referensi best practice dalam rangka memberikan payung regulasi serta framework panduan teknis dalam praktek ICO di Indonesia. ......This research raises the issue of the urgency of regulation regarding Initial Coin Offering in Indonesia. This is due to the increase in financial technology where there is a funding concept to finance startup companies that wish to obtain capital by issuing tokens through the Initial Coin Offering mechanism. However, the legality of this practice does not yet have legal certainty because there are no legal regulations that specifically regulate this practice in Indonesia, so it is appropriate to look at best practice arrangements that have been implemented by other countries. This writing uses a normative method with an approach using statutory approaches, comparative approaches, and analytical approaches. In this regard, it is important for regulators to follow matters related to the development of digital assets. Therefore, further regulation of digital assets is needed in Indonesia, one of which is regarding ICO as a guide in organizing public offerings in the scope of digital assets in Indonesia based on ICO arrangements that have been carried out by America. This can be one of the best practice references in order to provide a regulatory umbrella as well as a technical guidance framework in the practice of ICOs in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini berusaha melihat konstruksi makna demokratisasi industri seni digital melalui praktik seni NFT (Non-Fungible Token) oleh para anggota Komunitas NFT Indonesia. Teknologi blockchain secara umum mengusung konsep desentral yang berupaya untuk mendisrupsi berbagai industri termasuk seni digital. Dalam konsepsi Trevor J. Pinch dan Wiebe E. Bijker, pengembangan teknologi merupakan hasil konstruksi sosial dari proses interpretasi fleksibel oleh kelompok sosial relevan. Kemudian aktivitas dalam Komunitas NFT Indonesia terkait praktik seni NFT melalui konsepsi Henry Jenkins dilihat sebagai budaya partisipatori yang turut membentuk konstruksi sosial teknologi blockchain sebagai demokratisasi industri seni digital. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan metode netnografi dengan melibatkan lima narasumber anggota Komunitas NFT Indonesia. Makna blockchain sebagai demokratisasi industri seni digital terlihat pada penafsiran narasumber terhadap praktik seni NFT seperti kendali kuat seniman atas penandaan keaslian, pengembangan loyalitas penggemar, penentuan harga awal dan kontinuitas finansial dari royalti. Anggota komunitas daring tersebut mengonstruksi makna blockchain sebagai demokratisasi industri seni digital melalui aktivitas komunikasi yang terjadi dalam praktik seni NFT. ......This research attempts to look at the construction of the meaning of democratization of the digital art industry through NFT (Non-Fungible Token) art practices by members of the Indonesian NFT Community. Blockchain technology in general carries a decentralized concept that seeks to disrupt various industries including digital arts. In the conception of Trevor J. Pinch and Wiebe E. Bijker, technological development is the result of social construction from a process of flexible interpretation by relevant social groups. Hence the activities within the Indonesian NFT Community related to the practice of NFT art through the conception of Henry Jenkins are seen as a participatory culture that also shaped the social construction of blockchain technology as a democratization of the digital art industry. This study uses the constructivism paradigm and the netnographic method involving five informants from the Indonesian NFT Community. The meaning of blockchain as a democratization of the digital art industry is seen in the interviewees’ interpretation of NFT art practices such as artist’s strong control over marking of authenticity, developing fan loyalty, initial pricing and financial continuity of royalties. Members of the online community construct the meaning of blockchain as a democratization of the digital art industry through communication activities that occur in NFT art practices.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan pengakuan objek penghasilan atas transaksi non-fungible token (NFT) antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, pada Maret 2022, pemerintah menetapkan PMK Nomor 68 Tahun 2022 yang mengatur tentang pajak penghasilan atas transaksi aset kripto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan asas kepastian hukum dalam pengenaan pajak atas transaksi NFT dan permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam pengenaan pajaknya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivisme dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah pemungutan pajak penghasilan atas transaksi NFT belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum. Adapun indikator yang belum memenuhi kepastian hukum yaitu materi/objek, subjek, pendefinisian dengan menggunakan tafsiran otentik, penyempitan/perluasan materi, dan ruang lingkup. Selain itu, dalam praktik implementasinya permasalahan yang dihadapi pemerintah adalah kepatuhan pajak dan perkembangan variasi transaksi NFT. ......The background of this research is that there are differences in recognition of income objects for non-fungible token (NFT) transactions between taxpayers and the Directorate General of Taxes. Then, in March 2022, the government issued PMK 68/2022, which regulates income tax on crypto-asset transactions. This study aims to analyze the fulfillment of the principle of legal certainty in collecting taxes on NFT transactions and the problems faced by the government in levying taxes. The approach used in this study is a post-positivism approach with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews. This study's results show that the income tax collection on NFT transactions still needs to comply with the certainty of law principle fully. The indicators that have not met a certainty of law principle are material/object, subject, definition using authentic interpretation, narrowing/expanding material, and scope. Apart from that, in practice, the problems faced by the government are tax compliance and the development of variations in NFT transactions.