Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korupsi diakui sebagai ancaman terhadap pembangunan ekonomi, demokrasi dan martabat manusia, yang tentu juga memberikan dampak negatif yang dapat merusak seluruh elemen dalam suatu negara, baik di bidang ekonomi pembangunan, sosial dan politik, pertahanan dan keamanan, hingga lingkungan. Fenomena yang terjadi pada akhir tahun 2018 cukup menuai perdebatan baik dikalangan masyarakat maupun para pakar hukum. KPU mengeluarkan PKPU (revisi) yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri pada pemilihan legislatif dengan dua poin persyaratan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan analisis potensi ancaman atas pencalonan mantan narapidana korupsi dalam pemilihan legislatif, sehingga dapat ditemukan upaya antisipasi ancaman dan minimalisasi resiko terhadap ketahanan nasional. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan peringkat ancaman yang tinggi serta peringkat risiko yang extrem. Analisis pola terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kalangan legislatif digunakan untuk menemukan upaya dalam mengantisipasi ancaman dan meminimalisir risiko. Berdasarkan analisis pola, terdapat dua opsi upaya yang dapat dilakukan, yaitu: meningkatkan sumber pendanaan partai sebesar 50 % dan membangun platform kampanye berbasis media sosial sebagai wadah bagi calon legislatif sehingga dapat menekan tingginya biaya kampanye sekaligus informasi untuk masyarakat menyangkut reputasi dari calon legislatif. ......Corruption is recognized as a threat to economic development, democracy, and human dignity, which of course also has a negative impact that can damage all elements in a country, both in the fields of economic development, social and political, defense and security, to the environment. It was enough to reap debate both among the public and legal experts. The KPU issued a PKPU (revision) that allowed former corruption to run for legislative elections with two points of requirements. This is a consideration for researchers to analyze the potential threats to the nomination of corruption in legislative elections, so that efforts can be found to anticipate threats and minimize risks to national security. The method used is a qualitative method with a descriptive approach and literature study. The results of the study showed high threat ratings and extreme risk ratings. The process of criminal acts of corruption is committed to the efforts of anticipating threats and minimizing risks. Based on pattern analysis, there are two options for efforts that can be made, namely: increasing party funding sources by 50% and building a social media-based campaign platform as a forum for legislative candidates so they can reduce campaign costs as well as information about the reputation of legislative candidates."

"Program diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Energi Minyak dan Gas. Sumber Daya Energi Nuklir merupakan salah satu sumber daya energi alternatif yang mungkin dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya minyak dan gas. Pemanfaatan sumber daya energi nuklir perlu dipertimbangkan secara mendalam karena mendapat penolakan dari masyarakat. Penolakan masyarakat bila tidak ditangani secara bijaksana dapat (berpotensi) untuk menimbulkan permasalahan pada bidang keamanan dan selanjutnya dapat mengganggu kestabilan nasional.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran sumber daya energi nuklir untuk mensubstitusi sumber daya energi minyak dan gas, factor-faktor kendala pemanfaatan sumber daya energi nuklir, dan dampak pemanfaatan sumber daya energi nuklir pada ketahanan nasional. Analisis dimulai dengan menghitung prosentasi peran sumber daya energi nuklir untuk mensubstitusi sumber daya energi minyak dan gas. Faktor-faktor kendala dirumuskan dari tuntutan masyarakat dibandingkan dengan implementasinya pada PLTN. Tuntutan yang belum dapat diselesaikan merupakan faktor kendala. Dampak pada keamanan dirumuskan sebagai faktor-faktor kendala yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan dan dapat (berpotensi) menimbulkan gangguan keamanan.Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran sumber daya energi minyak dan gas yang dapat di substitusi oleh sumber daya energi nuklir menurut rencana adalah 3.39%. Faktor-faktor yang menjadi kendala adalah teknologi yang menyangkut kemungkinan kebocoran radiasi, bahan bakar bekas, dan kemungkinan terjadinya kecelakaan; politik yang menyangkut persepsi masyarakat (masyarakat awam, ahli energi, ahli lingkungan, LSM dalam dan luar negeri, dan media massa); ekonomi yang menyangkut investasi awal yang sangat besar dan kemungkinan terjadinya pembengkaan oleh Studi Tapak dan Studi Kelayakan (STSK) PLTN, dekontaminasi PLTN purna operasi, dan dekontaminasi pada kecelakaan; dan kebudayaan yang menyangkut pengoperasian reaktor (operator reaktor), pengawasan dan perawatan terhadap seluruh peralatan, dan komparasi untuk mengetahui karakteristik peralatan khususnya yang berkaitan langsung dengan sistem keselamatan.Dampak pada keamanan kemungkinan terjadi karena adanya penolakan dari masyarakat, kerawanan sosial dalam masyarakat dan terjadinya kecelakaan yang menjadi bencana kemanusiaan dan bencana finansial serta akhirnya dapat menghancurkan perekonomian negara. Bila PLTN benar-benar akan dibangun dan dioperasikan perlu dilaksanakan penelitian untuk menentukan PLTN yang aman, ekonomis, dan ramah lingkungan; perlu lokakarya yang melibatkan pihak yang pro (BATAN, BAPETEN, DEPARTEMEN ESDM, dan ahli energi) dan kontra (masyarakat awam, ahli lingkungan, LSM, dan lain-lain) PLTN dengan mediator yang netral (Perguruan Tinggi); pengembangan kedisiplinan operator reaktor, pengawasan dan pemeliharaan terhadap seluruh peralatan, dan studi banding untuk lebih mengenal karakteristik peralatan terutama yang berkaitan dengan keselamatan PLTN; dan pengembangan sistem keselamatan dan sistem keamanan supaya PLTN beroperasi secara optimal dan aman.

---

Diversification program aims to reduce national dependence on Oil and Gas energy resources. Nuclear Energy Resource forms an alternative energy resource that is likely to be exploited for reducing the national dependence on oil and gas resources. Making use of nuclear energy resource would be profoundly considered due to general public complaint. The complaint of this type, if not properly resolved, may cause any problem in the national stability.This research identifies and analyzes roles which the nuclear energy resource plays in the distribution of oil and gas energy resources, barriers to their use and their impacts upon the national stability. The analysis begins with calculating percentage of nuclear energy resource that may substitute oil and gas energy resources. They are based on formula of public demand and compared to their implementation in the PLTN ('the Nuclear Power Plant'). Unsatisfied demand serves as a constraint. Its impact on the national stability deems barrier that is, thus far, not settled and that it is likely to result in the national upset.Conclusions derived from this research reveal that the percentage or portion of the oil and gas energy resources which are substituted for the nuclear energy resource is projected 3.39%. The barrier is technology relating to leakage of radiation, spent fuel and potential accident; political policy concerning public perception (general public, energy experts, environmentalists, local and foreign NGOs, mass media); economy relating to large primary investment and possible marking up by the PLTN's Site and Feasibility Study, PLTN's post-operating decontamination, and accidental decontamination, equipment control and maintenance, and comparison in order to identify equipment characteristics especially those directly related to the Safety system.The impact upon security is likely to happen owing to large public complaint, complic social, potential accident that may harm mankind, financial loss and eventually the national economic upset. When the PLTN ('Nuclear Power Plant') shall be properly developed and operated, it needs carrying out a research in order to specify safe, economic, environmental-friendly PLTN; requiring any workshop to involve the proponents (BATAN or 'the National Nuclear Energy Agency' , BAPETEN or 'The Nuclear Energy Controlling Agency', DEPARTEMEN ESDM or 'the Ministry of Energy and Mineral Resources' and energy experts) and PLTN opponents (including general public, environmentalists, NGOs and many others) and neutral mediator(s) (such as Universities); reactor operator discipline development, equipment control and maintenance, comparative study for better recognition of equipment's characteristics particularly those that are related to PLTN's safety; and safety system development to make PLTN operate to an optimum safety."

"Kesetiakawanan sosial adalah kemampuan untuk menempatkan diri dalam keadaan dan kesulitan pihak lain atau dengan kata lain memperdulikan orang lain dengan masing-masing pihak atau perorangan itu bukan bersikap mentang-mentang atau menang sendiri. Berdasarkan hal itu, maka apabila nilai-nilai kesetiakawanan sosial dapat dihayati dan diaplikasikan secara nyata ke kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kesehariannya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sudah sewajarnya kecemburuan sosial yang selama ini senantiasa menjadi ancaman, sebagai akibat dari ketidakmerataan hasil pembangunan akan dapat ditekan. Namun, realitas yang terjadi dalam tingkat kepedulian dan kesetiakawanan sosial yang diharapkan, masih jauh dari apa yang dicita-citakan. Oleh karena itu, kesenjangan antara si kaya dan si miskin kian tajam saja. Bahkan, terjadi kecemburuan sosial yang diakibatkan oleh rasa saling curiga satu sama lainnya. Sehingga, pada gilirannya dapat memicu terjadinya konflik yang berbuntut "SARA" dan kepentingan lainnya. Kejadian itu, dari kacamata ketahanan nasional cenderung berdampak sangat tidak menguntungkan. Sebab, dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan dan disintegrasi nasional. Mengingat, ketahanan nasional sendiri adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional melalui interaksi gatra alamiah dan gatra sosial, yang secara hierarkhi berurutan, dibawah kendali gatra politik, gatra ideologi, dan pengetrapan pendekatan jamak kesejahteraan, keamanan, demokrasi, dan kultural dalam memajukan kesejahteraan bangsa, dan mengatasi ATHG, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan mengacu kepada ketahanan nasional itu, apabila kesetiakawanan sosial diantara sesama bangsa Indonesia saja tidak dapat diciptakan, baik itu melalui proses asimiliasi, akulturasi, dan interaksi sosial yang kondusif maupun norma yang berlaku, maka secara laten hal itu akan menjadi potensi yang mengancam integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa. Dengan kata lain akan berdampak negatif terhadap ketahanan nasional. Oleh sebab itu, agar potensi negatif yang mengancam tidak menjadi efektif. Sewajarnya, hasil simpulan penelitian ini diantisipasi dengan pencarian solusi yang tepat."

"Sejarah perkembangan kota telah dimulai jauh sebelum masehi. Beberapa di antara kota tersebut, seperti Athena dan Sparta di Yonani kuno telah memperlihatkan tingkat perkembangan yang sudah tinggi dan kedua kota tersebut walaupun dengan pola yang berbeda namun menjadi pusat peradaban dan kebudayaan pada masa itu dan berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Barat selanjutnya. Demikian pula kota Mahenjodaro dan Haharappa di lembah sungai Indus yang menjadi pusat peradaban India yang besar pula pengaruhnya terhadap bangsa-bangsa Asia lainnya. Kota Jeriko di Palestina, kota Ur di Babilonia, kota Anyang di sungai Hoangho di Cina, Alexandria di Mesir, semuanya juga menjadi pusat peradaban dan kebudayaan bangsa yang mendukungnya.Dalam perkembangan selanjutnya ditemukan pasang surut pertumbuhan kota baik di Eropa maupun di Asia. Dengan mundurnya perkembangan peradaban manusia sesudah kejayaan Yunani dan Romawi di sekitar taut tengah, perkembangan kota di Eropah pun mengalami perlambatan dan baru mulai berkembang kembali dengan pesat sejak dua abad yang lalu, yaitu awal abad 18, bersamaan dengan terjadinya kemajuan ekonomi di berbagai negara, yang didukung oleh munculnya industri-industri baik menengah maupun besar terutama yang melanda Eropah sehingga munculah apa yang dinamakan revolusi industri.Revolusi industri serta kemajuan teknologi yang terjadi di Eropa Barat pada abad ke 19 telah memulai suatu permasalahan baru yang menyangkut eksistensi manusia di dalam lingkungan alam tempat kehidupannya. Perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah pusat industri yang kemudian berkembang menjadi kota, mulai muncul secara menoniol sejak abad industri teknologi ini. Lapangan pekerjaan baru yang terbuka dengan munculnya industri di kota-kota yang menarik penduduk pindah ke kota telah meningkatkan permasalahan di dalam lingkungan kota. Kebutuhan fasilitas perumahan di kota, kebutuhan tanah untuk perluasan kota?"

"Sebagai pola dasar pembangunan nasional, ketahanan nasional Indonesia yang tangguh akan lebih mendorong laju pembangunan nasional, dan berhasilnya pembangunan nasional akan lebih meningkatkan ketahanan nasional (Lemhan.nas 1993: 25). Ini berarti terdapat kaitan timbal balik antara pembangunan dan ketahanan nasional, Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perobahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (national-building) (Siagian 1985 : 3). Proses pembangunan terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses ini berkaitan satu dengan yang lain membentuk sistem pembangunan, yang dikelola dalam administrasi pembangunan.Mengingat kemungkinan kekeliruan dan dalam keseluruhan proses pembangunan itu, maka dilakukanlah pengawasan pembangunan. Pengawasan dalam pembangunan sangat penting, karena bila tidak, maka tidak mungkin dilakukan koreksi/perbaikan manajemen (administrasi) pembangunan. Tanpa pengawasan maka pembangunan tidak akan berj,alan sebagaimana mestinya. Dengan demikian pengawasan pembangunan merupakan bagian integral dari pembangunan itu sendiri.Perencanaan pembangunan merupakan produk hukum yang akan diimplementasikan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bentuk pengawasan pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan saat ini adalah oleh atasan langsung (Pengawasan Melekat) dan oleh aparat pengawas (pengawasan fungsional).Pengawasan."

"Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dapat merupakan lembaga pendidikan informal yang menampilkan berbagai bentuk peragaan tentang Indonesia. Meskipun demikian sampai seberapa jauh kegiatan dan penyelenggaraannya memperoleh tanggapan dari para pengunjung. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis perwujudan TMII sebagai lembaga pendidikan informal (2) menganalisis berbagai peragaan yang dilaksanakan oleh TMII melalui anjungan-anjungan daerah (3) menganalisis efektivitas kegiatan dan cara-cara penyelenggaraannya (4) menilai tanggapan masyarakat pengunjung terhadap berbagai hal yang ditampilkan oleh TMII melalui anjungan-anjungan daerah. Metoda yang digunakan ialah metoda deskriptif analisis dengan data kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Obyek observasi antara lain: (1) Kualitas dan kuantitas misi dan kegiatan TMII melalui anjungan-anjungan daerah (2) Kualitas dan kuantitas hambatan dari pengelola obyek wisata budaya TMII (3) Kualitas kondisi Astagatra sebagai ketahanan budaya secara integral, holistik dan sistemik merupakan ketahanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan: (1) perwujudan TMII sebagai lembaga pendidikan informal adanya perubahan prilaku individu atau masyarakat yang diakibatkan terjadinya proses interaksi informasi tanpa adanya pengaturan tertentu dan sering dilakukan tanpa sadar mencapai tujuan tertentu. Dalam merealisasikan proses tersebut diperlukan berbagai cara dari TMII dalam mengemas potensi yang ada sehingga dapat menarik masyarakat untuk berrekreasi. 2) Berbagai bentuk peragaan yang ditampillcan melalui anjungan-anjungan daerah pada umumnya sama baik yang bersifat statik maupun yang bersifat dinamis. Tetapi dalam melaksanakan aktivitasnya sangat bervariasi. (3) Efektivitas kegiatan dan cara-cara penyelenggaraannya pada umumnya sama antar anjungan daerah baik berupa pameran pertunjukan maupun pendidikan dan latihan, begitu pula dengan cara penyelenggaraannya baik secara mingguan atau bulanan, khusus dan insidentil, tetapi yang menjadi perbedaan adalah kualitas dan kuantitasnya. Disisi lain masing-masing Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan yang berbeda sehingga dalam perkembangannya kurang baik yang dapat menimbulkan kecemburuan antar anjungan. (4) Tanggapan masyarakat pengunjung terhadap berbagai hal yang ditampilkan oleh TMII melalui anjungan-anjungan daerah secara bersama antara gatra geografi, gatra budaya dan gatra ekonomi sebesar 70% sedangkan 30% lagi dipengaruhi oleh faktor lain. Pemeriksaan secara statistik untuk koefisien-koefisien ini sangat signifikan dengan uji statistik t, pengembangan dan pelestarian obyek wisata budaya TMII disarankan antara lain: (1) Keberadaan obyek wisata budaya TMII berpotensi untuk saling mengerti dan memahami perbedaan yang ada diharapkan partisipasi dan proaktif dari masyarakat luas dan khusus kepada pengelola TMII dalam melaksanakan misinya perlu ditingkatkan sesuai dengan dinamika masyarakat. (2) Perkembangan pembangunan obyek wisata budaya TMII hams memperhatikan ciri khas daerah dan tidak merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat maupun obyek wisata yang sudah ada. (3) Untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas promosi perlu ditingkatkan dan khusus bagi anjungan daerah lebih banyak menampilkan pertunjukan atau pagelaran yang bemuansa budaya daerah. (4) Kontribusi TMII sebagai obyek wisata budaya dalam membina sating pengertian di dalam masyarakat majemuk Indonesia cukup positip sehingga dapat mempengaruhi wawasan nusantara dan ketahanan nasional, perkembangan lebih lanjut perlu diantisipasi budaya global yang berdampak negatif."

"Kondisi geografi Indonesia yang luas serta penduduknya yang besar yang terdiri atas suku bangsa bukan saja merupakan suatu keuntungan, melainkan juga suatu kerawanan dalam upaya menciptakan persatuan serta kesatuan bangsa dan negara. Sebab dengan kondisi wilayahnya yang terpecah-pecah serta penduduknya yang multi etnik adalah suatu kesulitan untuk terciptanya persatuan dan kohesi, apalagi bila tidak didukung oleh prasarana dan sarana transportasi yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Anderson (dikutip oleh Budhisantoso; 1999), bahwa salah satu sebab lambatnya proses persatuan bangsa Indonesia adalah karena buruknya sarana komunikasi massa. Alasan ini adalah benar adanya, yang mana akibat kurangnya prasarana dan sarana transportasi telah menyulitkan proses interaksi antar suku bangsa yang ada di Indonesia dan menghambat proses percepatan pemerataan pembangunan di pedesaan, daerah dan pulau terpencil, terutama di kawasan timur Indonesia. Oleh karenanya tesis ini mencoba melihat korelasi peran jasa layanan angkutan kereta api jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi dengan kondisi ketahanan nasional di wilayah yang dilalui jalur angkutan ini. kondisi ketahanan nasional tersebut tercermin pada peningkatan kemajuan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Untuk menjawab hipotesa tersebut di atas, maka metode penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara kepada 100 orang responden penumpang kereta api jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi serta beberapa pakar dibidang transportasi. Selain itu dilakukan pula analisa data yang berhubungan dengan judul tesis ini. Ada pun hasil kesimpulan penelitian ini yaitu, Bahwa dengan adanya layanan angkutan kereta api pada jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di wilayah yang dilalui angkutan ini. Sebesar 56% responden menggantungkan sarana angkutan ini untuk pergi bekerja dan berdagang, serta 33% responden untuk beraktivitas sosial seperti pergi ke sekolah, rekreasi, ke sanak keluarga, teman atau pun bepergian untuk keperluan lainnya. Manfaat jasa angkutan ini dirasakan oleh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan taraf kehidupan. Selain itu keberadaan angkutan kereta api jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi telah mendorong perkembangan kemajuan pembangunan terutama di wilayah Dati II Bogor dan Sukabumi. Berkembangnya wilayah Bogor dan Sukabumi telah menjadikan ke dua wilayah tersebut sebagai hinterland bagi Jakarta. Oleh karenanya, perubahan kondisi daerah dan struktur masyarakat yang tercermin pada kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan taraf hidup masyarakat di kedua wilayah itu, secara signifikan berdampak pada kondisi ketahanan nasional yang bukan saja terjadi di wilayah Dati II Bogor dan Sukabumi, tapi juga di wilayah Dati II Jakarta."

"Setiap bangsa dan negara selalu berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk maksud tersebut diselenggarakan sistem pertahanan keamanan negara. Agar pelaksanakan sistem pertahanan keamanan dapat terlaksana dengan baik, maka setiap warga negara harus memiliki kesadaran, hak, kewajiban dan tanggung jawab. Salah satu cara menumbuhkan kesadaran, hak, kewajiban dan tanggung jawab kepada setiap warga negara, yang paling efektif ialah melalui jalur pendidikan, yang disebut sebagai "Pendidikan Pendahuluan Bela Negara".Pendidikan Pendahuluan Bela Negara diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama, diberikan sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Tingkat Atas. Sedangkan tahap lanjutan diberikan di Perguruan Tinggi dalam bentuk Pendidikan Kewiraan.Proses penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dikalangan mahasiswa akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, apabila mereka bersikap "favorable" terhadap Pendidikan Kewiraan. Guna mengetahui apakah mahasiswa bersikap "favorable" atau tidak terhadap Pendidikan Kewiraan, maka diperlukan pengukuran sikap mereka terhadap Pendidikan Kewiraan. Penelitian dilakukan pada awal Maret hingga akhir Mei 1997 di wilayah DKI Jakarta. Responden utama dalam penelitian ini ialah mahasiswa Jakarta, dengan sampel 100 mahasiswa, yang berasal dari 1 Perguruan Tinggi Negeri, 1 Sekolah Tinggi Kedinasan, dan 3 Perguruan Tinggi Swasta; yang dilakukan secara "non-probability sampling". Pengukuran sikap dilakukan dengan menggunakan skala Likert, dan selanjutnya dianalisis dengan teknik "Chi-Square" dan "Contingency coefficient", dengan taraf signifikan 0,05 atau tingkat kepercayaan 95 %.Hasil penelitian menunjukkan secara kuantitatif 74 % mahasiswa Jakarta bersikap "favorable" dan yang bersikap "unfavorable" hanya 26% saja. Secara kualitatif sikap mahasiswa Jakarta terhadap Pendidikan Kewiraan tergolong "favorable" dengan "intensitas lemah", dengan nilai sikap rata-rata 85,49 ± 25,39, sedangkan estimasi terhadap populasi jangka panjang 80,02 < µ < 90,47. Tes hipotesis menunjukkan; motivasi dan perasaan sebagai faktor internal--mempunyai korelasi positif dengan sikap mahasiswa terhadap Pendidikan Kewiraan. Sedangkan faktor eksternal yang mempunyai korelasi positif dengan sikap mahasiswa terhadap Pendidikan Kewiraan ialah . Pertama, dosen, mencakup : Penampilan dosen, kemampuan dosen, dan keterbukaan dosen.Kadua, pemahaman (pengetahuan) anggota keluarga tentang Pendidikan Kewiraan.Mengingat jumlah mahasiswa Jakarta yang bersikap "favorable" terhadap Pendidikan Kewiraan lebih banyak dari pada yang bersikap "unfavorable", maka Pendidikan Kewiraan dapat memberikan dampak positif terhadap ketahanan nasional.Sekalipun demikian--secara kualitatif sikap mahasiswa Jakarta terhadap Pendidikan Kewiraan intensitasnya masih tergolong lemah, sehingga perlu ditingkatkan. Karena sikap mahasiswa terhadap Pendidikan Kewiraan sangat berkaitan dengan faktor dosen Kewiraan dan materi Pendidikan Kewiraan, maka perlu adanya peningkatan dalam kualitas maupun kuantitas dosen Kewiraan serta perlu adanya kaji ulang terhadap materi Pendidikan Kewiraan secara terus menerus."

"Tesis ini membahas tentang pelatihan kepemimpinan dalam perspektif kepemimpinan profetik. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis verbatim, menggunakan dua orang tim pakar sebagai penilai. Hasil dari penelitian ini berupa muatan kepemimpinan profetik, proses transfer materi pelatihan dan rekomendasi kurikulum pelatihan kepemimpinan profetik pada pelatihan kepemimpinan organisasi kepemudaan. Secara khusus, distribusi materi pada kurikulum pelatihan kepemimpinan di tiga organisasi kepemudaan yaitu IPNU (aspek kompetensi 65 %, aspek etika 35 %), KAMMI (aspek kompetensi 62%, aspek etika 38 %), dan HMI (aspek kompetensi 52 %, aspek etika 48 %). ......This Thesis discusses leadership training in Prophetic Leadership perspective. Analysis in this study uses a qualitative method of analysis techniques verbatim, using a two-person team of experts as assessors. The results of this study in the form of charge prophetic leadership, the process of transfer of training materials and recommendations prophetic leadership training curriculum on youth leadership training organization. In particular, the distribution of matter in the leadership training curriculum in three youth organizations namely IPNU (65% competence aspects, ethical aspects 35%), KAMMI (62% competence aspects, ethical aspects 38%), and HMI (52% competence aspects, ethical aspects 48%)"