Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, pemsahan saling berlomba untuk menerapkan strategi dan kiat bam untuk memenangkan persaingan itu. Salah satu strategi yang sedang populer di berbagai negara untuk meningkatkan efisiensi pemsahaan dalam rangka memenangkan persaingan adalah melalui outsourcing. PT. National Gobel (PT.Nabel) mempakan contoh pemsahaan nasional yang menerapkan outsourcing dalam usaha meningkatkan daya saing pemsahaannya. Selama ini core competence yang diandalkan PT. Nabel adalah kualitas produknya yang awet dan tahan lama. Namun semakin kuatnya persaingan di industri elektronik saat ini mengakibatkan PT.Nabel hams memperhitungkan faktor competitive pricing bagi produknya, mengingat konsmnen Indonesia sangat mementingkan faktor harga dalam pembelian produk elektronik. Untuk dapat menekan harga akhir produknya, salah satu usaha yang dilakukan PT. Nabel adalah dengan meng-outsource-kan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mengurangi biaya produksi. Dalam thesis yang berjudul "Penerapan Strategi Outsourcing Pada PT. National Gobel" ini, penulis bermaksud menganalisa penerapan outsourcing yang dilakukan PT.Nabel dan melihat perbandingan efeknya terhadap insourcing. Mengingat luasnya cakupan bidang outsourcing yang dilakukan, penulis mengambil beberapa contoh aktivitas untuk dianalisa, yaitu penyediaan bottom plate untuk komponen Standing Electric Fan, pembuatan packing design dan product mock-up. Dari hasil analisis ketiga contoh aktivitas ini didapatkan bahwa penilaian kesuksesan outsourcing tidak selalu dilihat dari ada tidaknya penekanan biaya operasi/produksi. Karena itu, penting untuk diingat apa sebenamya tujuan awal penerapan outsourcing pada suatu aktivitas. Akhirnya pada penutup Bab V, penulis memberikan saran mengenai hal-hal yang dapat dilakukan PT. Nabel untuk meningkatkan manfaat outsourcing-nya, baik secara umum maupun yang spesifik per aktivitas.

Abstrak :
Outsourcing dewasa ini banyak dipraktekkm. di berbagai perusahaan, dimana kebijakan tersebut diterapkan sebagai salah satu upaya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi bisnis serta meningkatkan keunggulan bersaing pemsahaan. Namun demikian pada prakteknya, penerapan outsourcing ini seringkali kurang dilz.ndasi dasar pemikiran dan perencanaan yang komprehensif sehingga terjadi deviasi dari tujuan semula, terutama sepanjang proses penerapannya. Oleh karena itu untuk menjaga konsistensi dan optimalisasi penerapan outsourcing tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai aspek yang terkait dalam penerapan kebijakan outsourcing tersebut secara komprehensif. Dalam. kaitannya dengan hal itu, karya akhir ini difokuskan pada evaluasi terhadap penerapan outsourcing di Departemen CE serta peluang diterapkannya outsourcing untuk aktivitas lainnya. Dalam rangka menghadapi persaingan yaug semakin sengit, pemsahaan mempunyai kecenderungan untuk semakin menekankan efisiensi dan efektivitas aktivitasnya. Salah satunya adalah dengan kembali pada core competence perusahaan yang bersangkutan dan mulai menyerahkan kegiatan-kegiatan di luar core competence-nya kepada pihak lain yang memiliki core competence pada kegiatan tersebut atau lebih dikGnal dengan istilah outsourcing. Sebagai pihak yang menerapkan outsourdng untuk beberapa aktivitv.s, maka PT. ABC, yang notabene adalah sebuah perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia perlu melakukan evaluasi terhadap strateginya tersebut. Salah satu aktivitasnya yang belum lama dialihkan dan perlu evaluasi adalah aktivitas drilling di Departemen CE yang merupakan salah satu departemen dalam fungsi operasionalnya. Pada kenyataannya outsourcing yang diterapkan departemen tersebut sudah memenuhi beberapa manfaat dan tujuan utamanya, yaitu menurunkan biaya pengeboran sebesar 30%, mendapatkan manfaat teknologi yang dimiliki provider, serta tidak mengelola sumber daya manusia untuk bidang ini. Hanya saja aktivitas tersebut menje.di kurang optimal karena penurunan biaya yang dapat dilakukan belum sampai pada titik ortirnal. Pada dasarnya biaya yang diperlukan untuk aktivitas drilling di PT. ABC, masih dapat ditekan namun tetap mendapatkan kuantitas serta kualitas jasa provider yang setara. Masih berkaitan dengan kebijakan outsourcing, identifikasi dan definisi core competence merupakan salah satu tahap yang bersifat fundamental dalam penerapan kebijakan tersebut. Dalam kaitannya dengan Departemen CE di PT. ABC, core competence departemen ini adalah kemampuannya untuk memberikan rekomendasi akurat tentang berbagai hal yang menyangkut masalah hidrologi dan geoteknik suatu lahan, baik yang diperuntukkan sebagai areal pertambangan maupun dalam kaitannya dengan program communily development. Lebih lanjut ditemukan bahwa masih ada aktivitas yang bukan merupakan core competence departemen ini, yaitu survei yang masih dikelola secar-a intemal dan berpeluang besar untuk diserahkan pada provider. Adanya pduang outsourcing di bidang survei ini lebih didasari oleh pertimbangan bahwa, teknologi pada seksi tersebut masih tergolong padat karya, sementara itu teknologi dan metode di bidang survei cukup cepat berubah dan berkembang. Banyak peralatan kerja yang kini dimiliki PT. ABC telah. dilengkapi (built-in) dengan teknologi survei dan masing-masing kontraktor yang bekerja sama dengan PT. ABC telah melakukan survei sendiri. Aitinya porsi kerja seksi ini telah jauh berkuran.g sehingga tidak lagi efisien jika hams berdiri sendiri sebagai suatu seksi. Sementara itu data yang dimiliki seksi ini juga tidak tergolong rahasia. Artinya resiko yang akan dihadapi oleh PT. ABC jika menerapkan outsourcing untuk seksi ini lebih pada proses pengaiihan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Kalupun ada resiko lain, seperti kehilangan kompetensi di bidang survei, maka hal itu tidak bersifat krusial bagi PT. ABC. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka PT. ABC perlu mempersiapkan mekanisme dengan berhati-hati, sehingga tercapai win-win solution bagi PT. ABC sendiri, job holder survei maupun provider. Mengingat kondisi keuangan PT. ABC yang baik, salah satu opsi yang mungkin diberikan adalah golden shake hand kepada para. job holder dalam rangka pemutusan hubungan kerja. Sementara itu good will perusahaan terhadap para karyawan yang telah lama berjasa dapat ditunjukkan dengan memasukkan unsur pengaliban karyawan dalam proses negosisasi dengan provider. Dengan demikian ketiga pihak yang terlibat dalam proses outsourcing tersebut memperoleh manfaat masing-masing. PT. ABC akan semakin fokus terhadap core competence yang dimilikinya, sementara itu para job holder tetap merasa aman dengan pekerjaan dan karimya, sementara provider memperoleh kontrak kerja sekaligus sumber daya manusia yang berpengalaman.

Abstrak :
Di era ekonomi digital, teknologi informasi melengkapi perusahaan dengan perangkat strategi yang marnpu merestrukturisasi business proccess. Kemajuan teknologi informasi mempengaruhi keputusan pimpinan perusahaan melakukan intemational strategi untuk mendapatkan penghematan biaya dan memperbaiki kualitas pelayanan. Offshore outsourcing berperan dalam strategi bisnis dan kebijakan perusahaan. Penelitian dilakukan pada kasus PT Essence Indonesia yang mengimplementasikan business process outsourcing untuk accounting process. Penelitian menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama menguji secara finansial yang menggunakan metodologi investasi untuk decision making: NPV, IRR dan Payback Period untuk membuktikan terjadinya penghematan biaya dan yang kedua menguji secara non finansial yang menggunakan survei kepuasan pelanggan melalui kuesioner dan observasi lapangan secara langsung untuk membuktikan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan. Hasil dari pengujian secara fmansial dan non finansial membuktikan bahwa tidak terjadi penghematan biaya dan tidak ada peningkatan kualitas pelayanan di dalam kasus ini. ......In today's economically digitaled era, information technology has been equipping companies with various strategic tools that can alter and restructure the conduct of its business processes. With the recent advances in infomation technology, the process of decision making for world?s corporate executives has too been heavily influenced. As a result, this change their policy on corporate intemational strategy; particularly that concerns with cost saving and improving quality of service. Offshore outsourcing plays an important role in both business strategy and corporate policy. This research studies the case of PT Essence Indonesia, in which had implement the business process of outsourcing in its accounting process. There are two reseach methods that were used in this case: The first was financial approach. This approach uses investment method for decision making (NPV, IRR and Payback Period) in order to prove cost saving. Whilst the second approach was through non financial spectacle which took into account customer satisfaction (via questionnaire survey) and direct observation to prove the improving quality of service. The results of the study through financial and non financial methods shows that, both cost saving and improving quality of services have not been achieved by the company.

Abstrak :
Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan outsourcing menjadi berkembang. Karena dengan penggunaan outsourcing ini maka perusahaan dapat lebih memperhatikan kegiatan utama perusahaan sehingga perusahaan lebih kompetitif.Namun, praktek outsourcing menimbulkan masalah, khususnya mengenai perlindungan perusahaan outsourcing. Umumnya, perusahaan pemberi kerja cenderung mengalihkan tanggung jawab ke perusahaan outsourcing apabila ada kerugian akibat tindakan atau kelalaian pekerja outsourcing. Skripsi ini menganalisis sejauh mana perlindungan hukum perusahaan outsourcing ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakejaan. Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa benar pelaksanaan praktek outsourcing merugikan perusahaan outsourcing, sekalipun telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang tersebut tidak mengatur dengan jelas mengenai syarat-syarat pembuatan suatu perjanjian dan ketidakjelasan perumusan hubungan kerja antara pemberi pekerjaan, penyedia jasa dengan pekerja. Doktrin respondeat superior tidak dapat diberlakukan untuk bisnis outsourcing karena dari segi manfaat yang mendapatkan manfaat dari pekerja adalah perusahaan pemberi kerja yang memberikan perintah langsung kepada pekerja.

Abstrak :
Kalau masyarakat umum lebih banyak akrab dengan istilah outsourcing yang berkonotasi negatif,maka penggunaan istilah open source konotasinya positif perlu dipopulerkan....

Abstrak :
Penelitian ini mengangkat permasalahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan UU untuk permasalahan pertama, serta penelitian hukum empiris untuk permasalahan kedua. Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, maka menimbulkan permasalahan baru karena melegalkan prinsip outsourcing dan hubungan kerja yang salah selama ini dalam outsourcing melalui mekanisme penyediaan jasa pekerja. Selain itu, Putusan tersebut bertentangan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator serta bertentangan dengan asas kepribadian dalam perjanjian. Dalam praktek Putusan ini tidak dilaksanakan, alasan utamanya adalah karena belum adanya UU yang mengatur sebagai tindak lanjut dari suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai saran, seharusnya pemerintah segera membuat UU terkait tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi dengan catatan memperbaiki prinsip outsourcing dan hubungan kerja yang salah dalam penyediaan jasa pekerja. ...... This study raised the problem in Constitustional Court's Verdict No. 27 PUU IX 2011. Using the normative law method with enactment approach for the first problem, and empirical law research for the second one. With the birth of the Constitutional Court's Verdict No. 27 PUU IX 2011, new problems are arisen because it is permitted outsourcing principal and incorrect work relationship of outsorcing through the mechanism of the service provider. Beside, the Verdict against the Constitutional Court's authority as negative legislator and also against the personality principal in an agreement. In practice, the Verdict is not enforced, the main reason is because there isn't enactment yet that sets as the follow up of a Constitutional Court's Verdict. As a recommendation, the government should immediately forms an enactment as the follow up for this Verdict, with some notes to repair the outsourcing principle and incorrect work relationship in a service provider.

Abstrak :
Perjanjian Kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial antara pemilik modal dengan pekerja. Akhir-akhir ini banyak perusahaan yang memakai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Kontrak untuk menekan biaya pekerja/buruh dan meningkatkan keuntungan. Hanya saja dalam prakteknya banyak penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga merugikan dan menghilangkan perlindungan terhadap pekerja/buruh. Salah satu aktivitas di PT. JICT adalah bongkar muat kontainer yang mempunyai resiko tinggi kerugian baik terhadap manusia, property dan proses. Dari hasil penelitian ini disimpukan, pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja/buruh, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) masih terdapat berbagai halangan yang disebabkan ketidakjelasan pembagian kerja yang digunakan, sehingga terjadi penyimpangan terhadap penerapan perlindungan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

---

Employment agreement is beginning of the industrial relations between the capital owners and workers. Lately, many companies used the Specific Work Agreement (PKWT) and contract to press the workers/laborers cost in order to increase profit. But in its practice many application of the Specific Work Agreement system was not appropriate with the provisions in Regulation Number 13 Year 2003 about Labor, until makes inflict a financial loss and remove the protection for the labor. Stevedoring container is one of the activities in PT. JICT with the highest risk can losses of people, property, and proses. The concluded is the implementation of the protection for the labor with Specific Work Agreement, are still many impediment caused obscurity division work, than make deviation protection of workers/laborers with Specific Work Agreement.;Employment agreement is beginning of the industrial relations between the capital owners and workers. Lately, many companies used the Specific Work Agreement (PKWT) and contract to press the workers/laborers cost in order to increase profit. But in its practice many application of the Specific Work Agreement system was not appropriate with the provisions in Regulation Number 13 Year 2003 about Labor, until makes inflict a financial loss and remove the protection for the labor. Stevedoring container is one of the activities in PT. JICT with the highest risk can losses of people, property, and proses. The concluded is the implementation of the protection for the labor with Specific Work Agreement, are still many impediment caused obscurity division work, than make deviation protection of workers/laborers with Specific Work Agreement.

Abstrak :
Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata, baik material maupun spiritual yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan pernba ngunan nasional, peran serta buruh sernak i~ meningkat dan seiring dengan itu perlindungan buruh harus semakin ditingkatkan baik mengenai upah, kesejahteraan dan harkatnya sebagai manusia. Perkembangan ekonomi glolisasi dan kemajuan teknologi yang demikian cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat dan terjadi di semua bidang. Lingkungan yang sangat kompetitif ini menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan respon yang cepat dan fleksibel dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Dalam kaitan itulah kemudian muncul kecenderungan dilakukannya outsourcing. Outsourcing merupakan bentuk strategi baru yang sedang berkembang dalam indutri sebagai salah satu efek dari perubahan cara pandang bisnis. Dilakukannya outsourcing antara lain dikarenakan agar perusahaan dapat lebih konsentrasi pada pekerjaan utamanya (core competence). Dengan berkonsentrasi pada pekerjaan utama dalam perusahaan, maka akan lebih meningkatkan produksi baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Dalam pelaksanaannya, terdapat 2 jenis outsourcing, yaitu outsourcing pekerjaan yang menggunakan perjanjian pemborongan pekerjaan dan outsourcing pekerja/buruh yang menggunakan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh. Salah satu perusahaan yang menyelenggarakan Outsourcing adalah PT. Federal International Finance. Dalam melaksanakan outsourcing PT. Federal International Finance bermitra dengan PT. Outsourcing Indonesia sebagai Perusahaan jasa outsourcing. Pelaksanaan outsourcing tersebut dapat dilihat sebagai suatu contoh baik bagi kita semua mengingat banyaknya pelaksanaan outsourcing yang buruk. Oleh karena itu kiranya pelaksanaan outsourcing dapat lebih diperkokoh dengan ketentuan hukum yang kuat sehingga tidak hanya berdasarkan perjanjian yang dibuat bebas oleh para pihak, tetapi dengan adanya ketentuan hukum dapat memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap buruh.

Abstrak :
Abstrak
Prior literature has identified several outsourcing motivations, such as cost reduction and access to expertise, and deciphered the influence of these variables on outsourcing decisions. In another stream of outsourcing studies, researchers have gauged the degree of outsourcing, unearthing how companies may choose to outsource a set or processes instead of the whole business function. In this article, we draw on both of these streams of outsourcing research to study the relationship between outsourcing motivations and the degree of outsourcing within a particular business function. We probe the effect of nine motivation items on outsourcing decision through an empirical study using survey data gathered from 337 small and medium-sized enterprises. We find that cost reduction, a focus on core competence and business/process improvements are all associated with a higher degree of outsourcing, but interestingly, access to expertise is negatively associated with the degree of outsourcing. This finding suggests that companies that outsource mainly to acquire external expertise outsource only a limited number of processes within a specific business function. Our main theoretical contribution lies in uncovering the dynamic nature of outsourcing motivations, meaning that as companies outsource a larger degree of their business processes, some motivation items become more accentuated and others fade in importance.

Abstrak :
Outsourcing di masa sekarang ini banyak dipraktekkan di berbagai perusahaan, di mana kebijakan tersebut diterapkan sebagai salah satu upaya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi bisnis serta meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Namun demikian pada prakteknya, penerapan outsourcing ini seringkali kurang dilandasi dasar pemikiran dan perencanaan yang komprehensif sehingga terjadi deviasi dan tujuan semula, terutama sepanjang proses penerapannya. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi dan optimalisasi penerapan outsourcing tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai aspek yang terkait dalam penerapan kebijakan outsourcing tersebut secara komprehensif. Dalam kaitannya dengan hal itu, karya akhir ini difokuskan pada evaluasi terhadap penerapan outsourcing di Departemen OE serta peluang diterapkannya outsourcing untuk aktivitas lainnya. Dalam rangka rnenghadapi persaingan yang semakin sengit, perusahaan mempunyai kecenderungan untuk semakin menekankan efisiensi dan efektivitas aktivitasnya. Salah satunya adalah dengan kembali pada core competence perusahaan yang bersangkutan dan mulai menyerahkan kegiatan-kegiatan di luar core competence-nya kepada pihak lain yang memiliki core competence pada kegiatan tersebut atau lebih dikenal dengan istilah outsourcing. Sebagai pihak yang menerapkan outsourcing untuk beberapa aktivitas, maka PT. XYZ, yang notabene adalah sebuah perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia perlu melakukan evaluasi terhadap strateginya tersebut. Salah satu aktivitasnya yang belum lama dialihkan dan perlu evaluasi adalah aktivitas drilling di Departemen OE yang merupakan salah satu departemen dalam fungsi operasionalnya. Pada kenyataannya outsourcing yang diterapkan departemen tersebut sudah memenuhi beberapa manfaat dan tujuan utamanya, yaitu menurunkan biaya pengeboran sebesar 30%, mendapatkan manfaat teknologi yang dimiliki provider, serta tidak mengelola sumber daya manusia untuk bidang ini. Hanya saja aktivitas tersebut menjadi kurang optimal karena penurunan biaya yang dapat dilakukan belum sampai pada titik optimal. Pada dasarnya biaya yang diperlukan untuk aktivitas drilling di PT. XYZ, masih dapat ditekan namun tetap mendapatkan kuantitas serta kualitas jasa provider yang setara. Masih berkaitan dengan kebijakan outsourcing, identifikasi dan definisi core competence merupakan salah satu tahap yang bersifat fundamental dalam penerapan kebijakan tersebut. Dalam kaitannya dengan Departemen OE di PT. XYZ, core competence departemen ini adalah kemampuannya untuk memberikan rekomendasi akurat tentang berbagai hal yang menyangkut masalah hidrologi dan geoteknik suatu lahan, baik yang diperuntukkan sebagai areal pertambangan maupun dalam kaitannya dengan program community development. Lebih lanjut ditemukan bahwa masih ada aktivitas yang bukan merupakan core competence departemen ini, yaitu survei, yang masih dikelola secara internal dan berpeluang besar untuk diserahkan pada provider. Adanya peluang outsourcing di bidang survei ini lebih didasari oleh pertimbangan bahwa, teknologi pada seksi tersebut masih tergolong padat karya, sementara itu teknologi dan metode di bidang survei cukup cepat berubah dan berkembang. Banyak peralatan kerja yang kini dimiliki PT. XYZ telah dilengkapi (built-in) dengan teknologi survei dan masingmasing kontraktor yang bekerja sama dengan PT. XYZ telah melakukan survei sendiri. Artinya porsi kerja seksi ini telah jauh berkurang sehingga tidak lagi efisien jika harus berdiri sendiri sebagai suatu seksi. Sementara itu data yang dimiliki seksi ini juga tidak tergolong rahasia. Artinya resiko yang akan dihadapi oleh PT. XYZ jika menerapkan outsourcing untuk seksi ini lebih pada proses pengalihan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Kalaupun ada resiko lain, seperti kehilangan kompetensi di bidang survei maka hal itu tidak bersifat krusial bagi PT. XYZ. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka PT. XYZ perlu mempersiapkan mekanisme dengan berhati-hati sehingga tercapai win-win solution bagi PT. XYZ sendiri, job holder survei maupun provider. Mengingat kondisi keuangan PT. XYZ yang baik, salah satu opsi yang mungkin diberikan adalah golden shake hand kepada para job holder dalam rangka pemutusan hubungan kerja. Sementara itu good will perusahaan terhadap para karyawan yang telah lama berjasa dapat ditunjukkan dengan memasukkan unsur pengalihan karyawan dalam proses negosisasi dengan provider. Dengan demikian ketiga pihak yang terlibat dalam proses outsourcing tersebut memperoleh manfaat masing-masing. PT. XYZ akan semakin fokus terhadap core competence yang dimilikinya, sementara itu para job holder tetap merasa aman dengan pekerjaan dan karirnya, sementara provider memperoleh kontrak kerja sekaligus sumber Jaya manusia yang berpengalaman.

---

Outsourcing had been practiced on many companies, where those policies had been applied as one of the way to get business effectivity and efficiency and also to improve company competitive advantage. But on the practices, sometimes outsourcing application is less a comprehensive basic thought and planning that can make a deviation from the first objective, especially along the application process. That's why to keep the consistency and optimalization of the outsourcing application needs to be done some evaluation to several aspect that connected in the applied outsourcing policy on a-comprehensive way. Regarding to that matter, this master theses is focused to the evaluation of outsourcing application in OE Department and also the chance of the outsourcing application on another activity. However, to face a tight competition, company have inclined to get more focused in efficiency and effectivity on its activity. One way is to get back to its company core competence and starting to give the activity which outside the core competence to another parties who has the core competence for the activity, or its being known as outsourcing. As a party who applied outsourcing to several activities, PT. XYZ, as one of the biggest mining company in Indonesia needs to do some evaluation for its strategy mentioned. One of the activity that hadn't long be transitioned and needs evaluation is drilling activity in the OE Department that is one of its department on its operational functions. In reality, outsourcing which had been applied on the department has already fulfilled several advantage and main purpose, which is to reduce drilling cost for about 30%, to get technological advantage possessed by provider, and also not managing human resource for this field. Just only those activities mentioned become less than optimal because the cost reduction hasn't reach optimal point. Basically the cost for drilling activity at PT. XYZ can be reduce but still can get a provider which have a quantity and quality at the same level. In the outsourcing policy, the identification and definition of core competence are one of the phase that have a fundamental character for the application of the policy. In the OE Department in PT. XYZ, the core competence of this department is its ability to give an accurate recommendation about things that connected to neither hydrology and geotechnical matters, for mining area nor the community development program. More thoroughly found that there's still an activity which is not its core competence of this department, its survey section, which still being manage internally and probably had a chance to give to the provider. The outsourcing opportunity in the survey section is more shown by a consideration that the technology on this section is still need a lot of man power, in the mean time the technology and methods in the survey field is very rapid changing and developed. There are much equipment that now being owned by PT. XYZ is built-in by survey technology and each contractor who cooperate with PT. XYZ has done its own survey. It means that the job portion of this section is far more less so its no longer efficient if its stay on its own as a section. Meanwhile the data which owned by this section is not a top secret category, it means that the risk to be faced by PT. XYZ if applying outsourcing for this section is more than a process to transitioning human resource that get involved inside. Even if there is another risk like losing its competency on survey section, then it?s not crucial for PT. XYZ. Regarding to that matter, PT. XYZ needs to prepare a mechanism carefully, so can reach a win-win solution for PT. XYZ, job holder and also provider. Recollecting PT. XYZ good financial condition, one of the options that might be given is a golden shake hand to the job holder for job relationship termination. Meanwhile good will of the company to the meritorious employee who has long be merit can be shown by putting transition element in the negotiation process with provider. So the third party who gets involved in the outsourcing process has get each advantage. PT. XYZ will be more focused to its core competence, meanwhile the job holders still keep feeling save with their job and career, and the provider get a job contract and also get experienced human resource.