Hasil Pencarian

Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query

Namira Paramita , supervisor

Penanggulangan tumpang tindih lahan dalam proses eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi yang berada dalam kawasan hutan = The mitigation of overlapping land in the process of exploration and production od oil and gas within the forest area

Sektor pertambangan minyak dan gas bumi mempunyai hubungan yang erat dengan sektor kehutanan dalam hal penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Oleh karenanya masalah tumpang tindih lahan antara keduanya tidak dapat dihindari. Salah satu hal yang melatarbelakangi tumpang tindih lahan ini adalah pengukuhan kawasan hutan dalam suatu wilayah dimana dalam wilayah...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28722

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Wahyu Wiriadinata, author

Investigator issue in financial service crime in indonesia / Wahyu Wiriadinata

The objective of this paper is to address a question of the effectiveness of Financial Service Authority (Otoritas Jasa Keuangan - OJK) investigators in eradicating financial service crimes in Indonesia. This question arises because in Law on Financial Service Authority there are OJK’s investigators with an investigatory authority on OJK crimes, including; banking,...

University of Indonesia, Faculty of Law, 2014

pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Fati Zulfiani, author

Akibat hukum pembatalan sertipikat tumpang tindih: tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri nomor :09/Pdt.G/2011/PN.PLG = Judicial review cancellation the right of land in overlapping : judicial analysis decision of Distric Court number :09/Pdt.G/2011/PN.PLG

ABSTRAK
Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang akhirnya diselesaikan di pengadilan. Sehubungan dengan marak terjadinya sengketa permasalahan tanah yang ada di Indonesia, atas dasar fakta tersebut Penulis berusaha meneliti...

2013

T33116

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sarah Nadia, author

Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Bentuk Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 64/ G/2017/PTUN-PLG Jo Putusan Nomor 110 PK/TUN/2019) = CANCELLATION OF OWNERSHIPCERTIFICATES TO LAND BY COUNTRY COUNTRY COURT AS FOR IMPLEMENTATION OF COURT EXECUTION (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 64 / G / 2017 / PTUN-PLG JO DECISION NUMB

Tesis ini adalah merupakan penelitian mengenai Sengketa tumpang tindih atas kepemilikan tanah yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu ketidakcermatan dan ketidaktelitian serta kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan karena belum terselenggaranya tertib administrasi dalam hal prosedur pendaftaran tanah. Dari hasil penelitian ini ternyata ditemukan apabila terjadi sengketa tumpang tindih...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizki Fadli Robi, author

Tumpang tindih (overlapping) bidang tanah yang telah bersertipikat hak milik dengan bekas tanah kinag (analisis terhadap putusan pengadilan tata usaha negara Bandung Nomor 13/G/2017/PTUN.BDG) = Overlapping of land that has been certified with kinag land (analysis on the decision of Bandung state administrative court number 13/G/2017/PTUN.BDG)

Reformasi pertanahan yang diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan tujuan dan kepentingan rakyat dan Negara. Reformasi tersebut meliputi pelaksanaan pendaftaran tanah, yang bertujuan untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Dalam prakteknya kepemilikan sertipikat hak atas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51643

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ariobimo, author

Kewenangan Pemerintah Dalam Mengelola Industri Perfilman Indonesia Untuk Mengedepankan Pemerintahan yang Baik = Government Authority in Managing Indonesia's Movie Industry to Insure Good Governance

Di Indonesia perfilman dan industrinya diatur oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, yang mempunyai bagian film dalam kementeriannya. Namun, pada skalanya tugas mereka adalah mengenai pengembangan dan pembelajaran film sebagai bagian dari budaya Indonesia dan bentuk dari pembelajaran seni. Namun, industri film sendiri, merupakan bagian dari bentuk perkembangan ekonomi baru yaitu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Marpaung, Leonard, author

Implementasi penegakan hukum terhadap IUU Fishing dalam wilayah laut overlapping claim Indonesia dengan Malaysia = The implementation of Law Enforcement in overlapping claim sea area between Indonesia-Malaysia

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS 1982 (United Nation Convention of the Law of the Sea), Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah perairan yang meliputi perairan pedalaman, laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen (LK), dan laut lepas. Indonesia sebagai...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T51928

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Isroni Muhammad Miraj Mirza, author

Kondisi terkini terkait konflik laut Cina Selatan dan permasalahan hukumnya = Recent developments concerning the conflict in south China sea and its legal problems / Isroni Muhammad Miraj Mirza

ABSTRAK Konflik Laut Cina Selatan merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Pembahasan hal itu membutuhkan pendekatan berbagai aspek, yakni hukum, politik, ekonomi, hingga keamanan (security). Aspek-aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dalam perkembangan terakhir, konflik tersebut semakin memanas di antara claimant states. Intensitas konflik tersebut semakin terlihat dengan adanya berbagai macam...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45060

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Meka Azzahra Larasati, author

Problematika Tumpang Tindih Dua Bidang Tanah Wakaf (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Mll) = The Problem of the Overlapping of Two Waqf Lands (Analysis of the Decision of the Malili District Court Number 40/Pdt.G/2018/ PN.Mll)

Penelitian ini membahas menganalisa penyelesaian sengketa tanah wakaf dari Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Mll sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan di Indonesia. Sengketa yang terjadi dalam putusan ini adalah dimana tanah hak milik dengan sertipikat Nomor 04629 atas nama Gusti Adi Wirawan sebagai Penggugat, diatasnya terdapat overlapping atau tumpang tindih tanah wakaf...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agripina Tanto, author

Analisis tumpang tindih penguasaan bidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dengan Sertifikat Hak Pengelolaan : studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37/K/TUN/2018 = Analysis of overlapping land tenure rights based on The Letter of Land Physical Ownership with Rights to use Certificate : case study Supreme Court Verdict Number 37/K/TUN/2018

Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan sengketa tumpang tindih penguasaan bidang tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) dengan sertifikat hak pengelolaan di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah. Banyak ditemukan masyarakat Desa Kuta yang menguasai tanah dengan berlandaskan SPPFBT karena belum melaksanakan pendaftaran tanah pertamakali. Dengan demikian, BPN Kab....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian