Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Laporan magang ini membahas tentang kesesuaian PSAK 73 dengan implementasi standar akuntansi sewa yang diterapkan oleh PT Satu dalam pencatatan sewa. Implementasi dan kesesuaian ini perlu diberikan perhatian lebih untuk mengetahui nilai aset dan kewajiban secara komprehensif pada laporan keuangan perusahaan. Lingkup pembahasan laporan magang ini seputar perubahan dalam PSAK 73 dari IAS 17, dampak perubahan tersebut, proses pencatatan serta penilaian efektivitas dalam penerapannya. penulis melakukan evaluasi dengan cara membandingkan kerangka evaluasi, yaitu teori yang telah dipelajari pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dan PSAK 73 dengan pengalaman dan wawasan yang penulis dapatkan selama menjalani magang di PT Satu. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi akuntansi sewa, berdasarkan PSAK 73, yang dilakukan oleh PT Satu memiliki kesesuaian antara teori dengan kerangka evaluasi. Namun, masih memiliki perbedaan karena disesuaikan dengan kondisi lingkup PT Satu. Dari sudut pandang mahasiswa, evaluasi ini menunjukkan bahwa setiap teori yang ada dan telah dipelajari tidak dapat langsung diterapkan begitu saja, namun perlu dilakukan penyesuaian seperti yang dihadapi oleh PT Satu dalam proses pencatatannya. ......This internship report discusses the conformity of PSAK 73 with the implementation of rental accounting standards applied by PT Satu in recording leases. This implementation and conformity needs to be given more attention to find out the value of assets and liabilities comprehensively in the company's financial statements. The scope of discussion of this internship report is about changes in PSAK 73 from IAS 17, the impact of these changes, the recording process, and the assessment of effectiveness in its implementation. The author evaluates by comparing the evaluation framework, namely the theory that has been studied in the Financial Accounting 2 and PSAK 73 courses with the experience and insight that the author got during his internship at PT Satu. The evaluation carried out shows that the implementation of lease accounting, based on PSAK 73, carried out by PT Satu has the same essence as the theory in the evaluation framework. However, it still has differences with the theory that is adapted to the conditions of the scope of PT Satu. From the student's point of view, this evaluation shows that every existing theory that has been studied cannot be applied immediately, however, adjustments need to be made as faced by PT Satu in the recording process.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada PT XYZ, perusahaan yang bergerak di sektor pendistribusian dan pemasaran produk energi, yang memiliki transaksi sewa menyewa untuk menunjang kegiatan usahanya. Dalam mendukung implementasi PSAK 73, dibutuhkan manajemen data kontrak untuk memudahkan Perusahaan melakukan penilaian atas kontrak mengandung sewa. Salah satu masalah yang mempengaruhi implementasi IFRS 16 adalah jumlah kontrak sewa yang harus dilakukan penilaian apakah kontrak tersebut mengandung sewa meningkat sangat signifikan (Davern et al., 2019). Bagi PT XYZ, peningkatan jumlah kontrak sewa yang signifikan ini menimbulkan isu terkait pemenuhan kelengkapan data kontrak sewa dan akurasi penilaian kontrak mengandung sewa. Isu kelengkapan data mengakibatkan munculnya potensi kurang saji pencatatan aset dan liabilitas sewa sehingga pembukuan dampak sewa dalam laporan keuangan menjadi tidak akurat. Penelitian bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait penyesuaian proses bisnis dan aktivitas pengendalian pengelolaan pencatatan akuntansi sewa dalam mendukung keberlanjutan implementasi PSAK 73. Instrumen penelitian menggunakan dokumentasi dan wawancara serta dijabarkan secara deskriptif yang bersifat menjelaskan. Hasil menunjukkan bahwa diperlukan penyesuaian atas proses bisnis dan aktivitas pengendalian terkait penilaian kontrak sewa untuk mengurangi risiko salah saji material dan meningkatkan kualitas informasi keuangan. ......This study is a case study on PT XYZ, an energy distribution and marketing services Company with lease transactions to support its business activities. To support the implementation of PSAK 73, contract data management is needed to facilitate the Company in assessing contracts containing leases. One of the problems affecting the implementation of IFRS 16 is the significant increase in the number of lease contracts that must be assessed whether they contain leases (Davern et al., 2019). For PT XYZ, this significant increase in the number of lease contracts raises issues related to fulfilling the completeness of lease contract data and the accuracy of the valuation of contracts containing leases. The research aims to provide recommendations related to business process adjustments and control activities of lease accounting records management to support the continuity of the implementation of PSAK 73. The research uses documentation and interviews with descriptive analysis. The results show that it is necessary to make adjustments to business processes and control activities related to the assessment of lease contracts to reduce the risk of material misstatement and improve the quality of financial information.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan pengendalian internal yang dapat dilakukan PT X terkait pengelolaan piutang dan sewa pasca penerapan PSAK 71 dan PSAK 73. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara pengendalian internal existing dengan Kerangka Pengendalian Internal COSO untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan. Data diperoleh melalui tinjauan dokumen dan wawancara dengan lima narasumber. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT X sudah mengidentifikasi risiko terkait penerapan PSAK 71 dan 73 serta meningkatkan pengendalian internalnya untuk memitigasi risiko. Tetapi tingkat penyisihan penurunan nilai piutang perusahaan terus meningkat dan rasio solvabilitas perlu dijaga agar tidak melanggar ketentuan debt covenants. Penelitian merekomendasikan agar PT X menerapkan kebijakan kredit yang ketat dengan seleksi pelanggan, penerapan batasan kredit dan jaminan yang berkualitas serta menerapkan software perhitungan expected credit loss untuk meningkatkan pengelolaan piutang. Penelitian juga merekomendasikan agar PT X melakukan analisis strategi pengadaan aset dan membenahi administrasi kontrak untuk meningkatkan pengelolaan sewa. ......This research aims to analyze the improvement of internal control that can be done by PT X related to the management of accounts receivable and leases after the implementation of PSAK 71 and PSAK 73. The analysis is carried out by comparing existing internal controls with COSO's Internal Control-Integrated Framework to identify areas that need improvement. Data were obtained through document review and interviews. The results of the analysis show that PT X had identified risks related to the implementation of PSAK 71 and 73 and improved its internal control accordingly. However, the level of loan loss provisioning for trade receivables continues to increase and the solvency ratio needs to be maintained to comply with debt covenants. Research recommends that PT X implement a strict credit policy with customer selection, credit limits, and quality guarantees, and also implement an expected credit loss calculation software to improve account receivables management. Research also recommends that PT X conduct an analysis of asset procurement strategies and improve contract administration to improve lease management.

Abstrak :
Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk menganalisis perlakuan PPh badan atas pembayaran sewa sebagai allowable deduction dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 berdasarkan asas ease of administration. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis perlakuan withholding tax atas pembayaran imbalan sewa dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 berdasarkan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan post-positivist yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Berdasarkan analisis atas data yang telah dikumpulkan tersebut, diperoleh dua kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan penelitian. Pertama, perlakuan PPh badan atas pembayaran sewa sebagai allowable deduction dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 tidak memenuhi asas ease of administration karena asas clarity dan economy tidak terpenuhi. Sementara itu, untuk kesimpulan kedua, perlakuan withholding tax atas pembayaran imbalan sewa dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 tidak sepenuhnya memenuhi asas ease of administration karena asas clarity tidak terpenuhi. Atas dua kesimpulan tersebut, dihasilkan dua saran. Untuk saran pertama, diperbaruinya KMK No. 1169/KMK.01/1991 atau diperkenalkannya suatu ketentuan pajak baru yang mengatur perlakuan transaksi sewa, yang sebaiknya dapat menjelaskan konsekuensi dari adanya perbedaan pengakuan dan pengukuran antara akuntansi dan pajak. Sedangkan, untuk saran kedua, pengaturan konsep utang dalam Pasal 4 ayat (2) PP 34/2017 sebaiknya diperjelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian ......This undergraduate thesis aims to accomplish two objectives. The first objective is to analyze the treatment of corporate income tax on lease payments as an allowable deduction from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 based on the principle of ease of administration. The second objective is to analyze the treatment of withholding tax on lease payments from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 based on the principle of ease of administration. This research utilizes a post-positivist approach, with data collection conducted through literature review and in-depth interviews. Based on the analysis of the collected data, two conclusions are drawn in response to the research questions. First, the treatment of corporate income tax on lease payments as an allowable deduction from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 does not meet the principle of ease of administration because the principles of clarity and economy are not fulfilled. Meanwhile, for the second conclusion, the treatment of withholding tax on lease payments from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 does not fully meet the principle of ease of administration because the principle of clarity is not fulfilled. Based on these two conclusions, two recommendations are proposed. The first recommendation is to update KMK No. 1169/KMK.01/1991 or introduce a new tax regulation that governs the treatment of lease transactions. This new regulation should clarify the consequences of the differences in recognition and measurement between accounting and taxation. As for the second recommendation, the concept of debt in Article 4, paragraph (2) of Government Regulation No. 34/2017 should be clarified to avoid causing uncertainty.

Abstrak :
Airline industry is characterized as capital intensive industry which assets are therefore commonly acquired through lease. Answering the growing concern of financial statements user towards off-balance sheet lease practiced by numerous entities for the past years, in 2017, Indonesian Accounting Standard Board published PSAK 73 which will be effective as of January 2020 to replace the existing lease standard. Under PSAK 73, there will only be one single model to recognize lease activities in lessees book which requires lessee to record lease in their balance sheets. Case study approach are used in this study to investigate the significance of the change in the lease accounting standard to Garuda Indonesia airline financial performance which 91% of its existing fleet are dominated by operating lease aircrafts. This study forecasted the Companys financial position of the period PSAK 73 becomes effective and incorporate the effect of the operating lease aircraft capitalization to the projected financial statements using modified retrospective transition approach. The projected financial statements reveals that despite the great deal amount of assets and liabilities recorded under PSAK 73, profitability is the most deeply affected aspect due to the change of the lease standard. Further analysis shows that operating efficiency in flight operation activities has the strongest effect on the Companys profitability due to its significance in total operating expenses. However, considering the wide range of services under the current business model, this study suggests for the Company to perform overall business process reengineering to improve its financial performance.

---

Industri penerbangan adalah industri padat modal sehingga umumnya aset diperoleh melalui mekanisme sewa. Untuk menjawab keprihatinan pengguna laporan keuangan sehubungan dengan maraknya praktik off-balance sheet dengan standar akuntansi sewa yang saat ini berlaku, maka di tahun 2017, Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan PSAK 73 yang akan berlaku efektif mulai Januari 2020. Berdasarkan PSAK 73, hanya akan ada satu cara untuk mengakui aktivitas sewa dalam pencatatan penyewa dimana penyewa diharuskan untuk mengakui sewa dalam balance sheet. Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk memahami signifikansi perubahan standar akuntansi terhadap kinerja keuangan maskapai Garuda Indonesia yang sebanyak 91% dari armadanya dicatat sebagai sewa operasi. Studi ini memproyeksikan posisi keuangan maskapai Garuda Indonesia pada periode efektif berlakunya PSAK 73 dan memasukkan dampak kapitalisasi pesawat sewa operasi menggunakan pendekatan retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan. Proyeksi laporan keuangan menunjukkan bahwa walaupun terdapat peningkatan signifikan pada aset dan liabilitas berdasarkan PSAK 73, profitabilitas adalah aspek yang paling terpengaruh oleh adanya perubahan standar akuntansi sewa. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa efisiensi dalam aktivitas operasional memiliki dampak yang paling kuat terhadap profitabilitas Garuda Indonesia karena signifikansinya dalam total beban operasi. Walaupun begitu, dengan mempertimbangkan beragamnya layanan dalam model usaha yang dijalankan oleh Perusahaan, studi ini menganjurkan untuk melakukan business process re-engineering secara menyeluruh untuk memperbaiki kinerja keuangan Perusahaan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu pasca implementasi PSAK 73 pada perusahaan di Indonesia sejak tahun 2020, melalui sudut pandang auditor di KAP XYZ, serta memberikan solusi terhadap isu yang masih muncul sampai tahun 2022, yang merupakan tahun ketiga implementasi. Penerapan PSAK 73 yang dimulai sejak tahun 2020 membuat banyak perusahaan di Indonesia harus melakukan adaptasi terhadap kontrak sewa dan perhitungan terkait dengan sewa yang mereka miliki. Perubahan yang signifikan dari PSAK 30 ke PSAK 73 menimbulkan banyak kebingungan dan kesalahan dalam penerapan pada perusahaan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada salah satu KAP sepuluh besar di Indonesia, yang mana banyak klien dari KAP tersebut memiliki kewajiban untuk menerapkan PSAK 73. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dengan pendekatan induktif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat banyak isu yang terjadi pada tahun pertama implementasi PSAK 73 pada klien KAP XYZ, yaitu hampir semua klien masih melakukan kesalahan perhitungan, dan banyak klien yang juga masih melakukan amandemen kontrak untuk menghindari penerapan PSAK 73. Akan tetapi, kesalahan tersebut dapat dikoreksi berdasarkan temuan dan masukan dari KAP XYZ. ......This study aims to identify post-implementation issues of PSAK 73 in companies in Indonesia from 2020, through the perspective of a public accounting firm, KAP XYZ, and provide solutions to issues that still arise until 2022, which is the third year of PSAK 73 implementation. The implementation of PSAK 73, which began in 2020, has forced many companies in Indonesia to adapt their lease contracts and calculations related to their leases. The significant change from PSAK 30 to PSAK 73 caused a lot of confusion and errors in its application to companies in Indonesia. This research was conducted at one of the top ten public accounting firms in Indonesia, where most clients of the public accounting firm have an obligation to apply PSAK 73. The research instruments used in this study include in-depth  interviews. The data analysis used in this research is descriptive analysis, with an inductive approach. The results of this study are that there are many issues that occur in the first year of implementing PSAK 73 for KAP XYZ clients, that is, almost all clients still make calculation mistakes, and many clients still make contract amendments to avoid applying PSAK 73. However, these mistakes can be corrected based on findings and input from KAP XYZ. 

Abstrak :
Perlakuan akuntansi sewa guna usaha bagi lessee mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan peraturan terdahulunya yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 30 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2012 berbasis IFRS kemudian berganti menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 73 berbasis IFRS yang berlaku efektif 1 Januari 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pencatatan antara PSAK 30 dengan PSAK 73 dalam hal Sewa Guna Usaha bagi lessee dengan kriteria sewa operasi yang menjadi sewa pembiayaan yang memiliki kaitan dengan pengakuan aset sewa kendaraan pada laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis dalam pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode analisis data menggunakan metode studi lapangan dan studi literatur dari perusahaan. Perkembangan PSAK 73 yang menggantikan PSAK 30 tentang kegiatan Sewa Guna Usaha (SGU) atau leasing turut mempengaruhi aktivitas perusahaan yang menggunakan skema kegiatan tersebut. PT XYZ menggunakan kontrak sewa operasi dimana pada PSAK 73 mengenai pencatatan secara sewa operasi dapat disesuaikan dengan pencatatan secara sewa pembiayaan. Hasil penelitian ini adalah berupa peninjauan dalam menggunakan skema Sewa Guna Usaha menggunakan PSAK 30 dengan simulasi pencatatan menurut PSAK 73 dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian dikaitkan dengan peraturan perpajakan sehingga akan terlihat bagaimana PT XYZ dalam penerapan perhitungan sewa guna usaha akan memberikan petunjuk di masa depan dalam hal aspek pencatatan dan pengakuan aset tetap perusahaan. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder dari perusahaan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak yang sudah ahli dan berkompeten dalam penerapan sewa guna usaha. ......The accounting of leasing treatment for lessees has undergone a significant change compared to the previous regulation, namely Financial Accounting Standard Statement Number 30 which was effective from January 1, 2012 based on IFRS and then changed to IFRS-based Financial Accounting Standard Statement Number 73 which became effective January 1, 2020. This study aims to analyze the implications of recording between PSAK 30 and PSAK 73 in terms of business leases for lessees with the criteria of operating leases that become finance leases related to the recognition of vehicle leased assets in the company's financial statements. This research uses a qualitative approach. The analysis technique in data collection used is descriptive method. Methods of data analysis using field study methods and literature studies from the company. The development of PSAK 73 which replaced PSAK 30 regarding leasing (SGU) or leasing activities also influenced the activities of companies that used these activity schemes. PT XYZ uses an operating lease contract where in PSAK 73, the recording under an operating lease can be adjusted with the recording under a finance lease. The results of this study are in the form of a review in using the lease scheme using PSAK 30 with a simulation of recording according to PSAK 73 in the company's financial statements. Then it is linked to taxation regulations so that it will be seen how PT XYZ in applying the lease calculation will provide instructions in the future in terms of the recording and recognition aspects of the company's fixed assets. The data source of this research is secondary data from the company. In this study, the data collection technique used was direct interviews with those who were experts and competent in the application of leasing.

Abstrak :
Laporan ini membahas proses identifikasi transaksi mengandung sewa pada PT K untuk adopsi awal IFRS 16 di tahun 2019. Proses Identifikasi transaksi mengandung sewa dilakukan oleh KAP JDB selaku konsultan PT K. Berdasarkan evaluasi terhadap proses identifikasi transaksi terindikasi mengandung sewa, disimpulkan bahwa prosedur yang dilakukan tim KAP JDB telah sesuai IFRS 16 Leases. Laporan ini juga memaparkan pengalaman penulis dan membahas refleksi diri yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi selama penulis menjalani aktivitas magang. ......This report discusses the identification process of leasing-containing transactions at PT K for the initial adoption of IFRS 16 Leases in 2019. The process of identifying lease-containing transactions is carried out by KAP JDB as the consultant of PT K. Based on the evaluation of the identification process of indicated lease-containing transactions, it was concluded that the procedure was carried out by KAP JDB team complies with IFRS 16 Leases. This report also presents the author experience and discusses self reflection which aims to provide an overview of conditions during which the author undertakes internship activities.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana praktik perlakuan PPh atas penerapan PSAK 73 Sewa dan dampak perpajakannya, kemudian mengevaluasinya sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan. Selain itu, evaluasi juga mempertimbangkan perbandingan perlakuan PPh atas sewa di beberapa negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis regulasi dan hasil wawancara dengan wajib pajak, konsultan, dan regulator. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar otoritas pajak memberikan penegasan terhadap rekonsiliasi fiskal atas penerapan PSAK 73 Sewa, komponen dalam perhitungan DER sebagai dampak penerapan PSAK 73 Sewa, serta mengatur nilai bruto persewaan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan final Pasal 4 ayat (2) sewa tanah/bangunan. ......This study aims to analyze how the practice of treating income tax on the application of PSAK 73 Leases and its taxation impact, then evaluates it so that it can provide policy recommendations. In addition, the evaluation also considers a comparison of the treatment of income tax on leases in several countries. This study uses a qualitative descriptive approach by analyzing regulations and the results of interviews with taxpayers, consultants, and regulators. The results of this study recommend that the tax authorities provide confirmation of the fiscal reconciliation on the implementation of PSAK 73 Leases, components in the calculation of DER as a result of the implementation of PSAK 73 Leases and regulate the gross rental value which is the tax base of the Final Income Tax Article 4 paragraph (2) land/building leases.

Abstrak :
Konvergensi IFRS 16 pada PSAK 73 menerapkan model akuntansi tunggal sehingga memilki dampak yang signifikan. Penelitian ini memuat analisis implikasi pajak yang timbul atas berlaku efektifnya PSAK 73 pada 1 Januari 2020 dengan penyajian studi kasus PT. X, sebagai pihak Lessee. Penerapan PSAK 73 pada PT. X ialah secara retrospektif dengan dampak kumulatif. Penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Yang kemudian dianalisis dengan teknis analisis metode kualitatif. Pada metode analisis data digunakan metode studi lapangan dan studi literatur. PT. X memilih untuk penerapan retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapannya yaitu, 1 Januari 2020. Akibatnya pada saldo laba ditahan awal tahun 2020, tidak terjadi penyesuaian atas sewa. Temuan dalam penelitian ini yaitu, terdapat penyesuaian atas penerapan PSAK 73, sebagai akibat dari perbedaan aturan akuntansi dan pajak terkait pembayaran Sewa Guna Usaha (SGU) dan penyusutan atas aset sewa guna sebelum Lessee menggunakan hak opsi untuk membeli. Selain itu, aset Lease PT. X menjadi meningkat karena dituntut untuk mengakui aset hak guna serta liabilitasnya. Dengan penerapan PSAK 73, selisih nilai laporan keuangan komersial dan laporan keuangan. fiskal yang dimiliki Lessee semakin besar sehingga membutuhkan koreksi fiskal dalam menghitung pajak penghasilan terutang. ......The convergence of IFRS 16 in PSAK 73 applies a single accounting model so that it has a significant impact. This study contains an analysis of tax implications arising from the effectiveness of PSAK 73 on January 1, 2020 with the presentation of case studies, PT. X as the Lessee. Implementation of PSAK 73 in PT. X is retrospectively with cumulative effect. This research was prepared with qualitative approach. Technical analysis in data collection is using descriptive methods. In data analysis method used field study method and literature study. Pt. X opted for retrospective implementation with cumulative impact at the beginning of its implementation, namely, January 1, 2020. As a result of retained earnings balances beginning in 2020, there is no adjustment to the lease. The findings in this study are that there are adjustments to the application of PSAK 73, as a result of differences in accounting and tax rules related to payment of Leases (SGU) and depreciation of Lease assets before the Lessee uses the right option to buy. In addition, PT. X Lease assets is increasing because it is required to recognize its right of use assets and its liabilities. With the implementation of PSAK 73, the difference in the value of commercial Financial statements and fiscal Financial statements owned by the Lessee bigger, requires a fiscal correction in calculating the income tax owed.