Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akhir tahun 1960-an, di Indonesia berkembang model pasar yang berbeda dari pasar tradisional. Model pasar tersebut menggunakan sistem swalayan, yang memungkinkan pengunjung secara leluasa memilih dan mengambil barangbarang untuk dibeli tanpa harus dilayani oleh penjaga. Umumnya pasar tersebut dlsebut dengan istilah pertokoan. Bentuk pasar yang demikian sangat memungkinan bagi pengunjung untuk melakukan pencurian. Pencurian bukan hanya dilakukan oleh pengunjung yang sedang berbelanja saja, tetapi juga oleh mereka yang merupakan pencuri profesional. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan bentuk pencurian yang teijadi di dalam Ramayana Department Store Cabang Plasa Depok, yang menjadi obyek penelitian, menggambarkan teknik-teknik yang digunakan oleh pelaku pengutilan , serta menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Ramayana untuk mencegah teijadinya pencurian di dalam pertokoannya. Ada dua pendekatan yang ditempuh oleh Ramayana. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan preventif, sedangkan pendekatan yang kedua adalah pendekatan apprehensif. Melalui pendekatan yang pertama, Ramayana melakukan pencegahan pencurian dengan menggunakan halangan-halangan fisik yang mempersempit kemungkinan pengunjung untuk melakukan pencurian di dalam pertokoan. Di antaranya adalah seperti melakukan penataan tampilan barang atau disebut physical layout, melarang pengunjung untuk membawa tas atau barang-barang yang dibawa dari luar pertokoan, pemasangan stiker anti pengutilan sebagai alat publikasi. Hal lainnya yang dilakukan oleh Ramayana adalah menggunakan sumber daya yang berupa tenaga satpam, yang beitugas untuk menjaga keamanan, ditujukan agar para pengunjung yang bemiat untuk melakukan sesuatu yang kurang baik, akan merasa diawasi, sehingga mereka mengurungkan niatnya. Melalui pendekatan kedua, Ramayana melakukan pencegahan pengutilan oleh pengunjung pertokoan dengan cara menyerahkan pelaku yang tertangkap kepada pihak berwajib. Pelaku tertangkap yang diserahkan kepada ke polisi biasanya adalah mereka yang merupakan pelaku profesional, atau mereka yang tidak mau bersikap kooperatif pada saat pemeriksaan oleh sekuriti. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan oleh Ramayana dirasakan masih kurang efektif."

""

"ABSTRAKberbahaya karena masyarakat cenderung mengambil kantong plastik tanpamemedulikan signifikansi penggunaannya. Kantong plastik memerlukan ratusantahun untuk membusuk, dan selama itu pula ia akan mencemari Bumi kita.Keadaan tersebut diperparah dengan kenyataan bahwa pemerintah belummemiliki peraturan yang secara khusus menanggapi masalah kantong plastik.Tulisan ini didasarkan pada hasil kajian pustaka dan bersifat deskriptif danevaluatif. Tulisan ini bertujuan untuk mengusulkan pembentukan regulasipenerapan biaya pada kantong plastik yang diberikan secara gratis di pasarswalayan. Penulis memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk menerbitkansebuah peraturan Menteri Perdagangan atau undang-undang untuk implementasipenerapan biaya pada kantong plastik di pasar swalayan. Konsep yang dapatmenjadi landasan penerbitan aturan tersebut adalah Prinsip Pencemar Membayaryang diatur dalam Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup

---

ABSTRACTThe condition where plastic bag is provided for free is very dangerous because thepublic tend to take the plastic bag without paying close attention to itssignificance. Plastic bag would take hundreds of years to decompose; duringwhich it would constantly contaminate our Earth. The problem is aggravated bythe fact that the government has not issued a regulation that specifically addressesthe issue of plastic bag. This writing is based on literature review and isdescriptive and evaluative. This writing aims to propose a regulation to implementa charge on each plastic bag that is being provided for free in supermarkets. Therecommendation is that the government should issue a Minister of Traderegulation (peraturan Menteri Perdagangan) or an act (undang-undang). Theunderlying principle for the proposed regulation is the polluter pays principle asstipulated under Law No. 32/2009 on Protection and Management of Environment."