Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pemerintahan, kepemimpinan pada setiap jenjang organisasi, budaya organisasi, dan kualitas pelayanan publik akibat kekosongan kepemimpinan puncak di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Manado. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan kualitatif. Data diperoleh dari hasil survei dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil survei dianalisis secara deskriptif dan hasil wawancara dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, sajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintah pasca kekosongan kekuasaan cenderung kurang efektif dan kurang stabil karena sering terjadi konflik internal dalam proses pengambilan kebijakan. Kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Manado bersifat legal formal, karena lebih banyak diselenggarakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja. Peran kepemimpinan di tingkat unit kerja cukup menonjol dalam terselenggarnya pelayanan publik, sehingga kekosongan pimpinan tingkat atas tidak akan memiliki pengaruh yang nyata terhadap kinerja dari pelayanan publik pada masing-masing lembaga. Budaya organisasi yang terbentuk di dalam organisasi Pemerintah Daerah Kota Manado adalah budaya birokrasi formal yang cenderung kaku. Inisiatif individu dan toleransi resiko berada pada tingkat yang rendah atau tidak berkembang. Dalam kondisi ini, rutinitas menjadi nilai yang dipegang dan dijunjung tinggi. Sementara terkait dengan kondisi kualitas pelayanan publik pasca kekosongan jabatan secara umum tidak ada hambatan. Masyarakat umumnya menilai bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Manado kualitasnya memuaskan, baik menyangkut dimensi bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka perlu peningkatan kompetensi kepemimpinan di masing-masing instansi pemerintah daerah kota Manado agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Pemerintah Daerah Kota Manado juga perlu mengembangkan sistem koordinasi antar instansi yang dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas koordinasi di tiap-tiap lingkungan instansi. Selain itu, juga perlu pembenahan infrastuktur jalan untuk menopang kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan pembangunan Kota Manado.

---

The objective of this research is to analyzed the government implementation, leadership in each organizational level, organizational culture, and public service quality after the absence of top leadership in the Local Government of Manado City. The research using quantitative-descriptive and qualitative approach. The data obtained from survey and in depth interview with key informant. The survey result analyzed descriptively and interview result analyzed qualitatively through data reduction, data display, and conclusion stages. The result of this research showing that the government implementation after the absence of top leadership tend to not effective and not stable. It is caused by often occur the internal conflict in decision making process. The leadership in the Local Government of Manado City characterized by legal formal, because more implemented based on basic task and function from work unit. The eldership role in the work unit level more dominant in implementation of public service, so that the absence of top leadership not affected significantly to public service performance at each institution. The organizational culture that was formed in the Local Government of Manado City is formal bureaucracy culture that more rigid. Individual initiative and risk tolerance on the bottom level or not growth. In this condition, routinely to be the value that hold and upheld by officer. While relate to public service quality after the absence of top leadership generally not have the obstacle. Public in generally assessed that public service quality implemented by the Local Government of Manado City is satisfied, as well as relate to tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. Based on this research result, then needed to improvement the leadership competence in each local government institution at Manado City, so that can accomplishing the task effectively and efficient. The Local Government of Manado City also need to developing the coordination system among the agency. Beside that, needed to improvement the road infrastructure to support the public economy activity and accelerate the development of Manado City.

Abstrak :
Tesis ini dibuat berdasarkan ketertarikan penulis akan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas di Kepulauan Seribu dengan segala keterbatasannya. Kepulauan Seribu sebagai satu-satunya wilayah kepulauan di DKI Jakarta memiliki keterbatasan transportasi antar pulau maupun transportasi menuju ?daratan? Jakarta. Sebagai wilayah muda di DKI Jakarta, Kepulauan Seribu memiliki puskesmas sebagai satu-satunya tempat bagi masyarakatnya untuk mendapatkan layanan kesehatan. Fasilitas layanan kesehatannya lainnya seperti rumah sakit, dokter umum, klinik dan sebagainya belum tersedia di Kepulauan Seribu. Berdasarkan studi yang dilakukan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM-UI) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta tahun 1994, sebanyak 92% masyarakat memilih puskesmas sebagai alternative pertama untuk mendapatkan layanan Kesehatan. Seluruh puskesmas di DKI Jakarta sejak tahun 2001 termasuk Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara telah menjadi unit swadana. Peningkatan status puskesmas menjadi unit swadana ini diharapkan dapat lebih meningkatkan layanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. Penulis mencoba melihat kinerja Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara melalui persepsi masyarakat yang pernah mendapatkan layanan Kesehatan. Melalui serangkaian penelitian langsung lapangan dan data sekunder dari instansi terkait, penulis mencoba menganalisis kinerja Puskesmas Kepulauan Seribu Utara.serta merumuskan berbagai program kegiatan yang mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan layanan Kesehatan yang prima bagi kepentingan masyarakatnya. Lokasi dan objek penelitian ditentukan dengan sengaja yaitu di Kepulauan Seribu Utara dengan objek peneliltian Puskesmas Kelurahan Pulau Kelapa, Pulau Harapan dan Rawat Inap. Adanya jalan penghubung antara Pulau Kelapa dan Pulau Harapan menjadi alasan pemilihan ketiga objek penelitian tersebut. Untuk melihat kinerja layanan Kesehatan di puskesmas,penulis membagi dalam enam indicator yaitu layanan informasi, layanan pendaftaran, layanan ruang tunggu, layanan ruang periksa, layanan obat dan layanan fasilitas puskesmas. Persepsi masyarakat yang digunakan sebagai dasar penentuan kinerja menggunakan skala likert 5 tingkat. Tingkatan persepsi masyarakat dilihat dari rata-rata persepsi responden dengan melakukan uji t. Hasil penghitungan rata-rata persepsi responden menunjukkan bahwa masyarakat menilai seluruh layaan dalm puskesmas tergolong baik pada skal 4, tetapi ini masih di bawah target yang ditetapkan kepala puskesmas. Kepala Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara menginginkan mtu pelayanan puskesmas dengan ukuran tidak ada keluhan (0% complain) dari pasien yaitu pada skala 5 Sebagai pedoman bagi puskesmas unutk mencapai tujuan lyanan prima, enulis mencoba merumuskan alternatif program kegiatan yang mungkin dilakukan melalui metode Analtic Hierarchy Process (AHP). Empat responden yang dianggap ahli dalam masalah pelayanan Kesehatan di Kepulauan Seribu Utara dipilih secara sengaja. Tiga alternatif program ditempatkan pada hirarki pertama yaitu peningkatan kuantitas SDM, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan pra sarana kesehatan. Progam peningkatan kuantitas SDM pecahmenjadi penambahan jumlah dokter, pennambahan jumlah perawat dan penambahan jumlah bidan. Program peningkatan kualitas SDM dipecah menjadi pendidikan formal, pelatihan dan rekruitment. Porgram peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di pecah menjadi penambahan jumlah obat, perlengkapan medis dan sarana pendukung. Perhitungan dengan metode AHP dengan input persepsi empat orang yang dianggap ahli di bidang layanan Kesehatan di Kepulauan Seribu Utara menghasilkan program prioritas yang baik dan dapat dilaksanakan adalah peningkatan kualitas SDM dengan mengizinkan petugas puskesmas mengikuti pelatihan. Pendanaan ketiga alternative program tersebut mengandalkan sumber dana dari pemerintah daerah (APBD)

Abstrak :
Terminal Penumpang sebagai salah satu jenis pelayanan publik di perkotaan dewasa ini belum mampu menciptakan kualitas yang maksimal. Ciri utama dari tiap terminal yang ada di kota-kota besar, adalah kesemrawutan. Hal ini terkait dengan beragam kendala dalam pengelolannya seperti kekurangan daya tampung, sarana dan prasarana terminal yang kurang memadai, serta ketidakdisiplinan dari para pengemudi kendaraan umum itu sendiri. Dampak nyata dari kesemrawutan ini adalah ketidaknyamanan para pengguna jasa transportasi. Mereka tidak dapat mengakses terminal secara penuh, padahal itu hak mereka sebagai warga kota. Terminal Terpadu Depok sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik melibatkan dua pihak dalam pengelolaan sehari-hari, yaitu pihak formal dan nonformal. Pihak formal yang dimaksud yaitu DLLAJ yang bermitra dengan Organda, Pospol dan DKLH. Sedangkan pihak nonformal yaitu paguyuban-paguyuban yang beranggotakan kelompok-kelompok aktivitas di terminal seperti para supir, kernet, calo, timer, hingga pengamen, pemulung dan pengemis. Kedua pihak ini secara bersama-sama sesuai dengan peran dan aturan mereka masing-masing mengelola terminal. Muncul dan berkembangnya pihak nonformal ini disebabkan karena keterbatasan peraturan yang ada dalam suatu pengelolaan terminal, sehingga berkembanglah otonomi-otonomi yang bersifat relatif yang mampu mengakomodir kebutuhan para kelompok aktivitas di terminal. Selain itu, adanya pemahaman bahwa selain sebagai fasilitas umum, terminal adalah tempat untuk mencari nafkah bagi banyak orang, maka ketika peraturan yang ada tidak mampu mengakomodir kebutuhan masing-masing individu atau kelompok tersebut, peraturan lainlah yang kemudian `disepakati' bersama. Pengelolaan kebersihan lingkungan di TTD merupakan salah satu aspek yang tercantum dalam peraturan suatu penyelenggaraan Terminal Penumpang. Penelitian ini bersifat kualitatif. Dengan demikian penulis akan menggambarkan secara keseluruhan pengelolaan kebersihan yang berlangsung di sana. Wawancara dilakukan peneliti kepada para informan, yaitu para petugas kebersihan yang terdiri atas lakilaki dan perempuan dan pihak dari DKLH. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kerja di lapangan, yaitu mengenai peraturan yang lemah, pengelolaan yang kurang maksimal serta persepsi para petugas terhadap kegiatan memelihara kebersihan itu sendiri yang terwujud dalam perilaku mereka ketika melaksanakan tugasnya. Perbedaan persepsi antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada penilaian yang ada di masyarakat mengenai jender, yaitu peran perempuan dalam urusan domestik dan peran laki-laki dalam bidang publik. Perbedaan persepsi ini kemudian berpengaruh pada perbedaan perilaku yang terwujud pada kualitas kerja yang dihasilkan. Petugas perempuan memiliki kualitas kerja yang lebih baik daripada petugas laki-laki. Hasil sapuan petugas perempuan lebih bersih dan rapih daripada petugas laki-laki. Petugas perempuan mempersepsikan menyapu adalah tugas perempuan di rumah sehari-hari, bukan laki-laki, sehingga perempuan lebih terbiasa. Asosiasi yang melekat pada perempuan yaitu bersifat rapih, tekun dan teliti, semakin membuat petugas laki-laki tertekan dengan status sebagai pesapon yang menurut mereka tidak pantas disandang untuk laki-laki. Dengan demikian, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat mengenai peran laki-laki dan perempuan masih cukup kuat untuk membentuk konstuksi berpikir dan berperilaku, termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan.

Abstrak :
Potensi yang terdapat di daerah harus dapat didukung dengan pelayanan publik yang memuaskan. Pengintegrasian pelayanan publik sering kali menjadi pilihan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan demi perubahan pada bidang integrasi pelayanan telah banyak dilakukan. Sampai akhirnya dibentuklah Mal Pelayanan Publik pada April 2021. Dengan demikian, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan post positivist, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Analisis dilakukan menggunakan teori One Stop Shop dari Askim (2011) yang dibagi ke dalam lima isntrumen, yaitu: a. Task Portofolio; b. Participant Structure; c. Autonomy; d. Proximity to Citizen; e. Instruments. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur partisipan pada Mal Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan cukup beragam. Akan tetapi, masing-masing penyedia belum memberikan task portofolio pelayanan yang lengkap. Selain itu, partisipan tidak terlalu terikat dengan MPP karena belum memiliki keterkaitan proses atau pun pengelolaan, masih bersifat co-located. Terakhir, beberapa pelayanan online sulit difahami pelanggan. Rekomendasi yang diberikan adalah dengan melalkukan sosialisasi infromasi pelayanan online, penyediaan form pendaftaran manual, data yang terintegrasi, dan kemudahan penyelesaian produk di tempat yang sama. ...... The potential contained in the area must be supported by satisfactory public services. The integration of public services is often the choice of the South Tangerang City Government as an effort to improve the quality of public services. Change after change in the field of service integration has been done a lot. Until finally formed a Public Service Mall in April 2021. This research aims to analyze the integration of public services in South Tangerang Public Service Mall. Approach study in this research is using post-positivist, by collecting data through in-depth interviews, literature studies, and observation. The analysis is conducted using the Theory of One Stop Shop from Askim (2011) which is divided into five components, namely: a. Task Portofolio; b. Participant Structure; c. Autonomy; d. Proximity to Citizen; e. Instruments. The result of this research shows that the structure of participants in the South Tangerang Public Service Mall is quite diverse. However, each participant does not provide a complete service portfolio task. In addition, participants are not too attached to MPP because it does not have a process link or management, only co-located. Lastly, some online services are difficult for customers to understand. Recommendations given in this research is to socialize the information of online services, provide the manual registration forms, do incorporation data, and give the ease of product completion in the same place.

Abstrak :
Meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah, beserta aparatur pemangku kepentingan, untuk terciptanya produk layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, mengukur tingkat kepuasan masyarakat, dan memberikan saran perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik di Disdukcapil Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed methods) dengan teknik pengumpulan data kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi, serta teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dan kualitatif menggunakan Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat pada Disdukcapil Kota Bandung sudah baik. Namun, terdapat beberapa aspek prioritas untuk diperbaiki. Pada penelitian ini diberikan beberapa masukan terhadap tiga indikator, yaitu waktu pelayanan; kompetensi pelaksana; penanganan pengaduan; saran; serta masukan. Hal yang harus dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik pada Disdukcapil Kota Bandung, yaitu membuat pelayanan terpadu satu pintu guna mengatasi penumpukan antrean yang kerap kali terjadi dan menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya pada bagian pelayanan

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kualitas pelayanan publik dan penerapan good governance di lingkungan Sekretariat Jenderal Depdiknas, juga ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kualitas pelayanan publik dan penerapan good governance, serta kendala yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan pubtik. Dalarn rangka mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metoda statistik yaitu uji t dan korelasi, sedangkan pengumpulan data dilaksanakan dengan metode survey menggunakan kuesioner dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di lingkungan Setjen Depdiknas telah balk, sesuai dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Begitu pula dengan penerapan good governance, prinsip-prinsip yang ada sebagaimana digunakan oleh Bappenas telah diterapkan dengan baik. Ditemukan pula hubungan positif antara kualitas pelayanan publik dengan penerapan good governance. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan publik adalah kurangnya kualitas SDM pemberi layanan dan pelaksanann prosedur layanan yang belum sesuai dengan yang ditentukan. Saran yang dapat diberikan adalah agar Sekretariat Jenderal Depdiknas memperbaiki prosedur yang ada, terutama pada tahap pelaksanann, sedangkan untuk SDM pemberi layanan hendaklah proaktif meningkatkan kemampuan dan kualitas diri dalam pemberian layanan agar kepuasan pelanggan dapet tercapai.

Abstrak :
Salah satu indikator keberhasilan dari program reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dari sebuah instansi pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis program ‘Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik’ pada reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga, aspek-aspek yang harus diperbaiki dan faktor yang harus ditingkatkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen dan literatur yang tersedia dan juga dengan wawancara yang diolah menggunakan metode triangulasi dan member-checking. Hasilnya implementasi program mikro pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi pada aspek standar pelayanan walaupun Kemenpora sudah memiliki SOP, pedoman, serta standar pelayanan lainnya, hal ini masih terdapat pada unit yang menerbitkan standar tersebut, yang dalam penelitian ini adalah OKP. Pada aspek pelibatan stakeholder, terlihat bahwa Kemenpora memang sudah melibatkan pemangku kepentingan dalam menyusun berbagai kebijakan yang ada. Akan tetapi, sifat nya masih terbatas pada kalangan OKP tertentu saja. ......One indicator of the success of bureaucratic reform program is improving the quality of public services from a government agency. This study was conducted to analyze the program 'Improving the Quality of Public Services' on bureaucratic reform in the Ministry of Youth and Sports, the aspects that should be corrected and the factors that should be improved. This study used a qualitative approach to conduct an analysis of documents - documents and literature are available and also the interviews are processed using the method of triangulation and memberchecking. The results of implementation of public services micro program in the context of the bureaucratic reform at the service standard aspects even though the Ministry of Youth and Sports already has a Standard Operating Procedures, guidelines, and other service standards, it is still contained in the unit that publishes those standards which in this study is the youth organization. In the stakeholder engagement aspect, it appears that the Ministry of Youth and Sports stakeholders are already involved in formulating policies that exist. However, its nature is still limited to the particular youth organizations.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai perkembangan yang dilakukan Pegadaian. Pelayanan merupakan hal penting dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero), dengan adanya perubahan badan hukum dari Perum Pegadaian menjadi PT Pegadaian (Persero), juga terdapat pekembangan layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data survey dengan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pelayanan antara Perum Pegadaian dengan PT Pegadaian (Persero).

---

The focus of this study is development that happened in Pegadaian Branch Jatinegara. A service is an important thing which is conducted by PT Pegadaian (Persero). Within changes in legal entity from Perum Pegadaian to be PT Pegadaian (Persero), there is also development of the services. This research used quantitative approach with survey and questionnaire data collection techniques. The result of this research is indicated there are differences between the service of Perum Pegadaian and PT Pegadaian (Persero).