Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mencoba mengungkap konstruksi media pada isu-isu yang melatar belakangi pemasalahan sosial pada kasus dampak semburan lumpur di Sidoarjo dalam pola hubungan media, masyarakat (civil society), negara (state), dan pasar (market), dengan segala subjektifitasnya dalam mendefinisikan realita sosial menjadi realitas media dimana didalamnya melibatkan komunikasi politik, dan aktor-aktor sosiai termasuk politik media dalam menseleksi sebuah isu atau peristiwa, yang dengan penilaian tertentu yang boleh jadi hal itu dipengaruhi oleh kepentingan idealis, ideoiogi, politis dan ekonomis owner-market, sehingga dipandang memenuhi keriteria layak dimuat atau tidak layak muat. Atau bisa jadi konstruksi-konstruksi pemberitaan ini juga pengaruh dari Issues Management yang dibuat aktor-aktor sosial, karana semua memiliki kepentingan dalam penyelesaian masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dangan paradigma konstruktif. Dengan unit analisis seluruh isi berita yang melatar belakangi permasalahan sosial akibat semburan lumpur di Sidoarjo pada surat kabar Kompas, Media Indonesia dan Koran Tempo (periode Juni 2006 hingga Mei 2007). Data penelitian diperoleh dari klipping koran; wawancara pada profesional surat kaban studi Iiteratur dalam rangka memberikan konteks terhadap temuan dalam penelitian. Alasan pemilihan media yang diteliti adalah: koran terbitan pagi; distribusinya nasional area; jenis koran umum; latar belakang kepemilikan dan profesional di sural kabar hubungannya dengan ideologi yang berpengaruh pada visi-misi yang diemban media tersebut. Hal ini berkailan dengan proses produksi berita pola Pamela J. Shoemaker dan Stephen Reese (1996) tentang lima faktor yang mempengaruhi produksi berita yakni: ideological level, extra media level, organizational level, media routine level dan individual level. Dalam penelitian ditemukan adanya beberapa kategori isu yang diangkat secara berulang-ulang oleh media dan mendapat porsi terbanyak dari setiap pemberitaan pada kasus lumpur Sidoarjo, sehingga secara signifikan isu-isu tersebutlah melatar belakangi perrnasalahan sosial adapun isu-isu tersebut adalah pada permasalahan; kopensasi, pengungsi/pengungsian, hukum dan lingkungan. Peneliti juga menemukan adanya ketidak konsistenan media dalam konteks ideologi yang di emban media tersebut dalam membentuk realitas sosial. Terbukti dari media yang diteliti, hampir semua mengangkat topik yang sama pada peristiwa yang sama. Sedikit perbedaan terungkap hanya pada lead berita, nara sumber yang dikutip dan peletakan halaman berita pada isu-isu yang melatar belakangi permasalahan sosial tadi. Hal tersebut juga yang membedakan dalam pengkonstruksian media sebagai realitas sosial, termasuk sikap media lerhadap kasus tersebut yang tertuang dalam editorial dan artikel opini. Saran akademis sebagai tindak Ianjut penelitian ini adalah dirasakan metode kualitatif belum mampu menjelaskan perbedaan pengkonstruksian satu media dengan lainnya terhadap suatu obyek, untuk itu diperlukan metode kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas, yang dalam penelitian ini peneliti mencoba sedikit menggunakan data kuanitatif untuk melengkapi analisis kualitatif untuk melihat perbedaan pengkonstruksian masing-masing media. Keterbatasan penelitian antara lain, kasus ini masih terus berjalan hingga penulisan ini, dimasa yang akan datang bisa jadi isu yang dilemukan dalam penelitian akan tidak sama. Disisi lain untuk narasumber dari media hanya didapat dari pekerja media (redaktur). Sehingga tidak dapat mengungkap secara langsung pandangan dan keterlibatan pemilik media sebagai regulator."

"Penelitian ini menelaah perbandingan liputan dalam dua media daring yakni detik.com dan republika.co.id terkait pemberitaan hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet pada awal Oktober 2018. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing dari Pan dan Kosicki untuk membuktikan bahwa meskipun memberitakan peristiwa yang sama, namun ada perbedaan dalam artikel berita di kedua media daring tersebut, baik dari dimensi sintaksis, skrip, tematis dan retoris. Peristiwa penganiayaan Ratna Sarumpaet termasuk dalam kategori berita developing news. Dalam penelitian ini pemberitaan hoax dibagi dalam enam seri artikel pemberitaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat peristiwa penganiayaan belum terbukti hoax, framing dari kedua media daring cenderung sama. Namun pada saat peristiwa tersebut terbukti sebaliknya, framing dari kedua media berbeda, baik dari aspek yang dilihat maupun dari pemilihan narasumber.

---

This research examine comparison of coverage in two online media which is detik.com and republika.co.id related to hoax news about Ratna Sarumpaets persecution in the early October of 2018. This reseach use qualitative method with framing analysis by Pan and Kosicki to prove that despite the two online media cover the same event, but there is difference in their news article, whether in dimension of syntactical, script, thematic, and rhetorical. Ratna Sarumpaets persecution incident was included as developing news. In this research, hoax coverage divided in six series of coverage. Result of this research shows that framing on both media tend to be the same when the incident has not been proven hoax. But at the time the incident proven to be hoax, both media shows a different framing, either from the aspects seen or from the selection of speakers."

"Jaminan terhadap kemerdekaan pers sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak serta-merta menempatkan pers dalam ruang kebebasan seutuhnya untuk menjalankan tugas jurnalistik. Pers tetap dihadapkan pada ancaman, baik dari luar maupun internal. Salah satu bentuk ancaman kemerdekaan pers itu keberatan dari pihak yang merasa dirugikan atas suatu pemberitaan dan mengajukannnya ke pengadilan. Undang-Undang Pers menyebutkan, sengketa pemberitaan dapat diselesaikan dengan mekanisme hak jawab ataupun hak koreksi. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadukan ke Dewan Pers untuk dicarikan jalan penyelesaian. Pada praktiknya, sejumlah pihak itu tidak hanya mempersoalkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, tapi juga menyertakan dalil perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dewan Pers sesuai Undang-Undang Pers hanya bertugas untuk menyelesaikan persolan etik. Adapun dalil perbuatan melawan hukum lazimnya tidak menjadi objek pembahasan khusus dalam penyelesaian sengketa itu. Hal ini sering menjadi masalah ketika akhirnya mengadu tetap melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan.

---

Guarantee the freedom of the press as stipulated in the Constitution and Act No.40 of 1999 on the Press (Indonesia Press Law) does not necessarily put the press in a room full freedom to carry out journalistic duties. The press remains faced with threats, both external (public) and internal (the press). One form of threats that press freedom is an objection from the parties who feel aggrieved over a reporting and take it to the court. Indonesia Press Law outlines that the dispute

can be resolved with the mechanisms news right of reply or the right of correction. If it is not met then the party who feels aggrieved can complain to the Press Council to find a way to completion. In practice, a number of parties who filed an objection against the press coverage was not only questioned the breach of the Press Law and the Code of Ethics of Journalism, but also included the argument of tort. News was considered against the law, but because it does not

adhere to the principles of journalism, also made without regard to decency, accuracy, and prudence. Press Council mandate granted by the Press Law only served to resolve the question of ethics. As for the argument of tort usually not is the object of specific discussion in the resolution of the dispute. This is often a problem when finally pitted continue the case to court."

"Judul yang diambil dalam penelitian ini adalah Orientasi Pemberitaan Hariam Ekonomi dalam Masalah Otonomi Daerah - Analisis Isi Pemberitaan Masalah Otonorni Daerah di Harian Ekonomi Bisnis Indonesia dan Harian Ekonomi Neraca Kumn Waktu Tahun 2000Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus (case study), dengan tipe peneliiian muIt:`ca.se-multilevel anaLIsis. Berita harian ekonomi Bisnis Indonesia dan Neraca selama kurun waktu Tahun 2000 yang memuat masalah otonomi daerah menjadi obyek atau kasus dalarn penelitian Analisis data dilakukan pada level teks (text), praktek wacana (aHscourse praom-e)(organisasifmdusu'i) dan level praktek sosiokultural (industri media cetak Indonesia).Hasil penelitian menunjukkan, meskipun proses dalam memproduksi berita yang dilakukan redaksi kedua media relatif sama, tetapi produk akhir yang dihasilkan berupa berita relatif berbeda. Hal ini temtama discbabkan oleh kebijakan media yang berlajnan serta tuntumn pasar pembaca yang tersegmentasi yang mengakibatkan perbedaan pada penampilan produk yang dihasiIkan. Dari seluruh produk yang diteliti sebanyak 224 item berita, dapat disimpulkan sebagai berikut :Pada tingkat teks, dilihat dari frekuensi pemuatan, Bisnfs Indonesia menampilkan 193 berita dan Nemca menampilkan 31 berita mengenai otonomi daerah selama kurun waktu Tahun 2000. Isu (tema) dominan yang ditampiikan Bisnis Indonesia adalah masalah dana atau kcuangan sedangkan Neraca mengenai masalah peraturan atau perundang-undangan. Mengcnai kualitas atau obyektiiitas pemberitaan 1) unsur faktualitas : Bisnis Indonesia dan Neraca cukup jelas dalam memisahkan fakta dan opini. 2) kescimbangan sumbsr : Bisnis Indonesia dan Neraca cendcrung iidak seimbang dalam penggunaan sumber berita 3) netralitas pemberitaan : kedua media menunjukkan sikap dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah.Pada iingkat wacana dapat disimpulkan strulctur organisasi Bisnis Indonesia dan Neraca hampir sama, begin pula dcngan proscs induslri memproduksi produk berita. Namun karena kebiiakan redaksional berbeda, menjadikan penampilan kedua produk berbeda.Pada tingkat sosiokultural dapat disimpulkan sedikimya ada tiga fenomena yang dapat menjelaskan konteks sosiokultural pers Indonesia di masa otonomi daerah yaitu 1) makin luasnya medan wilayah liputan dan jumlah narasumber yang diberitakan 2) makin longgamya ketentuan legal tentang izin pencrbitan media cctak (SIUPP) 3) makin memusatnya pers di ibukota negara atau Pulau Jawa meskipun kebijakan otonomi daerah telah diundangkan.Dari hasil penelitian ini dirckomendasikan unruk mengadakan penelilian Ianjutan tentang manajsmen redaksional di harian ekonomi yang lain dengan menggunakan pendekatan konstruksi kategori yang berbeda, penelitian lanjutan tentang rnanajemen media ditinjau dari pengelolaan SDM, pasar pembaca, dil sorta pcnelitian lanjutan tentang induslri media cetak di Indonesia.

---

This research is done by using the case study methode, in the type of multicase-multilevel analysis. The object of research is The Bisnis Indonesia and Neraca Economy Newspaper during the 2000 decade which contained the district autonomy problem which being the object in this research. The analysis was done on the text level, discourse practise (organization/industri) and sosiocultural (Indonesia Press Media Industry).The result of the research shows that in the process of producing news, both of that editorial staff the same relatively. But news, as the result of the product is diiferent. It happened because of the media regulations of both editorial staif are diierent. Also the different of the market demand segmentation causes the different of the product. From 224 item of the news product which had been analyzed, it can be concluded as follow :On the manuscript level, seen from the contain frequency, Bisnis Indonesia has 193 news and Neraca gives 31 news about district autonomy in the year of 2000. The dominant issue or theme in Bisnis Indonesia news is the financial or fund problem, while Neraca contains the regulation of constitution. The quality or the objectivity ofthe issue:1. Factuality : Bisnis Indonesia and Neraca are clear enough in separation or fact and opinion.2. Balance of source 1 Bisnis Indonesia and Neraca intend unbalance in using the source of news.3. Neutrality of news : Both of daily news shows their support for the district autonomyOn text level, it can be concluded that the organization structure of Bisnis Indonesia and Neraca almost the same, also the industry process in producing news. But the editorial staff regulation are different, it makes their performance different.On the sosiocultural level can be concluded atleast there are 3 phenomena that can explain sosiocultural context of the Indonesia press in the decade of district autonomy, they are :1. Getting wider of the covering area and the amount of news source which are covered.2. Getting loser the legal regulation in publishing press.3. The press in the capital city or Java island is getting more centralize, even though the regulation of district autonomy has been declared.The result of the research, it is recommended to do the continuation of the research about the editorial staff management in the order economy newspaper, by using the different category construction theory. The research continuation about the media managment Rom the Human Resources Management, market reader, etc, and also the research continuation about the press industry in Indonesia generally."

"Hingga saat ini belum ada kompilasi aturan hukum dan etika bagi pers ketika memberitakan proses peradilan pidana. Aturan yang tersebar menyulitkan pers mengetahui hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, hal utama yang dibahas dalam tesis ini ialah hukum dan etika tersebut kemudian membuat kompilasinya. Pembahasan selanjutnya lebih fokus pada hukum dan etika pers ketika memberitakan privasi pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, serta hukum dan etika pers dalam siaran langsung sidang pengadilan. Penelitian ini berbentuk deskriptif analitis dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara mendalam dengan narasumber. Peneliti menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap wartawan, perusahaan pers, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, ahli hukum, penasihat hukum, dan keluarga korban. Hasil penelitian menyarankan adanya penelitian sosiologis lebih lanjut mengenai penerapan asas praduga tak bersalah yang dihubungkan dengan penyebutan identitas tersangka dan terdakwa; saran bagi Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia agar menyusun aturan yang lebih rinci mengenai privasi yang boleh diberitakan dan kepentingan umum yang menjadi pengecualian dari penghormatan terhadap privasi seseorang; saran bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, juga pers, agar saling bekerja sama (kooperatif) dengan tetap memahami hukum dan etika profesi satu sama lain; dan saran bagi pers agar diwajibkan untuk mengikuti pendidikan profesi yang mengikutsertakan materi pemberitaan proses peradilan pidana secara khusus.

---

Until now there is not a compilation of laws and ethics for the Indonesian press in reporting the criminal justice process. So the scattered laws have given some problems for the press in knowing their rights and duties. Therefore the main problem which is discussed in this thesis is about the press laws and ethics with their compilation. The further discussion is more focused on the laws and ethics for the press in reporting the privacy of the persons who are involved in the criminal justice process, and the laws and ethics for the press in making the direct broadcasting from the criminal court. This research used analytic descriptive interpretation by using the library books and sincere interviews with the resource persons. The researcher collected the primary data through the literary study and got the secondary data by a sincere interview with the journalists, the press company, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, the law experts, the lawyers and the family of the victim. The result of this research suggests a further sociological research about the application of the principle for the innocent presumption which deals with the identity of the accused. The other suggestions are directed to the Dewan Pers and Komisi Penyiaran Indonesia to arrange the more detailed rules about the privacy which are allowed to be broadcasted for the respect of privacy and the criteria which can be excluded for the public interest. The persons who are concerned with the criminal justice process, including the journalists are suggested to be more understanding and cooperative with each other in dealing with their laws and ethics professions. Finally the journalists are suggested to follow a professional education which includes particularly about the broadcasting of the criminal justice process as one of the subjects."

"ABSTRAKSuatu kekecewaan akan berarti dan diperhatikan bila kekecewaan itu dirasakan oleh sebagian besar masyarakat sebab kekecewaan itu dapat mengarah kepada tindakan yang menganggu stabilitas bila kekecewaan itu menjadi gelombang protes masyarakat yang kecewa. Hal itulah yang terjadi di Sumatera Barat pada tahun 1950-an akibat kekecewaan itu tidak terakomodasi dengan baik. Kekecewaan terjadi akibat kebijakan pembangunan yang tidak merata. Daerah, dalam hal ini masyarakat propinsi Sumatera Tengah yang terdiri dari Sumatera Barat, Riau dan Jambi merasa dianaktirikan, diabaikan oleh Pusat padahal daerah mereka memiliki sumber daya alam yang menghasilkan. Kekecewaan itu dikeruhkan dengan kekecewaan dalam bidang politik yaitu pembekuan DPRST yang tidak selesai bahkan mengarah kepada perpecahan antar partai. Pilar demokrasi yang tidak berfungsi meughambat perjuangan yang menentang rencana pemulangan Batalyon Pagaruyung dengan tidak hormat. Perpecahan di antara partai meruncing dengan munculnya penggugatan yang menghendaki mundurnya Gubenur Ruslan Muljohardjo yang berasal dari Masyumi. Pernyataan dan tindakan yang mendiskreditkan Pemerintah itu dituliskan oleh Haluan yang terbit di Padang, Sumatera Barat sejak tahun 1953 -1957 yang dimungkinkan dengan iklim kebebasan pers pada saat itu. Protes rakyat tersebut mulai dikhawatirkan ketika pejuang dari eks Divisi Banteng membentuk Dewan Banteng dengan tujuan mencari akar permasalahan yang membuat sebagian `bekas pejuang' dan rakyat menderita dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dewan Banteng mengambilalih jabatan gubernur dari Ruslan Muljohardjo kepada Letkol Ahmad Husain yang diangkat menjadi Ketua Daerah Sumatera Tengah. Tindakan tersebut dianggap sebagai kudeta yang didalangi oleh Masyumi dan PSI oleh PKI, yang dalam segala tindakannya bertolak belakang dengan kedua partai tersebut. Haluan memberitakan hal ikhwal Dewan Banteng sehingga rakyat daerah mengetahuinya dan juga memuat berita bantahan serta pembelaan. Penyelesaian diupayakan dengan Musyawarah Nasional pada bulan September 1957 tetapi penyelesaian itu merupakan akhir dari peredaran Haluan di Jakarta. Sementara itu, Dewan Banteng bertindak semakin jauh dengan memproklamasikan PRRI. Perbedaan dari Dewan Banteng dan PRRI itu mengubah sikap Haluan dari pro menjadi kontra tetapi Haluan tidak dapat mengelak menjadi corong PRRI berdasarkan pemberitaannya walaupun mereka bekerja di bawah tekanan. Akhir dari keberpihakan itu adalah dibredelnya Haluan saat APRI mendarat di Padang pada tanggal 17 April 1958 dimana beberapa wartawannya tewas dan dipenjarakan. Dengan demikian, perjalanan Haluan searah dengan perjalanan Dewan Banteng"