Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis perubahan bentuk Badan UsahaMilik Negara Persero yaitu PT Asuransi Kesehatan menjadi Badan PenyelenggaraJaminan Sosial Kesehatan tanpa dilakukannya proses likuidasi. Diawali denganpembahasan proses pembubaran Badan Usaha Milik Negara Persero yang tundukpada ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitudiwajibkan adanya likuidasi kemudian dibahas mengenai proses pembubaran PTAskes (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara Perseroyang dilaksanakan tanpa adanya proses likuidasi. Pada skripsi ini menitikberatkanpada perlindungan bagi kreditur PT Asuransi Kesehatan apabila dibubarkan tanpalikuidasi dan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan untuk memberikan mekanisme yangjelas mengenai perlindungan bagi kreditur PT Asuransi Kesehatan yangdibubarkan tanpa proses likuidasi dan berubah bentuk menjadi BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

---

ABSTRACTThis mini thesis discusses regarding juridical review on the alteration of PTAsuransi Kesehatan to Health Social Warranty Convener Body without theliquidation process. The discussion starts from the dissolution process ofCompany State Owned Entity which shall be comply with the provision on LawNo.40 year 2007 on Limited Liability Company, which regulates the liquidationprocess and continues with the dissolution process of PT Asuransi Kesehatanwhich is one of Company State Owned Entity that conducted without liquidationprocess. This mini thesis focuses on the protection to the creditor of PT AsuransiKesehatan if the company will be dissolute without the liquidation process andtransformed to Health Social Warranty Convener Body. The results suggests thatthe clear mechanism regarding the protection to the creditor of PT AsuransiKesehatan which dissolute without the liquidation process and transformed toHealth Social Warranty Convener Body."

"Perseroan Terbatas (Perseroan) sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta dapat memiliki harta benda selayaknya manusia. Perseroan  mempunyai jangka waktu pendirian, apabila jangka waktu telah habis dapat diperpanjang atau dibubarkan. Pada saat UUPT diterbitkan baik pada tahun 1995 maupun tahun 2007, semua perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya. Bila jangka waktu pendirian perseroan telah berakhir dan memiliki aset yang tidak pernah didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat, perlu dikaji bagaimana status hukum perseroan dan proses pembubarannya serta status tanah yang dimiliki. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Proses pembubaran yang dilakukan adalah terlebih dahulu menyesuaikan anggaran dasar dengan UUPT Tahun 2007 dilanjutkan dengan proses Likuidasi. Tanah milik perseroan harus didaftarkan terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan agar mendapatkan status hak sehingga dapat dimasukan ke dalam boedel likuidasi untuk dilakukan proses perubahan dari harta tetap menjadi harta yang likuid sehingg dapat dibagikan kepada pemegang saham.......Limited Liability Company as a legal entity can have rights, obligations and  own property like human being. The Company has a period of establishment, and if the period has expired it can be extended or dissolved. When the Company Law was issued in 1995 and 2007, all company was obliged to adjust its articles of association. If there is a company that have an expired period of establishment and also has asset that never been registered at the local Land Office, this condition need some attention and  it is necessary to analyze the legal status of the company itself and the process of dissolution as well as the status of the land owned. To answer these problems the author uses a normative juridical research method. The first dissolution process is to adjust the articles of association with the 2007 Company Law, and followed by the liquidation process. The Company also need to register their property to obtain the status of land ownership so it can be included in the liquidation list to transfer from the fixed asset to liquid assets and distributed to shareholders."

"Pemilihan judul ini untuk memperoleh gambaran dari permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul sehubungan dengan pembubaran perseroan dan likuidasi, yang dibatasi yaitu pembubaran perseroan dan likuidasi yang dilakukan atas inisiatif perseroan sendiri. Bahwa pembubaran perseroan dan likuidasi diatur dalam Undang Undang Nomor I tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Namun dalam prakteknya pada proses pembubaran perseroan dan likuidasi banyak terdapat permasalahanpermasalahan yang tidak tertampung dalam peraturanperaturan dimaksud di atas. Permasalahan-permasalahan dimaksud antara lain (i) tidak adanya kepastian kapan bubarnya badan perseroan, hal mana penting diatur karena pada kenyataannya masih terjadi tindakan (-tindakan) hokum pada proses pembubaran perseroan dan likuidasi,(ii) masalah likuidator, yaitu siapakah yang dapat menjadi likuidator, apakah perseroan terbatas dapat menjadi likuidator, bagaimana bila likuidator mengundurkan diri, (iii) bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada perseroan, dan (iv) masalah pajak dan tagihan pajak. Permasalahan-permasalahan mana merupakan hal yang menarik dibahas dan dicari upaya-upaya penyelesaiannya. Karena dengan melihat apa yang diuraikan di atas, pembubaran perseroan dan likuidasi tidak hanya melibatkan perseroan dimaksud saja akan tetapi kreditur dan atau pihak ketiga amat berkepentingan. Diharapkan dengan penulisan tesis ini permasalahan-permasalahan tersebut dapat dicari upaya-upaya penyelesaiannya"

"Tesis ini membahas tentang pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagai upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan negara bagi hak asasi warga negara. Wacana pembubaran organisasi masyarakat ini muncul sebagai reaksi terhadap berbagai macam aksi kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Sejauh ini, pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia diatur melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, yang dinilai telah tidak sesuai lagi, karena dapat mengancam kebebasan berserikat dan tidak sesuai dengan prinsip negara hukum serta demokrasi. Oleh karena itu, pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan tidak dilakukan oleh pemerintah, tetapi melalui proses peradilan. Proses peradilan yang dinilai berkompeten untuk memutuskan pembekuan dan pembubaran adalah Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan fungsinya menafsirkan dan menjaga konstitusi. ......This thesis discusses the deactivation and dissolution of civil society organizations as a means of protection, respect, and fulfillment of state for the rights of citizens. Discourse of the dissolution of this civil society organizations emerged as a reaction to the various acts of violence carried out by civil society organizations. So far, deactivation and dissolution of civil society organizations in Indonesia are regulated by Law Number 8/1985 on Civil Society Organizations and Government Regulation Number 18/1986 on the Implementation of Law Number 8/1985, which have been regarded as no longer appropriate, because it can threaten the freedom association and not in accordance with the rule of law and democracy. Therefore, deactivation and dissolution of civil society organizations is not done by the government, but through the judicial process. Judicial process is considered competent to decide on clotting and dissolution of the Constitutional Court, in accordance with its function to interpret and to guardian of the constitution."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembubaran suatu Perseroan Terbatas dengan caraPenetapan Pengadilan Negeri, yang mengangkat contoh kasus pembubaran PT.Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing. Pembubaran ini terjadi akibatperbedaan pendapat antara pemegang saham secara terus menerus sehinggamembuat PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing tidak dapatmenyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas sampai batas waktu yang ditentukan. Denganmenggunakan metode penelitian yuridis normatif, tesis ini mengkaji mengenaibagaimanakah mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara parapemegang saham untuk membubarkan PT menurut Undang-undang No. 40 Tahun2007 dan apakah Penetapan Majelis Hakim telah sesuai dengan Undang-undangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. NichiasLeakless Telison Gasket Manufacturing. Berdasarkan analisis yang telahdilakukan, mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara pemegang sahamharus dilakukan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu dan apabila tidakberhasil, maka mekanisme selanjutnya adalah menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham atau mengedarkan circular letter kepada para pemegang saham,sebelum akhirnya mengajukan pembubaran Perseroan Terbatas kepada PengadilanNegeri. Adapun mengenai Penetapan Majelis Hakim dalam pembubaran PT.Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing adalah tidak tepat karenabeberapa alasan, yaitu ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memahamiketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, tidak memuat alasan dan dasar penetapan yanglengkap, dan kekurangcermatan dari Majelis Hakim dalam menganalisis dalildalilyang diajukan oleh Pemohon.

---

AbstractThe thesis discusses about the dissolution of Limited Liability Company byDistrict Court Order, which related to the dissolution case of PT. Nichias LeaklessTelison Gasket Manufacturing. The dissolution occurs due to the different opinionamongs shareholders which happened continously and made PT. Nichias LeaklessTelison Gasket Manufacturing unable to adjust its Article of Association withLaw Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. By usingnormative juridical research method, this thesis discuss regarding how themechanism to solve the different opinion amongs shareholders to dissolve theCompany according to the Law Number 40 Year 2007 regarding Limited LiabilityCompany and whether the Court Order of Tangerang District Court has satisfy theLaw Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company and Article ofAssociation of PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing. Based on theanalysis which done, the mechanism to solve the different opinion amongsshareholders to dissolve the Company is by discussion first and if its not achieved,then the next mechanism is by holding a General Meeting of Shareholders or bycirculating the circular letter to all shareholders, before giving the application ofcompany?s dissolution to the District Court. While regarding the Court Order ofTangerang District Coust in the dissolution of PT. Nichias Leakless TelisonGasket Manufacturing is not correct due to the negligence from the Board ofJudge in understanding the Law Number 40 Year 2007 regarding LimitedLiability Company, not mention the complete reason of stipulation, and thenegligence of the Board of Judge to analyze the reasons which given by thePlaintiff."

"Kemudahan syarat-syarat untuk mempailitkan debitor menyebabkan suatu Perseroan yang sebetulnya solven bisa diputus pailit oleh pengadilan niaga. Adanya pengaturan yang kontradiktif mengenai pembubaran perseroan yang diatur dalam Pasal 142 huruf (e) UUPT dengan Pasal 204 UUK-PKPU serta status sisa aset Perseroan Solven setelah pemberesan menjadi permasalahan utama dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Perseroan solven tetap eksis dan tidak serta merta bubar dengan adanya putusan pailit, namun agar dapat memperoleh kembali kekuasaan untuk mengurus harta kekayaannya maka Perseroan Solven tersebut harus mengajukan Rehabilitasi. Kemudahan syarat-syarat untuk mempailitkan debitor menyebabkan suatu Perseroan yang sebetulnya solven bisa diputus pailit oleh pengadilan niaga. Adanya pengaturan yang kontradiktif mengenai pembubaran perseroan yang diatur dalam Pasal 142 huruf (e) UUPT dengan Pasal 204 UUK-PKPU serta status sisa aset Perseroan Solven setelah pemberesan menjadi permasalahan utama dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Perseroan solven tetap eksis dan tidak serta merta bubar dengan adanya putusan pailit, namun agar dapat memperoleh kembali kekuasaan untuk mengurus harta kekayaannya maka Perseroan Solven tersebut harus mengajukan Rehabilitasi. ...... The convenience provided to make debtors bankrupt, is affecting a company, which actually categorized as Solvent Company to be decided as bankrupt by the commercial court. The existence of contradictive regulations regarding company dissolution, which are stipulated under the article 142 (e) in Indonesian Company Law jo. article 204 in Indonesia Law of Bankruptcy and Payments Suspension, and the status of the Solvent Company's remaining assets after settlement become a major problem in this thesis. The result of this research will prove that Solvent Company remain exists and do not necessarily disperse with the bankruptcy decision. But, in order to regain its ascendency to manage its assets, the Solvent Company must proposed rehabilitation."

"[ABSTRAK Didalam penelitian ini peniliti memberikan gagasan mengenai pembubaran partaipolitik korup melalui celah hukum pembubaran partai politik di indonesia denganmemberikan tafsir terhadap makna hukum positif yang mengatur tentang pembubaranpartai politik, salah satunya yaitu adanya nomenklatur yang disebutkan didalam Pasal 2huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang PedomanBeracara Pembubaran Partai Politik yang menyebutkan bahwa partai politik dapatdibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila kegiatan/akibat yang dilakukan olehpartai politik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Klausul?akibat? yang ditimbulkan tersebut dapat disamakan dengan kegiatan korupsi yangmelibatkan pengurus/anggota partai politik yang melaksanakan kegiatan aktifitaskepartaian untuk dapat dibubarkan. Adanya persamaan pengertian yang ditujukanantara korporasi selaku badan hukum yang disamakan dengan pengertian partai politikselaku badan hukum dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menarik keterlibatanpartai politik melalui pengurusnya dalam melakukan tindak pidana korupsi denganmempergunakan doktrin strict liability dan doktrin vicarious liability yangmemungkinkan partai politik tersebut bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanoleh pengurus/anggota partai politik yang menjalankan aktivitas kepartaian.

---

ABSTRACTResearcher in this study provides an idea of the dissolution of the corrupt politicalparties through legal loopholes dissolution of political parties in Indonesia to provideinterpretation of the meaning of positive law governing the dissolution of politicalparties, one of which is the existence of the nomenclature referred to in Article 2paragraph b of the Constitutional Court Regulation No. 12 year 2008 on Guidelines forthe Proceedings In the Dissolution of Political Parties which states that a political partycan be dissolved by the Constitutional Court if the activities/result conducted by thepolitical parties in conflict with the Constitution of 1945. Clause " due " posed is whatcan be equated with corruption involving officials/members of a political partyconducting the activities of the party to be dissolved. The existence of the commonunderstanding between the corporation intended as a legal entity which is equated withthe notion of a political party as a legal entity can be used as a reference for theinvolvement of political parties through its officials in committing corruption by usingthe doctrine of strict liability and vicarious liability doctrine that allows the politicalparty responsible for acts committed by officials/members of political parties that runthe activities of the party.;Researcher in this study provides an idea of the dissolution of the corrupt politicalparties through legal loopholes dissolution of political parties in Indonesia to provideinterpretation of the meaning of positive law governing the dissolution of politicalparties, one of which is the existence of the nomenclature referred to in Article 2paragraph b of the Constitutional Court Regulation No. 12 year 2008 on Guidelines forthe Proceedings In the Dissolution of Political Parties which states that a political partycan be dissolved by the Constitutional Court if the activities/result conducted by thepolitical parties in conflict with the Constitution of 1945. Clause " due " posed is whatcan be equated with corruption involving officials/members of a political partyconducting the activities of the party to be dissolved. The existence of the commonunderstanding between the corporation intended as a legal entity which is equated withthe notion of a political party as a legal entity can be used as a reference for theinvolvement of political parties through its officials in committing corruption by usingthe doctrine of strict liability and vicarious liability doctrine that allows the politicalparty responsible for acts committed by officials/members of political parties that runthe activities of the party.;Researcher in this study provides an idea of the dissolution of the corrupt politicalparties through legal loopholes dissolution of political parties in Indonesia to provideinterpretation of the meaning of positive law governing the dissolution of politicalparties, one of which is the existence of the nomenclature referred to in Article 2paragraph b of the Constitutional Court Regulation No. 12 year 2008 on Guidelines forthe Proceedings In the Dissolution of Political Parties which states that a political partycan be dissolved by the Constitutional Court if the activities/result conducted by thepolitical parties in conflict with the Constitution of 1945. Clause " due " posed is whatcan be equated with corruption involving officials/members of a political partyconducting the activities of the party to be dissolved. The existence of the commonunderstanding between the corporation intended as a legal entity which is equated withthe notion of a political party as a legal entity can be used as a reference for theinvolvement of political parties through its officials in committing corruption by usingthe doctrine of strict liability and vicarious liability doctrine that allows the politicalparty responsible for acts committed by officials/members of political parties that runthe activities of the party.;Researcher in this study provides an idea of the dissolution of the corrupt politicalparties through legal loopholes dissolution of political parties in Indonesia to provideinterpretation of the meaning of positive law governing the dissolution of politicalparties, one of which is the existence of the nomenclature referred to in Article 2paragraph b of the Constitutional Court Regulation No. 12 year 2008 on Guidelines forthe Proceedings In the Dissolution of Political Parties which states that a political partycan be dissolved by the Constitutional Court if the activities/result conducted by thepolitical parties in conflict with the Constitution of 1945. Clause " due " posed is whatcan be equated with corruption involving officials/members of a political partyconducting the activities of the party to be dissolved. The existence of the commonunderstanding between the corporation intended as a legal entity which is equated withthe notion of a political party as a legal entity can be used as a reference for theinvolvement of political parties through its officials in committing corruption by usingthe doctrine of strict liability and vicarious liability doctrine that allows the politicalparty responsible for acts committed by officials/members of political parties that runthe activities of the party., Researcher in this study provides an idea of the dissolution of the corrupt politicalparties through legal loopholes dissolution of political parties in Indonesia to provideinterpretation of the meaning of positive law governing the dissolution of politicalparties, one of which is the existence of the nomenclature referred to in Article 2paragraph b of the Constitutional Court Regulation No. 12 year 2008 on Guidelines forthe Proceedings In the Dissolution of Political Parties which states that a political partycan be dissolved by the Constitutional Court if the activities/result conducted by thepolitical parties in conflict with the Constitution of 1945. Clause " due " posed is whatcan be equated with corruption involving officials/members of a political partyconducting the activities of the party to be dissolved. The existence of the commonunderstanding between the corporation intended as a legal entity which is equated withthe notion of a political party as a legal entity can be used as a reference for theinvolvement of political parties through its officials in committing corruption by usingthe doctrine of strict liability and vicarious liability doctrine that allows the politicalparty responsible for acts committed by officials/members of political parties that runthe activities of the party.]"

"Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan dengan perjanjian, yang di dalamnya terdapat saham-saham yang di miliki oleh pemegang saham. terhadap kepemilikan saham tersebut pemilik saham diberikan hak untuk menghadiri dan memberikan suaranya dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur dalam pembubaran suatu Perseroan Terbatas minimal kehadiran dan disetujui minimal 3/4 dari suara yang dikeluarkan. Mengingat pada dasarnya suatu Perseroan Terbatas dapat berdiri karena adanya suatu perjanjian, maka peran Notaris melekat pada setiap tindak tanduk yang dilakukan suatu Perseroan Terbatas. Notaris sebagai pejabat yang memiliki hak untuk membuat akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, diperlukan untuk mengkukuhkan segala keputusan yang diambil dalam suatu tindakan Perseroan Terbatas. Berdasarkan Putusan yang diangkat, terdapat permasalahan mengenai pembubaran Perseroan Terbatas yang dilakukan tanpa mengundang dan mendapat persetujuan dari pemegang sahamnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, tipologi yang digunakan adalah analitis eksplanatoris, sehingga dapat menemukan Problem Identification atas permasalahan yang ada dan memberikan saran terkait permasalahan tersebut. Hasil penelitian yang pertama adalah  pembatalan akta pembubaran Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Negeri adalah tepat, karena terdapat perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak dari pemegang saham dan yang kedua adalah bentuk tanggung jawab Notaris hanya sebatas apa yang dilaporkan atau digugat kepadanya. ......Limited Liability Company is a legal entity established by agreement, in which there are shares owned by shareholders. to share ownership, the shareholder is given the right to attend and vote in a General Meeting of Shareholders. Based on the provisions of Article 89 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it stipulates that the dissolution of a Limited Liability Company must be attanded and approved at least 3/4 of the votes cast. Because basically a Limited Liability Company can exist because of an agreement, the role of a Notary is attached to every action taken by a Limited Liability Company. A notary as an official who has the right to make an authentic deed with perfect evidentiary power is required to confirm all decisions taken in an action of a Limited Liability Company. Decisions made, issues regarding the dissolution of the Company which were carried out without invitation and received approval from the shareholders. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach, the typology used is explanatory analysis, so that it can find Problem Identification on existing problems and provide suggestions regarding these problems. The results of the first study are that the deed of dissolution is correct, because there is a tort that conflicts with the rights of the shareholders and the second is that the responsibility of the Notary is only limited to what is reported or sued to him."

"Pembubaran badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Bab X Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pembubaran PT wajib diikuti dengan proses likuidasi oleh Likuidator. Likuidator secara umum memiliki tugas untuk melakukan pemberesan harta kekayaan PT, namun di dalam undang-undang tidak diatur secara rinci mengenai batasan wewenang Likuidator terkait hal tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para krediturnya seperti yang terjadi pada pembubaran PT A, dimana di dalam proses likuidasinya kreditur diberikan opsi novasi piutangnya kepada perusahaan induk PT A yang juga merupakan debitur PT A. Penelitian ini akan menganalisis mengenai wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Likuidator yang berasal dari luar PT serta implikasi dari penandatanganan perjanjian novasi oleh Likuidator bagi krediturnya. Untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini digunakan metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perbuatan pemberesan dalam proses likuidasi haruslah dipandang secara luas meliputi penyelesaian utang piutang. Oleh karena itu, wewenang dan kewajiban Likuidator menjadi lebih luas dari yang diberikan oleh undang-undang, termasuk di dalamnya wewenang untuk menandatangani perjanjian novasi dengan kreditur dan debiturnya. Adapun saran yang diberikan dari penelitian ini yaitu membuat pengaturan secara rinci dan terang mengenai batasan tugas dan wewenang Likuidator dalam undang-undang serta pentingnya peran aktif RUPS dalam mengatur mengenai batasan tersebut.......Dissolution of a business entity in the form of a Limited Liability Company (LLC) is regulated in Chapter X of the Company Law. The dissolution of the LLC must be followed by a liquidation process by the Liquidator. Liquidator generally has the duty to settle the assets of a LLC, but the law does not regulate in detail the limits of the Liquidator's authority in this regard. This situation can cause legal uncertainty for its creditors as happened at PT A’s dissolution, in which at their liquidation process the creditors are given the option of novation of their receivables to PT A’s parent company which is also the debtor of PT A. This study will analyze the authorities, obligations, and responsibilities of Liquidators from outside the LLC and the implications of the signing of novation agreement by the Liquidator for creditors. To answer the problems in this study, normative legal research was used and complemented by interviews with relevant informants. The results of this study indicate the settlement in the liquidation process must be viewed comprehensively, including the settlement of accounts payable. Therefore, the authorities and obligations of the Liquidator are broader than those provided by law, including the authority to sign novation agreements with their creditors and debtors. Suggestions given from this study are to make detailed and clear arrangements regarding the limits of the Liquidator's duties and authorities in the law and the importance of the active role of the GMS in regulating these limits."

"Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu PT sebagai badan hukum, lahir dan diciptakan berdasar proses hukum. Oleh karena itu, kehancurannya pun mesti juga melalui proses hukum. Pembubaran PT, tidak otomatis mematikan atau menghilangkan status badan hukumnya. Pemegang saham masih tetap eksis. RUPS masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal itu berkenaan dengan proses pembubaran atau likuidasi. Proses pembubaran dan likuidasi PT PMA tidak jauh berbeda dari pembubaran PT pada umumnya. Yang membedakan adalah dalam hal proses pemberesannya, yakni kewajiban untuk melakukan pencabutan terhadap izin usaha PMA dari BKPM. Permasalahan terjadi apabila PT yang telah melakukan pembubaran berdasarkan keputusan RUPS tidak melakukan proses pemberesan (likuidasi), bagaimana status hukum suatu PT dalam proses likuidasi? bagaimana akibat hukum PT yang melakukan pembubaran tanpa melakukan proses likuidasi? kapan suatu PT dikatakan benarbenar bubar? Pembubaran dan likuidasi PT, khususnya PT. PMA, memerlukan jasa notaris sehingga notaris mempunyai peran yang penting. Notaris harus dapat menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan dituntut tidak hanya menguasai hukum perusahaan, tetapi juga hukum penanaman modal karena pembubaran PT. PMA memberikan dampak yang harus dimengerti oleh notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif serta multi disipliner dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar ketentuan dalam lembaga yang berwenang dapat merevisi beberapa ketentuan dalam kaitannya dengan pembubaran dan likuidasi PT PMA. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa peran notaris dalam pembubaran dan likuidasi sangat penting dan notaris harus dapat menjalankan kewenangannya dengan baik sampai aktanya mendapat penerimaan pemberitahuan dari pihak yang berwenang. ......The background in the writing of this thesis, namely PT as a legal entity, was born and created by the legal process. Therefore, any destruction must also through the legal process. Dissolution PT, does not automatically shut down or eliminate its legal entity status. The shareholders still exist. GMS is still functioning as long as it takes a decision regarding the process of dissolution and liquidation. The process of dissolution and liquidation of PT PMA is not much different from the dissolution of the PT in general. The difference is in terms of liquidation process, namely the obligation to perform revocation of business license PMA from BKPM. Problems occur when the PT who has made a decision based on the dissolution of the GMS does not make the process of settlement (liquidation), how the legal status of a PT in the process of liquidation? how the legal effect of PT is doing the dissolution without liquidation process? when a PT is said really broke up? Dissolution and liquidation of PT, particularly PT. PMA, requires notary so that the notary services have an important role. The notary must be able to run the authority and obligations under the Law Notary and prosecuted not only master the corporate law, investment law but also because of the dissolution of PT. PMA impact must be understood by a notary in carrying out their duties professionally. This study is normative and legal research is descriptive and multi-disciplinary with qualitative analysis. The results suggested that the provisions of the authorized agency may revise some provisions in relation to the dissolution and liquidation of PT PMA. From this study the conclusion that the role of notary in the dissolution and liquidation is very important and should be notary authority to run fine until the deed received the acceptance notification from the authorities."