Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis perubahan bentuk Badan UsahaMilik Negara Persero yaitu PT Asuransi Kesehatan menjadi Badan PenyelenggaraJaminan Sosial Kesehatan tanpa dilakukannya proses likuidasi. Diawali denganpembahasan proses pembubaran Badan Usaha Milik Negara Persero yang tundukpada ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitudiwajibkan adanya likuidasi kemudian dibahas mengenai proses pembubaran PTAskes (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara Perseroyang dilaksanakan tanpa adanya proses likuidasi. Pada skripsi ini menitikberatkanpada perlindungan bagi kreditur PT Asuransi Kesehatan apabila dibubarkan tanpalikuidasi dan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan untuk memberikan mekanisme yangjelas mengenai perlindungan bagi kreditur PT Asuransi Kesehatan yangdibubarkan tanpa proses likuidasi dan berubah bentuk menjadi BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

---

ABSTRACTThis mini thesis discusses regarding juridical review on the alteration of PTAsuransi Kesehatan to Health Social Warranty Convener Body without theliquidation process. The discussion starts from the dissolution process ofCompany State Owned Entity which shall be comply with the provision on LawNo.40 year 2007 on Limited Liability Company, which regulates the liquidationprocess and continues with the dissolution process of PT Asuransi Kesehatanwhich is one of Company State Owned Entity that conducted without liquidationprocess. This mini thesis focuses on the protection to the creditor of PT AsuransiKesehatan if the company will be dissolute without the liquidation process andtransformed to Health Social Warranty Convener Body. The results suggests thatthe clear mechanism regarding the protection to the creditor of PT AsuransiKesehatan which dissolute without the liquidation process and transformed toHealth Social Warranty Convener Body."

"Tulisan ini membahas isu hukum pada Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk 24/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 28 April 2022 dimana ditemukan di dalamnya, bahwa terdapat permohonan pengesahan tindakan hukum berupa pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perihal pembubaran perseroan terbatas dengan Keputusan Sirkuler yang mengakibatkan hidup kembalinya perseroan terbatas yang bersangkutan. Permohonan tersebut ditetapkan oleh Hakim dengan isi penetapan sah secara hukum. Penelitian ini membahas terhadap keabsahan dari tindakan Perseroan yang meminta penetapan terkait penghidupan kembali perseroan terbatas yang sedang dalam proses pembubaran atau dalam proses likuidasi dan kriteria penghidupan kembali pembubaran Perseroan Terbatas melalui Keputusan Sirkuler (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk 24/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 28 April 2022) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Pasal 142 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perseroan terbatas yang telah dibubarkan sudah tidak dapat melakukan kegiatan usahanya atau tindakan hukum lainnya selain untuk kepentingan likuidasi atau pemberesan, dapat disimpulkan bahwa perseroan dapat melakukan pembatalan pembubaran selama seluruh pemegang saham menyetujui, perseroan masih dalam likuidasi, terdapat penetapan pengadilan, dan harus dilakukan melalui Keputusan Sirkuler, maka saat ini diperlukan adanya peraturan terkait prosedural terkait tata cara pembatalan pembubaran perseroan terbatas, dan peran para pihak pada perseroan terbatas yang mengalami permasalahan ini.

---

This thesis discusses the legal issues in Luwuk District Court Decision 24/Pdt.P/2022/PN Lwk dated 28 April 2022 where it was found that there was a request for ratification of legal action in the form of revocation of the General Meeting of Shareholders' Resolution regarding the dissolution of a limited liability company with a Circular Resolution result in the revival of the limited liability company concerned. The application is determined by the Judge with the content of the decision being legally valid. This research discusses the validity of the Company's action in requesting a court order regarding the revival of a limited liability company which is in the process of dissolution or in the process of liquidation and the criteria for reviving the dissolution of a Limited Liability Company through a Circular Decision (Case Study of Luwuk District Court Decision 24/Pdt.P/2022/PN Lwk dated 28 April 2022)? The research method used in this research is doctrinal using secondary data. Article 142 paragraph (2) letter b of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies states that a limited liability company that has been dissolved can no longer carry out its business activities or other legal actions other than for the purposes of liquidation. The conclusion is that if all shareholders agreed to cancel the dissolution of the company during liquidation process needs a court decision, and must be done through a circular resolution. Thus, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies must be amended to add procedural regulations required for the cancellation process, hence there is a need for regulations related to the procedures for canceling or revocation of dissolution of limited liability companies, and the role of the parties in a limited liability company who is experiencing this problem."

"Perseroan Terbatas (Perseroan) sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta dapat memiliki harta benda selayaknya manusia. Perseroan  mempunyai jangka waktu pendirian, apabila jangka waktu telah habis dapat diperpanjang atau dibubarkan. Pada saat UUPT diterbitkan baik pada tahun 1995 maupun tahun 2007, semua perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya. Bila jangka waktu pendirian perseroan telah berakhir dan memiliki aset yang tidak pernah didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat, perlu dikaji bagaimana status hukum perseroan dan proses pembubarannya serta status tanah yang dimiliki. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Proses pembubaran yang dilakukan adalah terlebih dahulu menyesuaikan anggaran dasar dengan UUPT Tahun 2007 dilanjutkan dengan proses Likuidasi. Tanah milik perseroan harus didaftarkan terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan agar mendapatkan status hak sehingga dapat dimasukan ke dalam boedel likuidasi untuk dilakukan proses perubahan dari harta tetap menjadi harta yang likuid sehingg dapat dibagikan kepada pemegang saham.

---

Limited Liability Company as a legal entity can have rights, obligations and  own property like human being. The Company has a period of establishment, and if the period has expired it can be extended or dissolved. When the Company Law was issued in 1995 and 2007, all company was obliged to adjust its articles of association. If there is a company that have an expired period of establishment and also has asset that never been registered at the local Land Office, this condition need some attention and  it is necessary to analyze the legal status of the company itself and the process of dissolution as well as the status of the land owned. To answer these problems the author uses a normative juridical research method. The first dissolution process is to adjust the articles of association with the 2007 Company Law, and followed by the liquidation process. The Company also need to register their property to obtain the status of land ownership so it can be included in the liquidation list to transfer from the fixed asset to liquid assets and distributed to shareholders."

"Pemilihan judul ini untuk memperoleh gambaran dari permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul sehubungan dengan pembubaran perseroan dan likuidasi, yang dibatasi yaitu pembubaran perseroan dan likuidasi yang dilakukan atas inisiatif perseroan sendiri. Bahwa pembubaran perseroan dan likuidasi diatur dalam Undang Undang Nomor I tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Namun dalam prakteknya pada proses pembubaran perseroan dan likuidasi banyak terdapat permasalahanpermasalahan yang tidak tertampung dalam peraturanperaturan dimaksud di atas. Permasalahan-permasalahan dimaksud antara lain (i) tidak adanya kepastian kapan bubarnya badan perseroan, hal mana penting diatur karena pada kenyataannya masih terjadi tindakan (-tindakan) hokum pada proses pembubaran perseroan dan likuidasi,(ii) masalah likuidator, yaitu siapakah yang dapat menjadi likuidator, apakah perseroan terbatas dapat menjadi likuidator, bagaimana bila likuidator mengundurkan diri, (iii) bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada perseroan, dan (iv) masalah pajak dan tagihan pajak. Permasalahan-permasalahan mana merupakan hal yang menarik dibahas dan dicari upaya-upaya penyelesaiannya. Karena dengan melihat apa yang diuraikan di atas, pembubaran perseroan dan likuidasi tidak hanya melibatkan perseroan dimaksud saja akan tetapi kreditur dan atau pihak ketiga amat berkepentingan. Diharapkan dengan penulisan tesis ini permasalahan-permasalahan tersebut dapat dicari upaya-upaya penyelesaiannya"

"Tesis ini membahas tentang pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagai upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan negara bagi hak asasi warga negara. Wacana pembubaran organisasi masyarakat ini muncul sebagai reaksi terhadap berbagai macam aksi kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Sejauh ini, pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia diatur melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, yang dinilai telah tidak sesuai lagi, karena dapat mengancam kebebasan berserikat dan tidak sesuai dengan prinsip negara hukum serta demokrasi. Oleh karena itu, pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan tidak dilakukan oleh pemerintah, tetapi melalui proses peradilan. Proses peradilan yang dinilai berkompeten untuk memutuskan pembekuan dan pembubaran adalah Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan fungsinya menafsirkan dan menjaga konstitusi.

---

This thesis discusses the deactivation and dissolution of civil society organizations as a means of protection, respect, and fulfillment of state for the rights of citizens. Discourse of the dissolution of this civil society organizations emerged as a reaction to the various acts of violence carried out by civil society organizations. So far, deactivation and dissolution of civil society organizations in Indonesia are regulated by Law Number 8/1985 on Civil Society Organizations and Government Regulation Number 18/1986 on the Implementation of Law Number 8/1985, which have been regarded as no longer appropriate, because it can threaten the freedom association and not in accordance with the rule of law and democracy. Therefore, deactivation and dissolution of civil society organizations is not done by the government, but through the judicial process. Judicial process is considered competent to decide on clotting and dissolution of the Constitutional Court, in accordance with its function to interpret and to guardian of the constitution."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembubaran suatu Perseroan Terbatas dengan caraPenetapan Pengadilan Negeri, yang mengangkat contoh kasus pembubaran PT.Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing. Pembubaran ini terjadi akibatperbedaan pendapat antara pemegang saham secara terus menerus sehinggamembuat PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing tidak dapatmenyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas sampai batas waktu yang ditentukan. Denganmenggunakan metode penelitian yuridis normatif, tesis ini mengkaji mengenaibagaimanakah mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara parapemegang saham untuk membubarkan PT menurut Undang-undang No. 40 Tahun2007 dan apakah Penetapan Majelis Hakim telah sesuai dengan Undang-undangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. NichiasLeakless Telison Gasket Manufacturing. Berdasarkan analisis yang telahdilakukan, mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara pemegang sahamharus dilakukan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu dan apabila tidakberhasil, maka mekanisme selanjutnya adalah menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham atau mengedarkan circular letter kepada para pemegang saham,sebelum akhirnya mengajukan pembubaran Perseroan Terbatas kepada PengadilanNegeri. Adapun mengenai Penetapan Majelis Hakim dalam pembubaran PT.Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing adalah tidak tepat karenabeberapa alasan, yaitu ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memahamiketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, tidak memuat alasan dan dasar penetapan yanglengkap, dan kekurangcermatan dari Majelis Hakim dalam menganalisis dalildalilyang diajukan oleh Pemohon.

---

AbstractThe thesis discusses about the dissolution of Limited Liability Company byDistrict Court Order, which related to the dissolution case of PT. Nichias LeaklessTelison Gasket Manufacturing. The dissolution occurs due to the different opinionamongs shareholders which happened continously and made PT. Nichias LeaklessTelison Gasket Manufacturing unable to adjust its Article of Association withLaw Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. By usingnormative juridical research method, this thesis discuss regarding how themechanism to solve the different opinion amongs shareholders to dissolve theCompany according to the Law Number 40 Year 2007 regarding Limited LiabilityCompany and whether the Court Order of Tangerang District Court has satisfy theLaw Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company and Article ofAssociation of PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing. Based on theanalysis which done, the mechanism to solve the different opinion amongsshareholders to dissolve the Company is by discussion first and if its not achieved,then the next mechanism is by holding a General Meeting of Shareholders or bycirculating the circular letter to all shareholders, before giving the application ofcompany?s dissolution to the District Court. While regarding the Court Order ofTangerang District Coust in the dissolution of PT. Nichias Leakless TelisonGasket Manufacturing is not correct due to the negligence from the Board ofJudge in understanding the Law Number 40 Year 2007 regarding LimitedLiability Company, not mention the complete reason of stipulation, and thenegligence of the Board of Judge to analyze the reasons which given by thePlaintiff."

"Kemudahan syarat-syarat untuk mempailitkan debitor menyebabkan suatu Perseroan yang sebetulnya solven bisa diputus pailit oleh pengadilan niaga. Adanya pengaturan yang kontradiktif mengenai pembubaran perseroan yang diatur dalam Pasal 142 huruf (e) UUPT dengan Pasal 204 UUK-PKPU serta status sisa aset Perseroan Solven setelah pemberesan menjadi permasalahan utama dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Perseroan solven tetap eksis dan tidak serta merta bubar dengan adanya putusan pailit, namun agar dapat memperoleh kembali kekuasaan untuk mengurus harta kekayaannya maka Perseroan Solven tersebut harus mengajukan Rehabilitasi. Kemudahan syarat-syarat untuk mempailitkan debitor menyebabkan suatu Perseroan yang sebetulnya solven bisa diputus pailit oleh pengadilan niaga. Adanya pengaturan yang kontradiktif mengenai pembubaran perseroan yang diatur dalam Pasal 142 huruf (e) UUPT dengan Pasal 204 UUK-PKPU serta status sisa aset Perseroan Solven setelah pemberesan menjadi permasalahan utama dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Perseroan solven tetap eksis dan tidak serta merta bubar dengan adanya putusan pailit, namun agar dapat memperoleh kembali kekuasaan untuk mengurus harta kekayaannya maka Perseroan Solven tersebut harus mengajukan Rehabilitasi.

---

The convenience provided to make debtors bankrupt, is affecting a company, which actually categorized as Solvent Company to be decided as bankrupt by the commercial court. The existence of contradictive regulations regarding company dissolution, which are stipulated under the article 142 (e) in Indonesian Company Law jo. article 204 in Indonesia Law of Bankruptcy and Payments Suspension, and the status of the Solvent Company's remaining assets after settlement become a major problem in this thesis. The result of this research will prove that Solvent Company remain exists and do not necessarily disperse with the bankruptcy decision. But, in order to regain its ascendency to manage its assets, the Solvent Company must proposed rehabilitation."

"Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu PT sebagai badan hukum, lahir dan diciptakan berdasar proses hukum. Oleh karena itu, kehancurannya pun mesti juga melalui proses hukum. Pembubaran PT, tidak otomatis mematikan atau menghilangkan status badan hukumnya. Pemegang saham masih tetap eksis. RUPS masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal itu berkenaan dengan proses pembubaran atau likuidasi. Proses pembubaran dan likuidasi PT PMA tidak jauh berbeda dari pembubaran PT pada umumnya. Yang membedakan adalah dalam hal proses pemberesannya, yakni kewajiban untuk melakukan pencabutan terhadap izin usaha PMA dari BKPM. Permasalahan terjadi apabila PT yang telah melakukan pembubaran berdasarkan keputusan RUPS tidak melakukan proses pemberesan (likuidasi), bagaimana status hukum suatu PT dalam proses likuidasi? bagaimana akibat hukum PT yang melakukan pembubaran tanpa melakukan proses likuidasi? kapan suatu PT dikatakan benarbenar bubar? Pembubaran dan likuidasi PT, khususnya PT. PMA, memerlukan jasa notaris sehingga notaris mempunyai peran yang penting. Notaris harus dapat menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan dituntut tidak hanya menguasai hukum perusahaan, tetapi juga hukum penanaman modal karena pembubaran PT. PMA memberikan dampak yang harus dimengerti oleh notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif serta multi disipliner dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar ketentuan dalam lembaga yang berwenang dapat merevisi beberapa ketentuan dalam kaitannya dengan pembubaran dan likuidasi PT PMA. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa peran notaris dalam pembubaran dan likuidasi sangat penting dan notaris harus dapat menjalankan kewenangannya dengan baik sampai aktanya mendapat penerimaan pemberitahuan dari pihak yang berwenang.

---

The background in the writing of this thesis, namely PT as a legal entity, was born and created by the legal process. Therefore, any destruction must also through the legal process. Dissolution PT, does not automatically shut down or eliminate its legal entity status. The shareholders still exist. GMS is still functioning as long as it takes a decision regarding the process of dissolution and liquidation.

The process of dissolution and liquidation of PT PMA is not much different from the dissolution of the PT in general. The difference is in terms of liquidation process, namely the obligation to perform revocation of business license PMA from BKPM. Problems occur when the PT who has made a decision based on the dissolution of the GMS does not make the process of settlement (liquidation), how the legal status of a PT in the process of liquidation? how the legal effect of PT is doing the dissolution without liquidation process? when a PT is said really broke up? Dissolution and liquidation of PT, particularly PT. PMA, requires notary so that the notary services have an important role.

The notary must be able to run the authority and obligations under the Law Notary and prosecuted not only master the corporate law, investment law but also because of the dissolution of PT. PMA impact must be understood by a notary in carrying out their duties professionally. This study is normative and legal research is descriptive and multi-disciplinary with qualitative analysis.

The results suggested that the provisions of the authorized agency may revise some provisions in relation to the dissolution and liquidation of PT PMA. From this study the conclusion that the role of notary in the dissolution and liquidation is very important and should be notary authority to run fine until the deed received the acceptance notification from the authorities."