Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akusisi adalah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.? Dalam kasus pemindahan hak atas tanah yang dilakukan oleh PT X dan PT SG ini, akuisisi dijadikan sebagai salah satu cara untuk memperoleh Hak atas Tanah milik Perusahaan lain.Cara ini dimaksud untuk menghindari kewajiban pajak yang harus dibayar oleh PT X dan PT SG. Pada dasarnya cara ini dapat ditempuh oleh Perusahaan manapun karena tidak bertentangan dengan syarat formil pemindahan hak yang berlaku di Indonesia. Namun hal ini ternyata patut untuk diteliti lebih dalam berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai pemindahan hak atas tanah.Dalam penulisan Tesis ini, penulis akan menganalisa perbuatan hukum akuisisi perseroan sebagai cara memperoleh hak atas Tanah untuk menghindari Pajak dilihat dari beberapa peraturan terkait, yaitu: Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-undang Perseroan terbatas, Peraturan Pendaftaran Tanah dan Undang-undang Perpajakan yang mengatur mengenai peralihan hak atas tanah.Hasil penelitian menunjukan pentingnya memperhatikan peraturan lain yang berlaku dalam melakukan pemindahan hak atas tanah untuk mewujudkan keadilan.

---

The acquisition is a legal act performed by the legal entity or natural person to take over the shares of the Company which resulted in the shift of control of the Company. "In the case of transfer of land rights by PT X and PT SG this acquisition serve as one way to obtain Rights to Land owned by another company.This method is intended to avoid a tax liability that must be paid by PT X and PT SG. Basically how this can be done by any company because it does not conflict with the formal requirements of transfer of rights in force in Indonesia. But it turns out deserves to be studied more in accordance with the provisions governing the transfer of land rights.In writing this thesis, the author analyzes the legal act of acquisition the company as a way of acquiring the land to avoid tax be seen from some of the relevant regulations, namely: Law on Basic Agrarian Law limited liability, regulation Land Registration and Tax Law which regulates the transfer of land rights.The results showed the importance of considering other applicable regulations in the transfer of land rights to justice."

"Pada bulan September tahun 2016, Pemerintah mengeluarkan Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara pemindahan hak atas tanah bagi hunian Orang Asing. Tesis ini membahas mengenai kesesuaian antara perbuatan hukum pemindahan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan kepada Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 dengan ketentuan yang diatur di dalam UUPA, legalitas Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun dalam Pasal 6 ayat 2 sebagai lembaga baru yang belum pernah ada, dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh PPAT terhadap perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah untuk tempat tinggal atau hunian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah yuridis normatif. Pasal 6 Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan UUPA dan peraturan perundang-undangan lain di bidang agraria karena telah melanggar syarat materiil dalam perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah, legalitas Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun sebagai lembaga baru yang belum pernah ada bertentangan dengan konsep Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, jalan keluar bagi PPAT dalam melakukan pembuatan akta pemindahan hak tersebut adalah dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya. Terhadap Peraturan tersebut agar diajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, PPAT harus lebih berhati-hati dan tetap mengedepankan peraturan perundang-undangan di bidang terkait dan peraturan jabatannya, Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada perusahaan pengembang untuk mendirikan rumah susun di atas tanah Hak Pakai. ......On September 2016, the Government issued the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Plan ATR Regulation Number 29 of 2016 which regulates the transfer of rights procedure by foreigner. This Thesis discusses the adjustment of the transfer of Ownership Rights and Rights to Build procedure by foreigner as regulated in Article 6 paragraph 1 to regulated provisions in The Basic Agrarian Law BAL , the legality of 'Rights to Use of a Unit of Rumah Susun' in Article 6 paragraph 2 as a new ownership concept that has never been existed, and solution shall be taken by Land Deed Officer as regulated in Article 6. The research method used in this Thesis is normative juridical. Whereas Article 6 is not in accordance with the provisions of BAL and other implemented and related agrarian legislations for violating the material provision in transfer of rights, the legality of 'Rights to Use of a Unit of Rumah Susun' as a new rumah susun ownership concept which has never been existed is illegitimate because it is contrary to the concept of the Ownership of a Unit of Rumah Susun, the solution for the Land Deed Officer is to keep referring to the related and implemented regulations of his position. A judicial review should be submitted to the Supreme Court, Land Deed officer should still put forward the regulations in related fields, Government should conduct socialization to property developer companies to build rumah susun on Rights to Use over States rsquo Land. "

"ABSTRACTPelepasan hak dilakukan ketika suatu subjek hukum tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Pelepasan hak ialah dimana satu pihak melepaskan dan satu pihak lainnya membayarkan ganti rugi maka tanahnya berubah yang awalnya terdapat status hak atas tanah menjadi tanah negara, maka perlu dilakukan permohonan hak. Dalam skripsi ini akan dibahas permasalahan mengenai beralihnya tanah negara yang dilakukan oleh PT Bintang Sampora Asri (PT BSA) dengan PT Arwiga Bhakti Propertindo (PT ABP) yang didasarkan oleh Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak atas Tanah. Kemudian terbit izin lokasi yang dimiliki PT ABP mengingat di lokasi yang sama telah terbit izin lokasi atas nama PT BSA. Atas permasalahan diatas tersebut, skripsi ini menawarkan saran berupa perlu dibentuk aturan merinci mengenai Izin Lokasi terkait prosedur pengalihan Izin Lokasi bagi Badan Hukum yang tidak dapat melanjutkan keberlangsungan kegiatan peruntukkan tanah berdasarkan izin lokasi yang telah diterbitkan, persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan, dan waktu penyelesaian. Agar dapat diiterapkannya asas keterbukaan/transparansi bagi Badan Pertanahan Nasional. Mengenai akibat hukum bagi kreditur dan debitur, di dalam pembuatan perjanjian kredit yng baru untuk menggantikan yang lama, dinyatakan secara tegas tentang hal-hal yang berkaitan dengan isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

---

ABSTRACTRelease of land rights is carried out when a legal subject does not fulfill the requirements as a land-rights holder. Release of land rights is when one party surrender and the one other party pay the compensation, then the status of land is changed from owned-land rights to state-owned land, then a rights request must be made. The discuss the matters of shifted state-owned land which is conducted by PT Bintang Sampora Asri (PT BSA) with PT Arwiga Bhakti Propertindo (PT ABP) that based by the Deed of Transfer and Assignment of Land Rights. Then published the Location Permit owned by PT ABP in mind that in the same location is already published the Location Permit in the name of PT BSA. For the matters above, this thesis presents recommendation in the form of detailed regulation about Location Permit about procedures of transferring Location Permit for Legal Entity that couldnt continue the allocation activities of land based on published Location Permit, technical requirements and administrative the required, and time completion that been published. In order to implement the principle of opened/transparanct for the National Land Agency. About the consequences of law for Creditor and Debtor, in making a new credit agreement to replace the old one, stated explicitly about the matters that related to the contents of the agreement which been agreed by both parties."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan pemindahan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum tanah nasional. Obyek yang akan diteliti dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 86/PDT.G/2009/PN.DEPOK. Yang menjadi permasalahan adalah apakah dalam pendekatan Hakim dalam memutus kasus tersebut sudah tepat dan lengkap apabila dianalisis menggunakan sistem hukum tanah nasional dan bagaimanakah peran para pihak yang digugat dalam kasus sehubungan dengan putusan yang menyatakan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum. Pemindahan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli melalui beberapa tahapan yang berhubungan dengan pelaksanaan jabatan beberapa Pejabat maupun instansi yang ditunjuk berdasarkan perundangundangan. Dalam pelaksaan jabatannya sehubungan dengan pejabat dan Instansi yang berwenang tersebut memiliki koridor kode etik dan prosedur yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Pada kasus yang dibahas dalam tesis ini terdapat indikasi yang kuat bahwa pejabat dan instansi melakukan penyimpangan sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan pihak pembeli dan bank juga tidak melaksanakan kewajiban pelunasan sehubungan dengan transaksi jual beli yang disepakati dengan penjual. Dengan tidak atau belum selesai melaksanakan kewajiban pembayaran tersebut seharusnya pembeli sadar betul bahwa pemindahan hak atas tanah belum sempurna selesai dan seharusnya tidak melakukan proses lanjutan seperti balik nama dan penjaminan atas benda yang belum jadi miliknya sepenuhnya tersebut. Dalam putusan tersebut Hakim memutuskan baik pihak Pembeli, Bank, PPAT dan Kantor BPN melakukan perbuatan melawan hukum namun hakim tidak mengelaborasikan lebih jauh secara detail peranan para pihak yang secara partial sesuai kewenangan yang dimilikinya merugikan pihak lain. ......This thesis discuss about the issue of transfer of Land Right which not in accordance with the procedures regulated in Agrarian Regulation .The object that will be researched in the this thesis is Civil Court Verdict number: 86/PDT.G /2009/ PN.DEPOK. The problem is whether the judge?s approaching method in the case is already exact in according to Agrarian Positive Law and how each role of sued parties in the case regarding to a verdict that said there has been a tort. Transfer of Land Right by Sale and Purchase transaction needs through several phases that relate to the implementation of authority of several authorized officials and government institutions designated by law. On the implementation of authority, the authorized officials and government institutions shall subject to the code of conduct and procedures corridor which it is set by law. In the case which discussed in the thesis there are strong indications on the implementation of authority, the authorized officials and government institutions digress which cause harm to others. Meanwhile the buyer and the bank didn't respect the obligations of payment that emerge correspond to the agreement with the seller. By not or unfinished to perform its payment obligation buyer should well aware the rudimentary of transfer of rights and should not make collateral to anyone things that has yet to become full ownership. In the verdict, judges decided either the Buyer, Bank, PPAT and BPN proven having committed tort but judge mistakenly not elaborate in detail each role of the parties who jointly performed tort to the Seller."

"Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memuat aturan yang jelas mengenai perlindungan penerima hak waris atas saham yang dirugikan akibat pengabaian kewajiban pencatatan pemegang saham pada Daftar Pemegang Saham Perseroan oleh direksi perseroan. Hal ini tentu memicu permasalahan, salah satunya tercermin dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2845K/PDT/2017. Pokok pembahasan dalam tesis ini adalah mengenai kedudukan saham yang dimiliki oleh penerima hak waris atas saham yang belum dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham perseroan, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris perseroan terhadap kerugian penerima hak waris atas saham yang tidak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham perseroan, dan peran notaris terkait legalitas pemindahan hak atas saham karena pewarisan. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder untuk menganalisis permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerima hak waris atas saham berhak menuntut perseroan untuk melaksanakan pencatatan namanya pada Daftar Pemegang Saham perseroan. Adapun pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris perseroan atas kerugian penerima hak waris atas saham dapat dituntut penerima hak waris atas saham dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.......The laws and regulations in Indonesia do not stipulate the issue of protection to the inheritors that receive an assignment of shares and subsequently suffered a loss due to the board of directors negligence to its obligation to register inheritors name at Shareholders Register of the company. This issue indeed triggers a dispute, one of which is reflected in a case under Supreme Court Decision No. 2845K/PDT/2017. This thesis will discuss about the status of shares owned by the inheritors which have not been registered under the Shareholders Register, the liability of the board of directors and board of commissioners of the company over the loss of the inheritors, and the role of the notary in regards to the legality of the transfer of shares due to inheritance. This study is conducted with a juridical-normative approach and uses secondary-type data in analyzing the issues. The result of this study shows that the inheritors that receive an assignment of shares are entitled to claim for their names to be registered under the Shareholders Register. Further, the liability of the board of directors and the board of commissioners of the company could be sued by the inheritors by filing a lawsuit with the grounds of unlawful actions."

"Perseroan Terbatas mempunyai karakteristik yaitu adanya kepentingan para pemodal yang diwujudkan ke dalam bentuk saham-saham yang dapat dialihkan. Jual beli saham atau peralihan hak atas saham dapat dilaksanakan dengan akta perjanjian hibah, jual beli, tukar menukar atau akta warisan. Di dalam peralihan hak atas saham ini tidak menutup kemungkinan terjadinya indikasi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para pemegang saham. Terdapat istilah perjanjian semu (simulated contract) dalam Bahasa Belanda dikenal dengan “Schijnhandeling”, lalu kemudian pada praktek dalam ruang lingkup peradilan di Indonesia dapat ditemukan juga dengan istilah “ProForma”. Salah satu contoh masalah mengenai penyelundupan hukum dalam transaksi saham ini terdapat di dalam kasus PT. Kurnia Alam Sejati sesuai dengan Putusan Nomor 765 PK/PDT/2020 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasus ini bermula pada saat komisaris dari perusahaan tersebut membuat perjanjian terpisah dari akta pemindahan hak atas saham dalam rangka untuk mendapatkan fasilitas kredit kepada bank dengan menggunakan nama pihak lain diluar perseroan.Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan seputar; pertama, Bagaimana status hukum terhadap penyelundupan transaksi jual beli saham; kedua, Apakah transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh PT. Kurnia Alam Sejati merupakan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer serta dianalisis secara preskriptif-kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, status hukum terhadap penyelundupan transaksi jual beli saham membuat perjanjian jual beli tersebut menjadi tidak sah atau dianggap tidak pernah ada; kedua, transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh PT. Kurnia Alam Sejati dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila telah menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau pihak lainnya diluar perjanjian atau kesepakatan. Menyepakati perjanjian yang berlandaskan kepada suatu rangkaian kebohongan atau itikad tidak baik adalah tergolong sebagai suatu tindakan penyelundupan hukum.......Limited Liability Companies have characteristics, namely the existence of the interests of investors which are manifested in the form of transferable shares. The sale and purchase of shares or the transfer of shares can be carried out by deed of grant agreement, sale and purchase, exchange or inheritance deed. The transfer of shares does not rule out the possibility of indications of legal smuggling by the shareholders. There is a term pseudo agreement (simulated contract) in Dutch known as "Schijnhandeling", then in practice within the scope of justice in Indonesia it can also be found with the term "ProForma". One example of the problem regarding legal smuggling in this stock transaction is in the case of PT. Kurnia Alam Sejati in accordance with Decision Number 765 PK/PDT/2020 which has obtained binding legal force. This case began when the commissioner of the company made a separate agreement from the deed of transfer of shares in order to obtain a credit facility from the bank using the name from other party outside the company. This research will answer several problems around; first, what is the legal status of the smuggling of shares buying and selling transactions; second, Is the sale and purchase of shares carried out by PT. Kurnia Alam Sejati is a tortious act. This research is a form of normative juridical research using secondary data supported by primary data and analyzed in a prescriptive- qualitative manner. The approach in this study is a conceptual and statutory approach. The results of this study are; first, the legal status of the smuggling of share sale and purchase transactions renders the sale and purchase agreement invalid or is deemed to have never existed; second, the sale and purchase of shares carried out by PT. Kurnia Alam Sejati can be said to be an unlawful act if it has caused harm to a third party or other party outside of the agreement or agreement. Entering into agreements based on a series of lies or bad faith is classified as an act of legal smuggling."

"Tesis ini membahas mengenai penjualan satuan rumah susun atau apartemen yang dilakukan berdasarkan sistem off-plan, yaitu suatu sistem yang memungkinkan adanya jual beli secara pesan lebih dahulu atas satuan rumah susun sebelum pembangunannya selesai yang tertuang dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini dapat memberi analisa mengenai besarnya risiko dan permasalahan yang dapat terjadi sebagai akibat dari pemasaran/penjualan satuan rumah susun yang dilakukan berdasarkan sistem pemasaran/penjualan secara off-plan, khususnya permasalahan yang terjadi pada penjualan satuan rumah susun di apartemen X, Jakarta Utara yang dilakukan dengan cara off-plan. Hasil penelitian menyarankan bahwa penjualan secara off-plan, dapat dilakukan dalam jual beli satuan rumah susun menurut hukum tanah yang berlaku di Indonesia karena sistem penjualan secara off-plan, sifatnya hanya sebagai perjanjian pendahuluan, yang berpedoman pada suatu Keputusan Menteri asalkan perjanjian pendahuluan tersebut jangan dijadikan dasar bagi pemindahan hak atas satuan rumah susun yang bersangkutan karena dalam hal ini pemindahan haknya belum terjadi, oleh karenanya hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum tanah yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang jual beli tanah. Oleh sebab itu, sebaiknya pengaturan dan maksud yang tercantum dalam Keputusan Menteri tersebut dimasukan ke dalam batang tubuh undang-undang yang mengatur mengenai rumah susun agar pengaturannya menjadi lebih tegas.......This thesis discusses about the selling of a condominium per unit or apartment which is done based on off-plan system that is a system that makes it possible of buying and selling with an advance order of a condominium per unit before it is being built and it is consisted in a Preliminary Purchase Agreement. This research is using normative method with qualitative approach, thus this research can obtain an analysis of how big are the risks and the problems possible to happen using the selling/marketing with an off-plan system of a condominium per unit, particularly problems that arise from selling a condominium per unit in apartment X, North Jakarta with an off-plan system. The result of this research suggested that an off-plan selling system could be done in a buying or selling of a condominium per unit in accordance with the land agreement in Indonesia, because an off-plan selling system is only an advance agreement based on Minister’s Judgment, if only that advance agreement would not become a basic for a transfer privilege of a condominium per unit because in this case the transfer privilege has not been occurred, therefore this matter is in favor of the land agreement in Indonesia, particularly in buying and selling of the land. Consequently, a control and intentions in Minister’s judgment is better off included in the body of constitution regarding a condominium so that the regulation is more determined."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penjualan satuan rumah susun atau apartemenyang dilakukan berdasarkan sistem off-plan, yaitu suatu sistem yang memungkinkanadanya jual beli secara pesan lebih dahulu atas satuan rumah susun sebelumpembangunannya selesai yang tertuang dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif,sehingga penelitian ini dapat memberi analisa mengenai besarnya risiko danpermasalahan yang dapat terjadi sebagai akibat dari pemasaran/penjualan satuanrumah susun yang dilakukan berdasarkan sistem pemasaran/penjualan secara off-plan,khususnya permasalahan yang terjadi pada penjualan satuan rumah susun diapartemen X, Jakarta Utara yang dilakukan dengan cara off-plan. Hasil penelitianmenyarankan bahwa penjualan secara off-plan, dapat dilakukan dalam jual belisatuan rumah susun menurut hukum tanah yang berlaku di Indonesia karena sistempenjualan secara off-plan, sifatnya hanya sebagai perjanjian pendahuluan, yangberpedoman pada suatu Keputusan Menteri asalkan perjanjian pendahuluan tersebutjangan dijadikan dasar bagi pemindahan hak atas satuan rumah susun yangbersangkutan karena dalam hal ini pemindahan haknya belum terjadi, oleh karenanyahal tersebut tidak bertentangan dengan hukum tanah yang berlaku di Indonesia,khususnya tentang jual beli tanah. Oleh sebab itu, sebaiknya pengaturan dan maksudyang tercantum dalam Keputusan Menteri tersebut dimasukan ke dalam batang tubuhundang-undang yang mengatur mengenai rumah susun agar pengaturannya menjadilebih tegas.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the selling of a condominium per unit or apartmentwhich is done based on off-plan system that is a system that makes it possible ofbuying and selling with an advance order of a condominium per unit before it is beingbuilt and it is consisted in a Preliminary Purchase Agreement. This research is usingnormative method with qualitative approach, thus this research can obtain an analysisof how big are the risks and the problems possible to happen using theselling/marketing with an off-plan system of a condominium per unit, particularlyproblems that arise from selling a condominium per unit in apartment X, NorthJakarta with an off-plan system. The result of this research suggested that an off-planselling system could be done in a buying or selling of a condominium per unit inaccordance with the land agreement in Indonesia, because an off-plan selling systemis only an advance agreement based on Minister’s Judgment, if only that advanceagreement would not become a basic for a transfer privilege of a condominium perunit because in this case the transfer privilege has not been occurred, therefore thismatter is in favor of the land agreement in Indonesia, particularly in buying andselling of the land. Consequently, a control and intentions in Minister’s judgment isbetter off included in the body of constitution regarding a condominium so that theregulation is more determined"

"Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas yang disertai dengan Surat Kuasa Menjual yang mengabaikan (waive) Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merupakan perjanjian simulasi (pura-pura) oleh kreditor yang berada di posisi unggul secara ekonomis atas suatu hutang piutang dengan debitor, artinya bahwa pada dasarnya hubungan hukum antara kreditor dengan debitor adalah hutang piutang, namun antara mereka tidak dibuat suatu Akta Pengakuan Hutang, Perjanjian Kredit, atau akta lain yang serupa maksudnya. Akta yang dibuat oleh kreditor dan debitor tersebut di hadapan Notaris adalah berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas disertai dengan Surat Kuasa Menjual yang mengabaikan (waive) Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik kuasa menjual itu langsung terdapat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas tersebut maupun dibuat terpisah dengan Akta Kuasa Menjual. Sehingga, seolah-olah menunjukkan bahwa hubungan hukum antara kreditor dan debitor tersebut adalah jual beli, bukan hutang piutang. Permasalahannya adalah bagaimana keabsahan pemberian kuasa menjual yang mengabaikan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan perjanjian simulasi yang digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli dan bagaimana perlindungan terhadap pemberi kuasa menjual tersebut dalam perjanjian simulasi dimana ia telah melepaskan haknya dan berusaha untuk menarik kembali haknya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif analitis, data sekunder, bahan hukum primer, sekunder, tersier, alat pengumpulan data studi dokumen (bahan pustaka), metode analisis data kualitatif, serta bentuk hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian penulis adalah perjanjian simulasi merupakan suatu penyelundupan hukum sehingga akibatnya adalah batal demi hukum dan debitor (pemberi kuasa) masih terlindungi oleh hukum dengan dapat bernegosiasi dengan kreditor (penerima kuasa) untuk membuat perjanjian baru. ......This thesis is about Sale Purchase Binding Agreement which is already full paid followed with Sale Power of Attorney which waived Article 1813 of Indonesian Civil Code as the based to drawn up Sale Purchase Deed before Land Deed Official which is simulation agreement by the powerful in economy's creditor of a debt with debtor, it means that basically their legal relationship is debt and credit, but they did not make a Acknowledgement of Indebtedness Deed, Credit Agreement, or others deed that have the same meaning. The deed that they make before Notary is Sale Purchase Binding Agreement which is already full paid followed with Sale Power of Attorney which waived Article 1813 of Indonesian Civil Code, either that Sale Power of Attorney is included in the Sale Purchase Binding Agreement or separately made in a Power of Attorney Deed. The result is, showed as if that their legal relationship is sale purchase, not debt and credit. The problems are how's the legality of Sale Power of Attorney which Waived Article 1813 of Indonesian Civil Code which is a simulation agreement as the based to drawn up Sale Purchase Deed and how's the protection towards sale power of attorney giver in a simulation agreement where he had remove his right and trying to take his right back. In this research writer is using juridical normative research form, descriptive analytical research typology, secondary data, primary, secondary, and tertiary legal material, document studies (library material) data incorporation tool, qualitative data analytical method, and descriptive analytical research result form. Writer's research result are that simulation agreement is a legal smuggling with null and void by law consequence and debtor (attorney giver) is still protected by the law where he is possible to negotiate with creditor (attorney receiver) in making a new agreement. "