Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini akan membahas mengenai perlindungan pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk dengan adanya pengecualian penawaran tender wajib yang wajib dilakukan oleh Industrial Bank of Korea selaku pihak yang mengambilalih perusahaan terbuka. Keberadaan pengecualian dilakukannya penawaran tender wajib menghilangkan kesempatan pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk agar saham yang mereka miliki dibeli oleh pengendali baru dengan harga yang sama dengan harga pengambilalihan atau harga yang lebih tinggi. Atas dasar tersebut, apakah terdapat perlindungan hukum pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk atas adanya pengecualian penawaran tender wajib dan apakah ketentuan penawaran tender wajib dapat dikesampingkan atas dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Penulisan ini menggunakan penelitian doktrinal dengan tujuan untuk meneliti dan menganalisis apakah terdapat perlindungan hukum dan apakah ketentuan penawaran tender wajib dapat dikesampingkan. Dengan tidak dilaksanakannya penawaran tender wajib, pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk tidak memperoleh perlindungan hukum yang timbul dari penawaran tender wajib. Ketentuan penawaran tender wajib tidak dapat dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan penawaran tender wajib tetap harus dilaksanakan oleh Industrial Bank of Korea selaku pengendali baru dari PT Bank Agris Tbk.......This research will discuss the protection of minority shareholders of PT Bank Agris Tbk with the exemption of mandatory tender offer which must be conducted by Industrial Bank of Korea as the party that takes over the public company. The existence of the exemption to the mandatory tender offer eliminates the opportunity of minority shareholders of PT Bank Agris Tbk to have their shares purchased by the new controller at the same price as the takeover price or a higher price. On that basis, whether there is legal protection for minority shareholders of PT Bank Agris Tbk on the exemption of mandatory tender offer and whether the provision of mandatory tender offer can be exempted on the basis of the implementation of laws and regulations in the field of banking. This research uses doctrinal research with the purpose of examining and analyzing whether there is legal protection and whether the provision of mandatory tender offer can be exempted. By not implementing the mandatory tender offer, the minority shareholders of PT Bank Agris Tbk do not obtain legal protection arising from the mandatory tender offer. The provision of mandatory tender offer cannot be exempted by banking laws and regulations and the mandatory tender offer must still be implemented by Industrial Bank of Korea as the new controller of PT Bank Agris Tbk."

"Sektor perbankan memiliki posisi vital dalam menjaga stabilitas perekonomian negara. Strategi akuisisi merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menjaga kesehatan sistem perbankan. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan akuisisi bank berbentuk perusahaan terbuka oleh lembaga keuangan bank. Pelaksanaan akuisisi bank berbentuk perusahaan terbuka tidak hanya tunduk pada aturan di bidang perbankan melainkan juga wajib tunduk pada aturan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai pelaksanaan MTO. Aturan tersebut secara spesifik diatur melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR/1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Dengan adanya aturan tersebut, maka dengan pendekatan yuridis-normatif skripsi ini akan meninjau mengenai penerapan pelaksanaan akuisisi PT Bank Mitraniaga Tbk (NAGA) oleh Industrial Bank of Korea (IBK) dan meninjau kepemilikan saham IBK setelah dilakukannya akuisisi dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Dengan adanya aturan mengenai batas kepemilikan saham bank umum diharapkan dapat menjadi pelindung perekonomian Indonesia khususnya pada sektor perbankan.Kata kunci: akuisisi, bank, penawaran tender wajib (MTO), batas kepemilikan saham.......The banking sector has a vital position in maintaining the stability of the country's economy. The acquisition strategy is one of the steps taken by the government to maintain the health of the banking system. This thesis discusses the implementation of bank acquisitions in the form of public companies by bank. The acquisition of a bank in the form of a public company is not only subject to the rules in the banking sector but also must comply with the rules in the capital market that govern the implementation of the MTO. These rules are specifically regulated through Decree of the Directors of Bank Indonesia Number 32/51 / KEP / DIR / 1999 concerning Requirements and Procedures for Mergers, Consolidations, and Acquisitions of Commercial Banks and Financial Services Authority Regulation Number 9 / POJK.04 / 2018 concerning Public Company Takeovers. Then, with a juridical-normative approach this thesis will review the implementation of the acquisition of PT Bank Mitraniaga Tbk (NAGA) by the Industrial Bank of Korea (IBK) and review the ownership of IBK shares after the acquisition is associated with Government Regulation No. 29 of 1999 concerning Purchases of Commercial Bank Shares and Financial Services Authority Regulation Number 56 / POJK.03 / 2016 concerning Commercial Bank Share Ownership. With the existence of rules regarding the limit of share ownership of commercial banks, it is expected to be able to protect the Indonesian economy, especially in the banking sector. acquisition, bank, MTO, share ownership limit."

"Pengambilalihan di pasar modal Indonesia telah menjadi salah satu kegiatan yang kerap kali dilakukan dikarenakan berbagai manfaat yang dihasilkannya untuk pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. Skripsi ini membahas peraturan tentang pengambilalihan pada perusahaan publik yang tunduk pada hukum pasar modal Indonesia. Secara khusus, pokok pembahasan muncul dari isu metode pengambilalihan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan dampaknya terhadap penegakan kewajiban lain yang diatur. Melalui penelitian hukum normatif yuridis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengambilalihan dengan pendekatan kualitatif mengakibatkan beberapa masalah utama yang timbul dari realisasi bahwa pengambilalihan secara kualitatif tampaknya tidak memiliki definisi hukum yang pasti atau absolut, karena pendekatan tersebut berasal dari konsep pengendalian yang memiliki lingkup pengertian yang luas. Hal tersebut menetapkan bagaimana ambang batas untuk melakukan pengambilalihan secara kualitatif terbuka untuk berbagai penafsiran dan pemahaman, sehingga menjadi masalah yang lebih besar karena berpotensi untuk menghentikan penegakan kewajiban - khususnya penawaran tender wajib - yang timbul dari pelaksanaan pengambilalihan seperti yang diatur dalam hukum pasar modal. Selain itu, skripsi ini memaparkan studi kasus yang pada akhirnya menyimpulkan bagaimana pengambialihan yang dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam pengaturan pengambilalihan, dan harus melibatkan penegakan yang ketat oleh badan pengawas yang berwenang.......Acquisition in the Indonesian capital market has emerged as a popular conduct due to the benefits that it brings for a company’s growth and expansion. This thesis examines the regulation on acquisitions upon public companies subjected to the Indonesian capital market law. In particular, the focus issue arises from the method of conducting acquisition by the qualitative approach, and its implications towards the enforcement of other obligations regulated. By conducting a juridical normative legal research, it can be concluded that the implementation of acquisitions by qualitative approaches entails to several key issues resulting from the realization that qualitative acquisition appears to have no absolute legal definition, as the approach is derived from the broad concept of control. This establishes how the threshold to conduct qualitative acquisition is open to various interpretations and understandings, which becomes an even bigger issue as it can potentially halt the enforcement of obligations – particularly the mandatory tender offer – arising from conducting acquisition in the capital market law. Moreover, the thesis provides a case study that ultimately concludes how acquisitions conducted by method of the qualitative approach highlights a legal uncertainty within the laws of acquisition, and must involve strict enforcement by the authorized regulatory bodies."

"ABSTRAKDiundangkannya Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum secara tidak langsung telah menciptakan pengecualian untuk melakukan Penawaran Tender Wajib bagi bank yang terdaftar dalam pasar modal. Pengecualian terhadap kewajiban tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban bank sebagai perseroan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

---

ABSTRACtThe enactment of Bank Indonesia Regulation on the Shares Ownership of Commercial Bank creates an indirect exemption to exercise the obligation of Mandatory Tender Offer for bank listed in capital market. The exemption over the obligation doesn’t necessarily relieve bank’s obligation as a limited company to protect the interest of minority shareholders."