Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Program Jaminan Mutu/QA puskesmas dilaksanakan sejak tahun 1998 mempunyai beberapa indikator, salah satunya adalah kepatuhan petugas terhadap standar ANC. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah proyek penerapan program QA yang dilaksanakan pada enam puskesmas yaitu Tambun, Cibarusah 1, Babelan 1, Sriamur, Tarumajaya dan Kedungwaringin . Hasil Rakerkesda Kabupaten Bekasi Juni 2000 menunjukkan bahwa dalam satu tahun terakbir tidak ada lagi angka tingkat kepatuhan petugas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran informasi tentang faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas terhadap standar ANC pada enam puskesmas di Kabupaten Bekasi, tahun 2000. Penelitian ini mengunakan disain Cross-sectional dengan pendekatan kuantitalif dengan jumlah sample total populasi sebanyak 42 orang petugas pelayanan ANC. Pengumpulan data untuk memperoleh tingkat kepatuhan dilaksanakan dengan mengamati petugas di dalam memeriksa ibu hamil (ANC) dengan menggunakan altar tilik, untuk memperoleh gambaran faktor yang berhubungan dengan kepatuhan, setelah selesai pengamatan, responder di pinta mengisi kuesioner. Hasil penelitian memperlihatkan pada 42 petugas pelayanan ANC (bidan) yang diteliti maka 66,7% patch; 92,7% sudah pernah mengikuti pelatihan QA; 71,4% merasa disupervisi dengan baik; 95,2% memiliki motivasi baik; 52,4% memiliki pengetahuan baik; 83,3% memiliki beban kerja ringan; 92,7% mengatakan alatnya lengkap dan mengadakan bahwa standar ANC adalah mudah. Dari 7 variabel yang berhubungan dengan kepatuhan petugas, maka hanya variable supervisi yang menunjukkan adanya hubungan bermakna secara terbalik dengan nilai p = 0.036. Kesimpulan secara umum adalah bahwa tingkat kepatuhan petugas terhadap standar ANC di 6 puskesmas Kabupaten Bekasi belum baik dan disarankan kepada: Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi: Agar memperbaiki cara pendekatan supervisi sehingga sesuai dengan pedoman laporan supervisi program QA dengan mengadakan pelatihan/ refreshing. Menekankan kepada kepala puskesmas untuk meningkatkan kegiatan supervisi intern dan menempelkan standar pelayanan pada tempat-tempat pelayanan/pemeriksaan. Menciptakan system reward & punishment yang sesuai dengan kondisi puskesmasnya bagi petugas yang patuh dan dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan. Menyusun ulang uraian tugas para bidan agar tidak saling mengandalkan disertai dengan pengawasan disiplin yang sesuai. Mengadakan rotasi penempatan bidan. Bagi Departemen Kesehatan: Mengkaji ulang daftar tilik& pedoman yang ada, terutama instrumen untuk mengukur pengetahuan dan motivasi petugas serta penetapan out of point yang diseragamkan bagi semua puskesmas. Menerapkan total quality manajemen di puskesmas tidak hanya quality assurance raja. Mempersiapkan program peningkatan mutu pelayanan di puskesmas yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing (tidak generalisasi) yang dimulai sejak dari perencanaan.Menetapkan standar mutu bagi peralatan puskesmas disertai dengan pengawasan yang sesuai. Bagi Pusdiklat/Bapelkes: Menata ulang kurikulum pelatihan program QA.Menata ulang proses belajar mengajar terutama proporsi waktu antara teori dan praktek. Menyusun/menyiapkan program pelatihan untuk refreshing/pengayaan tentang program jaminan mutu/QA.Mengadakan evaluasi pasca pelatihan tentang program QA. ......Since 1998 Quality Assurance Programmed has been established in public health centers and one of its indicators is compliance rate. Bekasi District Health Office holds this programmed in six public health centers which one , Cibarusah I, Babelan I, Kedungwaringin, Tambun, Tarumajaya and Sriamur, According to Bekasi District Health Office Annual Meeting in June 2000 data about compliance rate of the health providers/midwives since October 1999 has not been available. This study aims to obtain information about magnitude of compliance rate and its related factors that provide antenatal care in six public health centers in Bekasi District Health Office in 2000. A Quantitative approach using cross sectional design was used in this study comprising 42 samples, which are as a total population_ Data collection has Checklist and questionnaire was used to measure compliance rate and another variables. The results are 66, 7% comply; 92,7% trained; 71,4% good supervision; 95,2% motivated; 52,4% good knowledge; 83,3% light workload; 92,7% fully facilities and all of them said that the standard is applicable. But only supervision variable was indicate significant correlation with compliance rate with p value = 0.036. Generally, the conclusion was six public health centers in Bekasi show low compliance rate of antenatal care. So the recommendation for: Bekasi District Health Office are: refreshing/retraining of midwives to increase supervision approach; increasing internal supervision by Head of public health centre and hang on to the standard; creating reward & punishment system; restating & rotation of midwives. Ministry of Health is: Reassessment of the Checklist; total quality management implementation in public health centre with local orientation/ local need; standardize of health facilities. Centre of Education and Training Health are: redesigning of curriculum; redesigning of classes and exercise length of time proportion; preparing refreshing training programmed; QA post training evaluation.

Abstrak :
Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) merupakan pendekatan yang menyeluruh, sistematis dan teringrasi antara semua program pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita, mencakup pelayanan promotif, pelayanan preventif, dan pelayanan kuratif yang untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas manajemen program maupun manajemen kasus yang mengacu pada kualitas tata laksana kasus sehingga angka kematian bayi dan balita dapat diturunkan. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran tingkat kepatuhan petugas terhadap prosedur MTBS dan faktor ? faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif menggunakan desain cross secsional dengan jumlah sampel 97 petugas pelaksana MTBS dan 291 pengamatan terhadap pelaksanaan prosedur MTBS di puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Nagan Raya. Pengumpulan data dengan pengamatan langsung saat petugas melayani balita sakit dengan menggunakan daftar tilik dan wawancara dengan petugas MTBS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan cut off point kepatuhan 80 % , rata-rata tingkat kepatuhan petugas adalah 74,96 % dengan kepatuhan tertinggi 96,9 % dan terendah 22,7 %. Hasil uji statistik secara multivariat didapatkan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan adalah beban kerja, sarana prasarana, dan komitmen pimpinan terhadap program MTBS. Sedangkan faktor pendidikan menjadi variabel konfonding dalam penelitian ini. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan adalah faktor komitmen pimpinan, dimana diperoleh nilai OR 8,684, artinya petugas puskesmas dengan komitmen pimpinan yang baik akan berpeluang patuh 8,7 kali lebih besar dibandingkan dengan petugas yang komitmen pimpinannya rendah terhadap program MTBS setelah dikontrol oleh variabel beban kerja, sarana prasarana dan pendidikan. Bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya perlu meningkatkan komitmennya terhadap program MTBS dan mendistribusikan tanggung jawab yang proporsional bagi semua staf sesuai dengan prinsip ? prinsip manajemen mutu terpadu (Total Quality Manajemen) dan selalu melakukan perbaikan kinerja secara terus menerus dalam menerapkan prosedur MTBS dengan menggunakan siklus PDCA (Plan - Do - Check - Act). ......Integrated Management of Childhood illness (IMCI) is an integrated, systematic and total approach among all of babies and children under five years old health services programme, including promotion, preventive, and curative services to improve the programme management quality as well as cases handling that refer on cases management quality so that affected to the decreasing of infant and children under five years old mortality rate. The objectives of the study are to obtain the description of Health officer obey code of conduct rate regarding IMCI and confounding factor at Nagan Raya District. The study methods utilized quantitative approach with cross sectional design, total sample are 97 health officers that conducted IMCI and 291 observations regarding IMCI code of conduct at public health centre and sub-public health centre in Nagan Raya District. The data collected by direct observation during health officer serving the illness baby with using check list and interviewing the health officer that doing IMCI. The study output showed that obey cut off point is 80 %, the average obey rate of health officer is 74, 96 % with highest obey rate is 96, 9 % and the lowest is 22, 7 %. The output of statistical tested by multi variant found the factors that have relation to the obey code of conduct are working load, facilities of IMCI, and managerial commitment regarding IMCI Programme. The education level factor becomes a confounding variable in the study. The most dominant factor that influent the obey code of conduct is managerial commitment which is the OR value 8,684, that?s mean the health officer with managerial commitment that higher commitment affected to health officer IMCI to have 8,7 times more obey than the managerial commitment that has lower after controlled by working load, facilities, as well as education level variable. District Health Office and Public Health Centre in Nagan Raya District need to improve their commitment regarding IMCI programme and shall distribute proportional responsibility for whole staffs based on Total Quality Management principles and continues performance improvement in implementation of IMCI code of conduct by utilizing PDCA cycle (Plan - Do - Check - Act).

Abstrak :
Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan primer di Indonesia dituntut untuk menerapkan keselamatan pasien dalam pelayanan yang diberikan. Langkah awal penerapan keselamatan pasien di puskesmas, adalah dengan mengukur budaya keselamatan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran keselamatan pasien pada petugas yang bekerja di Puskesmas Kota Bekasi yang telah diakreditasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur budaya keselamatan pasien dengan menggunakan instrumen MOSPSC (Medical Office Survey on Patient Safety Culture) dari AHRQ (Agency of Health Research and Quality), kemudian dilanjutkan metode kualitatif untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat budaya keselamatan pasien di puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan budaya keselamatan pasien pada petugas puskesmas dalam kategori budaya sedang. Tidak ada perbedaan budaya keselamatan pasien pada kelompok petugas yang kesemuanya termasuk kategori budaya sedang. Kerja sama tim merupakan komponen budaya keselamatan dengan presentase tertinggi dan termasuk kategori baik (84,2%). Presentase terendah budaya keselamatan pasien di puskesmas adalah pada komponan tekanan dan kesibukan kerja (36,3%). Pemerintah baik pusat maupun daerah perlu mempertimbangkan kembali kesesuaian antara program yang dibebankan kepada puskesmas dengan jumlah tenaga yang tersedia di puskesmas. Hal ini diperlukan agar puskesmas dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal termasuk penerapan budaya keselamatan pasien di Puskesmas.

---

Puskesmas is the leading of primary health services in Indonesia and required to implement patient safety in the services provided. The initial step in implementing patient safety at the puskesmas is to measure the patients safety culture. This study aims to determine the description of patient safety in officers whose working at accredited Puskesmas in Bekasi. This study used a quantitative method to measure the patient safety culture using the MOSPSC (Medical Office Survey on Patient Safety Culture) instruments from AHRQ (Agency of Health Research and Quality), then followed by qualitative methods to determine the supporting factors and inhibiting factors of patient safety implementation in puskesmas. The results of the study showed a patient safety culture in puskesmas officers in the medium culture category. There is no difference in patient safety culture in the group of workers based on the profession, all of which are in the moderate category. Team work was a component of safety culture with the highest score and including good categories (84,2%). The lowest score of patient safety culture at the puskesmas was in the component of work pressure and pace (36,3%). The central and regional governments need to reconsider the compatibility between the programs charged to the puskesmas and the number of staff available at the puskesmas. This is needed so that the puskesmas can carry out its duties and functions optimally including the application of a patient safety culture at the Puskesmas.

Abstrak :
Filariasis adalah masalah kesehatan masyarakat terutama di Indonesia Timur, namun pada tahun 2013 muncul delapan kasus baru di Jakarta Selatan sehingga perlu dilakukan pemberian obat masal pencegahan (POMP) filariasis. Untuk melaksanakan POMP, petugas perlu diberikan pengetahuan mengenai filariasis. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efek penyuluhan dalam meningkatkan pengetahuan petugas pusat kesehatan masyarakat di Jakarta Selatan mengenai siklus hidup filariasis. Penelitian menggunakan desain pre-posttest study. Data diambil dengan total sampling pada tanggal 26 Juni 2013di kantor Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Pengetahuan dinilai berdasarkan jawaban di kuesioner yang berisi enam pertanyaan mengenai siklus hidup filariasis. Survei dilakukan sebelum dan sesudah penyuluhan. Peserta yang hadir 52 orang, laki-laki 26 orang dan perempuan 26 orang. Pada pretest 20 orang berpengetahuan baik, 19 orang sedang dan 13 orang kurang. Pada posttest 39 orang berpengetahuan baik, 8 orang sedang dan 5 orang kurang. Terdapat perbedaan signifikan pada hasil pretest dan posttest (Marginal Homogeneity Test, p<0,001). Disimpulkan pendidikan kesehatan dalam bentuk kuliah efektif meningkatkan pengetahuan petugas puskesmas. ...... Filariasis is a public health problem, especially in eastern Indonesia, but in 2013 eight new cases emerged in South Jakarta making it necessary that preventive mass drug administration (POMP) for filariasis be carried out. To implement POMP, healthcare workers should be given knowledge on filariasis. The purpose of this study was to determine the effect of education on increasing the knowledge of workers from health centres in South Jakarta about the life cycle of filariasis. This research was conducted using a pre-posttest study design. The data was taken by total sampling on June 26 2013 in a Health Sub-Department in South Jakarta. Knowledge was assessed based on answers to a questionnaire containing six questions about the life cycle of filariasis. Surveys were conducted before and after health education. There were 52 participants; 26 men and 26 women. 20 people had good pretest knowledge, 19 people moderate and 13 people poor. 39 people had good posttest knowledge, 8 people moderate and 5 people poor. There was a significant difference in the pre and posttest results (Marginal Homogeneity Test, p < 0.001). It is concluded that health education in the form of a lecture session is effective in increasing the knowledge of healthcare workers.