Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas terkait penatausahaan/pengelolaan dana dekonsentrasi pada SKPD BPMPKB Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 dan 2014. Analisis yang dilakukan mengenai penatausahaan/pengelolaan dan pelaporan serta hambatan yang dialami dalam penatausahaan/pengelolaan dana dekonsentrasi di satuan kerja tersebut. Data yang dianalisis terdiri atas dokumen-dokumen terkait penatausahaan/pengelolaan dan pelaporan dana dekonsentrasi tersebut. Kesimpulan dari skripsi ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana di BPMPKB pada tahun 2013 sudah cukup baik, begitu juga pada tahun 2014, karena secara umum BPMPKB sudah menerapkan peraturan-peraturan terkait, dan mengikuti prosedur penatausahaan/pengelolaan keuangan meskipun masih terdapat beberapa kekurangan.

---

This final paper aims to determine the accountability related to the administration/management of SKPD BPMPKB deconcentration fund in Jakarta in 2013 and 2014. The analysis conducted on the administration/management and reporting as well as the constraints experienced in administration/management of deconcentration fund in the work unit. Data that were analyzed consists of documents related to the administration/management and reporting of the deconcentration fund. The conclusion of this paper is the accountability of the management of funds in BPMPKB in 2013 is quite good, so was in 2014, because in general BPMPKB has already implemented related regulations, and followed the procedures of administration/financial management although there are still some drawbacks.

Abstrak :
Anemia di Indonesia masih menjadi masalah gizi utama di berbagai kalangan usia termasuk balita sebagai salah satu kelompok paling rentan. Balita anemia dapat terjadi akibat berbagai faktor dan perlu diintervensi sedini mungkin untuk mencegah akibat lain yang memengaruhi kesehatan dan pertumbuhan nya di kemudian hari. Anemia pada balita Provinsi DKI Jakarta menunjukkan prevalensi tertinggi dibandingkan tingkat wilayah provinsi lainnya di pulau Jawa. Penelitian cross-sectional ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko terjadinya anemia pada balita usia 12-59 bulan berdasarkan faktor individual, faktor orang tua, dan faktor makanan. Data diperoleh dari IFLS 5 Tahun 2014/2015 yang dilakukan oleh RAND Corporation sebanyak 172 balita usia 12-59 bulan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian dilakukan melalui analisis kuantitatif secara univariat, bivariat, dan multivariat. Hasil penelitian diperoleh prevalensi kejadian anemia pada balita usia 12-59 bulan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 53,5% dan faktor risiko dominan terjadinya anemia adalah usia dengan p-value = <0,025 (OR=2,396 (1,165-4,926)) setelah dikontrol oleh variabel status gizi menurut PB/U atau TB/U. Usia 12-23 bulan adalah usia penting yang harus menjadi perhatian orang tua untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi seimbang serta kesehatannya untuk mencegah risiko terjadinya anemia. Dinas kesehatan Provinsi DKI Jakarta, instansi kesehatan, dan petugas kesehatan yang terlibat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setempat perlu memberi perhatian pada upaya pencegahan anemia pada balita. ......Anemia in Indonesia is still a major nutritional problem for various ages, including children under five as one of the most vulnerable groups. Under-five anemia can occur due to various factor, and it is necessary to prevent as early as possible to avoid other consequences that affect children’s health and growth in the future. Anemia in children aged 12-59 months DKI Jakarta Province shows the highest prevalence compared to other provincial areas on the island of Java. This cross-sectional study aims to determine the risk factors for anemia in children aged 12-59 months based on individual factors, parental factors, and dietary factors. Data obtained from IFLS 5 Year 2014/2015 conducted by RAND Corporation as many as 376 toddlers aged 12-59 months in DKI Jakarta Province. The research was conducted through univariate, bivariate and multivariate quantitative analysis. The results showed that the prevalence of anemia in children aged 12-59 months in DKI Jakarta Province was 53.5% and  the dominant risk factor for anemia was age p-value=<0,025 (OR=2,396 (1,165-4,926)) after being controlled by variables of nutritional status according to HAZ. The age of 12-23 months is an important age to be a concern for parents to meet their balanced nutritional and health needs to prevent the risk of anemia. DKI Jakarta Provincial Health Office, health agencies, and health workers involved from DKI Jakarta Provincial Government need to pay attention to prevent anemia in children under five.

Abstrak :
Minimnya perlindungan atas hak pekerja perihal upah mengakibatkan pekerja di kantor Notaris X masih memperoleh upah di bawah upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Upah ialah imbalan yang diberikan oleh perusahan kepada seseorang atas jasa kerja yang dilakukannya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di perusahaan yang dimaksud. Upah yang layak bagi pekerja selalu menjadi hal yang penting yang diperjuangkan oleh buruh. Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pemaparan fakta-fakta atau untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai obyek penelitian. Jenis data yang dipergunakan adalah menggunakan jenis data sekunder atau data kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau bahan pustaka serta didukung dengan hasil wawancara dengan responder atau informan. Pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Pemberian upah sendiri mempunyai tujuan sebagai bentuk timbal balik yang diberikan oleh pemberi kerja atas jasa yang diberikan oleh pekerjanya, yang kemudian upah yang diterima oleh pekerja tersebut akan digunakan oleh masing-masing pekerja untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kantor Notaris X sendiri merupakan suatu bentuk usaha yang tidak masuk dalam kategori usaha kecil dan mikro, sehingga pengaturan pengupahannya haruslah tunduk pada ketentuan upah minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Penerapan hukum upah minimum provinsi dki jakarta pada pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu di kantor notaris x wilayah jakarta timur masih belum berjalan secara optimal. Petugas Pengawas Ketenagakerjaan harus tegas memberikan sanksi terhadap pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Petugas Pengawas Ketenagakerjaan harusnya melakukan monitoring ke perusahaan UMKM, kantor firm’a, kantor notaris, dan badan usaha lainnya. Pekerja harus lebih paham mengenai hak- hak yang seharusnya diperoleh oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. ......The lack of protection for workers' rights regarding wages has resulted in workers at Notary X's office still receiving wages below the DKI Jakarta Provincial minimum wage. Wages are compensation given by the company to a person for the services he performs to carry out certain jobs in the company in question. Decent wages for workers have always been an important thing that workers strive for. The type of research to be carried out is descriptive research, namely research that is intended to provide an overview and presentation of facts or to provide data that is as precise as possible regarding the object of research. The type of data used is secondary data or library data. The data collection tool used is in the form of document studies or library materials and is supported by the results of interviews with respondents or informants. Data processing was carried out using a qualitative method, namely a research method that produces descriptive analytical data. Remuneration itself has a purpose as a form of reciprocity given by the employer for the services provided by the worker, which then the wages received by the worker will be used by each worker to meet their respective needs. The Notary X Office itself is a form of business that is not included in the small and micro business category, so that the wage arrangement must comply with the minimum wage provisions determined by the government. The implementation of the law on the minimum wage for the province of DKI Jakarta for workers with an unspecified time agreement at the Notary X office in the East Jakarta region is still not running optimally. Labor inspectors must firmly impose sanctions on employers who do not comply with the provisions of the labor laws and regulations. Labor inspectors should monitor MSME companies, firm offices, notary offices and other business entities. Workers must understand more about the rights that should be obtained by workers in accordance with applicable laws and regulations.

Abstrak :
Potensi zakat profesi di BAZIS Provinsi DKI Jakarta sungguh sangat besar, tetapi hasil pengumpulan zakat profesi setiap tahunnya masih jauh dari yang diharapkan. Padahal di sisi lain, muzakki non PNS tersebut adalah muzakki yang memiliki pendapatan di atas nishab dan secara struktural, muzakki non PNS mendapatkan fasilitas dari Pemda. Kesenjangan hasil dengan asumsi pengumpulan zakat profesi diduga karena seorang muzakki non PNS dalam mengambil keputusan menunaikan zakat profesi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi muzakki non-PNS adalah pengetahuan agama, pendapatan, manajemen, sosialisasi, regulasi pemerintah daerah dan domisili. Penelitian ini menggunakan analisis model Jogit, dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pendidikan agama dan sosialisasi yang mempengarhm' keputusan muzakki dalam menunaikan zakat profesinya di BAZIS Provinsi DKI Jakarta. ......Potential due zakat profession in Amil body infaq and Sadaqah Zakah (BAZIS) Province DKI Jakarta was very large but the results of the zakat collection profession each year is stiil far from the expected. Whereas on the other side muzakky non civii servants who have income muzaki above nishab and structwally, non-civil servants get muzaki facilities front local government. Gap results assuming the collection of zakat profession allegedly because of a non civil servants muzakki in making decisions give ti charirty the profession is influenced by several factors. Factors that may affect the expected non civil servants are mozakki religious knowledge, revenue, management, socialization, regulation of local government and housing. His stdy uses logjt models and analysis of research resultas can be conduded that the fectot of religious underelanding and socialization are factors that infhience decisions in muzakki non civil servants give to charity in BAZIS DKI Jakarta Province.

Abstrak :
Tingginya penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya serta adanya kebijakan earmarking Pajak Kendaraan Bermotor untuk penyediaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum, seharusnya dapat mengatasi masalah terkait dengan kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta. Earmarking Tax mengatur anggaran atas penyediaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum serta menjamin ketersediaan dana atas anggaran tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada  penerapan earmarking pada pajak kendaraan bermotor untuk penyediaan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya, DKI Jakarta belum sepenuhnya menerapkan earmarking pajak kendaraan bermotor karena proses dalam penganggaran general financing system. Dana untuk penyediaan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum tidak bersumber langsung dari hasil pajak kendaraan bermotor melainkan dari total pendapatan yang terdapat di APBD. Faktor pendukung atas penerapan earmarking pajak kendaraan bermotor tersebut adalah adanya partipasi aktif dari masyarakat dalam proses penganggaran melalui musrenbang. Faktor penghambat atas penerapan earmarking pajak kendaraan bermotor tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan perhatian perangkat pemerintah daerah mengenai earmarking serta tidak selarasnya sistem penganggaran dengan kebijakan earmarking tax. ......The increasing of motor vehicle tax revenue in DKI Jakarta Province each year and the existence of Vehicle Tax earmarking policy spesifically for construction and maintenance of roads and public transportation modes, should be able to overcome problems associated with congestion that occurs in DKI Jakarta. Earmarking Tax regulates the budget for providing construction and maintenance of roads and public transportation and ensures the availability of funds for the budget. This study focuses on the budget allocation of motor vehicle tax earmarking for the supply and maintenance of roads and public transportation modes. This research was conducted with a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. As a result, DKI Jakarta not fully applies the earmarking tax policy. They implement a general revenue system that contradict with the earmarking policy. Funds for the provision and maintenance of roads of public transportation do not funded directly from the results of the motor vehicle tax but rather from the total revenue contained in the APBD. The supporting factors for the implementation of the earmarking of vehicle tax is the active participation of the society regarding the APBD process, the number of DKI Jakarta APBDs which relatively large. The inhibiting factors for the implementation of motor vehicle tax earmarking are the lack of knowledge and attention of the regional government apparatus regarding earmarking and the inconsistency of the budgeting system with the earmarking tax policy.

Abstrak :
Sejak WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemik pada 12 Maret 2020, hampir seluruh negara di dunia telah terjangkit COVID-19. Hal tersebut tentu menarik perhatian dunia karena jutaan korban dan dampak lain yang ditimbulkan selama pandemi ini. Indonesia juga turut berupaya memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dalam mengatasi wabah COVID-19. Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah episentrum penyebaran COVID-19 dengan kasus tertinggi di Indonesia, maka diperlukan upaya perilaku pencegahan pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengetahuan COVID-19 dengan perilaku social distancing dalam upaya pencegahan COVID-19 pada masyarakat di DKI Jakarta. Penelitian dengan pendekatan metode kuantitatif, desain cross sectional, dilakukan pada 408 orang yang berusia 15-64 tahun dan diambil secara random sampling dari seluruh wilayah DKI Jakarta. Data dikumpulkan dengan metode responden mengisi kuesioner secara mandiri yang dilakukan secara online dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai COVID-19, seperti gejala, penularan, pencegahan, dan penyembuhan. Hasil tersebut juga sejalan dengan perilaku social distancing yang dimiliki oleh masyarakat, dimana perilaku masyarakat sudah cukup baik dalam menjaga jarak di tempat umum, menghindari zona merah, penggunaan transportasi umum dan menghindari kegiatan yang melibatkan banyak orang. Selain itu, ditemukan adanya hubungan signifikan antara pekerjaan dengan riwayat kejadian COVID-19 dengan p value sebesar 0,027. Oleh karena itu, pencegahan COVID-19 perlu lebih ditingkatkan khususnya dalam penerapan kegiatan bekerja agar mencegah adanya kemunculan kluster perkantoran. Pentingnya peningkatan edukasi dan sosialisasi yang efektif dan konsisten melalui berbagai media untuk pengetahuan dan perilaku yang masih kurang baik, melakukan penyuluhan tentang pakai masker yang benar, serta meningkatkan penerapan kebijakan dan kedisiplinan di semua sektor. ......Since WHO declared COVID-19 as a pandemic on March 12, 2020, almost all countries in the world have been infected by COVID-19. This phenomenon certainly attracted world attention because of the millions of victims and other impacts caused during this pandemic. Indonesia is trying to provide appeals to the public in overcoming the COVID-19 outbreak. DKI Jakarta Province is the epicentre of the spread of COVID-19 with the highest cases in Indonesia, therefore, the people need preventive effort. This study aims to analyze the relationship between the knowledge of COVID-19 and social distancing behaviour to prevent COVID-19 in people in DKI Jakarta. The research with a quantitative method approach, cross-sectional design, was conducted on 408 people aged 15-64 years and taken by random sampling from all areas of DKI Jakarta. Data were collected using respondents filling out questionnaires independently, which was done online and analyzed descriptively. The study result indicates that the community already has a good knowledge of COVID-19, such as the symptoms, transmission, prevention, and healing process. These results are also in line with the people’s social distancing behaviour, where people's behaviour is quite good in maintaining distances in public places, avoiding red zones, using public transportations and avoiding activities that involve many people. In addition, a significant relation was found between a job and a history of COVID-19 events with a p-value of 0.027. Therefore, the prevention of COVID-19 needs to be further improved, especially in the implementation of work activities to prevent the emergence of office clusters. The importance of escalating effective and consistent education and socialization through various media for knowledge and inadequate behaviour, conducting advisory about wearing masks correctly, and increasing the application of policies and discipline in all sectors.

Abstrak :
Skripsi ini berisi mengenai studi kasus tentang permohonan keringanan denda retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan pengembang rusunami terkait dengan pembangunan rusunami program 1000 tower. Menurut Pengembang, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengenakan denda atas pelanggaran tersebut. Permohonan keringanan denda retribusi ini masih menjadi piutang di Dinas P2B sehingga menjadi temuan BPK pada Tahun 2011. Penulis ingin meneliti mengapa perbedaan pendapat mengenai pengenaan denda retribusi IMB ini bisa terjadi dan apa saja permasalahan dalam pembangunan rusunami program 1000 Tower. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyebab denda ini dikarenakan komitmen Pemerintah Pusat yang tidak ditindaklanjuti dengan dasar hukum, sehingga Pengembang dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki pandangan yang berbeda terhadap pengenaan denda tersebut. ...... This thesis contains a case study of the application fee waivers fines Building permit (IMB) the proposed development associated with the development rusunami rusunami 1000 tower program. According to the developer, the city administration should not impose fines for violations. Application for relief is still a levy fines receivable in the Department of P2B to be finding the BPK in 2011. The author wanted to investigate why the difference of opinion on the imposition of levies fines IMB can happen and what are the problems in the construction of Tower rusunami 1000 program. The conclusion of this study is the cause of a fine is because the central government's commitment is not followed up with a legal basis, so the developer and the city administration has a different view of the imposition of penalties.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai analisis bagaimana dampak dari implementasi transaksi non tunai khususnya untuk penerimaan pendapatan retribusi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Analisis berfokuskan pada proses serta manfaat dari peralihan mekanisme penerimaan Retribusi Daerah dari transaksi tunai ke transaksi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah, penerapan kebijakan transaksi non tunai memberikan dampak yang baik seperti kemudahan dalam bertransaksi terkait pembayaran Retribusi Daerah bagi masyarakat, dan manfaat dalam bidang penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih akuntabel, efisien dan ekonomis. Oleh sebab itu, diharapkan transaksi penerimaan retribusi daerah dengan menggunakan sistem non tunai dapat terus dilakukan dan dikembangkan di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACT
This final assignment discusses about the analysis of how the impact from implementation of non cash transactions especially for local authority levies in Provincial Goverment DKI Jakarta. The analysis focuses on the transition process and benefit of local authority levies mechanism from cash transactions to non cash transactions in Provincial Goverment DKI Jakarta. The conclusions of this final assignment are that the implementation of the non cash transaction policy has a good impact such as the ease of transactions related to the payment of regional retribution for the community, and the benefits in administration and reporting in Provincial Government DKI Jakarta become more accountable, efficient and economical. Therefore, it is expected that transaction of local authority levies using non cash transaction system can continue to be implemented and developed in Provincial Goverment DKI Jakarta.

Abstrak :
Upah Minimum Provinsi ditetapkan setiap tahun dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Apabila tidak maka akan mengakibatkan tujuan dari penetapan upah minimum tidak terpenuhi. Penelitian ini akan membahas tentang prosedur penetapan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Penelitian ini juga akan membahas mengenai keberlakuan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 melalui analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/B/2022/PT.TUN.JKT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yakni meneliti mengenai asas-asas dan unsur-unsur yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hukum perburuhan khusunya mengenai pengupahan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari studi pustaka dan dokumen-dokumen berkaitan dengan rumusan masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan penetapan Upah Minimum Provinsi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sehingga para pihak yang berwenang harus melaksanakan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan penetapan upah minimum sesuai dengan peraturan tersebut. Penelitian ini memberikan saran bagi para pihak terkait untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kepastian hukum dapat ditegakkan bagi para pihak. ......The Provincial Minimum Wage is determined annually with provisions that must be complied with. If not, it will result in the objective of setting the minimum wage not being met. This research will focus on the procedures for determining the DKI Jakarta Governor's Decree regarding the 2022 DKI Jakarta Provincial Minimum Wage. This research will also discuss the enforceability of the DKI Jakarta Governor's Regulation concerning the DKI Jakarta Provincial Minimum Wage 2022 through an analysis of the decision of the Jakarta Administrative Court Number 11/ G/2022/PTUN.JKT and decision of the High Administrative Court of Jakarta Number 231/B/2022/PT.TUN.JKT. The research method used in this study is a juridical-normative approach, namely examining the principles and elements contained in laws and regulations related to labour law, especially regarding wages. This study uses secondary data obtained from literature and related documents in analyzing the problem formulation. The results of this study show that the provisions for setting the Provincial Minimum Wage have been regulated in Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages so the authorities must implement provisions related to setting the minimum wage by these regulations. This research provides advice for related parties to implement applicable laws and regulations so that legal certainty can be upheld for the parties