Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Privatisasi untuk sementara waktu menjadi trend di banyak negara tentang bagaimana suatu negara merestrukturisasi state owned enterprise (SOE). Tidak banyak penelitian dan analisa yang meliaht proses transformasi organisasi setelah privatisasi dilakukan oleh pemerintah suatu negara (post-provatisasi). Tulisan ini akan memfokuskan pada proses transformasi organisasi di periode post-privatisasi dan bagaimana proses ini bisa berjalan lancar seperti yang diharapkan.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis status hukum pemisahan kekayaan negara dalam BUMN dan bentuk pertanggungjawaban direksi atas kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BUMN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam menjalankan BUMN, dibutuhkan pemimpin yang mampu mengarahkan BUMN ke arah progresif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pengelolaan BUMN memerlukan direksi yang bertanggung jawab atas seluruh aspek perusahaan. Namun, dalam praktiknya, direksi sering dihadapkan pada kasus tindak pidana korupsi. Status hukum kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN menerapkan prinsip separate legal entity, sehingga kekayaan negara yang disertakan dalam modal BUMN tidak lagi menjadi milik negara, melainkan milik BUMN. Dalam pengelolaan dan pembinaan BUMN harus tunduk pada UU PT. Oleh karena itu, segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum privat. Maka dari itu, kerugian yang timbul akibat kesalahan dalam pengelolaan BUMN oleh direksi merupakan kerugian BUMN sebagai entitas hukum privat, sehingga direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi. ......This paper analyzes the legal status of the separation of state assets within SOEs and the forms of accountability of directors for losses incurred in the management of SOEs. This research employs doctrinal research methods. In managing SOEs, leaders capable of directing the SOEs towards progressive goals are needed to achieve the desired objectives. Therefore, the management of SOEs requires directors who are responsible for all aspects of the company. However, in practice, directors are often faced with cases of corruption. The legal status of state assets separated within SOEs applies the principle of a separate legal entity, so the state assets included in the capital of SOEs no longer belong to the state but to the SOE. In the management and supervision of SOEs, they must adhere to the Company Law. Therefore, all risks that arise are the responsibility of the SOE as a private legal entity. Consequently, losses resulting from errors in the management of SOEs by the directors are losses of the SOE as a private legal entity, so the directors can be held personally accountable.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis status hukum pemisahan kekayaan negara dalam BUMN dan bentuk pertanggungjawaban direksi atas kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BUMN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam menjalankan BUMN, dibutuhkan pemimpin yang mampu mengarahkan BUMN ke arah progresif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pengelolaan BUMN memerlukan direksi yang bertanggung jawab atas seluruh aspek perusahaan. Namun, dalam praktiknya, direksi sering dihadapkan pada kasus tindak pidana korupsi. Status hukum kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN menerapkan prinsip separate legal entity, sehingga kekayaan negara yang disertakan dalam modal BUMN tidak lagi menjadi milik negara, melainkan milik BUMN. Dalam pengelolaan dan pembinaan BUMN harus tunduk pada UU PT. Oleh karena itu, segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum privat. Maka dari itu, kerugian yang timbul akibat kesalahan dalam pengelolaan BUMN oleh direksi merupakan kerugian BUMN sebagai entitas hukum privat, sehingga direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi. ......This paper analyzes the legal status of the separation of state assets within SOEs and the forms of accountability of directors for losses incurred in the management of SOEs. This research employs doctrinal research methods. In managing SOEs, leaders capable of directing the SOEs towards progressive goals are needed to achieve the desired objectives. Therefore, the management of SOEs requires directors who are responsible for all aspects of the company. However, in practice, directors are often faced with cases of corruption. The legal status of state assets separated within SOEs applies the principle of a separate legal entity, so the state assets included in the capital of SOEs no longer belong to the state but to the SOE. In the management and supervision of SOEs, they must adhere to the Company Law. Therefore, all risks that arise are the responsibility of the SOE as a private legal entity. Consequently, losses resulting from errors in the management of SOEs by the directors are losses of the SOE as a private legal entity, so the directors can be held personally accountable.

Abstrak :
Fenomena corporatocracy memunculkan potensi ancaman bagi kedaulatan ekonomi Indonesia. Sektor perbankan mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia. Strategi pembentukan holding bank BUMN di Indonesia mulai dikaji salah satunya sebagai tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman corporatocracy. Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ancaman corporatocracy serta menganalisis strategi pembentukan holding bank BUMN sebagai tindakan antisipatif. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode analisis SWOT dan EHN framework. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa faktor kekuatan pembentukan holding bank BUMN adalah permodalan, size, efisiensi dan corporate strategy, kelemahannya adalah mengaburkan fokus, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan teknologi, peluangnya adalah reciprocal expansion, peluang pasar retail ASEAN, proyek pembangunan infrastruktur Indonesia, ancamannya adalah kualitas sumber daya manusia dan teknologi perusahaan asing yang lebih tinggi. Hasil EHN framework merinci komponen dan interaksinya dalam suatu sistem ketahanan negara. Pembahasan EHN framework melibatkan poin elements, outside forces, complex system, outcomes, reimagination dan recommendation atau transformation.Kata kunci: corporatocracy, holding bank bumn, ketahanan ekonomi. ......The phenomena of corporatocracy creates a potential threat for Indonesia rsquo s economic resilience. Banking sector has an important role in Indonesia rsquo s economy. Holding company of BUMN banks strategy begin to be considered, one of the reason is an anticipation act towards corporatocracy as potential threat. This thesis aims to identify potential threat of corporatocracy and analyze the holding company BUMN banks strategy as an anticipation act. The result of SWOT analysis showed that the strengths of this holding company are capitalization, size, efficiency, and corporate strategy, the weaknesses are technology and human resource quality, the opportunities are reciprocal expansion, ASEAN retail market and the building of infrastructure projects, while the threat is the higher quality of technology and human resource of the foreign companies. EHN framework result detailized the components and their interraction on a country rsquo s resilience system. EHN framework discussion involves these points elements, outside forces, complex system, outcomes, reimagination and recommendation or transformation.Keywords corporatocracy, SOE holding, economic resillience

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh dari budaya organisasi yang adaptif terhadap kepuasan kerja karyawan di PT.ASKRINDO dengan kemampuan adaptasi individu sebagai variabel mediasi. Data responden dari 156 kuisioner yang berhasil dikumpulkan diolah menggunakan SmartPLS 3. Seluruh hipotesis dalam penelitian diterima, diantaranya budaya organisasi yang adaptif secara signifikan berpengaruh terhadap kemampuan adaptasi individu, dan kemampuan individu secara signifikan juga berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan di PT.ASKRINDO. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemahaman PT.ASKRINDO terhadap budaya organisasi yang adaptif dan kemampuan adaptasi karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja di era globalisasi saat ini.

---

ABSTRACT
This study aims to understand the effect of adaptive organization culture to job satisfaction with individual adaptability as mediating variable in PT.ASKRINDO. 156 respondent data from returned questionnaires is processed using SmartPLS 3. All research hypotheses are accepted. Adaptive organizational culture significantly affects individual adaptability, and individual adaptability also significantly affects the job satisfaction of employees at PT.ASKRINDO. This research is intended to contribute to the understanding of adaptive organizational culture and individual adaptability at PT.ASKRINDO, as well as how the company can use both concepts to increase job satisfaction in the era of globalization