Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKService Engineering (SE) dipahami sebagai framework untuk menciptakaninovasi service dalam pengembangan aplikasi Teknologi Informasi melaluipendekatan Service Oriented Architecture (SOA). Dalam mengimplementasi SOAdiperlukan metodologi untuk mengidentifikasi service yang dapat dipergunakankembali dalam aplikasi dan organisasi suatu perusahaan. Pada penelitian ini modelpengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah metodologi berorientasiobjek. SOA sendiri merupakan sebuah kumpulan yang terdiri atas tools, teknologi,framework, dan best practice yang memudahkan implementasi sebuah servicesecara cepat. Dalam penelitian ini, digunakan alat bantu Business ProcessManagement System (BPMS) untuk menunjang implementasi perangkat lunakberorientasi service. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model aktifitas danartifak dari penerapan model pengembangan perangkat lunak dari SE dengan studikasus Penilaian Pinjaman. Validasi terhadap rancangan model dilakukan melaluipengujian terhadap perangkat lunak yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkanbahwa penerapan SE dalam pengembangan perangkat lunak berorientasi servicedapat menggunakan metodologi berorientasi objek dengan melakukan penambahananalisis value added dan perancangan ulang proses bisnis untuk dapatdiimplementasikan pada BPMS. Penggunaan BPMS dari penerapan SE pada SOAmemiliki keunggulan dalam visualisasi dalam pengelolaan proses bisnis."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pembaruan atas regulasi dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap tertanggung dan mereduksi sengketa yang timbul antara tertanggung dengan penanggung. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. PAYDI merupakan produk asuransi yang memiliki dua manfaat, selain mendapat manfaat proteksi terdapat juga manfaat investasi yang banyak ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi, PAYDI tergolong sebagai asuransi modern karena mangaitkan antara Asuransi dan Investasi. Pada praktiknya terdapat permasalahan pada sektor asuransi di Indonesia, khususnya PAYDI. Penyebabnya, yakni banyak perusahaan asuransi yang bermasalah dalam hal pelayanan kepada Tertanggung, agen asuransi sering menjanjikan hasil investasi yang menguntungkan tanpa menjelaskan resiko yang akan diperoleh ketika melakukan pembelian PAYDI. untuk meningkatkan perlindungan terhadap tertanggung OJK menerbitkan Surat Edaran OJK No.5 tahun 2022 tentang PAYDI, namun kedudukan Surat Edaran tidak memberikan pelindungan hukum, sehingga diterbitkan beberapa POJK yang memuat isi dari OJK sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap tertanggung. Ruglasi terbaru mengenai PAYDI sudah mereduksi sengketa PAYDI namun,penurunan tersebut belum sepenuhnya turun secara signifikan

---

This article examines the recent updates in the regulations and supervision by the Financial Services Authority (OJK) concerning Investment-Linked Insurance Products (PAYDI) to provide enhanced legal protection for policyholders and reduce disputes between policyholders and insurers. The Study employs a doctrinal research methodology. PAYDI is an insurance product that offers dual benefits: protection and investment returns, and it is widely marketed by insurance companies. It is considered a modern type of insurance due to its integration of insurance and investment elements. However, in practice, the Indonesian insurance sector, particularly PAYDI, faces several challenges. One of the primary issues is that many insurance companies encounter difficulties in delivering satisfactory service to policyholders. Insurance agents frequently promise attractive investment returns without fully explaining the associated risks of purchasing PAYDI. To improve protection for policyholders the OJK issued Circular Letter No. 5 of 2022 regarding PAYDI. However, the legal status of this Circular Letter does not offer comprehensive legal protection, prompting the issuance of several OJK Regulation (POJK) that incorporate the provision of the circular, thus providing better legal safeguards for policyholders. While the latest regulatory developments on PAYDI have contributed to a reduction in disputes, the decrease has not yet reached a significant level."

"Skripsi ini membahas pembentukan prefiks se- dan makna gramatikalnya dalam kumpulan cerpen Kompas edisi Januari 2012—Maret 2013. Kumpulan cerpen Kompas edisi Januari 2012—Maret 2013 digunakan sebagai korpus data dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pembentukan prefiks se- dan makna gramatikal yang dihasilkan dari afiksasi prefiks se-. Teori klasifikasi kelas kata, perubahan kelas kata, dan makna gramatikal prefiks se- digunakan untuk tercapainya tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, prefiks se- dapat bergabung dengan 10 kelas kata selain kelas kata artikula, fatis, dan interjeksi. Afiksasi prefiks se- membentuk 6 kelas kata, yaitu adjektiva, nomina, adverbia, numeralia, preposisi, dan konjungsi. Afiksasi prefiks se- juga menghasilkan makna gramatikal sebanyak 20 makna.

---

This undergraduate thesis discussed the formation of the prefix se- and its grammatical meaning which are found in the January 2012 – March 2013 edition of Kompas’ compilation of short stories. The corpus of this research is the January 2012 – March 2013 edition of Kompas’ compilation of short stories. The purpose of this research was to explain the formation of the prefix se- and the grammatical meaning which was caused by the affixation of the prefix se-. The theories of classification and change of word class as well as the grammatical meaning of the prefix se- were used in order to achieve the purpose of this research. The research found that the prefix se- can be adjoined with 10 word classes, excluding the article, phatic, and interjection. The affixation of the prefix se- formed 6 word classes, namely adjective, noun, adverb, numeral, preposition, and conjunction. The affixation of the prefix se- also produced 20 grammatical meanings."

"ABSTRACTA majority of business competition violation in Indonesia based on the reports and KPPU decisions published on the KPPU website are regarding tender conspiracy. Rule of Reason is the principle used to prove conspiracy in tenders in Indonesia. The examination does not focus only on the conduct by the business actors but also the impact of such action. In the United States of America, conspiracy in tenders are considered as practices that should be proven by the principle of Per Se Illegal. This thesis analyzes the implementation of the principle of Rule of Reason in Indonesia and whether or not it is suitable for Indonesia.

---

ABSTRAKMaraknya pelanggaran terhadap kompetisi hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus konspirasi tender dapat dilihat dari banyaknya laporan yang didapat dapat di lihat dari halaman internet KPPU. di Indonesia, Rule of Reason adalah pendekatan yang digunakan untuk membuktikan konspirasi. Pembuktian tidak hanya terfokus pada adanya adanya tindakan namun juga fokus pada akibat dari perbuatan tersebut. Di Amerika, konspirasi dibuktikan dengan Per Se Illegal. Skripsi ini menganalisa apakah sudah tepat dan pantas penerapan Rule of Reason di Indonesia. "

"Jurnal ini akan menganalisis pernyataan metaforis pada lirik lagu Imjin Gang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan makna non-literal dan isu reunifikasi dalam lirik yang ditulis Park Se Yong. Jurnal ini berfokus pada unsur reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan melalui liriknya yang berupa pernyataan metaforis. Penulis menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk membuktikan bahwa Park Se Yong menggunakan pernyataan metaforis tentang reunifikasi Korea dalam liriknya. Hasil analisis menunjukkan bahwa lagu Imjin Gang karya Park Se Yong memiliki pesan kuat akan reunifikasi.

---

This journal analyzes Park Se Yong rsquo s hidden message on a song entitled Imjin Gang. The purpose of this research is to explain the non literal meaning and reufinication issue on the lyrics that is written by Park Se Yong. This journal is focusing on Reunification issue in between the two Koreas through Imjin Gang song rsquo s lyrics. The writer used a qualitative method. The purpose of this journal is to prove that Park Se Yong used a methaphoric expression about the two Koreas refunification on a song entlitled Imjin Gang. The result of this analysis shows that this song has a message about the reunification of the two koreas."

"ABSTRAKTesis ini membahas hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi, penggunaan NAPZA dan keikutsertaan remaja dalam pusat informasi konseling remaja PIK-R/M dengan perilaku seks pranikah remaja di indonesia dengan menggunakan data survei indikator RPJMN remaja 2015 dengan desain cross sectional dimana sampel dalam penelitian ini berjumlah 42.243 remaja usia 15-24 tahun dan belum menikah. Hasil penelitian menyarankan dibutuhkkan informasi tentang masalah perilaku seksual pranikah remaja dengan memberikan informasi terutama tentang pengetahuan tentang masa subur dan perempuan dapat hamil meskipun sekali melakukan hubungan seks, serta instansi terkait diharapkan melakukan aktivitas pencegahan, pemberatasan dan rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA sehingga perilaku seks pranikah tidak meningkat.

---

ABSTRACTThe focus of this study is Relationship Knowledge about Adolescent Reproduktive Helath, The Participation of Adolescent in the Information Center Counseling and The Use of Drugs with Premarital Sex in Indonesia using the data survey of Indicator of Long Term Develpoment 2015. This study used cross sectional design and got 42.243 respondents 15 24 years old and unmarried.. The study results suggest it takes information about premarital sexual behavior problems by providing information the fertile period knowledge and a woman can get pregnant even though once having sex. In Addition, relevant agencies are expected to perform the activities of prevention, eradication and rehabilitation in the case of misuse of Drugs, so that the behaviou of premarital sex is not increased. "

"Poverty is one of social topic which will be talked and disputed continously at national and international forum. The fact shows that development which has done can not reduce indigent population in the world. To reduce poverty, we have to know who ingoing in indigent category and where they stay behind. MARS is a classification method which are innovative and relative flexible to investigate relationship pattern among dependent and independent variables without any assumption to its functional form.This research investigates the model accuration of MARS for village or sub-district's status, indigent (code 1) or not indigent (code 0), obtained by PSE'05.There are 27 predictor variables obtained by PODES SE'06. This research shows that the accuration of classification in indigent sub-district for urban region is 100 percents, affected by 17 community factors, i.e., distance to nearby post office, ratio of families live in flood gristle, healthy card receiver family percentage, ratio of health facility per 1000 citizen, total industrial enterprise, distance to nearby market, distance of village to the capital regency, agricultural family percentage, pra-KS and sejahtera 1 family percentage, distance of village to other capital regency, ratio of non PLN electricity user, total market, ratio of families, live in dirty residence, family having indigent card percentage, unskilled laborer in agriculture percentage, total telephone-shop, and distance of village to the capital district."

"Skripsi ini membahas bagaimana pendekatan yang digunakan KPPU dan otoritas penegakan hukum persaingan usaha lainnya dalam memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan yang berbeda dalam penerapan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Pendekatan yang lebih tepat untuk diterapkan adalah Rule of Reason. Di dalam menggunakan pendekatan Rule of Reason, KPPU dan otoritas penegakan hukum persaingan usaha lainnya perlu membuktikan unsur tambahan. Pertama, unsur perilaku penyalahgunaan posisi dominan yang dibuktikan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau pada tindakan anti-persaingan lainnya. Kedua, unsur dampak negatif terhadap persaingan yang dilakukan dengan menilai pengaruh pemilikan saham mayoritas atau pendirian beberapa perusahaan sejenis terhadap: (a) tingkat kompetisi di pasar bersangkutan; (b) price leadership; (c) excessive pricing; (d) excessive profit; dan (e) kerugian konsumen.

---

This Thesis answers the problem of how is the approach that KPPU and other antitrust law authorities used in examining cases involving Article 27 Law Number 5 Year 1999. This research is a normative legal research using secondary data. The result of this research shows that applying different approaches in cases involving Article 27 Law Number 5 Year 1999 could resulting in different decision. Rule of Reason is the more suitable approach to be applied in such cases. In applying Rule of Reason, KPPU and other antitrust law authorities have to prove additional factors. First, the abuse of dominant position, be evidenced by referred to Article 25 (1) Law Number 5 Year 1999 or other anti-competition acts. Second, negative impact on competition in the relevant market, be evidenced by judging the effect of majority shareholding or establishment of similar companies towards: (a) competitiveness in the relevant market; (b) price leadership; (c) excessive pricing; (d) excessive profit; and (e) consumers loss."

"Dari semua praktik bisnis yang tidak sehat, Kartel dipersepsikan sebagai bentuk paling berbahaya dari tidakan persaingan usaha karena para pelakunya sepakat melakukan konspirasi mengenai hal-hal yang bersifat sangat pokok dalam suatu transaksi bisnis. Kartel akan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Sifat kerahasiaan kartel menjadi hambatan terbesar bagi otoritas persaingan usaha untuk membuktikkan eksistensi kartel, Indonesia juga mengalami hal tersebut. Untuk sejumlah alasan tersebut, beberapa negara di Barat menggunakan pendekatan per se illegal. Per se illegal memiliki beberapa keunggulan dibanding rule of reason dalam mengungkap keberadaan kartel. Tesis ini membahas mengenai pengaturan penerapan pendekatan per se illegal dalam Anti Monopoly Act (AMA) di Jepang dan The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act (FTA) di Korea Selatan serta kemungkinan penerapan pendekatan per se illegal dalam hukum persaingan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyarankan untuk menerapkan ketentuan mengenai pendekatan per se illegal melalui amandemen Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 sejalan dengan itu menambahkan kewenangan KPPU terkait penggeledahan.

---

From of all the unfair business practices, Cartel are perceived as the the most dangerous from of competitive business, because the principals agreed the conspiracy on matters that are staples in a business transaction. Cartel would cause harm to consumers. The confindential nature of cartel has been the biggest obstacle for the Competition authority?s effort to prove the existence of the cartel, Indonesia also experienced it. From some reasons, numerous jurisdictions have adopted approach of per se illegal. Per se illegal has several advantages compared to a rule of reason in expose the existence of cartel.

This study discussed the rule on Anti Monopoly Act (AMA) in Japan and The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act (FTA) in South Korea also addressed the possibility application Per Se illegal approach in Indonesia. The study used juridical-normative research method which emphasis on the use of statute and comparative approach. The result suggest to implement provisions concerning Per Se Illegal approach trough amandement Law Number 5 year 1999 and in line with the added KPPU?s authority related search and seizure."