Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
PATRA 11 (3-4) 2010 (1)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Wyarso Amiluhur
Abstrak :
Depresi ekonomi tahun 1930-an yang melanda Indonesia adalah suatu peristiwa besar yang mungkin untuk pertama kalinya dialami oleh seluruh orang Indonesia secara bersama-sama. Pada masa ini terjadi perubahan dalam tata kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Sejak merosotnya harga-harga komoditi penting dari Indonesia seperti karet dan gula, keadaan masyarakat Indonesia berada dalam kemiskinan. Depresi tahun 1930-an memperparah kemiskinan itu.Dari seluruh kelompok masyarakat yang mengalami depresi, kelompok menengah dalam masyarakat seperti kelompok birokrasi, cendekiawan dan para intelektual lainnya mengalami perubahan kehidupan yang tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai masalah timbul dalam kelompok menengah ini misalnya pemutusan hubungan kerja, pemotongan upah, dan lesunya perdagangan, dll. Masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok menengah ini banyak diberitakan dalam surat-surat kabar yang terbit pada waktu itu. Dalam hal ini pemberitaan surat-surat kabar mengenai depresi ekonomi yang terjadi. sebenarnya menjadi lahan penelitian yang menarik. Dengan kata lain pers tahun 1930-an patut dipelajari karena memiliki andil dalam membentuk dan sekaligus mencerminkan opini masyarakat (menengah) terhadap peristiwa depresi. Tapi mengapa pers? Dalam persoalan ini kalangan yang dapat membaca dan menulis adalah kelompok terpelajar yang kebanyakan berasal dari kalangan priayi rendahan. Kalangan terpelajar ini disebut pula priayi profesiona1. 1. Kalangan inilah yang paling banyak membaca koran. Dari data-data yang tersedia untuk penelitian skripsi ini, timbul persoalan masalah depresi yang mana yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis membatasi penelitian pada konteks maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu melihat pemberitaan tentang peristiwa depresi dan mengkaitkannya dengan situasi pergerakan nasional masa itu. Biasanya koran akan menempatkan sebuah berita yang dianggap penting di dalam kolom Tajuk Rencana atau menjadikannya berita utama (head-Line), atau memuat sebuah artikel yang memancing polemik atau sebuah artikel yang berisi tulisan seorang ahli dalam masalah yang menjadi berita tersebut. 2. Dengan kata lain pers tahun 1930-an di Indonesia sedikit banyak menuliskan berita-berita tentang depresi yang sedang terjadi masa itu dan pengaruh-pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua, masa depresi merupakan puncak krisis ekonomi yang membawa akibat terhadap kehidupan social-ekonomi masa itu. Secara bersamaan di Indonesia terjadi perubahan-perubahan dalam tata kehidupan politik yaitu perkembangan dalam pergerakan nasional. Kalangan pergerakan ini kebanyakan berasal dari kalangan priayi yang berpendidikan. Sekalipun demikian tidak semua priayi yang berpendidikan ini menjadi pegawai negeri atau bekerja sebagai pegawai dalam perusahaan-perusahaan swasta Belanda. Banyak pula di antara mereka yang bekerja di luar lingkungan tersebut, antara lain membuka biro teknik, menjadi dokter dan pengacara. 3. Masalahnya apakah dengan timbulnya depresi mereka kemudian menjadi pegawai Pemerintah Kolonial ataukah mereka bekerja di swasta atau menjadi wiraswasta. Bagaimana pers turut mempengaruhi pola pikir mereka itu selama mesa depresi? Selain kedua pertimbangan di atas, penulis harus pula membatasi diri dengan koran-koran yang akan digunakan sebagai sumber. Disadari bahwa tidak seluruh koran-koran yang terbit 3Dalam pergerakan nasional, dikenal dua kelompok yang memiliki strategi perjuangan yang masing-masing berbeda yaitu kooperasi atau yang bekerja same dengan pemerintah kolonial baik sebagai pegawai negeri atau swasta, dan non-kooperasi atau yang menolak bekerja sama dengan pemerintah. Pade gilirannya, perbedaan strategi,ini menimbulkan masalah dalam tubuh pergerakan yang melemahkan pergerakan nasional itu sendiri. Sekalipun orientasi para priayi adalah menjadi pegawai pemerintah kolonial, pada kenyataannya garis politik yang diambil berbeda dan tidak semua priayi menjadi pegawai pemerintah kolonial, ...
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Jamil S.
Abstrak :
Lahirnya suatu pemikiran ekonomi biasanya memang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan keadaan jaman dan dari keadaan di mana pada tahap itu dialami sejumlah masalah besar dalam kehidupan masyarakat, baik itu masyarakat desa, masyarakat suatu bangsa maupun masyarakat dunia. Pemikiran ekonomi Hatta dilahirkan pada masa di mana kolonialisme imperialisme telah memporak-porandakan sistem sosial, budaya dan sendi-sendi perekonomian masyarakat Indonesia. Kerusakan-kerusakan yang diderita rakyat akibat penjajahan dilihatnya sebagai suatu kenyataan yang harus dicarikan jaman keluarnya. Sejak masih duduk di bangku kuliah dan hidup di alam penjajahan, pemuda belasan tahun Hatta sudah membayangkan sistem pemerintahan yang tepat bila Indonesia merdeka. Demokrasi Parlementer dengan banyak partai sebagai sistem pemerintahan dan koperasi sebagai wadah ekonomi untuk mem_bangun perekonomian rakyat sekaligus untuk menghindari munculnya kapitalis Cina dan Arab atau kapitalis Indonesia yang menjadi alat asing. Hal ini sudah diketengahkannya awal tahun 1920-an. Pemikiran ekonomi Hatta di bidang koperasi dilatarbelakangi oleh tiga paham yaitu, Islam, sosialisme dan roman_tisme. Hatta dilahirkan dalam keluarga Islam yang kuat. la meyakini bahwa menciptakan orde sosial dan ekonomi yang adil sebagai bagian dari keinginan Tuhan. Keyakinan agamanya diperkuat oleh pengaruh bacaan yang sistematis tentang karya-karya Marx dan sosialis-sosialis Eropa, sebagai reak_sinya terhadap kapitalisme. Sementara itu pandangannya yang romantis tentang masyarakat Indonesia pra-kolonialisme juga mewarnai pemikirannya dengan membuktikan bahwa kolektivisme dan demokrasi sudah ada di tingkat-tingkat desa. Hatta percaya bahwa sikap-sikap ini dapat dikembangkan dalam sistem perekonomian yang diorganisir dengan cara modern melalui wadah koperasi. Cita-cita koperasi Indonesia menurut Hatta menentang kapitalisme dan individualisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat hidup Indonesia asli dengan diorganisasi secara modern. Hatta menolak perkem_bangan kapitalisme di bumi Indonesia, termasuk kapitalisme oleh bangsa sendiri. Dalam kapitalisme rakyat tidak dapat berkembang dan pembangunan menjurus pada kepentingan pero_rangan. Hatta memang tidak pernah mendapat kesempatan yang cukup luas untuk mengembangkan dan melaksanakan pemikiran ekonominya bagi bangsa Indonesia. Ide pokok pemikiran ekono_minya yang telah tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 sampai di hari-hari tuanya menurutnya memang belum dilaksanakan. Strategi pembangunan yang diambil oleh ekonom-ekonom Orde Baru berbeda dengan apa yang sejak jaman pergerakan telah dipikirkannya bagi sistem ekonomi Indonesia. Hatta pergi bersama cita-citanya untuk mengangkat perekonomian rakyat, rakyat dari negara yang diperjuangkannya dengan segenap kehidupannya. Perdebatan tentang maksud dan penafsiran yang terkan_dung dalam pasal 33 UUD 1945 memang dapat terus berlanjut. Namun yang lebih dibutuhkan adalah langkah kongkrit pem_bangunan yang dapat mengangkat perekonomian rakyat Indonesia kebanyakan pada tingkat yang lebih baik. Proses pembangunan membutuhkan waktu ke arah ini. Semoga.
Depok: Universitas Indonesia, 1994
S12221
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Edi Sudarjat
Abstrak :
Skripsi ini membahas pemikiran ekonomi Sjafruddin Prawirane_gara. la dikenal sebagai tokoh pemikir ekonomi yang panting dalam sejarah Indonesia. Pada saat Indonesia baru sebulan meraih kemer_dekaannya dari penjajahan Belanda, Sjafruddin telah mengemukakan pemikirannya kepada Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Republik Indonesia M. Hatta (RI), agar negara yang masih jabang bayi ini mencetak uangnya sendiri sebagai pengganti uang Jepang dan uang De Javasche Bank yang masih beredar di kalangan masyarakat. Ide Sjafruddin tersebut cukup mengagetkan Hatta yang beranggapan bahwa RI belum perlu mencetak uang sendiri. Namun, setelah mela_lui perdebatan hangat, akhirnya ide Sjafruddin itu diterima oleh Hatta. Selanjutnya pada bulan Oktober 1946 diedarkanlah uang yang dicetak oleh pemerintah RI bernama ORI (Oeang Republik Indonesia). Melihat kenyataan di atas pantaslah kiranya bila Sjafruddin mendapatkan gelar sebagai Bapak ORI. Kemudian pada saat Sjafruddin menjabat sebagai Menteri Keuangan, ia mengeluarkan keputusan No. PU-1 dan PU-2 pada bulan Maret 1950, yang lebih terkenal dengan nama Gunting Sjafruddin. Isi keputusan itu pertama: menggunting semua uang yang beredar di masyarakat dan juga memindahkan rekening koran nasabah-nasabah yang ada di bank ke sebuah rekening khusus yang dinamakan Pendaftaran Pinjaman Negara 3%, 1950. Kedua, sisa guntingan uang dan rekening nasabah itu dianggap sebagai pinjaman negara yang bunga_nya akan dibayar mulai bulan September 1951. Tindakan Sjafruddin itu menggegerkan masyarakat, walaupun akhirnya diakui banyak orang sebagai kebijaksanaan ekonomi yang tepat dalam usaha untuk mencegah inflasi dan menyeragamkan peng_gunaan mata uang yang berlaku dalam masyarakat. Puncak pemikiran ekonomi Sjafruddin muncul pada waktu menja_bat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Saat itu ia berpolemik dengan para pemikir ekonomi Indonesia lainnya, terutama Sumitro Djojohadikusumo, mengenai strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Sjafruddin mengutarakan ide Swasembada Pangan, Indonesiasi, Menekan Inflasi dan Anggran Berimbang. Sekalipun pemikiran Sjafruddin waktu itu dianggap kontraversial dan mendapat banyak serangan, karena bertentangan dengan para pemikir lainnya, namun di kemudian hari pemikiran Sjafruddin diakui sebagai ide yang cemerlang. Tidak heran bila pemikiran ekonomi Sjafruddin lalu menjadi dasar-dasar sistem ekonomi Orde Baru. Dengan demikian sesungguhnya sistem ekonomi Orde Baru bukan berasal dari Berkeley Mafia yang berada di Bappenas, tetapi berasal dari hasil pemikiran ekletis dari Sjafruddin, Hatta dan Sumitro. Selain dari pemikirannya mengenai strategi pembangunan ekonomi Indonesia, Sjafruddin juga menghasilkan pemikiran menge_nai sistem ekonomi Islam. Sayang sekali beberapa pemikiran ekono_mi Islam Sjafruddin keliru. Hal ini dapat kita lihat dari pendapatnya bahwa bunga bank bukanlah riba dan usaha mendirikan bank Islam adalah perbuatan yang sia-sia. Padahal kini sistem ekonomi Islam telah dijalankan orang dan juga telah banyak didirikan bank Islam di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri telah didirikan bank Islam yang dinamakan Bank Muamalat Indonesia. Kekeliruan pemiki_ran Sjafruddin tersebut dibahas pada bagian akhir skripsi ini, sekaligus dilakukan pula perbandingan pemikiran ekonomi Sjafrud_din dengan pemikir ekonomi Islam Indonesia lainnya yakni Ahmad M. Saefuddin.
Depok: Universitas Indonesia, 1993
S12311
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Suherman
Abstrak :
Penelitian mengenai objek ini telah dimulai sejak November 1991 dengan cars penelusuran literature. Berbagai perpustakaan dan Arsip Nasional yang berada di Jakarta telah memberikan sumbangan yang sangat berharga berupa number primer dan sekunder. Berdasarkan penelusuran literatur menunjukkan benang merah dari berbagai rencana dan pelaksanaan pembangunan yang telah dijalankan. Rencana pembangunan dari Panita Pemikir Siasat Ekonomi, Rencana Urgensi Perekonom.ian, Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Pada. dasarnya tema utama berbagai rencana pembangunan tereebut adalah transformasi ekonomi yaitu dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional atau mengubah struktur ekonomi kolonial ke struktur ekonomi nasional. Ternyata dalam rencana dan pelaksanaannya berbagai rencana pembangunan tersebut selain memiliki segi-segi ekonomi ternyata tidak terlepas dari situasi politik Indonesia. Gangguan-gangguan dan kemacetan-kemacetan dalam pelaksanaan rencana pembangunan tersebut ternyata banyak ditentukan oleh kondisi politik. Sebagai fokus permasalahan Rencana Pembangunan Ekonomi Indonesia yang disebut Rencana Rencana Pembangunan Berencana Delapan Tahun (Penasbeda) sarat dengan gagasan Ekonomi Terpimpin untuk men]bangun sosiatisme Indonesia yang banyak dipengaruhi pemikiran Presiden Sukarno dan tidak terlepas pula pengaruh situasi politik internasional, di mana Dunia Ketiga pada umumnya. Untuk melaksanakan gagasan Ekonomi terpimpin dibentuk Dewan Perancangan Nasional (Depernas) yang ternyata lebih merupakan badan politik bukan badan teknik. Cetak biru Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang dihasilkan Depernas meliputi jangka waktu dari tahun 1961-1969. Depernas membuat rencana pembangunan yang dipenuhi target mencapai pertumbuhan sebesar 10%-12% per tahun. Untuk mencapai target tersebut dibuat Proyek A dan Proyek B, diharapkan Proyek B akan menjadi lokomotif bagi pelaksanaan rencana pembangunan tersebut. Sementara situasi politik Indonesia tidak memungkinkan bagi pelaksanaan berbagai proyek yang telah direncanakan berbagai kendala diantaranya masalah pembebasan Irian Barat, salah urus telah menyebabkan beban perekonomian yang berat. Permasalah ekonomi mengakibatkan ekonomi Indonesia menuju kehancuran_ Untuk mengendalikan perekonomian tersebut lahir kebijaksanaan Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang bertentangan dengan doktrin Ekonomi Terpimpin. Selanjutnya pemerintah melakukan tindakan pembubaran Depernas dan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)pada tahun 1963, dengan nama yang Baru Pola Ekonomi Perjuangan. Dengan demikian rencana pembangunan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin dengan resmi dinyatakan gagal.
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1993
S12234
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amiruddin
Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang perkembangan gagasan pembangunan ekonomi di sekitar Ekonomi Terpimpin (ET). Asumsi dasaranya bahwa krisis ekonomi tidak semata-_mata terjadi karena pertikaian politik dan ideologi tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan daya saing dan pengelolaan sumber-sumber produksi dalam tatanan masyarakat. Sehingga kebijakan ekonomi secara mendasar dapat menjadikan Indonesia economic unit yang stabil. Penjelasan terhadap masalah ini didasarkan pada persoalan macetnya ide tersebut dalam praktek. Dalam skripsi ini, diuraikan bagaimana proses lahir dan berkembangnya ide ET, konflik-konflik dalam melaksanakan dan merumuskannya serta pertentangan antara peran negara dan swasta dalam ekonomi Serta keragaman pemikiran disekitarnya. Pergeseran penguasaan sumber ekonomi menimbulkan ketegangan-ketegangan antar kekuatan politik yang mengarah pada ketajaman pertentangan ideologi. Ketegangan tersebut semakin dipertegas oleh perang dingin, di mana blok-blok politik sama-sama mencari negeri sekutu untuk saling merebut pengaruh dalam mendikte perkembangan ekonomi dan politik dunia. Dengan beberapa kendala dan ketegangan tersebut di atas, Sukarno dan para pendukunganya mencoba untuk menjadikan Indonesia sebagai satu economic unit dalam menjalankan pembangunan ekonomi sebagai economic force. Jatuhnya harga barang Indonesia di pasaran intemasional dan mundurnya produksi dalam negeri menimbulkan pengangguran dan upah rill yang rendah. Persoalan lainnya adalah lonjakan jumlah penduduk, perdagangan gelap, inflasi yang terus meningkat dan korupsi dari sebagian aparat negara. Dalam keadaan yang serba kacau tersebut Sukarno tidak bisa Iagi mengendalikan apa yang telah dia dirumuskan sendiri, karena sulit dikenali mana ekor dan kepala dari ET tersebut. Yang muncul ke depan adalah pasar yang semakin liar mempermainkan harga dan hilangnya kebutuhan sehari-hari. Ekonomi Terpimpin yang seyogyanya diarahkan untuk ekonomi peralihan ke sosialisme untuk mencapai tujuan baru dengan jalan baru dengan jatuhnya Sukarno menjadi terbengkalai Sehingga ide ekonomi kerakyatan menemui jalan buntunya di saat ideologi dan ide-ide kerakyatan berkumandang setiap hari di pentas politik. Dengan demikian, cita-cita Ekonomi Terpimpin terkubur bersama dengan jatuhnya Sukarno.
1996
S12106
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutagalung, Daniel P.
Abstrak :
Perkembangan perekonomian Indonesia setelah berakhirnya kekuasaan kolonialisme Belanda dan Jepang, memiliki fase yang menarik. Pergulatan mengenai rumusan konsep perekonomian nasional yang dicita-citakan menjadi perdebatan yang menarik. Trauma akan penjajahan Belanda menjadikan ekonomi yang dicita-citakan haruslah ekonomi yang mewadahi seluruh kepentingan rakyat dan upaya pengambilalihan semua kepemilikan Belanda yang berada di Indoneisa menjadi agenda utama. Namun setelah persetujuan KMB yang mengembalikan hak-hak kedaulatan pemerintahan ke tangan Indonesia dengan bentuk pemerintahan serikat (RIS), pemerintah yang baru memperoleh kedaulatan haruslah mengakui semua kepemilikan Belanda sebelumnya, artinya seluruh kekayaan Belanda yang ada di Indonesia tetap menjadi kepemilikan Belanda sesuai dengan yang diatur dalam persetujuan KMB. Dalam kondisi seperti inilah Sumitro Djojohadikusumo Menteri Perdagangan dan Industri pada Kabinet Natsir dipercaya untuk menyusun sebuah rumusan kebijakan ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ekonomi Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kekuatan industri menengah kebawah atau industri rakyat agar dapat menjadi dasar ekonomi Indonesia. Industri ini nantinya diharapkan dapat menunjang industri-industri besar yang sebelumnya sudah mapan. Namun kuatnya modal asing dan lemahnya kernampuan masyarakat dalam mengakses kemajuan teknologi dilihat menjadi penyebab tidak jalannya program tersebut, sehingga titik berat devisa coba diambil dengan pengembangan pengusaha importir nasional. Usaha ini juga dinilai gagal karena hampir semua pengusaha tidak mampu melakukan kegiatannya tanpa mendapat bantuan dari negara, sehingga posisi mereka sangat tergantung pada policy yang dikeluarkan negara. Sehingga hubungan yang muncul adalah hubungan nepotisme antara pengusaha dan penguasa. Juga bentuk pemerintahan parlementer yang berdasarkan demokrasi liberal menyebabkan tidak ada kabinet yang mampu bekerja secara maksimal, karena setiap kabinet langsung dijatuhkan apabila melakukan suatu kesalahan, sehingga umur tiap-tiap kabinet hanya beberapa bulan saja. Yang penting di sini adalah ketidakmampuan negara dalam mengembangkan dirinya sebagai pelaksana utama kegiatan ekonomi sehingga modal asing memiliki posisi yang semakin kuat dalam menguasai bidang usaha. Perencenaan ekonomi yang dijalankan dari awal juga dibuat terkesan darurat dan hanya sekedar untuk menjalankan sebuah kegiatan perekonomian, dengan tahapan waktu yang kurang jelas. Jadi kekuatan pasar yang diharapkan untuk mengarahkan kebijakan justru rnenjadi bumerang, karena ketidaksiapan negara dan juga pengusaha nasional, sehingga pencapaian hasil-hasil ekonomi hanya diperoleh segelintir orang yang memiliki akses ke arah itu.
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1996
S12458
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yusrizal Iskandar
Abstrak :

ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang seberapa besar bantuan luar negeri yang dilakukan negara-negara Barat yang terbentuk dalam forum IGGI terhadap Indonesia dalam pembangunan ekonomi Indonesia khususnya pada Pelita I. Asumsi dasarnya bahwa pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia semata-mata bukan hanya sumber daya alam Indonesia saja, melainkan IGGI ikut berperan dalam membantu menstablisasikan ekonomi Indonesia dengan melalui hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara donor.

Namun setiap bantuan mempunyai motif dan maksud tujuan tertentu. Dalani Hal ini Indonesia menyambut baik setiap bantuan dari negara manapun, sepanjang bantuan tersebut bermanfaat bagi Indonesia dan sama sekali tidak disertai, ikatan_-ikatan apapun juga (bantuan tidak dapat dikaitkan dengan campur tangan urusan dalam negeri Indonesia).

Mengingat IGGI merupakan penyumbang terbesar dalam pembangunan ekonomi Indonesia, maka pemanfaatan dana tersebut sudah tentu mempunyai dampak positif dan negatif dalam pelaksanaan pembanguanan Indonesia. Tidak diragukan lagi bahwa bantuan dana IGGI berguna bagi Indonesia sebagai faktor pendukung keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi antara lain, untuk menutupi defisit anggaran belanja pembangunan memperkuat modal dalam negeri, menjamin kelangsungan pembangunan, disamping bahwa bantuan tersebut juga menimbulkan korupsi yang makin meningkat dan kecenderungan dari salah satu negara peserta (Belanda) untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia secara politik yang pada akhimya membuat Indonesia tidak perlu mempertahankan IGGI lagi, karena Indonesia sejak dari awal menolak campur tangan luar dikaitkan dengan bantuan.
1997
S12591
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sofiana Dewi Lestari
Abstrak :
Skripsi ini mencoba mengungkapkan kembali peranan pengusaha batik Setono dalam mempertahankan industri batik pada masa sekitar tahun 1930-an, yaitu pada masa dunia dilanda depresi. Dibahas juga peranan yang dominan dari pengusaha batik non pribumi dalam industri batik, juga kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda dalam mengatasi masalah tersebut. Adapun penulisan ini disusun berdasarkan uraian diskripsi analisis dari sumber-sumber yang didapat dari sumber lisan berupa wawancara yang dilakukan di desa Setono, maupun sumber tulisan yang didapat dari perpustakaan. Dari hasil penulisan ini didapat kesimpulan bahwa yang menjadikan usaha kerajinan batik ini dapat bertahan antara lain: (1) Usaha batik merupakan mata pencarian kedua yang penting setelah bidang pertanian, yang dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk desa Setono. (2) Masyarakat desa Setono yang tidak mudah melepaskan tradisi mereka yang memproduksi kain batik sebagai kebutuhan sandang (pakaian) sehari-hari dari masyarakat petani, juga kain batik ini sebagai pelengkap upacara adat. (3) Adanya ikatan masyarakat yang bersifat gotong-royong membentuk wadah organisasi sosial-ekonomi yang bersifat kekeluargaan. Di desa Setono ini bernama Koperasi Pengusaha Batikkerij Setono organisasi ini bernama koperasi Setono (RPBS).
1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library