Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh paradigma militer Turki yang masih beranggapan bahwa militer masih mendominasi berbagai aspek dalam sosial politik Turki sebagaimana pada masa awal pemerintahan Republik. Kudeta lima jam membuktikan kapabilitas Erdogan yang mampu mengalahkan dominasi militer di Turki sehingga kondisi ini mengharuskan militer Turki untuk melakukan penyesuaian dengan gaya kepemimpinan dan sistem politik Erdogan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Data diperoleh melalui kajian kepustakaan terhadap berbagai media cetak dan digital seperti buku, artikel ilmiah, dan laporan mengenai dinamika militer di Turki serta berbagai perubahan kebijakan pada militer Turki pasca kudeta 2016. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah transisi demokrasi Huntington dan Strong State Francis Fukuyama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Adaptasi militer Turki dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu Adaptasi Ideologi, Adaptasi Konstitusi dan Adaptasi Organisasi Militer (Restrukturisasi Organisasi). Pada Adaptasi Ideologi Sekuler-Kemalis di Tubuh Militer menitik beratkan pada ketegangan antara ideologi Pro Islam-Konservatif dengan ideologi Kemalist Sekuler. Pada Adaptasi konstitusi terjadi beberapa perubahan yakni melemahnya kewenangan dan keterlibatan militer dalam sistem politik di Turki, sehingga kewenangan yang diberikan terhadap militer hanya sebatas pada pertahanan negara saja. Pada Adaptasi Organisasi Militer, Erdogan mengambil kebijakan yang cukup ekstrem yaitu untuk mengembalikan konteks militer ke barak. Fenomena ini memperlihatkan bahwa terdapat peningkatan kontrol pemerintahan sipil terhadap Angkatan Bersenjata Turki pasca percobaan kudeta terjadi pada tahun 2016.

---

This research is motivated by the Turkish military paradigm which still thinks that the military still dominates various aspects of Turkey's social politics as in the early days of the Republican government. The five-hour coup proved Erdogan's capability to defeat military domination in Turkey, so that this condition required the Turkish military to make adjustments to Erdogan's leadership style and political system. The method used in this research is qualitative. The data was obtained through a literature review of various print and digital media such as books, scientific articles, and reports on military dynamics in Turkey as well as various policy changes to the Turkish military after the 2016 coup. The theory used in this research is Huntington's democratic transition and Francis Fukuyama's Strong State.  This study concludes that Turkey's military adaptation can be seen from three dimensions, namely Ideological Adaptation, Constitutional Adaptation and Military Organizational Adaptation (Organizational Restructuring). The Adaptation of Secular-Kemalist Ideology in the Military Body focuses on the tension between Pro-Islamic-Conservative and the Secular Kemalist. In the adaptation of the constitution, several changes occurred, namely the weakening of the authority and involvement of the military in the political system in Turkey, so that the authority given to the military was only limited to national defense. In the adaptation of the Military Organization, Erdoğan took a quite extreme policy, namely to return the military context to the barracks. This phenomenon shows that there has been an increase in the control of the civilian government over the Turkish Armed Forces after the attempted coup occurred in 2016."

"Fokus pembahasan skripsi ini adalah keragaman nilai dalam kehidupan sosial. Tema tersebut akan dibahas melalui metode hermeneutik berdasarkan karakter dan interpretasi sosial. Penelitian ini berpijak pada keadaan faktual dan historis yang dipenuhi oleh interpretasi, koherensi di dalamnya, kontinuitas kesejarahan, dan deskripsi sebagai elemen metodologis yang berkesinambungan dengan nilai ideologis tertentu. Kenyataan bahwa fenomena sosial berlandaskan atas wacana, teks, dan metafor. Dalam analisa sosial, struktur dapat terlihat melalui karakter teks bersama strukturnya dan dunia di dalam pemahaman dialektis dan metode eksplanasi.

---

The Focus of this study is the heterogeneity of values in social life. The theme of study will be analyzed in the twor of hermeneutical sketch based on the textuality characters and the interpretation method. The research uses the method model of factual-historical of figure that consist of interpretation, internal coherency, historical continuity, and escription as the methodical element that related to certain ideological values. The fact that social phenomena based on discourse, text, and metaphor. In social analysis structure can be seen in the sketch of the text character with its structure and world and the dialectics of understanding and explanation method."

"Paul Allen Beck, mengemukakan bahwa penelitian sosialisasi politik dapat digolongkan dalam dua perspektif umum. Pertama, disebut perspektif pengajaran (the teaching perspective) yang menggambarkan sosialisasi politik sebagai proses melalui mana orientasi-orientasi politik diajarkan. Kedua, perspektif belajar (the learning perspective) yang menekankan pada aktivitas individu untuk belajar sendiri. Pengaruh perspektif pengajaran menjadi dominan setelah munculnya salah satu topik utama dalam penelitian sosialisasi politik yaitu peranan agen-agen sosialisasi politik. Perhatian para ilmuan terhadap topik tersebut di atas dapat dilihat dalam beberapa tulisan. Tulisan Hyman Greenstein, Hess dan Torney, yang membatasi telaahnya pada penelitian empiris dan berusaha menggambarkan pengaruh masing-masing agen sosialisasi politik terhadap 2 pandangan politik individu. Di Indonesia studi sosialisasi politik telah dilakukan oleh para sarjana seperti Win Gandasari Abdullah, Stephen Arneal Douglas, yang lingkup studinya pada tingkat nasional. Sedangkan pada tingkat lokal (pedesaan), studi ini masih jarang dijumpai. Khusus di Sulawesi Selatan studi sosialisasi politik pada masyarakat pedesaan dapat dikatakan belum ada. Walaupun ada tulisan mengenai sosialisasi politik, tetapi tidaklah merupakan perhatian utama. Fakta ini mendorong penulis untuk melakukan studi sosialisasi politik agar dapat dipahami agen-agen sosialisasi politik yang mana berperanan dalam meningkatkan pengetahuan politik masyarakat mengenai sistem politik yang dikembangkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu sistem demokrasi. Pada dasarnya sistem politik demokrasi menghendaki adanya keseimbangan yang wajar antara hak dan kewajiban politik anggota masyarakat. Di dalam sistem teori, hak dan kewajiban politik melekat pada "komponen input" dalam sistem politik. Hak politik berkaitan dengan tuntutan-tuntutan terhadap sistem politik. Sedangkan kewajiban politik berhubungan dengan dukungan-dukungan yang diberikan kepada sistem politik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa di dalam sistem pengambilan keputusan yang demokratis, setiap anggota masyarakat di samping mempunyai hak politik untuk melakukan tuntutan, juga memikul kewajiban politik untuk mendukung sistem politik yang berlaku. Meskipun demikian, dalam perkembangan sistem politik di Indonesia sering ditemui munculnya tuntutan-tuntutan yang berbeda-beda yang cenderung menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat diamati pada masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pada periode pertama, muncul tuntutan-tuntutan masyarakat yang sangat besar jumlahnya, sementara kapasitas sistem politik belum mampu memenuhi semua tuntutan-tuntutan itu. Pemerintah belum mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Juga partai-partai politik yang beroposisi sering melancarkan mosi tidak percaya kepada partai politik yang berkuasa, sehingga sering terjadi pergantian kabinet sebelum masa pemerintahannya berakhir. Keadaan ini menunjukkan lemahnya dukungan masyarakat terhadap sistem politiknya. "

"ABSTRAKSkripsi ini mempertanyakan permasalahan sejauh mana dampak pembangunan nasional terhadap peranan Ulama. Skripsi hendak menggambarkan sejauh mana penetrasi ' kegiatan-kegiatan dari pembangunan nasional kedalam masyarakat Serang pada umumnya, dan khususnya terhadap peranan Ulama di Serang. Gambaran tersebut diperoleh secara empiris dengan melakukan studi kasus pada pesantren di Al-Khariyah citangkil dan pesantren Al-Jauhaotunnaqiyah, Cibeber. Studi ini dilaksanakan dengan metode kwalitatif yang mengutamakan tehnik observasi dan wawancara mendalam secara teoritis, deskripsi pembahasan ulama dianalisa dengan mengkaitkanya pada tipologi yang digunakan Smelser, terutama yang berkenan dengan konsep diferensasi sosial."

"Gagasan ke arah penataan sistem politik yang demokratis semakin kuat disuarakan setelah mencermati evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Sebenarnya gagasan ini merupakan substansi yang luas cakupannya menyangkut politik Indonesia, karena bukan hanya menyangkut soal pemilu semata, tetapi juga berkaitan dengan rangkaian masalah yang dihadapi dalam tataran sistem pemerintahan, termasuk soal pemda, di dalamnya, kemudian adalah tataran pilkada, kepartaian, dan bahkan hingga tataran desa. Untuk pendalaman analisis dan sekaligus praktis, tulisan ini membatasi pada persoalan pemilu yang juga memuat unsur kepartaian serta sistem pemerintahan. Dari rangkaian persoalan ini menunjukkan bahwa penataan sistem politik nasional menuju konsolidasi demokrasi tidak bisa dilepaskan pada relasi struktural kekuatan infrastruktur politik terhadap dinamika di tingkat suprastruktur sistem politik. Substansi penataan sistem politik deliberatif di antara kedua tataran sistem politik itu melalui konsepsi Omnibus law di bidang politik bukan hanya diarahkan bagi penguatan sistem presidensil tetapi juga menjadi fondasi hubungan pusat-daerah yang kondusif. "