Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan diberlakukannya UNCLOS 1982 sebagai hukum positif secara internasional pada tanggal 16 November 1994 maka Indonesia telah diakui sebagai negara kepulauan (Arhipelagic State), kemudian diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS. Wilayah laut Indonesia yang demikian luas memiliki potensi kekayaan alam laut yang besar dengan tingkat keragaman hayati (Biodeversity) yang tinggi. Dalam implementasinya memerlukan pengamanan terhadap sumber daya alam dimaksud utamanya pengamanan batas maritim NKRI, termasuk di daerah Ambalat, yang sekarang juga diklaim Malaysia.

Penelitian ini menggunakan teori strategi maritime sesuai Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN), Teori Mahan dan Corbet yang mengutarakan strategi maritim atau strategi pertahanan maritim dilaut. Penelitian dimulai dengan mengkaji mengkaji teori strategi maritime Mahan dengan teori Kekuatan laut terdiri dari armada niaga, angkatan laut, dan pangkalan, Perkembangan kekuatan laut dipengaruhi oleh 6 komponen Geografi, Posisi Wilayah, Luas Wilayah, Jumlah dan karakter penduduk, Watak bangsa dan Sikap pemerintah. Corbet menggunakan fleet in being, decisive battle dan blockade. Strategi pertahanan Maritim SPLN digunakan TNI AL dengan menggabungkan teori Mahan dan Corbett dilaksanakan dengan penangkalan melalui beberapa kegiatan operasi Naval Diplomacy, Naval Presence , gun boat diplomacy dan Pembangunan Kekuatan modernisasi peralatan tempur yang dapat memberi efek penangkalan (deterrence) dan pertahanan berlapis Penelitian ini bersifat aplikasi terapan yang berusaha untuk menganalisa penerapan suatu kebijakan negara untuk mengatasi suatu kasus yang spesifik , menggunakan Teknik untuk menguji hipotesis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik strategi maritim Mahan maupun Corbett keduanya digunakan oleh TNI AL dalam kondisi saling mendukung dan belum mendekati ideal atau masih dalam tataran MEF yang di TNI AL masih pada taraf Green Water Navy terbatas yaitu mampu mengatasi 2 trouble spot termasuk di Ambalat. Realitasnya komponen Mahan tidak terlalu kuat, demikian juga komponen Corbett yang hanya dapat melakukan Fleet in Being. Implikasi dari 2 strategi ini yang sama-sama diterapkan oleh Malaysia, deterrence strategi Indonesia terhadap Malaysia tidak akan berhasil. Kekuatan lain yang mendukung strategi Mahan yaitu dengan DIME dimana dukungan masyarakat untuk melaksanakan jihad terhadap Malaysia sebagai semangat persatuan dan kesatuan untuk melaksanakan bela negara yang merupakan pusat kekuatan bangsa dapat digunakan untuk memaksa Malaysia berpikir ulang terhadap provokasinya di Ambalat. Aplikasi dalam perang modern, SPLN lebih kepada naval strategy, sebagai SPMI belum mendapt pengakuan dari Dephan atau masih sepihak TNI AL karena Dephan baru membuat strategi pertahanan negara sedangkan pemahaman SPMI yang merupakan implementasi dari strategi pertahanan negara di laut secara substansial belum dapat diaplikasikan karena secara legal formal belum terstruktur di dalam strategi pertahanan negara Penelitian ini mendukung teori Mahan tetap bisa digunakan dalam SPLN dengan penguatan komponennya. Sedangkan teori Corbett dapat digunakan untuk ops. Laut di Ambalat dengan Fleet in Being. Baik teori Mahan atau Corbett keduanya masih relevan untuk mendukung SPMI dalam hal ini SPLN. Ini menjawab pertanyaan penelitian bahwa SPMI adalah SPLN dengan menggunakan teori Mahan dan Corbett, hipotesis pertama dan kedua dapat diterima.

---

ABSTRACT

With the implementation of UNCLOS in 1982 as positive international law on 16 November 1994, Indonesia has been recognized as an archipelago (Archipelagic State), and then ratified by Indonesia with Law Number 17 Year 1985 on the ratification of UNCLOS. Indonesia's marine area is so vast natural wealth has the potential of large marine biodiversity level (Biodiversity) high. In its implementation requires the security of natural resources is the main maritime boundary Homeland security, including in the Ambalat area, which now also claimed by Malaysia.

This study uses the theory of maritime strategy based on the Archipelagic Sea Defense Strategy (SPLN), the theory of Mahan and Corbet who expresses the strategy of maritime or maritime defense strategy in the sea. The study begins by examining the maritime strategy of studying the theory of Mahan with the theory of sea power consists of the merchant marine, navy, and the base, the development of sea power influenced by the six components of Geography, Regional Position, Area, Number and character of the population, the nation's character and attitude of the government. Corbet using a fleet in being, decisive battle and blockade. SPLN Maritime defense strategy used by the Navy to combine the theory of Mahan and Corbett deterrence implemented through several activities Diplomacy Naval operations, Naval Presence, gun boat diplomacy and Strength Development of fighter modernization of equipment that can give effect to deterrence and layered defense is the application of this research applied which seeks to analyze the implementation of a state policy to address a specific case, using the technique to test the hypothesis by qualitative methods.

Both results showed that Mahan and Corbett's maritime strategy used by the Navy both in conditions of mutual support and yet close to the ideal or still at the level of MEF is in the Navy is still at a limited level of Green Water Navy is able to overcome the two trouble spots, including the Ambalat. The reality is not too strong Mahan components, as well as components that can only be done Corbett Fleet in Being. The implications of these two strategies which are equally applied by Malaysia, Indonesia against Malaysia's deterrence strategy will not succeed. Other forces that support our strategy are to Dime Mahan where public support to carry out jihad against Malaysia as a spirit of unity and cohesion to carry out the defending state which is the nation's power center can be used to force Malaysia to re-think of provocation in Ambalat. Applications in modern warfare, SPLN more to naval strategy, as yet SPMI recognize by the Department of Defense is still the Navy unilaterally because of the new Department of Defense made the country's defense strategy while understanding that SPMI is an implementation of the strategy of national defense at sea cannot be applied substantially as legally not formally structured within the country's defense strategy This study supports the theory of Mahan and equipment can be used in SPLN by strengthening components. While Corbett's theory can be used for operation at sea with the Fleet in Being Ambalat. Either Mahan or Corbett's theory is still relevant both to support in this regard SPLN as SPMI. It answers questions that the SPMI is SPLN research using the theory of Mahan and Corbett, the first and second hypothesis can be accepted.

Abstrak :
Sistem pertahanan negara Indonesia bersifat semesta. Penyelenggaraannya didasarkan pada kekuatan sendiri dengan melibatkan potensi wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam merumuskan Strategi Pertahanan Negara untuk 25 tahun ke depan. Perspektif yang digunakan adalah geopolitik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode campuran, di mana analisis data dilakukan dengan analisis SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyusunan rumusan strategi pertahanan negara untuk 25 tahun ke depan dapat dilakukan di antaranya melalui peningkatan SDM yang mengawaki bidang pertahanan, kerja sama bilateral/multilateral, implementasi kebijakan industri pertahanan, serta peningkatan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam yang mendukung pertahanan negara, khususnya di bidang kemaritiman. Untuk melaksanakan rumusan strategi tersebut, perlu ada kebijakan sistem pertahanan negara yang bersifat terpadu (Comprehensive and Integrated Defense).

Abstrak :
Taiwan adalah situasi "dua Cina" yang terjadi antara Taiwan dan Cina Daratan. Selama ini Taiwan telah mengalami begitu banyak tantangan dalam menjalankan roda pemerintahannya sehubungan dengan situasi dua Cina ini, bahkan hal yang paling menyolok adalah interaksi dan komunikasi yang terjadi diantara kedua negara tersebut dapat dikatakan tidak terjalin dengan baik. Sampai saat ini Taiwan belum memberikan kesempatan bagi Cina Daratan untuk melakukan negosiasi mengenai status Taiwan. Terlebih setelah pemilihan presiden tahun 2000 yang dimenangkan oleh Chen Shui Bian, telah terjadi perubahan besar dalam agenda politik Taiwan yang kalau sebelumnya memiliki peluang untuk meramu negosiasi kearah "satu Cina",beralih menjadi kebijakan yang mengarah pada "Kemerdekaan" Taiwan. "Kemerdekaan" Taiwan. Sikap Taiwan ini sangat memprovokasi Cina untuk melakukan ancaman karena merasa kebijakannya untuk melakukan negosiasi melalui diplomasi tidak efektif. Akhirnya Cina memutuskan untuk memberikan ancaman secara koersif (militer) agar pemimpin Taiwan tidak dengan mudah menjalankan agendanya bahkan diharapkan akan tunduk pad a Beijing. Namun hal ini tidak mudah dijalankan, terbukti Cina tidak dapat serta-merta melaksanakan agresi militernya mengingat Taiwan sekarang memiliki kemampuan untuk menghadapi agresi Cina. Ancaman Cina kepada Taiwan ini nampaknya sangat serius karena dalam periode tahun 2000-2004 aktifitas militer Cina meningkat dengan tajam termasuk modernisasi dan pengembangan teknologi PLA, yang semata-mata ditujukan untuk menaklukkan Taiwan yang menentang adanya kebijakan "satu Cina". Melihat gencarnya ancaman Cina ini, maka Taiwan pada awal tahun 2000 saat presiden Chen pertama kali terpilih, telah juga membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi ancaman tersebut. Adapun kebijakan Taiwan ini bertumpu pada bidang pertahanan yang menjadi konsentrasi utama pemerintah untuk menangkal setiap ancaman koersif yang diberikan oleh Cina. Melihat situasi keberadaan negaranya maka Taiwan menggunakan operasi strategi pertahanan bertahan (defensive strategy) dalam menghadapi ancaman militer Cina yang sifatnya menyerang (Ofensive defense).

Abstrak :
Perubahan keadaan Perang Pasifik bagi Jepang menjadi pihak yang bertahan pada tahun 1943 memaksa Jepang untuk mendirikan pertahanan di wilayah-wilayah yang telah dikuasainya untuk mencegah serangan-serangan tidak terduga dari Sekutu. Salah satu pertahanan tersebut dibuat di kawasan pantai selatan Yogyakarta yang terdiri dari 20 bangunan pertahanan. Bentuk dan pola penempatan bangunan ini tentunya berkaitan dengan strategi Jepang dalam mempertahankan kawasan pantai selatan Yogyakarta dalam Perang Pasifik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan pola persebaran bangunan pertahanan dalam kaitannya dengan strategi pertahanan Jepang. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode observasi lapangan yang didukung dengan studi pustaka. Hasil analisis morfologi dan kontekstual KOCOA menunjukan bahwa bangunan pertahanan di kawasan pantai selatan Yogyakarta terdiri dari tiga tipe bangunan pertahanan dengan pola mengelompok dan acak serta penempatan yang menunjukan jika bangunan-bangunan tersebut dibuat untuk saling mendukung satu sama lain sambil memanfaatkan keadaan geografis dengan maksimal dalam upaya Jepang untuk mempertahankan kawasan pantai selatan Yogyakarta. ......The changing conditions of the Pacific War for Japanese Empire to defensive action in 1943 forced the Japanenese to establish a series of fortifications in the territories it had controlled to prevent surprise attacks from the Allies. One of these was built in the southern coastal of Yogyakarta which consisted of 20 fortifications structures. The shape and placement pattern of these structures are related to the Japanese strategy in defending the southern coastal area of Yogyakarta during the Pacific War. This study aims to determine the shape and distribution  pattern of the Japanese fortifications structures. This article used field observation method supported by literature study. The results of the morphological analysis and contextual analysis of KOCOA show that the fortifications in the south coast of Yogyakarta consist of three types of structures with clustered and random placements patterns indicating that these structures were built to support each other while making the maximum use of geographical conditions of the southern coastal region of Yogyakarta.

Abstrak :
ABSTRAK
Perebutan pengaruh di LTS antara RRT yang menerapkan diplomasi ekonomi dan AS pada strategi keamanan telah menjadi perhatian serius bagi banyak negara termasuk Indonesia. Pemahaman terhadap konflik di LTS tersebut menjadi bahan bagi Indonesia untuk membuat strategi. Dengan pemilihan strategi yang tepat, Indonesia diharapkan tidak menjadi korban. Bahkan yang diharapkan Indonesia dapat mengambil manfaat dari konflik tersebut untuk kepentingan nasional dan berkontribusi untuk perdamaian kawasan. Melalui tulisan ini akan dibahas mengenai strategi Indonesia terhadap konflik antara RRT dan AS di LTS untuk kepentingan nasional.

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 16.056 pulau terdaftar dengan luas wilayah laut mencapai 5.9 juta km2. Letaknya yang strategis ditandai dari hadirnya beberapa titik sumbat perdagangan dunia di wilayah Indonesia, yakni Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Dimana kini, sekitar 2/3 perdagangan minyak dunia dan lebih dari setengah total pelayaran kapal container dengan nilai 5.4 trilyun USD melewati jalur Selat Malaka untuk menuju ke Laut Tiongkok Selatan. Namun demikian, Indonesia seakan abai terhadap nilai strategis wilayah maritimnya dengan berbagai kebijakan yang disebut Prof. Geoffrey Till sebagai sea blindness. Salah satu yang terlihat adalah dari kebijakan postur pertahanan Indonesia yang dijalankan dengan mengadopsi sistem pertahanan territorial. Pemahaman mendasar ini diperlukan guna membenahi dan menata ulang sistem pertahanan Indonesia yang sesuai dengan realitas letak geografis Indonesia, sebagai Poros Maritim Dunia.

Abstrak :
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau dengan wilayah lautnya 6,4 juta km2 atau 2/3 wilayah Indonesia merupakan laut. Rute pelayaran utama dunia melalui Perairan Indonesia. Dengan kondisi demikian, maka kepentingan nasional Indonesia sejatinya bertumpu pada bidang maritim. Posisi Indonesia juga merupakan titik persilangan antara benua Asia dan Australia, samudera Pasifik dan samudera Hindia, bahkan di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dua per tiga wilayahnya merupakan wilayah Indonesia merupakan Perairan Indonesia. Dengan posisi demikian, maka kepentingan barat dan timur akan menggunakan Perairan Indonesia. Konfigurasi wilayah laut Indonesia yang unik membutuhkan kontrol yang ketat untuk bisa memantau semua jenis pelayaran baik di atas permukaan maupun di bawah permukaan dan di udara pada semua choke point ALKI. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pertahanan Negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu system pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah serta sumber daya nasional yang disiapkan oleh pemerintah melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat serta dipersiapkan secara dini yang artinya dibangun secara terus-menerus sejak masa damai hingga masa perang. Dihadapkan dengan kondisi geografis Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas, Indonesia perlu memiliki strategi pengendalian laut khususnya di empat choke point strategis yang meliputi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makassar. Dengan metode kualitatif eksploratif penulis memperoleh data melalui wawancara langsung kepada narasumber terkait bahwa sumber daya pertahanan maritim Indonesia dalam pengendalian laut di empat choke point strategis Indonesia adalah kerjasama dan sinergitas antar pemangku kepentingan yang didukung peran Kemhan dalam mendukung dan membuat regulasi dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung pertahanan semesta di laut.

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 16.056 pulau terdaftar dengan luas wilayah laut mencapai 5.9 juta km2. Letaknya yang strategis ditandai dari hadirnya beberapa titik sumbat perdagangan dunia di wilayah Indonesia, yakni Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Dimana kini, sekitar 2/3 perdagangan minyak dunia dan lebih dari setengah total pelayaran kapal container dengan nilai 5.4 trilyun USD melewati jalur Selat Malaka untuk menuju ke Laut Tiongkok Selatan. Namun demikian, Indonesia seakan abai terhadap nilai strategis wilayah maritimnya dengan berbagai kebijakan yang disebut Prof. Geoffrey Till sebagai sea blindness. Salah satu yang terlihat adalah dari kebijakan postur pertahanan Indonesia yang dijalankan dengan mengadopsi sistem pertahanan territorial. Pemahaman mendasar ini diperlukan guna membenahi dan menata ulang sistem pertahanan Indonesia yang sesuai dengan realitas letak geografis Indonesia, sebagai Poros Maritim Dunia.